Hasil Polling Google: 87% Rakyat Indonesia Menolak Jokowi Dua Periode

Sebuah jajak pendapat (polling) dilakukan di Google Polling (http://www.googlevote.gdn).

Google mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada responden swbagai berikut: 

“Presiden Joko Widodo disebut berhasil membawa kemajuan bagi Indonesia dan dinyatakan sangat layak untuk memimpin RI 2019-2024. Bagaimana tanggapan anda?”

Sampai hari Senin (2/4/2018) pukul 17.12 WIB menunjukan mayoritas warganet TIDAK SETUJU JOKOWI 2 PERIODE.

Dari 41.275 responden yang telah memberikan suara, sebanyak 87% (36.039) menyatakan Sangat Tidak Setuju Jokowi memimpin RI lagi di 2019-2024. Sedangkan mereka yang setuju hanya sejumlah 13% atau sekitar 5.236 responden.

Polling yang dimulai 28 Maret ini akan ditutup pada 20 April 2018. (Google)

Berikut polling tersebut;

http://www.googlevote.gdn/2018/03/joko-widodo-dianggap-layak-memimpin.html

Hasil sementara polling Google itu ternyata membuat kalangan istana panik. Diduga kepanikan pejabat tinggi di sekeliling Presiden Jokowi yang menyebabkan polling Google tidak dapat lagi diakses sejak tanggal 3 April 2018 lalu. 

Hasil sementara Polling Google terakhir kali dapat dilihat pukul 11.17 WIB (3/4/2018) yang mencatat 58.516 responden. Sebanyak 53.249 responden atau 91% memilih TIDAK SETUJU Jokowi memimpin RI kembali untuk periode 2019-2024. Hanya 9% (5267) responden atau  yang menyatakan SETUJU.

Daftar Nama Penerima Suap EKTP Dalam Pledoi Setya Novanto

Setya Novanto (Setnov) kembali membeberkan sejumlah nama penerima uang dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Mantan Ketua DPR RI itu menyebut sejumlah nama anggota DPR yang kecipratan uang panas proyek e-KTP, dalam pleidoi atau nota pembelaannya.

Dikatakan Setnov, terungkapnya nama-nama pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP itu hasil dari konfrontasi antara dirinya dengan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang pernah diperiksa KPK, pada 21 Maret 2018.

Awalnya, Setnov mengaku baru mengetahui adanya pemberian uang kepada sejumlah anggota DPR dari hasil konfrontasi dengan Irvanto. Saat itu, Irvanto mengaku pernah menjadi kurir pendistribusian fee dari pengusaha ke para anggota DPR.

“(Irvanto) diperintah oleh saudara Andi Agustinus untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang anggota DPR RI antara lain, yaitu kepada Olly Dondokambey sebesar USD500.000, Tamsil Linrung sejumlah USD500.000, Mirwan Amir USD500.000, Melchias Markus Mekeng sebesar USD500.000, Arif Wibowo sebesar USD250.000,” kata Setnov saat membacakan nota pembelaan pribadinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Selain nama-nama tersebut, kata Novanto, fee korupsi e-KTP juga diberikan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan mantan Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah. Keduanya menerima dalam jumlah yang berbeda.

“Ganjar Pranowo sebesar USD500.000 dan Jafar Hapsah sebesar USD 250.000,” kata Novanto.

Tak hanya itu, Setnov mengaku kembali dikonfrontasi dengan Irvanto pada, 6 Maret 2018. ‎Novanto menjelaskan, pada saat dikonfrontasi, Irvanto atas perintah Andi Narogong, juga menyatakan pernah menyerahkan uang 1 juta dollar AS ke Marcus Melchias Mekeng.

‎”Kemudian diterima dari Sdr. Andi Agustinus sejumlah SGD100.000 kemudian diminta oleh Andi untuk mengantarkan kepada Saudara Melchias Markus Mekeng dan Saudara Markus Nari, namun, menurut Irvanto, uang tersebut semuanya diserahkan langsung kepada saudara Melchias Markus Mekeng di ruang fraksi Golkar,” terangnya.‎

Masih pada konfrontasi tanggal sama, kata Novanto, Irvan menyerahkan uang dari Andisebesar USD500.000 ke Chairuman Harahap. Selain menyerahkan langsung, Irvanto, ungkap Novanto, juga pernah menemani Made Oka Masagung mengantar uang ke sejumlah pihak. Antara lain SGD1 juta ke Chairuman Harahap, USD1 juta ke Agun Gunanjar, SGD500 ribu ke Agun Gunanjar, dan USD700 ribu ke Ade Komaruddin.

“Saudara Iravanto menyerahkan langsung kepada saudara Ade Komaruddin,”