Terbongkar Fakta Korupsi Ahok

image

 

Bahwa tanah  di mana RS Sumber Waras berdiri memiliki 2 sertifikat.

Bahwa Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN

Bahwa I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi pada Maret 2015, divonis bersalah oleh PN Jakarta Barat tetapi  telah dilepas di tingkat banding oleh PT DKI Jakarta.

Bahwa Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

Bahwa  tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

 

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:
1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras.

  • Tanah dihargai Rp 755 milyar,
  • BPHTB sebesar Rp 15,5 milar,
  • biaya notaris 7,5 milyar,
  • appraisal Rp 300 juta,
  • pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar
  • PNPB Rp 2,26 milyar.

Total Rp. 800 miliar
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

CATATAN:  KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih 40 saksi pada kasus korupsi Sumber Waras oleh KPK telah ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus penetapan para tersangka korupsinya.

 

(JB)

 

KPK Pelindung Korupsi Ahok

I

Sebagian bukti korupsi Basuki T Purnama Pada Pengadaan Lahan Sumber Waras

———-

Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 makin memanas dan menyudutkan posisi inkamben Gubernur Basuki T Purnama. Sosoknya yang semula dianggap tegas dan bersih itu telah sempat menghipnotis netizen, hingga partai politik pun bertekuk pada kehebatan kemasyhuran Sang Gubernur yang mau maju lagi mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.

Namun, Basuki kini tersandung oleh berbagai dugaan korupsi dan gratifikasi. Terakhir Basuki atau Ahok tersiar luas menerima sumbangan Rp4,5 miliar dari beberapa pengusaha. Ahok telah mengakui melalui pernyataan-pernyataannya di berbagai media massa bahwa ia benar telah menerima uang miliaran rupiah yang dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana di atur dalam UU Anti Korupsi.

KPK telah memeriksa Basuki alias Ahok atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, namun hingga kini KPK belum menetapkan status Ahok sebagai tersangka korupsi. Bukti-bukti tindak pidana korupsi Ahok sudah cukup. Pengakuan Ahok juga telah ada. Pengakuan pelaku adalah salah satu alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

Lambannya KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka korupsi juga terjadi pada dugaan korupsi Ahok pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta, yang dikenal luas oleh publik sebagai korupsi Ahok di Sumber Waras.

Pada dugaan korupsi Sumber Waras, kelambanan KPK bertindak tegas dan menetapkan Ahok selaku tersangka telah meruntuhkan KPK sebagai institusi penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi.

KPK dituding hanya tajam dan kejam terhadap terduga korupsi yang muslim atau beragama Islam, tapi tumpul bahkan melindungi terduga korupsi non muslim terlebih terduga pelaku korupsi etnis Tionghoa. Kekecewaan rakyat merebak dan menimbulkan gelombang protes dan aksi demo di gedung KPK.

Pada korupsi Ahok di Sumber Waras, berikut ini catatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas pengadaan lahan bekas RS Sumber Waras (RSSW), yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada SwaraSENAYAN (25/3). MAKI merinci 33 analisa dugaan penyimpangan sebagai berikut:

1. Nomenklatur APBD-P 2014 pembelian lahan RSSW, prakteknya Pelepasan sehingga perlu satu tindakan berupa Permohonan atas tanah negara, permohonan belum tentu dikabulkan. Artinya dana bisa hangus dan total lost.

2. Nomenklatur Pembelian, jika prakteknya Pelepasan maka tidak sah karena Pembeli belum mendapatkan barangnya, masih digantungkan persyaratan yang akan datang sehingga akte Pelepasan berbeda dengan akte Pembelian. Akibat hukum pembelian dan pelepasan jelas sangat berbeda.

3. Nomenklatur Pembelian, SK Kadinas Pembelian, SK Gubernur Pembebasan dan Pengadaan, Pelasanaan berupa Pelepasan. Maka dasar hukum pembelian namun pelaksanaan Pelepasan maka menjadikan pelaksanaan cacat hukum.

4. Nomenklatur pada evaluasi Mendagri adalah Pembelian RSSW, sehingga apabila prakteknya hanya pembelian sebagian lahan tanpa ijin kembali kepada DPRD maka tidak sah.

5. Syarat yang diajukan dalam rapat-rapat persiapan terdapatnya akses jalan, yang kemudian dituangkan dalam akte pelepasan induk (terdapat ijin pembina), dituangkan dalam surat pernyataan Ketua YKSW tanggal 29 Desember 2014 (ttd Kartini Mulyadi) dan Akte 32 tgl 30 April 2015 Notaris Tri Firdaus Akbarsyah (ttd KM-Ketua dan Stefanus Hedianto Karnadi-Bendahara). Pelepasan jalan akses ini tidak sah karena tidak terdapat ijin dari Pembina sekaligus tidak terdapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui selaku pemilik SHM. Dengan tidak sahnya pelepasan akses jalan maka persyaratan belum terpenuhi sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran.

6. Akte Pelepasan yang digantungkan persyaratan kurun waktu 2 tahun untuk dapat menguasai atas permintaan Penjual maka dibutuhkan lagi Akte Pelepasan tanpa syarat sehingga Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah Pelepasan tanpa syarat.
7. SK Gubernur  poin kesatu menetapkan lokasi Pembangunan RS Kanker yang terletak di Jl. Kyai Tapa sesuai gambar Peta  No. 812/B/PPSK/DTR/XII/2014  yang dibuat tanggal sama yaitu 10 Desember 2014 dengan luas 36.754 m2 (tidak menyebut nomor sertifikat-jika mengacu sertifikat luasnya hanya 36.410) dengan demikian mengacu SK ini jelas lahan secara de facto dan de jure harus berada di Jl. Kyai Tapa. Namun lahan yg didapat Jl. Tomang Utara maka antara SK dan pelaksanaan berbeda. Meskipun dalam lampiran SK Gubernur terdapat gambar lokasi yang dihitamkan seakan-akan itulah yang ditunjuk namun kenyataan lahan di Jl. Tomang Utara.

8. KUPA 2014 poin 2.3.2. huruf b.5 mematikan pembebasan lahan yang tidak mungkin dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan lahan RSSW karena semua administrasi belum lengkap. Sedangkan di huruf d.5 kegiatan baru kriteria sifat mendesak yang dapat dituntaskan tahun 2014.
9. Sesuai UU Yayasan pelepasan aset harus sesuai dengan tujuan yayasan baik peruntukan setelah dijual dan peruntukan hasil penjualan. Dengan belum jelasnya penggunaan uang hasil penjualan maka transaksi BPN belum dapat dilakukan. Contoh kasus 3 Yayasan di Semarang.

10. Semua pajak terhutang (1994-2014) harus lunas dulu sebelum dilakukan pembayaran 755 M, namun belum dibayar pajak tapi sudah dibayar lunas. Pajak 2013-2014 baru dibayar Maret 2015, artinya uang bayar pajak adalah hasil penjualan lahan. Pajak terhutang 20 tahun adalah semata-mata ketidakpatuhan sehingga tidak layak mendapat keringanan. Kurun waktu 1994-2005 adalah masa jaya RSSW sehingga waktu itu harus taat bayar pajak.

11. Pemberian diskon 50% pajak terhutang 2013-2014 pada November 2014 indikasi untuk bagian permufakatan jahat karena waktu bersamaan sedang terjadi proses pelepasan/pembelian lahan RSSW. Syarat keringanan mestinya tidak dapat diberikan karena Pemprov DKI jelas-jelas mengetahui lahan akan dibeli dengan nilai besar sehingga tidak layak dapat diskon. Ini jelas korupsi tersendiri karena mengurangi hak negara.

12. SK Gubernur tanggal 10 Desember, sedang pembatalan YKSW dan PT Ciputra ditandatangani Notaris tanggal 11 Desember 2014. SK jika mengacu SHGB maka batal, jika tidak mengacu SHGB maka harus dilaksanakan rigid yaitu lokasi secara de facto di Jl. Kyai Tapa.
13. Pembelian lahan tidak terdapat penawaran harga tanah karena sepenuhnya disetujui dari penawaran. Sedangkan nilai bangunan tidak dihitung karena de facto bangunan tua yang kemudian harus dirobohkan. Atau untuk masing-masing bangunan dan tanah harus terdapat negoisasi penawaran pembelian yang lebih rendah.
14. Surat Kadinas Kes kepada Dinas Pajak tanggal 16 Desember 2014, Jawaban tanggal 29 Desmber 2014, Pembetulan Pajak 2013 dan 2014 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2015. Sejak kapan diketahui NJOP 2014 sebesar 20 jt/m2 karena SK Kadinkes tentang harga pembelian tanah 755 M dibuat tanggal 11-12-2014. Lebih aneh kesepakatan harga pembelian dibuat tanggal 10 Desember 2014.
15. Penentuan nilai NJOP dan SPT sejak 2013 diserahkan kepada Daerah, jadi jika Dirjen Pajak menentukan Zona PP… semestinya usulan dari Daerah. Bahwa klaim Zona PP… ditentukan Pusat adalah sangat tidak benar. Harus ditanyakan kepada Dirjen Pajak mekanisme Zona PP… .
16. RPJMD 2012-2017 dan Musrenbang 2014 tidak mencantumkan pembangunan RS Kanker dan Jantung  Jakarta.
17. Misi visi kesehatan DKI berupa Puskesmas Rawat Inap dan RS Pasar Minggu, tidak ada RS Kanker dan Jantung.
18. Nilai harga pembelian antara RSSW dengan PT Ciputra Karya Utama adalah 563 Milyar dan berlaku untuk tahun 2013-2014. Jadi nilai ini mestinya jadi patokan maksimal pembelian Pemprov DKI kepada RSSW tetapi kenyataan lebih mahal 755 Milyar. PT Ciputra dengan rencana peruntukan untuk hotel, apartemen dan mall hanya berani beli 563 M, lha masak Pemprof DKI yang rencana hanya untuk Rumah Sakit malah membeli dengan harga lebih mahal.
19. Apresial dibuat tahun 2015 senilai 900 M  tidak dapat jadi pedoman tahun 2014. Jangankan 900 M, jika 2 Trilyun  maka tetap tidak terkait tahun 2014.
20. Lahan RSSW tidak siap bangun, banjir dan tidak ada akses bagus karena ditengah pemukiman. Hal ini berdasar cek lapangan lahan di belakang Roxy Square, sama sekali tidak berhadapan dengan jalan Kyai Tapa. Jaraknya sekitar 20 M.
21. Bentuk lahan secara hongsui dan fengsui tidak bagus. Lahan berbentuk lebar depan dan mengecil kebelakang bahkan lahan punya ekor sehingga nilainya pasti rendah.
22. Proses penyusunan APBD-P nomenklatur pembelian lahan RSSW  tidak transparan karena terjadi Penyusupan seperti UPS.
23. Evaluasi Mendagri tidak ada tindak lanjut selama 7 hari sehingga alokasi biaya pembelian RSSW cacat dan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2014.
24. Biaya Apresial sudah dianggarkan tahun 2014 sebesar 300 juta, namun sengaja hal ini tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada Maret 2015. Apresial 2015 dibiayai dari mana? Karena 300 jt tidak dipakai mestinya jadi Silpa, sedang APBD 2015 murni mestinya tidak menganggarkan biaya apresial.
25. Meskipun pengadaan tanah dibawah 5 hektar namun prinsip-prinsip UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 tetaplah harus dipedomani sehingga tidak masuk PMH, misal Perencanaan tanah harus memuat dokumen: Maksud dan Tujuan, Letak Tanah, Luas yang dibutuhkan, status tanah, dan Perkiraan nilai tanah (dimaknai apresial), serta rencana penganggaran tanah. Juga terdapat study kelayakan. Hal ini semua tidak terdapat pada RSSW.
26. Dengan kondisi tidak sah dan cacat maka harus batal karena uang yang keluar adalah TOTAL LOST. Atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan kerugian negara dengan cara melakukan langkah secara keselurahan tanpa perpisah 3 poin dibawah ini (minimal 2 poin yang atas) : Pengembalian selisih Rp. 191 M, Merubah lahan secara de facto dari Jl. Tomang Utara menjadi Jl. Kyai Tapa, Pembayaran pajak terhutang RSSW 1994-2014 Rp. 3 M.
27. Terdapat surat pernyataan Kadinkes Dien Enawati yang akan bertanggungjwab apabila terdapat permasalahan. Hal ini dapat dipakai Ahok untuk buang badan.
28. Biaya pelepasan hak (menstinya termasuk biaya memeperoleh hak) karena menjadi beban YKSW maka semestinya sejumlah dana untuk itu ditahan atau memakai bank garansi sehingga nantinya biaya pelepasan hak akan tetap terbayar dari YKSW. Dengan dibayar lunas maka terdapat potensi ingkar janji maka seharusnya Pemprov DKI meminta Bank Garansi. Tanpa penyanderaan dan bank garansi untuk biaya pelepasan hak maka penyimpangan.
29. SK Gubernur luas lahan  36.753 m2 prakteknya hanya dapat seluas 36.410 m2. Selisihnya  sekitar 343 m2. Jika dihitung kurang lahan 343 X Rp. 20.755.000 = Rp. 7.118.965.000,- ????
30. Harga perbandingan apresial berupa harga penawaran 4 lahan disekitarnya sebelah utara yang mana harga penawaran tersebut ada pembelinya, mestinya harga apresial adalah harga transaksi bukan harga penawaran.
31. Apresial juga ikut mengaburkan lokasi lahan dari fakta, misal batas utara Jl. Kyai Tapa dan batas barat pemukiman. Fakta sebelah utara Jl. Tomang Utara dan barat RSSW asli.
32. Harga perbandingan tanah dibeli CKU dengan nilai 564.355.000.000,- dengan peruntukan Apartemen/hotel/mall. Sehingga apabila peruntukan tetap untuk rumah sakit maka semestinya hanya 75% dari harga CKU. BPK sudah bermurah hati hanya hitung selisih CKU dengan harga pembelian Pemprov DKI.
33. SK Kadinkes tanggl 8 Agustus 2014 judul pembentukan tim pembelian RSSW (sudah menyebut lahan RSSW), padahal SK Gubernur  tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RS Kanker baru dibuat tanggal 10 Desember 2014 dan hanya menyebut lokasi Jl. Kyai Tapa tanpa menyebut lahan milik RSSW. Artinya Kadinkes telah mendahului atau disuruh mendahului SK Gubernur karena terhalang perjanjian CKU dan YSSW.

Pelanggaran-pelanggaran Pemprov DKi Jakarta pada pengadaan lahan RS Kanker dan Jantung melalui pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang sedang dalam sengketa kepengurusan yayasannya  secara hukum melanggar UU No. 2 tahun 2012, UU No.28 tahun 2009, Perpres No.71 tahun 2012, berbagai peraturan  pemerintah dan presiden yang mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa, serta peraturan pemerintah, perda dan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

 

Motif Korupsi Ahok Di Sumber Waras

Mencermati modus korupsi ahok di Sumber Waras yang dapat dikategorikan sangat vulgar dan nekad, timbul pertanyaan besar mengenai motif atau latar belakang tindak pidana korupsi ahok. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Ahok nekad korupsi dengan begitu ceroboh dan terang-terangan di Sumber Waras. Hasil penelusuran penulis sebagai berikut :

  1. Diduga korupsi Ahok ini dilatarbelakangi dari permintaan Ciputra kepada Ahok terkait uang muka pembelian lahan RSSW sebesar Rp50 miliar yang telah dibayar kepada Kartini Muljadi selaku pihak yang mengaku sebagai pemegang kuasa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tidak dikembalikan Kartini dengan berbagai alasan.
  2. Ciputra mengurungkan niatnya membeli lahan RSSW yang sudah disepakati sebelumnya karena menilai Kartini Muljadi telah wanprestasi. Disebutkan bahwa kesepakatan awal antara Ciputra dan Kartini adalah jual beli kedua bidang tanah/ lahan yang dimiliki YKSW, yaitu lahan seluas 3.6 hektar bersertifikat SHGB dan lahan seluas 3.2 hektar bersertifikat SHM. Harga disepakati adalah Rp15.5 juta/m untuk kedua lahan tersebut.
  3. Disebutkan bahwa Kartini Muljadi sepakat menjual kedua lahan itu tapi meminta waktu untuk penyelesaian internal di Yayasan, di mana sertifikat SHM atas luas lahan 3.2 hektar masih berada di tangan pengurus  yayasan  lain yaitu I Wayan Suparmin Ketua Perhimpunan Sosial Chandra Naya (PSCN).
  4. Ciputra setuju menyerahkan uang muka Rp50 miliar kepada Kartini Muljadi agar pengambilan SHM lahan seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dapat segera dilakukan.
  5. Namun, setelah usaha Kartini Muljadi mendapatkan SHM lahan RSSW yang seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dan gagal membujuknya menjual lahan itu, Ciputra menyatakan mundur dan membatalkan jual beli lahan yang SHGB serta meminta pengembalian uang muka Rp50 miliar dari Kartin Muljadi.

Permasalahan utama dalam penanganan korupsi Basuki Purnama atau Ahok ini hanyalah pada integritas KPK yang lemah bahkan dapat dikatakan korup.

(Dam)

Menakar Peluang Ahok di Pilkada 2017

image

Pilkada DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi namun suhu politik Jakarta mulai memanas dengan hiruk pikuk munculnya beberapa nama calon gubernur yang berminat jadi peserta pilkada Jakarta. Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Dault, Ahmad Dani dan Basuki Tjahja Purnama atau dikenal Ahok inkamben Gubernur Jakarta sekarang (2014-2017).

Ahok sesumbar akan maju dari jalur perseorangan atau non partai. Dikemukan alasan bahwa Ahok lebih memilih jalur perseorangan daripada jalur partai. Alasan sebenarnya tak lain karena belum ada satu partai pun menyatakan bersedia mengusung Ahok sebagai cagub. Partai Nasdem memang sudah dipastikan mendukung Ahok sejak dari awal, tetapi suara dan kursi Nasdem di DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 2014 tidak cukup memenuhi syarat minimal untuk mengusung Ahok sebagai cagub. Nasdem hanya memilik 5 (lima) kursi dari 106 kursi DPRD DKI 2014-2019, kurang dari syarat minimal 20% kursi DPRD DKI Jakarta atau 21 kursi untuk dapat mengusung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Berikut ini komposisi jumlah kursi DPRD DKI Jakarta berdasarkan partai hasil pemilu 2014:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebanyak 28 kursi
2. Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 15 kursi
3. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sebanyak 11 kursi
4. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan sebanyak 10 kursi
5. Partai Demokrat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
6. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
7. Partai Golongan Karya dengan perolehan sebanyak 9 kursi
8. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan sebanyak 6 kursi
9. Partai Nasional Demokrat dengan perolehan sebanyak 5 kursi
10. Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebanyak 2 kursi
Berbeda dengan Pilkada 2012 Jokowi – Ahok diusung PDIP dan P Gerindra, pada Pilkada 2017 mendatang, Ahok belum mendapat kepastian dari kedua partai itu untuk mengusungnya kembali sebagai cagub.
Ahok Terganjal Syarat PDIP

PDIP punya alasan sendiri belum beri dukungan kepada Ahok. Megawati SP Ketum PDIP mensyaratkatkan Ahok harus terlebih dahulu meninggalkan ‘teman-teman Ahok’ sebelum PDIP mempertimbangkan kemungkinan mengusung Ahok sebagai cagub.

Syarat dari PDIP ini dibalas Ahok secara emosional dengan mengatakan pihaknya tidak memerlukan dukungan partai untuk bertarung di Pilkada 2017. Pernyataan Ahok ini dimuat berbagai media dan ditindaklanjuti Ahok dengan membentuk timses “Teman Ahok Independen” untuk mengumpulkan KTP dan surat dukungan rakyat pemilih Jakarta. Berbagai Posko pengumpulan KTP didirikan dan ribuan orang direkrut Ahok terutama melalui konsultan Cyrus Network yang pernah membantu Jokowi-Ahok pada Pilkada sebelumnya.

Sikap emosional Ahok terhadap PDIP itu kemudian dikembangkan dengan mengerahkan media massa untuk membentuk opini publik yang negatip terhadap partai politik. Opini ini dimaksudkan untuk menekan partai-partai agar mau mendukung Ahok. Karena meski di depan publik Ahok selalu mengatakan tidak butuh partai, namun di belakang dan tanpa sepengetahuan publik, Ahok dan timnya gerilya mati-matian untuk meraih dukungan partai. Hasiilnya, Partai Hanura, PKB dan PAN diklaim Ahok telah bersedia memberikan dukungan dalam pencalonannya.

Ahok meradang dengan syarat yang diajukan PDIP agar ia meninggalkan ‘teman-temannya’. Bagi Ahok hal itu adalah mustahil karena ‘teman-teman Ahok’ inilah yang sebenarnya merupakan sponsor utama, pelindung dan donatur Ahok selama ini.

 

Siapa yang dimaksud dengan ‘teman-teman Ahok’ ini?

Berdasarkan informasi yang diterima, ‘teman-teman Ahok’ ini merupakan satu kelompok yang terdiri dari berbagai kalangan, antara lain:

1. Kelompok Pengusaha/konglomerat properti Jakarta seperti James Riady (Lippo Grup), Tahir (Mayapada Grup), Triatma K Haliman (Agung Podomoro Grup/APG), Ciputra, Aguan dan Tommy Winata (Agung Sedayu Grup), Sutjipto Nagaria (Summarecon Grup), Eka Tjipta Widjaja (Simarmas Grup), Hendra S Gondokusumo (Intiland Grup), Edward Suryadjaya (Astra Grup) dan lain-lain. Kelompok konglomerat ini telah menjadi donatur dan pendukung Ahok bersama banyak konglomerat dan pengusaha tionghoa lain sejak tahun 2011 lalu. Mustahil bagi Ahok meninggalkan teman-teman yang menjadi inti kekuatannya selama ini.
2. Kelompok Politisi: antara lain Hendropriono, Luhut B Panjaitan, Sutiyoso, Djan Faridz, para jenderal purnawirawan ‘Tim Begawan’ dan lain-lain. Mereka ini sponsor utama Ahok untuk memperoleh dukungan PDIP dan P Gerindra pada Pilkada tahun 2012 lalu. Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo sudah lama memutus hubungan dengan Ahok karena terbukti berkali-kali Ahok mengkhianati Prabowo-Hashim.
3. Kelompok Nasdem: Partai Nasdem adalah partai pimpinan Surya Paloh. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa Surya Paloh merupakan proxy dari James Riady baik di Nasdem mau pun di Grup Usaha Media Indonesia. Media Indonesia Grup merupakan salah satu anak perusahaan Multipolar Corporation (Lippo Grup) milik James Riady. Tak heran jika Metro TV, Media Indonesia, First Media Grup termasuk Detikcom mendukung Ahok habis-habisan sejak 2011 lalu.

Berdasarkan fakta di atas, sulit bagi Ahok memenuhi permintaan Megawati SP Ketum PDIP agar Ahok meninggalkan ‘teman-temannya’ sebagai syarat agar PDIP dapat mempertimbangkan mengusung Ahok sebagai cagub DKI Jakarta.

Informasi berkembang di kalangan elit politik Jakarta, Ahok sudah menyiapkan strategi jitu untuk meraih dukungan partai sesuai syarat pencalonan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pertama Ahok menaikan tawaran ‘mahar’ kepada PDIP. Disebut-sebut jumlahnya fantastis yaitu Rp250 miliar atau lebih dua kali lipat dibanding mahar Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012 sebesar Rp100 miliar. Jumlah mahar itu tidak berarti bagi Ahok yang didukung puluhan konglomerat Tionghoa.

Di samping menawarkan mahar ratusan miliar rupiah, Ahok melobi partai lain untuk mendukungnya. Sementara ini Ahok mengklaim sudah mendapat dukungan dari empat partai: Nasdem, Hanura, PKB dan PAN. Jika klaim Ahok benar maka dukungan 23 kursi DPRD DKI Jakarta sudah di tangan Ahok dan itu sudah melebihi syarat minimal 21 kursi untuk mengusungnya menjadi cagub DKI Jakarta.
Pertarungan Pilkada Jakarta 2017

Peluang Ahok untuk menang Pilkada Jakarta 2017 menghadapi jalan terjal. Ahok bukan Jokowi dan rakyat pemilih Jakarta sudah mengetahui karakter dan kinerja Ahok selama menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta.

Perilaku Ahok yang arogan, kasar, sering melontar kata-kata kotor dan caci maki, maraknya korupsi di Pemprov DKI Jakarta, banyak di antaranya diduga melibatkan Ahok secara pribadi, istri Ahok Veronica Tan, adiknya Basuri Indra dan Fifi Lety Indra menghasilkan penilaian negatif berdampak buruk bagi usaha Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2017.

Kinerja Ahok yang buruk tercermin dari hampir semua indikator kinerja Pemprov DKI Jakarta yang menurun dibanding pencapaian Gubernur Jakarta sebelumnya Fauzi Bowo. Sejak Ahok menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya di kisaran 5% jauh di bawah kinerja Fauzi Bowo yang rata-rata 6.8% per tahun. Kegagalan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta ini berdampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan rakyat, peningkatan kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Jakarta.

Kinerja buruk Ahok paling menonjol pada kegagalan Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Adipura, lambang prestasi kebersihan dan kenyamanan kota. Sebelumnya, Kota Jakarta tidak pernah gagal merail Penghargaan Adipura selama 10 tahun terakhir. Kegagalan Ahok makin diperburuk dengan perolehan status penilaian WDP (wajar dengan pengecualian) atas laporan keuangan dan kinerja Pemprov DKI Jakarta dari BPK RI.

image

Penilaian BPK atas laporan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta kepatuhan hukum Pemprov DKI Jakarta menghasilkan nilai CCC atau BURUK. Dengan hasil ini, Pemprov DKI Jakarta berada pada urutan ketiga terburuk dari seluruh propinsi di Indonesia. Penyerapan APBD DKI Jakarta termasuk paling terendah se-Indonesia dan kegagalan mencapai target PAD (pendapatan asli daerah) merupakan indikator buruknya kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Puncak kegagalan kinerja Ahok adalah peningkatan korupsi mencapai 900% dengan kerugian negara dari Rp. 1.54 triliun pada tahun 2013 hingga Rp2.5 triliun pada tahun 2014. Di mana salah satu korupsi temuan BPK adalah pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta yang pengadaan lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta dari Yayasan RS Sumber Waras.

image

Dugaan korupsi Ahok, istrinya Veronica Tan dan adiknya Fifi Lety Indra pada pengadaan lahan RS Sumber Waras mencuat ke publik dan sudah ditangani KPK meski pun rakyat menilai penyidikan kasus korupsi Ahok itu terlalu lamban penyelesaiannya.

Ahok harus lolos dari penetapan tersangka korupsi oleh KPK sebelum benar-benar siap bertarung pada Pilkada 2017. Berbagai dugaan korupsi Ahok lain seperti: Korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta, Taman BMW, KJS/KJP, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta, Pengutipan/pengumpulan dana CSR dari perusahan-perusahan properti melalui Yayasan Ahok, Korupsi UPS, KKN Proyek Tanah Abang dan lain-lain, tidak dapat diabaikan begitu saja. Walau KPK – Polri – Kejaksaan terkesan mengabaikan korupsi-korupsi Ahok tersebut, isu korupsi itu akan menjadi ancaman serius pada Pilkada Jakarta 2017.
Strategi Pemenangan Ahok

Sebagai inkamben Ahok memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Sebagai Gubernur, Ahok memiliki akses dan kewenangan mengelola Rp60 triliun APBD Jakarta dan kewenangan mengeluarkan perizinan dan konsesi bisnis kepada para pengusaha yang berkepentingan. Ahok terbukti mampu menggunakan kekuasaaan dan kewenangannya itu untuk kepentingan memenangkan Pilkada 2017.

Berdasarkan komposisi rakyat pemilih di Jakarta, Ahok sadar bahwa peluangnya menang dalam Pilkada sangat kecil karena secara faktual pemilih beragama Islam dan pribumi mencapai 85% dan 94%.

Berikut ini komposi pemilih Jakarta :
Suku bangsa:

Jawa (35,16%),
Betawi (27,65%)
Sunda (15,27%)
Tionghoa(5,53%)
Batak (3,61%)
Minang(3,18%)
Melayu (1,62%)
Bugis, Aceh, Madura Dan lain-lain

Agama:

Islam (85,36%)
Protestan(7,54%)
Katolik (3,15%)
Buddha(3,13%)
Hindu (0,21%)
Konghucu (0.06%).

Untuk memperbesar peluang memenangkan Pilkada, Ahok dan timsesnya terbukti menggunakan kembali cara-cara dan strategi pada Pilkada 2012. Namun realita terbesar pada Pilkada 2017 harus disadari Ahok, yaitu:

– Ahok bukan Jokowi
– Karakter dan kinerja Ahok terbukti sangat buruk
– Meningkat dan meluasnya kesadaran dan pemahaman rakyat pemilih mengenai sepak terjang Ahok, khususnya dari kalangan umat Islam yang merugikan umat Islam Jakarta
– Taktik dan strategi pemenangan Ahok yang mengadudomba dan memecahbelah umat Islam Jakarta sudah dibaca dan diantisipasi
– Kompetitor Ahok yang secara kualitas, kapabilitas dan integritas jauh di atas Ahok, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Adyaksa Dault.
– Dukungan mayoritas etnis Tionghoa dan pemilih non muslim Jakarta akan memancing konsolidasi pemilih Islam Jakarta.
– Dan seterusnya.
Realita politik ini disadari Ahok sepenuhnya. Keputusan Ahok menggandeng cawagub dari etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar di Jakarta (35%) diharapkan Ahok dapat mendongkrak perolehan suaranya pada Pilkada. Ahok juga akan mendorong munculnya lebih dari satu pasangan calon dari kalangan Islam agar suara pemilih Islam terpecah. Penggunaan uang sebagai kekuatan mempengaruhi tokoh, ormas, dan membeli suara pemilih adalah salah satu strategi yang akan dipakai Ahok. Tak kalah penting adalah penggalangan suara pemilih dari karyawan/pegawai/buruh di perusahan-perusahaan tionghoa, yang diharapkan Ahok dapat diarahkan secara maksimal untuk memilihnya pada Pilkada 2017 nanti.

Pertarungan Pilkada Jakarta 2017 dipastikan semakin keras dan seru karena menjadi Ahok pasti mati-matian dan habis-habisan berusaha memenangkannya dengan segala cara. Kegagalan memenangkan Pilkada dapat membawa bencana bagi Ahok yang sedang diincar berbagai kasus korupsi.

Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 akan membuka jalan baginya untuk terus memberi konsesi luar biasa kepada para pengusaha dan konglomerat tionghoa yang telah setia membantunya selama ini. Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 membuka jalan bagi Ahok untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019 atau bahkan mungkin sebagai capres.

Sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia sangat memberi peluang bagi pemilik modal/uang untuk meraih kekuasaan melalui pemilu/pilkada/pilpres yang sarat dengan celah dan kelemahan. Plus, penegakkan hukum yang amburadul dan korup di Indonesia sangat menguntungkan bagi Ahok dan orang-orang seperti Ahok meraih kekuasaan melalui pemilu.
(David Sanjaya)

Jokowi-Ahok dan Konstelasi Politik Indonesia

 

Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 memberi pelajaran berharga kepada seluruh politisi dan rakyat Indonesia. Betapa tidak, Jokowi sebagai tokoh baru dikenal di pentas politik nasional secara mengejutkan mampu memenangkan pilpres mengalahkan Prabowo Subianto yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia politik dan telah tiga kali mengikuti pilpres.

Terpilihnya Jokowi pada Pilpres 2014 didahului kemenangannya pada Pilkada Jakarta 2012 membawa perubahan besar pada peta kekuatan politik Indonesia. Banyak pengamat, peneliti dan pakar politik Indonesia mencar tahu faktor-faktor kemenangan Jokowi yang sangat fenomenal itu.

Sebelum Pilkada Jakarta 2012 memang sudah beredar informasi cukup lengkap seputar pihak atau kelompok kekuatan pendukung Jokowi. Namun informasi yang berkembang di dunia maya khususnya twitter dan fesbuk itu tidak menjadi perhatian masyarakat luas. Penyebabnya adalah keterbatasan jangkauan publik terhadap informasi dari media sosial. Di samping itu, mayoritas rakyat Indonesia masih menempatkan media arus utama (mainstream) sebagai preferensi sumber pengetahuan dan pemahamannya terhadap perkembangan dan dinamika politik nasional. Kecenderungan mayoritas media massa nasional memuji, menyanjung bahkan membentuk opini publik mendukung Jokowi, menyeret rakyat pemilih untuk memilih Jokowi baik pada Pilkada Jakarta 2012 mau pun pada Pilpres 2014 lalu.

Sangat sedikit dari pemilih bersikap kritis dan skeptis atau mempertanyakan kecenderungan mayoritas media nasional mendukung Jokowi. Hampir tidak ada yang mau memperhatikan atau pun meneliti kekuatan besar tersembunyi di balik arus besar media mengangkat popularitas Jokowi sedemikian rupa sehingga memungkin Jokowi yang semula ‘no body’ menjadi ‘some body’.
Kekuatan di Balik Fenomena Jokowi

Penelitian untuk mengetahui pihak atau kekuatan politik mana menjadi pendukung Jokowi dapat ditelusuri dari kepemilikan media yang secara terus menerus, sejak awal 2011 sampai hari ini konsisten mengangkat dan menjaga popularitas Jokowi. Dari penelitian selama tiga bulan dengan mempelajari pemberitaan semua media besar nasional kurun waktu 2011-2015, diperoleh hasil sebagai berikut:
– Media pengusung dan penopang utama popularitas Jokowi adalah kelompok First Media Grup, Media Grup, Grafiti Press Grup (Tempo), Gramedia Grup (Kompas), dan Salim Grup (Detik) dan SCTV. Semua media di bawah kendali grup media ini digerakan secara penuh, masif, terencana dan terkoordinir untuk membentuk opini publik dan mengarahkan persepsi publik Indonesia untuk menyetujui bahwa Jokowi adalah figur terbaik dan layak dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya sebagai Presiden RI.

– Media lain yang terlibat secara berkala dan digunakan mendukung Jokowi pada saat-saat tertentu adalah Jawa Pos Grup, MNC Grup, Vivanews Grup dan hampir semua media daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data tersebut diketahui lebih 90% media nasional dan daerah mendukung pencitraan Jokowi, membantu pembentukan opini positip tentang Jokowi dan mengarahkan pilihan rakyat untuk memilih Jokowi.

Hasil wawancara awal dengan para pemilik dan eksekutif media-media pro Jokowi, jawaban yang diperoleh hampir sama. Semua mengatakan mendukung Jokowi semata-mata karena kesukaan pada figur Jokowi semata. Mengenai harga atau pembayaran jasa media yang menayangkan pemberitaan, liputan dan iklan pencitraan Jokowi, hampir semua media sepakat tutup mulut dengan dalih harga yang disepakati media dan timses Jokowi tidak menjadi faktor utama.

Penggalian lebih dalam untuk mendapat informasi mengenai jumlah uang yang dihabiskan timses Jokowi selama 2011-2015, mulai mendapatkan hasil signifikan. Seorang mantan timses Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu menyebutkan bahwa Edward Suryajaya (konglomerat Astra Grup) menghabiskan lebih Rp50 miliar hanya untuk mendukung kemenangan Jokowi-Ahok. Berikutnya informasi muncul dari konglomerat Hamid Djojomegoro besan James Riady yang mengaku pernah menyumbang kampanye Jokowi-Ahok sebesar Rp4.5 miliar. Di media Hashim Djojohadikusumo adik Prabowo mengaku mennghabiskan uang lebih Rp30 miliar hanya untuk mendukung Jokowi-Ahok menang Pilkada Jakarta.

Informasi lebih lanjut memberikan gambaran lebih lengkap. Pada Pilkada Jakarta 2012 lebih 100 konglomerat Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah memberi dukungan finansial kepada Jokowi-Ahok. Dukungan ini belum termasuk dukungan langsung baik uang atau liputan, iklan, tayangan gratis dari grup media yang mereka miliki. Secara kasar dapat dikalkulasikan kontribusi finansial dari konglomerat pendukung Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 saja lebih dari Rp400 miliar. Belum termasuk bantuan uang dan dukungan yang diberikan secara langsung kepada para pemilih yang dilakukan pada pengusaha dan konglomerat pendukung Jokowi-Ahok. Dukungan ril dalam bentuk pengarahan kepada seluruh karyawan perusahaan milik pengusaha/konglomerat di Jakarta agar memilih Jokowi-Ahok dengan iming-iming bonus atau kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk dukungan sangat efektif terhadap kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 lalu.
Kekuatan di Balik Dukungan Solid Tionghoa

Dukungan politik dan finansial lebih seratus konglomerat Tionghoa Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan ribuan pengusaha Tionghoa Jakarta untuk memenangkan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 lalu tidak begitu saja terjadi. Melainkan merupakan hasil dari sebuah perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana yang disusun sejak 2007 dan direalisasikan pelaksanaannya secara bertahap hingga Pilpres 2014 bahkan sampai hari ini. Mengantar Jokowi-Ahok ke kursi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan rencana tahap I. Memastikan Jokowi menjadi Presiden RI dan Ahok menjaid Gubenur Jakarta adalah Tahap II, memastikan Ahok terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta adalah tahap III, memastikan Jokowi-Ahok duet sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019 adalah Tahap IV dan mendukung total guna menjamin kemenangan Ahok sebagai Presiden pada Pilpres 2024 adalah Tahap V. Inilah Grand Scenario yang disusun dan dijalankan oleh para pendukung Jokowi-Ahok.

Siapakah mereka para pendukung Jokowi-Ahok ini?

Bersambung.

 

(Suhardjito)