KPK Pelindung Korupsi Ahok

Sebagian bukti korupsi Basuki T Purnama Pada Pengadaan Lahan Sumber Waras
———-

Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 makin memanas dan menyudutkan posisi inkamben Gubernur Basuki T Purnama. Sosoknya yang semula dianggap tegas dan bersih itu telah sempat menghipnotis netizen, hingga partai politik pun bertekuk pada kehebatan kemasyhuran Sang Gubernur yang mau maju lagi mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.

Namun, Basuki kini tersandung oleh berbagai dugaan korupsi dan gratifikasi. Terakhir Basuki atau Ahok tersiar luas menerima sumbangan Rp4,5 miliar dari beberapa pengusaha. Ahok telah mengakui melalui pernyataan-pernyataannya di berbagai media massa bahwa ia benar telah menerima uang miliaran rupiah yang dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana di atur dalam UU Anti Korupsi.

KPK telah memeriksa Basuki alias Ahok atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, namun hingga kini KPK belum menetapkan status Ahok sebagai tersangka korupsi. Bukti-bukti tindak pidana korupsi Ahok sudah cukup. Pengakuan Ahok juga telah ada. Pengakuan pelaku adalah salah satu alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

Lambannya KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka korupsi juga terjadi pada dugaan korupsi Ahok pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta, yang dikenal luas oleh publik sebagai korupsi Ahok di Sumber Waras.

Pada dugaan korupsi Sumber Waras, kelambanan KPK bertindak tegas dan menetapkan Ahok selaku tersangka telah meruntuhkan KPK sebagai institusi penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi.

KPK dituding hanya tajam dan kejam terhadap terduga korupsi yang muslim atau beragama Islam, tapi tumpul bahkan melindungi terduga korupsi non muslim terlebih terduga pelaku korupsi etnis Tionghoa. Kekecewaan rakyat merebak dan menimbulkan gelombang protes dan aksi demo di gedung KPK.

Pada korupsi Ahok di Sumber Waras, berikut ini catatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas pengadaan lahan bekas RS Sumber Waras (RSSW), yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada SwaraSENAYAN (25/3). MAKI merinci 33 analisa dugaan penyimpangan sebagai berikut:

1. Nomenklatur APBD-P 2014 pembelian lahan RSSW, prakteknya Pelepasan sehingga perlu satu tindakan berupa Permohonan atas tanah negara, permohonan belum tentu dikabulkan. Artinya dana bisa hangus dan total lost.

2. Nomenklatur Pembelian, jika prakteknya Pelepasan maka tidak sah karena Pembeli belum mendapatkan barangnya, masih digantungkan persyaratan yang akan datang sehingga akte Pelepasan berbeda dengan akte Pembelian. Akibat hukum pembelian dan pelepasan jelas sangat berbeda.

3. Nomenklatur Pembelian, SK Kadinas Pembelian, SK Gubernur Pembebasan dan Pengadaan, Pelasanaan berupa Pelepasan. Maka dasar hukum pembelian namun pelaksanaan Pelepasan maka menjadikan pelaksanaan cacat hukum.

4. Nomenklatur pada evaluasi Mendagri adalah Pembelian RSSW, sehingga apabila prakteknya hanya pembelian sebagian lahan tanpa ijin kembali kepada DPRD maka tidak sah.

5. Syarat yang diajukan dalam rapat-rapat persiapan terdapatnya akses jalan, yang kemudian dituangkan dalam akte pelepasan induk (terdapat ijin pembina), dituangkan dalam surat pernyataan Ketua YKSW tanggal 29 Desember 2014 (ttd Kartini Mulyadi) dan Akte 32 tgl 30 April 2015 Notaris Tri Firdaus Akbarsyah (ttd KM-Ketua dan Stefanus Hedianto Karnadi-Bendahara). Pelepasan jalan akses ini tidak sah karena tidak terdapat ijin dari Pembina sekaligus tidak terdapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui selaku pemilik SHM. Dengan tidak sahnya pelepasan akses jalan maka persyaratan belum terpenuhi sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran.

6. Akte Pelepasan yang digantungkan persyaratan kurun waktu 2 tahun untuk dapat menguasai atas permintaan Penjual maka dibutuhkan lagi Akte Pelepasan tanpa syarat sehingga Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah Pelepasan tanpa syarat.
7. SK Gubernur  poin kesatu menetapkan lokasi Pembangunan RS Kanker yang terletak di Jl. Kyai Tapa sesuai gambar Peta  No. 812/B/PPSK/DTR/XII/2014  yang dibuat tanggal sama yaitu 10 Desember 2014 dengan luas 36.754 m2 (tidak menyebut nomor sertifikat-jika mengacu sertifikat luasnya hanya 36.410) dengan demikian mengacu SK ini jelas lahan secara de facto dan de jure harus berada di Jl. Kyai Tapa. Namun lahan yg didapat Jl. Tomang Utara maka antara SK dan pelaksanaan berbeda. Meskipun dalam lampiran SK Gubernur terdapat gambar lokasi yang dihitamkan seakan-akan itulah yang ditunjuk namun kenyataan lahan di Jl. Tomang Utara.

8. KUPA 2014 poin 2.3.2. huruf b.5 mematikan pembebasan lahan yang tidak mungkin dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan lahan RSSW karena semua administrasi belum lengkap. Sedangkan di huruf d.5 kegiatan baru kriteria sifat mendesak yang dapat dituntaskan tahun 2014.
9. Sesuai UU Yayasan pelepasan aset harus sesuai dengan tujuan yayasan baik peruntukan setelah dijual dan peruntukan hasil penjualan. Dengan belum jelasnya penggunaan uang hasil penjualan maka transaksi BPN belum dapat dilakukan. Contoh kasus 3 Yayasan di Semarang.

10. Semua pajak terhutang (1994-2014) harus lunas dulu sebelum dilakukan pembayaran 755 M, namun belum dibayar pajak tapi sudah dibayar lunas. Pajak 2013-2014 baru dibayar Maret 2015, artinya uang bayar pajak adalah hasil penjualan lahan. Pajak terhutang 20 tahun adalah semata-mata ketidakpatuhan sehingga tidak layak mendapat keringanan. Kurun waktu 1994-2005 adalah masa jaya RSSW sehingga waktu itu harus taat bayar pajak.

11. Pemberian diskon 50% pajak terhutang 2013-2014 pada November 2014 indikasi untuk bagian permufakatan jahat karena waktu bersamaan sedang terjadi proses pelepasan/pembelian lahan RSSW. Syarat keringanan mestinya tidak dapat diberikan karena Pemprov DKI jelas-jelas mengetahui lahan akan dibeli dengan nilai besar sehingga tidak layak dapat diskon. Ini jelas korupsi tersendiri karena mengurangi hak negara.

12. SK Gubernur tanggal 10 Desember, sedang pembatalan YKSW dan PT Ciputra ditandatangani Notaris tanggal 11 Desember 2014. SK jika mengacu SHGB maka batal, jika tidak mengacu SHGB maka harus dilaksanakan rigid yaitu lokasi secara de facto di Jl. Kyai Tapa.
13. Pembelian lahan tidak terdapat penawaran harga tanah karena sepenuhnya disetujui dari penawaran. Sedangkan nilai bangunan tidak dihitung karena de facto bangunan tua yang kemudian harus dirobohkan. Atau untuk masing-masing bangunan dan tanah harus terdapat negoisasi penawaran pembelian yang lebih rendah.
14. Surat Kadinas Kes kepada Dinas Pajak tanggal 16 Desember 2014, Jawaban tanggal 29 Desmber 2014, Pembetulan Pajak 2013 dan 2014 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2015. Sejak kapan diketahui NJOP 2014 sebesar 20 jt/m2 karena SK Kadinkes tentang harga pembelian tanah 755 M dibuat tanggal 11-12-2014. Lebih aneh kesepakatan harga pembelian dibuat tanggal 10 Desember 2014.
15. Penentuan nilai NJOP dan SPT sejak 2013 diserahkan kepada Daerah, jadi jika Dirjen Pajak menentukan Zona PP… semestinya usulan dari Daerah. Bahwa klaim Zona PP… ditentukan Pusat adalah sangat tidak benar. Harus ditanyakan kepada Dirjen Pajak mekanisme Zona PP… .
16. RPJMD 2012-2017 dan Musrenbang 2014 tidak mencantumkan pembangunan RS Kanker dan Jantung  Jakarta.
17. Misi visi kesehatan DKI berupa Puskesmas Rawat Inap dan RS Pasar Minggu, tidak ada RS Kanker dan Jantung.
18. Nilai harga pembelian antara RSSW dengan PT Ciputra Karya Utama adalah 563 Milyar dan berlaku untuk tahun 2013-2014. Jadi nilai ini mestinya jadi patokan maksimal pembelian Pemprov DKI kepada RSSW tetapi kenyataan lebih mahal 755 Milyar. PT Ciputra dengan rencana peruntukan untuk hotel, apartemen dan mall hanya berani beli 563 M, lha masak Pemprof DKI yang rencana hanya untuk Rumah Sakit malah membeli dengan harga lebih mahal.
19. Apresial dibuat tahun 2015 senilai 900 M  tidak dapat jadi pedoman tahun 2014. Jangankan 900 M, jika 2 Trilyun  maka tetap tidak terkait tahun 2014.
20. Lahan RSSW tidak siap bangun, banjir dan tidak ada akses bagus karena ditengah pemukiman. Hal ini berdasar cek lapangan lahan di belakang Roxy Square, sama sekali tidak berhadapan dengan jalan Kyai Tapa. Jaraknya sekitar 20 M.
21. Bentuk lahan secara hongsui dan fengsui tidak bagus. Lahan berbentuk lebar depan dan mengecil kebelakang bahkan lahan punya ekor sehingga nilainya pasti rendah.
22. Proses penyusunan APBD-P nomenklatur pembelian lahan RSSW  tidak transparan karena terjadi Penyusupan seperti UPS.
23. Evaluasi Mendagri tidak ada tindak lanjut selama 7 hari sehingga alokasi biaya pembelian RSSW cacat dan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2014.
24. Biaya Apresial sudah dianggarkan tahun 2014 sebesar 300 juta, namun sengaja hal ini tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada Maret 2015. Apresial 2015 dibiayai dari mana? Karena 300 jt tidak dipakai mestinya jadi Silpa, sedang APBD 2015 murni mestinya tidak menganggarkan biaya apresial.
25. Meskipun pengadaan tanah dibawah 5 hektar namun prinsip-prinsip UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 tetaplah harus dipedomani sehingga tidak masuk PMH, misal Perencanaan tanah harus memuat dokumen: Maksud dan Tujuan, Letak Tanah, Luas yang dibutuhkan, status tanah, dan Perkiraan nilai tanah (dimaknai apresial), serta rencana penganggaran tanah. Juga terdapat study kelayakan. Hal ini semua tidak terdapat pada RSSW.
26. Dengan kondisi tidak sah dan cacat maka harus batal karena uang yang keluar adalah TOTAL LOST. Atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan kerugian negara dengan cara melakukan langkah secara keselurahan tanpa perpisah 3 poin dibawah ini (minimal 2 poin yang atas) : Pengembalian selisih Rp. 191 M, Merubah lahan secara de facto dari Jl. Tomang Utara menjadi Jl. Kyai Tapa, Pembayaran pajak terhutang RSSW 1994-2014 Rp. 3 M.
27. Terdapat surat pernyataan Kadinkes Dien Enawati yang akan bertanggungjwab apabila terdapat permasalahan. Hal ini dapat dipakai Ahok untuk buang badan.
28. Biaya pelepasan hak (menstinya termasuk biaya memeperoleh hak) karena menjadi beban YKSW maka semestinya sejumlah dana untuk itu ditahan atau memakai bank garansi sehingga nantinya biaya pelepasan hak akan tetap terbayar dari YKSW. Dengan dibayar lunas maka terdapat potensi ingkar janji maka seharusnya Pemprov DKI meminta Bank Garansi. Tanpa penyanderaan dan bank garansi untuk biaya pelepasan hak maka penyimpangan.
29. SK Gubernur luas lahan  36.753 m2 prakteknya hanya dapat seluas 36.410 m2. Selisihnya  sekitar 343 m2. Jika dihitung kurang lahan 343 X Rp. 20.755.000 = Rp. 7.118.965.000,- ????
30. Harga perbandingan apresial berupa harga penawaran 4 lahan disekitarnya sebelah utara yang mana harga penawaran tersebut ada pembelinya, mestinya harga apresial adalah harga transaksi bukan harga penawaran.
31. Apresial juga ikut mengaburkan lokasi lahan dari fakta, misal batas utara Jl. Kyai Tapa dan batas barat pemukiman. Fakta sebelah utara Jl. Tomang Utara dan barat RSSW asli.
32. Harga perbandingan tanah dibeli CKU dengan nilai 564.355.000.000,- dengan peruntukan Apartemen/hotel/mall. Sehingga apabila peruntukan tetap untuk rumah sakit maka semestinya hanya 75% dari harga CKU. BPK sudah bermurah hati hanya hitung selisih CKU dengan harga pembelian Pemprov DKI.
33. SK Kadinkes tanggl 8 Agustus 2014 judul pembentukan tim pembelian RSSW (sudah menyebut lahan RSSW), padahal SK Gubernur  tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RS Kanker baru dibuat tanggal 10 Desember 2014 dan hanya menyebut lokasi Jl. Kyai Tapa tanpa menyebut lahan milik RSSW. Artinya Kadinkes telah mendahului atau disuruh mendahului SK Gubernur karena terhalang perjanjian CKU dan YSSW.

Pelanggaran-pelanggaran Pemprov DKi Jakarta pada pengadaan lahan RS Kanker dan Jantung melalui pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang sedang dalam sengketa kepengurusan yayasannya  secara hukum melanggar UU No. 2 tahun 2012, UU No.28 tahun 2009, Perpres No.71 tahun 2012, berbagai peraturan  pemerintah dan presiden yang mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa, serta peraturan pemerintah, perda dan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

 

Motif Korupsi Ahok Di Sumber Waras

Mencermati modus korupsi ahok di Sumber Waras yang dapat dikategorikan sangat vulgar dan nekad, timbul pertanyaan besar mengenai motif atau latar belakang tindak pidana korupsi ahok. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Ahok nekad korupsi dengan begitu ceroboh dan terang-terangan di Sumber Waras. Hasil penelusuran penulis sebagai berikut :

  1. Diduga korupsi Ahok ini dilatarbelakangi dari permintaan Ciputra kepada Ahok terkait uang muka pembelian lahan RSSW sebesar Rp50 miliar yang telah dibayar kepada Kartini Muljadi selaku pihak yang mengaku sebagai pemegang kuasa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tidak dikembalikan Kartini dengan berbagai alasan.
  2. Ciputra mengurungkan niatnya membeli lahan RSSW yang sudah disepakati sebelumnya karena menilai Kartini Muljadi telah wanprestasi. Disebutkan bahwa kesepakatan awal antara Ciputra dan Kartini adalah jual beli kedua bidang tanah/ lahan yang dimiliki YKSW, yaitu lahan seluas 3.6 hektar bersertifikat SHGB dan lahan seluas 3.2 hektar bersertifikat SHM. Harga disepakati adalah Rp15.5 juta/m untuk kedua lahan tersebut.
  3. Disebutkan bahwa Kartini Muljadi sepakat menjual kedua lahan itu tapi meminta waktu untuk penyelesaian internal di Yayasan, di mana sertifikat SHM atas luas lahan 3.2 hektar masih berada di tangan pengurus  yayasan  lain yaitu I Wayan Suparmin Ketua Perhimpunan Sosial Chandra Naya (PSCN).
  4. Ciputra setuju menyerahkan uang muka Rp50 miliar kepada Kartini Muljadi agar pengambilan SHM lahan seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dapat segera dilakukan.
  5. Namun, setelah usaha Kartini Muljadi mendapatkan SHM lahan RSSW yang seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dan gagal membujuknya menjual lahan itu, Ciputra menyatakan mundur dan membatalkan jual beli lahan yang SHGB serta meminta pengembalian uang muka Rp50 miliar dari Kartin Muljadi.

Permasalahan utama dalam penanganan korupsi Basuki Purnama atau Ahok ini hanyalah pada integritas KPK yang lemah bahkan dapat dikatakan korup.

(Dam)

Iklan

Badan Intelijen AS Buka Rahasia Gorbachev

image

 

Sebuah arsip dokumen rahasia yang sebelumnya bersifat rahasia dari pemerintah Inggris dan Amerika yang mengandung penilaian Barat terhadap Gorbachev mulai sebelum ia menjabat pada Maret 1985, dan terus berlanjut sampai akhir Uni Soviet pada tahun 1991 diungkap ke publik oleh badan intelijen Amerika NSA (National Security Agency).

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa politisi Inggris memprediksi secara konservatif terhadap ‘rising star’ Soviet MikhailGorbachev pada tahun 1984 dan 1985, tetapi CIA berbeda dengan Inggris di mana CIA memperoleh informasi yang menggambarkan pemimpin Soviet yang baru tiga bulan menjabat itu sebagai “sapu baru,”. Dan Ronald Reagan menyambut gembira pengangkatan Gorbachev sebagai pemimpin baru Uni Soviet dengan mengundangnya langsung untuk menghadiri KTT (konferensi tingkat tinggi) USA – USSR.

Dokumen yang diungkap ke publik baru-baru ini meliputi penilaian awal yang positif oleh Margaret Thatcher dan MP John Browne, laporan intelijen CIA selama masa pemerintahan Gorbachev 1985-1991, kesepakatan-kesepakatan awal Reagan dan Gorbachev, versi Amerika mengenai percakapan penting Reagen dengan Gorbachev di Geneva, Reykjavik dan Malta KTT, kepercayaan kanselir Jerman Helmut Kohl kepada Gorbachev pada tahun 1989, jatuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, serta transkrip pembahasan KTT G-7 pada tahun 1990 di mana AS menolak permintaan bantuan Gorbachev mengenai bantuan keuangan untuk Uni Soviet.

Arsip rahasia itu mengumpulkan dokumentasi tentang Gorbachev dalam dua buku, yang meraih penghargaan “Masterpieces of History” berjudul “Akhir Perang Dingin di Eropa 1989” (Central European University Press, 2010), dan “Adidaya Terakhir Akan Datang Dari Pertemuan Gorbachev, Reagan dan Bush” (CEU Press, 2016).
Buku mengenai “Pengarahaan Gorbachev” dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher menjelaskan “penemuan” Thatcher pada sosok Gorbachev pada Desember 1984 selama perjalanannya ke Inggris sebagai kepala delegasi parlemen Soviet.

Berbeda dengan pendahulunya yang tua dan lemah, yang selalu membaca perlahan-lahan setiap catatan yang sudah disiapkan stafnya, Gorbachev langsung terjun dalam diskusi bebas dan terbuka. Ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Lady Thatcher.

Perdana Menteri Thatcher terpesona oleh Gorbachev sebagai pemimpin baru Soviet. Ia segera menyampaikam kesan-kesannya mengenai Gorbachev dengan sekutu terdekat yakni Ronald Reagan. Thatcher mengatakan, “Saya suka Gorbachev. Kita bisa melakukan bisnis bersamanya”

Segera setelah Gorbachev menjadi Sekretaris Jenderal Soviet, anggota Konservatif dari parlemen Inggris, John Browne, yang mengamati Gorbachev selama kunjungannya ke Inggris dan kemudian diikuti informasi pada setiap langkah awal Gorbachev.

Browne menyebut Gorbachev sebagai “Kennedy di Kremlin” dalam hal karismanya. Pada bulan Juni 1985, CIA mengatakan kepada para pejabat senior AS mengenai penilaian rahasia tentang Gorbachev yang disebut CIA sebagai “sapu baru” yang berusaha untuk membersihkan puing-puing yang terakumulasi bertahun-tahun di Uni Soviet selama era stagnasi.

Tapi Reagan belum percaya sepenuhnya dan bersikeras harus melihat sendiri karakter Gorbachev. Selama empat tahun sebelum Gorbachev menjabat sekjen Partai Komunis Soviet, Reagen sebagai presiden Amerika mengeluh dalam buku hariannya, bahwa ia telah berusaha untuk bertemu muka dengan pemimpin wajah Soviet, tetapi “mereka tetap mati rasa pada saya.”

Dalam surat pertamanya kepada Gorbachev, yang dititipkan kepada Wakil Presiden George H.W. Bush dibawa ke Moskow untuk diserahkan kepada Gorbachev setelah acara pemakaman pendahulu Gorbachev selesai, Reagan mengundang Gorbachev untuk bertemu.

Gorbachev dan Reagan menjadi sahabat pena yang kerap menulis surat panjang – kadang-kadang secara pribadi, bahkan dengan tulisan tangan. Surat-surat Reagen dan Gorbachev tersebut menjelaskan posisi mereka pada kontrol senjata, pertahanan strategis, dan kebutuhan untuk penghapusan nuklir.

Pertemuan pertama mereka (Reagen dan Gorbachev) berlangsung di Jenewa, Swiss pada bulan November 1985, di mana dalam suasana informal “diskusi di depan perapian”, mereka mulai saling menyadari bahwa mereka berdua bukan penghasut perang tetapi adalah manusia dengan mimpi yang sama untuk membebaskan dunia dari senjata nuklir.

Mimpi itu kelihatannya bakal terwujud dengan sangat cepat melalui terobosan selama KTT Gorbachev dan Reagan di Reykjavik. Namun, desakan keras kepala dari Reagan kepada Gorbachev dibalas keengganan keras kepala oleh Gorbachev. Sukses besar di depan mata buyar seketika.

Melalui serangkaian KTT USA – USSR yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gorbachev berhasil membuat Reagan dan Bush dapat memahami bahwa pemimpin Soviet itu serius tentang rencana mengubah negaranya agar tidak menjadi ancaman dunia, dan rencananya membantu warga negara sendiri dapat menjalani hidup lebih baik dan lebih bahagia, dan membawa Soviet sepenuhnya terintegrasi ke dalam “keluarga bangsa-bangsa.

“Gorbachev juga belajar dari rekan-rekan sesama pemimpin dunia, ia mendirikan semacam kelompok sebaya dengan Prancis Mitterrand, Kanselir Jerman Kohl, PM Inggris Thatcher, dan PM Spanyol Gonzalez, yang mengembangkan posisinya sebagai reformis.

Pada saat George H.W. Bush sebagai presiden AS akhirnya bertemu Gorbachev di KTT Malta, Uni Soviet sudah menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, penerapan kebebasan berbicara. Revolusi Beludru telah membawa pemimpin-pemimpin reformis berkuasa di Eropa Timur, dan jatuhnya Tembok Berlin.

Kanselir Jerman Helmut Kohl menulis dalam suratnya kepada Bush pada akhir November 1989: “Mengenai proses reformasi di Polandia, Hongaria, Bulgaria, yang CSSR [Cekoslowakia], dan tidak sedikit GDR [Jerman Timur], kita memiliki Sekretaris Jenderal Gorbachev yang karena kebijakannya kita wajib berterima kasih. Perestroika telah diterapkan, membuat lebih mudah, atau mempercepat reformasi ini. Dia mendorong pemerintah mau melakukan reformasi ke arah keterbukaan dan menuju penerimaan keinginan rakyat; dan ia menerima perkembangan yang dalam beberapa hal jauh melampaui standar Uni Soviet sendiri”.

Pada tahun 1989, mimpi Gorbachev yang disebut “Rumah Bersama Eropa” mengemuka dan menjadikan Gorbachev sebagai politisi paling populer di dunia. Ketika ia menghadapi ketidakpuasan dan oposisi di negaranya, ia menolak untuk menggunakan kekuatan, seperti rekan komunisnya China yang melakukan pembantaian massa di Lapangan Tiananmen.

Namun, Barat yang secara konsisten menerapkan standar lebih keras terhadap Gorbachev Uni Soviet daripada terhadap China, mengakibatkan kaki terhambatnya bantuan keuangan, kredit, dan perdagangan untuk Soviet.

Sebagaimana Francois Mitterrand tunjukan selama KTT G-7 di Houston pada tahun 1990: “argumen dikemukakan untuk membantu China hanya kebalikan ketika kita berhadapan dengan Uni Soviet. Kami terlalu takut […] tentang bantuan ke Uni Soviet. […]. ”

Gorbachev sejak Maret 1985 telah membuat negaranya dan dunia menjadi lebih baik. Ia bekerjasama dengan Reagan dan Bush, ia mengakhiri Perang Dingin, menarik pasukan Soviet dari Afghanistan, membantu menyelesaikan konflik-konflik di seluruh dunia, dan memberi Rusia harapan dan kesempatan untuk berkembang sebagai negara demokrasi.

Seperti halnya banyak reformis besar, dia tidak mencapai semua yang ia perjuangkan – ia pasti tidak pernah berniat untuk Uni Soviet runtuh – tapi glasnost, non-kekerasan, dan “pemikiran baru” nya untuk dunia yang harmonis telah menciptakan legacy yang hanya bisa dihasilkan segelintir negarawan di dunia ini.

Selamat ulang tahun, Mikhail Sergeyevich Gorbachev !

 

Menakar Peluang Ahok di Pilkada 2017

image

Pilkada DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi namun suhu politik Jakarta mulai memanas dengan hiruk pikuk munculnya beberapa nama calon gubernur yang berminat jadi peserta pilkada Jakarta. Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Dault, Ahmad Dani dan Basuki Tjahja Purnama atau dikenal Ahok inkamben Gubernur Jakarta sekarang (2014-2017).

Ahok sesumbar akan maju dari jalur perseorangan atau non partai. Dikemukan alasan bahwa Ahok lebih memilih jalur perseorangan daripada jalur partai. Alasan sebenarnya tak lain karena belum ada satu partai pun menyatakan bersedia mengusung Ahok sebagai cagub. Partai Nasdem memang sudah dipastikan mendukung Ahok sejak dari awal, tetapi suara dan kursi Nasdem di DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 2014 tidak cukup memenuhi syarat minimal untuk mengusung Ahok sebagai cagub. Nasdem hanya memilik 5 (lima) kursi dari 106 kursi DPRD DKI 2014-2019, kurang dari syarat minimal 20% kursi DPRD DKI Jakarta atau 21 kursi untuk dapat mengusung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Berikut ini komposisi jumlah kursi DPRD DKI Jakarta berdasarkan partai hasil pemilu 2014:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebanyak 28 kursi
2. Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 15 kursi
3. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sebanyak 11 kursi
4. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan sebanyak 10 kursi
5. Partai Demokrat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
6. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
7. Partai Golongan Karya dengan perolehan sebanyak 9 kursi
8. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan sebanyak 6 kursi
9. Partai Nasional Demokrat dengan perolehan sebanyak 5 kursi
10. Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebanyak 2 kursi
Berbeda dengan Pilkada 2012 Jokowi – Ahok diusung PDIP dan P Gerindra, pada Pilkada 2017 mendatang, Ahok belum mendapat kepastian dari kedua partai itu untuk mengusungnya kembali sebagai cagub.
Ahok Terganjal Syarat PDIP

PDIP punya alasan sendiri belum beri dukungan kepada Ahok. Megawati SP Ketum PDIP mensyaratkatkan Ahok harus terlebih dahulu meninggalkan ‘teman-teman Ahok’ sebelum PDIP mempertimbangkan kemungkinan mengusung Ahok sebagai cagub.

Syarat dari PDIP ini dibalas Ahok secara emosional dengan mengatakan pihaknya tidak memerlukan dukungan partai untuk bertarung di Pilkada 2017. Pernyataan Ahok ini dimuat berbagai media dan ditindaklanjuti Ahok dengan membentuk timses “Teman Ahok Independen” untuk mengumpulkan KTP dan surat dukungan rakyat pemilih Jakarta. Berbagai Posko pengumpulan KTP didirikan dan ribuan orang direkrut Ahok terutama melalui konsultan Cyrus Network yang pernah membantu Jokowi-Ahok pada Pilkada sebelumnya.

Sikap emosional Ahok terhadap PDIP itu kemudian dikembangkan dengan mengerahkan media massa untuk membentuk opini publik yang negatip terhadap partai politik. Opini ini dimaksudkan untuk menekan partai-partai agar mau mendukung Ahok. Karena meski di depan publik Ahok selalu mengatakan tidak butuh partai, namun di belakang dan tanpa sepengetahuan publik, Ahok dan timnya gerilya mati-matian untuk meraih dukungan partai. Hasiilnya, Partai Hanura, PKB dan PAN diklaim Ahok telah bersedia memberikan dukungan dalam pencalonannya.

Ahok meradang dengan syarat yang diajukan PDIP agar ia meninggalkan ‘teman-temannya’. Bagi Ahok hal itu adalah mustahil karena ‘teman-teman Ahok’ inilah yang sebenarnya merupakan sponsor utama, pelindung dan donatur Ahok selama ini.

 

Siapa yang dimaksud dengan ‘teman-teman Ahok’ ini?

Berdasarkan informasi yang diterima, ‘teman-teman Ahok’ ini merupakan satu kelompok yang terdiri dari berbagai kalangan, antara lain:

1. Kelompok Pengusaha/konglomerat properti Jakarta seperti James Riady (Lippo Grup), Tahir (Mayapada Grup), Triatma K Haliman (Agung Podomoro Grup/APG), Ciputra, Aguan dan Tommy Winata (Agung Sedayu Grup), Sutjipto Nagaria (Summarecon Grup), Eka Tjipta Widjaja (Simarmas Grup), Hendra S Gondokusumo (Intiland Grup), Edward Suryadjaya (Astra Grup) dan lain-lain. Kelompok konglomerat ini telah menjadi donatur dan pendukung Ahok bersama banyak konglomerat dan pengusaha tionghoa lain sejak tahun 2011 lalu. Mustahil bagi Ahok meninggalkan teman-teman yang menjadi inti kekuatannya selama ini.
2. Kelompok Politisi: antara lain Hendropriono, Luhut B Panjaitan, Sutiyoso, Djan Faridz, para jenderal purnawirawan ‘Tim Begawan’ dan lain-lain. Mereka ini sponsor utama Ahok untuk memperoleh dukungan PDIP dan P Gerindra pada Pilkada tahun 2012 lalu. Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo sudah lama memutus hubungan dengan Ahok karena terbukti berkali-kali Ahok mengkhianati Prabowo-Hashim.
3. Kelompok Nasdem: Partai Nasdem adalah partai pimpinan Surya Paloh. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa Surya Paloh merupakan proxy dari James Riady baik di Nasdem mau pun di Grup Usaha Media Indonesia. Media Indonesia Grup merupakan salah satu anak perusahaan Multipolar Corporation (Lippo Grup) milik James Riady. Tak heran jika Metro TV, Media Indonesia, First Media Grup termasuk Detikcom mendukung Ahok habis-habisan sejak 2011 lalu.

Berdasarkan fakta di atas, sulit bagi Ahok memenuhi permintaan Megawati SP Ketum PDIP agar Ahok meninggalkan ‘teman-temannya’ sebagai syarat agar PDIP dapat mempertimbangkan mengusung Ahok sebagai cagub DKI Jakarta.

Informasi berkembang di kalangan elit politik Jakarta, Ahok sudah menyiapkan strategi jitu untuk meraih dukungan partai sesuai syarat pencalonan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pertama Ahok menaikan tawaran ‘mahar’ kepada PDIP. Disebut-sebut jumlahnya fantastis yaitu Rp250 miliar atau lebih dua kali lipat dibanding mahar Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012 sebesar Rp100 miliar. Jumlah mahar itu tidak berarti bagi Ahok yang didukung puluhan konglomerat Tionghoa.

Di samping menawarkan mahar ratusan miliar rupiah, Ahok melobi partai lain untuk mendukungnya. Sementara ini Ahok mengklaim sudah mendapat dukungan dari empat partai: Nasdem, Hanura, PKB dan PAN. Jika klaim Ahok benar maka dukungan 23 kursi DPRD DKI Jakarta sudah di tangan Ahok dan itu sudah melebihi syarat minimal 21 kursi untuk mengusungnya menjadi cagub DKI Jakarta.
Pertarungan Pilkada Jakarta 2017

Peluang Ahok untuk menang Pilkada Jakarta 2017 menghadapi jalan terjal. Ahok bukan Jokowi dan rakyat pemilih Jakarta sudah mengetahui karakter dan kinerja Ahok selama menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta.

Perilaku Ahok yang arogan, kasar, sering melontar kata-kata kotor dan caci maki, maraknya korupsi di Pemprov DKI Jakarta, banyak di antaranya diduga melibatkan Ahok secara pribadi, istri Ahok Veronica Tan, adiknya Basuri Indra dan Fifi Lety Indra menghasilkan penilaian negatif berdampak buruk bagi usaha Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2017.

Kinerja Ahok yang buruk tercermin dari hampir semua indikator kinerja Pemprov DKI Jakarta yang menurun dibanding pencapaian Gubernur Jakarta sebelumnya Fauzi Bowo. Sejak Ahok menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya di kisaran 5% jauh di bawah kinerja Fauzi Bowo yang rata-rata 6.8% per tahun. Kegagalan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta ini berdampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan rakyat, peningkatan kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Jakarta.

Kinerja buruk Ahok paling menonjol pada kegagalan Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Adipura, lambang prestasi kebersihan dan kenyamanan kota. Sebelumnya, Kota Jakarta tidak pernah gagal merail Penghargaan Adipura selama 10 tahun terakhir. Kegagalan Ahok makin diperburuk dengan perolehan status penilaian WDP (wajar dengan pengecualian) atas laporan keuangan dan kinerja Pemprov DKI Jakarta dari BPK RI.

image

Penilaian BPK atas laporan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta kepatuhan hukum Pemprov DKI Jakarta menghasilkan nilai CCC atau BURUK. Dengan hasil ini, Pemprov DKI Jakarta berada pada urutan ketiga terburuk dari seluruh propinsi di Indonesia. Penyerapan APBD DKI Jakarta termasuk paling terendah se-Indonesia dan kegagalan mencapai target PAD (pendapatan asli daerah) merupakan indikator buruknya kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Puncak kegagalan kinerja Ahok adalah peningkatan korupsi mencapai 900% dengan kerugian negara dari Rp. 1.54 triliun pada tahun 2013 hingga Rp2.5 triliun pada tahun 2014. Di mana salah satu korupsi temuan BPK adalah pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta yang pengadaan lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta dari Yayasan RS Sumber Waras.

image

Dugaan korupsi Ahok, istrinya Veronica Tan dan adiknya Fifi Lety Indra pada pengadaan lahan RS Sumber Waras mencuat ke publik dan sudah ditangani KPK meski pun rakyat menilai penyidikan kasus korupsi Ahok itu terlalu lamban penyelesaiannya.

Ahok harus lolos dari penetapan tersangka korupsi oleh KPK sebelum benar-benar siap bertarung pada Pilkada 2017. Berbagai dugaan korupsi Ahok lain seperti: Korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta, Taman BMW, KJS/KJP, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta, Pengutipan/pengumpulan dana CSR dari perusahan-perusahan properti melalui Yayasan Ahok, Korupsi UPS, KKN Proyek Tanah Abang dan lain-lain, tidak dapat diabaikan begitu saja. Walau KPK – Polri – Kejaksaan terkesan mengabaikan korupsi-korupsi Ahok tersebut, isu korupsi itu akan menjadi ancaman serius pada Pilkada Jakarta 2017.
Strategi Pemenangan Ahok

Sebagai inkamben Ahok memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Sebagai Gubernur, Ahok memiliki akses dan kewenangan mengelola Rp60 triliun APBD Jakarta dan kewenangan mengeluarkan perizinan dan konsesi bisnis kepada para pengusaha yang berkepentingan. Ahok terbukti mampu menggunakan kekuasaaan dan kewenangannya itu untuk kepentingan memenangkan Pilkada 2017.

Berdasarkan komposisi rakyat pemilih di Jakarta, Ahok sadar bahwa peluangnya menang dalam Pilkada sangat kecil karena secara faktual pemilih beragama Islam dan pribumi mencapai 85% dan 94%.

Berikut ini komposi pemilih Jakarta :
Suku bangsa:

Jawa (35,16%),
Betawi (27,65%)
Sunda (15,27%)
Tionghoa(5,53%)
Batak (3,61%)
Minang(3,18%)
Melayu (1,62%)
Bugis, Aceh, Madura Dan lain-lain

Agama:

Islam (85,36%)
Protestan(7,54%)
Katolik (3,15%)
Buddha(3,13%)
Hindu (0,21%)
Konghucu (0.06%).

Untuk memperbesar peluang memenangkan Pilkada, Ahok dan timsesnya terbukti menggunakan kembali cara-cara dan strategi pada Pilkada 2012. Namun realita terbesar pada Pilkada 2017 harus disadari Ahok, yaitu:

– Ahok bukan Jokowi
– Karakter dan kinerja Ahok terbukti sangat buruk
– Meningkat dan meluasnya kesadaran dan pemahaman rakyat pemilih mengenai sepak terjang Ahok, khususnya dari kalangan umat Islam yang merugikan umat Islam Jakarta
– Taktik dan strategi pemenangan Ahok yang mengadudomba dan memecahbelah umat Islam Jakarta sudah dibaca dan diantisipasi
– Kompetitor Ahok yang secara kualitas, kapabilitas dan integritas jauh di atas Ahok, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Adyaksa Dault.
– Dukungan mayoritas etnis Tionghoa dan pemilih non muslim Jakarta akan memancing konsolidasi pemilih Islam Jakarta.
– Dan seterusnya.
Realita politik ini disadari Ahok sepenuhnya. Keputusan Ahok menggandeng cawagub dari etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar di Jakarta (35%) diharapkan Ahok dapat mendongkrak perolehan suaranya pada Pilkada. Ahok juga akan mendorong munculnya lebih dari satu pasangan calon dari kalangan Islam agar suara pemilih Islam terpecah. Penggunaan uang sebagai kekuatan mempengaruhi tokoh, ormas, dan membeli suara pemilih adalah salah satu strategi yang akan dipakai Ahok. Tak kalah penting adalah penggalangan suara pemilih dari karyawan/pegawai/buruh di perusahan-perusahaan tionghoa, yang diharapkan Ahok dapat diarahkan secara maksimal untuk memilihnya pada Pilkada 2017 nanti.

Pertarungan Pilkada Jakarta 2017 dipastikan semakin keras dan seru karena menjadi Ahok pasti mati-matian dan habis-habisan berusaha memenangkannya dengan segala cara. Kegagalan memenangkan Pilkada dapat membawa bencana bagi Ahok yang sedang diincar berbagai kasus korupsi.

Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 akan membuka jalan baginya untuk terus memberi konsesi luar biasa kepada para pengusaha dan konglomerat tionghoa yang telah setia membantunya selama ini. Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 membuka jalan bagi Ahok untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019 atau bahkan mungkin sebagai capres.

Sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia sangat memberi peluang bagi pemilik modal/uang untuk meraih kekuasaan melalui pemilu/pilkada/pilpres yang sarat dengan celah dan kelemahan. Plus, penegakkan hukum yang amburadul dan korup di Indonesia sangat menguntungkan bagi Ahok dan orang-orang seperti Ahok meraih kekuasaan melalui pemilu.
(David Sanjaya)

Jokowi-Ahok dan Konstelasi Politik Indonesia

 

Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 memberi pelajaran berharga kepada seluruh politisi dan rakyat Indonesia. Betapa tidak, Jokowi sebagai tokoh baru dikenal di pentas politik nasional secara mengejutkan mampu memenangkan pilpres mengalahkan Prabowo Subianto yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia politik dan telah tiga kali mengikuti pilpres.

Terpilihnya Jokowi pada Pilpres 2014 didahului kemenangannya pada Pilkada Jakarta 2012 membawa perubahan besar pada peta kekuatan politik Indonesia. Banyak pengamat, peneliti dan pakar politik Indonesia mencar tahu faktor-faktor kemenangan Jokowi yang sangat fenomenal itu.

Sebelum Pilkada Jakarta 2012 memang sudah beredar informasi cukup lengkap seputar pihak atau kelompok kekuatan pendukung Jokowi. Namun informasi yang berkembang di dunia maya khususnya twitter dan fesbuk itu tidak menjadi perhatian masyarakat luas. Penyebabnya adalah keterbatasan jangkauan publik terhadap informasi dari media sosial. Di samping itu, mayoritas rakyat Indonesia masih menempatkan media arus utama (mainstream) sebagai preferensi sumber pengetahuan dan pemahamannya terhadap perkembangan dan dinamika politik nasional. Kecenderungan mayoritas media massa nasional memuji, menyanjung bahkan membentuk opini publik mendukung Jokowi, menyeret rakyat pemilih untuk memilih Jokowi baik pada Pilkada Jakarta 2012 mau pun pada Pilpres 2014 lalu.

Sangat sedikit dari pemilih bersikap kritis dan skeptis atau mempertanyakan kecenderungan mayoritas media nasional mendukung Jokowi. Hampir tidak ada yang mau memperhatikan atau pun meneliti kekuatan besar tersembunyi di balik arus besar media mengangkat popularitas Jokowi sedemikian rupa sehingga memungkin Jokowi yang semula ‘no body’ menjadi ‘some body’.
Kekuatan di Balik Fenomena Jokowi

Penelitian untuk mengetahui pihak atau kekuatan politik mana menjadi pendukung Jokowi dapat ditelusuri dari kepemilikan media yang secara terus menerus, sejak awal 2011 sampai hari ini konsisten mengangkat dan menjaga popularitas Jokowi. Dari penelitian selama tiga bulan dengan mempelajari pemberitaan semua media besar nasional kurun waktu 2011-2015, diperoleh hasil sebagai berikut:
– Media pengusung dan penopang utama popularitas Jokowi adalah kelompok First Media Grup, Media Grup, Grafiti Press Grup (Tempo), Gramedia Grup (Kompas), dan Salim Grup (Detik) dan SCTV. Semua media di bawah kendali grup media ini digerakan secara penuh, masif, terencana dan terkoordinir untuk membentuk opini publik dan mengarahkan persepsi publik Indonesia untuk menyetujui bahwa Jokowi adalah figur terbaik dan layak dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya sebagai Presiden RI.

– Media lain yang terlibat secara berkala dan digunakan mendukung Jokowi pada saat-saat tertentu adalah Jawa Pos Grup, MNC Grup, Vivanews Grup dan hampir semua media daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data tersebut diketahui lebih 90% media nasional dan daerah mendukung pencitraan Jokowi, membantu pembentukan opini positip tentang Jokowi dan mengarahkan pilihan rakyat untuk memilih Jokowi.

Hasil wawancara awal dengan para pemilik dan eksekutif media-media pro Jokowi, jawaban yang diperoleh hampir sama. Semua mengatakan mendukung Jokowi semata-mata karena kesukaan pada figur Jokowi semata. Mengenai harga atau pembayaran jasa media yang menayangkan pemberitaan, liputan dan iklan pencitraan Jokowi, hampir semua media sepakat tutup mulut dengan dalih harga yang disepakati media dan timses Jokowi tidak menjadi faktor utama.

Penggalian lebih dalam untuk mendapat informasi mengenai jumlah uang yang dihabiskan timses Jokowi selama 2011-2015, mulai mendapatkan hasil signifikan. Seorang mantan timses Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu menyebutkan bahwa Edward Suryajaya (konglomerat Astra Grup) menghabiskan lebih Rp50 miliar hanya untuk mendukung kemenangan Jokowi-Ahok. Berikutnya informasi muncul dari konglomerat Hamid Djojomegoro besan James Riady yang mengaku pernah menyumbang kampanye Jokowi-Ahok sebesar Rp4.5 miliar. Di media Hashim Djojohadikusumo adik Prabowo mengaku mennghabiskan uang lebih Rp30 miliar hanya untuk mendukung Jokowi-Ahok menang Pilkada Jakarta.

Informasi lebih lanjut memberikan gambaran lebih lengkap. Pada Pilkada Jakarta 2012 lebih 100 konglomerat Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah memberi dukungan finansial kepada Jokowi-Ahok. Dukungan ini belum termasuk dukungan langsung baik uang atau liputan, iklan, tayangan gratis dari grup media yang mereka miliki. Secara kasar dapat dikalkulasikan kontribusi finansial dari konglomerat pendukung Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 saja lebih dari Rp400 miliar. Belum termasuk bantuan uang dan dukungan yang diberikan secara langsung kepada para pemilih yang dilakukan pada pengusaha dan konglomerat pendukung Jokowi-Ahok. Dukungan ril dalam bentuk pengarahan kepada seluruh karyawan perusahaan milik pengusaha/konglomerat di Jakarta agar memilih Jokowi-Ahok dengan iming-iming bonus atau kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk dukungan sangat efektif terhadap kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 lalu.
Kekuatan di Balik Dukungan Solid Tionghoa

Dukungan politik dan finansial lebih seratus konglomerat Tionghoa Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan ribuan pengusaha Tionghoa Jakarta untuk memenangkan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 lalu tidak begitu saja terjadi. Melainkan merupakan hasil dari sebuah perencanaan, persiapan dan pelaksanaan rencana yang disusun sejak 2007 dan direalisasikan pelaksanaannya secara bertahap hingga Pilpres 2014 bahkan sampai hari ini. Mengantar Jokowi-Ahok ke kursi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan rencana tahap I. Memastikan Jokowi menjadi Presiden RI dan Ahok menjaid Gubenur Jakarta adalah Tahap II, memastikan Ahok terpilih kembali menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta adalah tahap III, memastikan Jokowi-Ahok duet sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019 adalah Tahap IV dan mendukung total guna menjamin kemenangan Ahok sebagai Presiden pada Pilpres 2024 adalah Tahap V. Inilah Grand Scenario yang disusun dan dijalankan oleh para pendukung Jokowi-Ahok.

Siapakah mereka para pendukung Jokowi-Ahok ini?

Bersambung.

 

(Suhardjito)

 

James Riady dan Kristenisasi di Indonesia

Indonesia oh Indonesia

Kamis, 20 Maret 2014 (9:41 am) / Pemikiran IslamTsaqafah
Dari sekian banyak jutawan Cina yang melakukan bisnis di Indonesia, James Riady mungkin  satu-satunya keturunan China yang mencampur aduk antara agama dengan dunia bisnis. Mayoritas penduduk asli Indonesia telah memberkan toleransi terhadap keberadaan minoritas 3% Cina di Indonesia kecuali yang bermasalah.
jokowi-dan-james-riady

Lihat pos aslinya 1.575 kata lagi

Leher Indonesia di Kaki China

image

 

Kegelisahan mayoritas rakyat Indonesia terhadap kondisi bangsa sejak Presiden Jokowi berkuasa 20 Oktober 2014 lalu semakin membesar dari hari ke hari. Berbagai tudingan terhadap pemerintahan Jokowi yang setahun dua tahun lalu mengemuka sekarang kian menunjukan kebenarannya. Tudingan rakyat bahwa Presiden Jokowi lebih merupakan proxy atau respresentasi kepentingan RRC dan masyarakat Tionghoa Indonenesia yang gencar dilontarkan sebelum pilpres 2014 mulai terbukti satu per satu. Kurang dari enam bulan menjabat presiden, Jokowi langsung mengunjungi China dan Jepang. Kunjungan ke Jepang diduga hanya merupakan kedok dari tujuan utama Jokowi yaitu muhibah ke Beijing, RRC.

Utang USD 50 Miliar Dari RRC

Hasil kunjungan Jokowi ke RRC pada Maret 2015 menghasilkan kesepakatan utang dari RRC untuk Indonesia sebesar USD 50 miliar atau Rp 700 triliun. Tidak tanggung-tanggung, utang sebesar Rp 700 triliun dari negara tirai bambu itu langsung dicairkan pada tahun 2015. Inilah utang luar negeri terbesar dalam sejarah Indonesia. Utang luar biasa besar itu menurut pemerintah akan dialokasikan untuk pembiayaam pembangunan infrastruktur, menambah cadangan devisa, penguatan nilai rupiah, pengadaan barang dan jasa BUMN, penambahan modal kerja BUMN perbankan dan lain-lain.

Permasalahan utang luar negeri dari RRC yang sangat besar dan dalam tempo sangat singkat ini adalah ketidakjelasan atau tidak transparan mengenai terms and conditions seputar kesepakatan utang itu. Utang RRC sekitar Rp700 triliun itu sebagian digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembelian barang yang tidak layak/tepat secara ekonomi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung misalnya, menelan biaya sekitar Rp 70 triliun di mana Rp40-50 triliun adalah pembiayaan utang RRC. Proyek ini banyak ditentang masyarakat karena dinilai terlalu mahal, tidak prioritas, membebani dan berisiko tinggi bagi konsorsium BUMN yang menjadi mitra pembiayaan proyek tersebut. Kabar mengenai tingkat bunga utang sebesar 2% per tahun, semakin menguatkan penolakan rakyat terhadap proyek ini. Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan RRC ini dinilai berkualitas rendah, tidak aman, dan lebih mahal daripada penawaran Pemerintah Jepang.

Penunjukan RRC sebagai pemenang pengerjaan dan pembiayaan proyek KA Cepat Bandung-Jakarta menimbulkan protes keras dari Pemerintah Jepang sebagai inisiator dan telah melakukan studi kelayakan proyek sejak lima tahun lalu. Keberpihakan Pemerintah Indonesia kepada RRC dan pengabaian terhadap Pemerintah Jepang melahirkan konsekwensi serius dalam hubungan Indonesia-Jepang sekarang dan di masa mendatang.

Jepang selaku investor terbesar di Indonesia selama lebih 40 tahun terakhir merasa dikhianati oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Ancaman mengurangi investasi dan merelokasi sejumlah industri asal Jepang di Indonesia mulai dirasakan dampaknya pada ekonomi Indonesia. Pada tahun 2015 tingkat pemutusan kerja (PHK) melonjak mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia yaitu sekitar 700 ribu pekerja.

Penggunaan sebagian utang dari RRC untuk pembiayaan pembelian armada pesawat baru Garuda Indonesia juga mendapat kecaman dan kritik keras dari banyak kalangan termasuk dari Menko SDA dan Maritim Rizal Ramli. Pembelian armada pesawat Garuda untuk melayani rute Jakarta – Eropa dam Jakarta – Amerika Serikat itu dipastikan akan membebani keuangan GIA dan berpotensi besar menjadi kredit macet. Argumentasi penolakan terhadap pembelian armada pesawat Garuda itu sangat kuat dan logis. Garuda tidak mungkin mampu bersaing melawan maskapai penerbangan asing yang telah lebih dulu mapan dan merajai rute Jakarta-Eropa dan Jakarta-Amerika. Garuda mustahil mampu bersaing dalam hal harga tiket dan pelayanan dengan maskapai asing. Kondisi faktual seperti itu menyulitkan Garuda memenuhi target load factor di atas 70%. Dapat dipastikan, dalam 5-10 tahun mendatang, Garuda Indonesia terjerembab dalam kondisi finansial distress akut dan pasti mengalami kebangkrutan jika tidak disuntik penambahan modal dari APBN.

Kabar mengejutkan muncul dari Senayan. Rapat kerja Pemerintah cq Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR mengungkap fakta bahwa pencairam utang dari RRC sebesar USD 3 miliar atau Rp40 triliun kepada tiga bank BUMN (Mandiri, BRI dan BNI) ternyata telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015. Padahal dalam Raker sebelumnya, DPR sudah meminta pemerintah untuk menyerahkan salinan kesepakatan utang USD 3 miliar itu sebelum pencairam utang dilakukan. Kekhawatiran atas penggunaan utang RRC semakin membesar saat diketahui utang itu disalurkan ketiga Bank BUMN kepada tiga debitur yang ketiganya merupakan perusahaan berentitas hukum RRC. Fakta ini menjelaskan bahwa utang sebesar Rp40 triliun itu yang awalnya disebutkan untuk penambahan modal perbankan BUMN ternyata dusta belaka. Bank Mandiri, BNI dan Bri tidak lebih bertindak hanya sebagai calo kredit atau channelling penyaluran kredit. Bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian utang dan penyalurannya kepada debitur berentitas hukum RRC itu sampai hari ini belum terungkap.

Potensi Macet Utang RRC

Pengelolaan utang luar negeri secara prudent harus diterapkan pemerintah agar tidak menimbulkan bencana ekonomi di kemudian hari. Pencairan utang dari RRC sebesar Rp700 triliun pada 2015 yang alokasi peruntukannya kurang tepat pasti menjadi masalah besar di masa mendatang. Utang harus dibayar dan membutuhkan cadangan devisa untuk pembayaran utang pokok dan bunga. Rakyat tidak tahu persis tenor (jangka waktu) dan tingkat bunga utang yang disepakati pemerintah dengan RRC. Namun, jika informasi yang menyebutkan tingkat bunga utang sebesar USD 50 milaar dari RRC adalah benar 2% per tahun selama jangka waktu 30 tahun, maka beban utang pokok dan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia adalah sebesar USD 80 miliar, di mana USD 30 miliar adalan beban bunga utang. Bandingkan jika pemerimtah Indonesia meminjam dari Jepang yang menawarkan tingkat bunga 0.1% per tahun, total beban bunga utang selama 30 tahun hanya sebsar USD 1.5 miliar saja. Dari aspek beban bunga utang, kesepakatan utang RI-RRC tahun 2015 ini telah merugikan Indonesia sebesar USD 28.5 miliar.

Persoalam kedua adalah sumber pendanaan devisa untuk pembayaran utang kepada RRC di masa mendatang. Dari mana pemerintah memastikan mendapat devisa yang cukup untuk membayar utang dan bunga utang kepada RRC. Selama ini utang luar negeri yang dilakukan pemerintah diutamakan untuk pembiayaam sektor usaha yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor guna menjamin perolehan devisa.

Pembiayaan infrastruktur strategis dari utang luar negeri dapat dibenarkan karena ketersediaam infrastruktur akan menjamin peningkatan produksi dan ekspor. Pemerintah biasanya selalu melakukan kalkulasi cermat terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, perolehan devisa dan kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri. Perhitungan dan analisa sektor ekonomi makro dan moneter ini dilakukan secara cermat dan prudent.

Keputusan Presiden Jokowi menyepakati perjanjian utang USD 50 miliar dari RRC dapat dipastikan tidak masuk dalam perencanaan pemerintah sebelumnya dan belum dilakukan kajian mendalam terhadap semua risiko yang mungkin timbul. Mungkin Presiden Jokowi berprinsip, “Yang penting utang dicairkan dulu. Soal alokasi, peruntukan, kajian dan risikomya dapat menyusul belakangan”.

Tanpa perencanaan dan kajian yang matang, penarikan utang besar-besaran dari RRC pasti mengakibatkan timbulnya persoalan serius pada sektor moneter dan keuangan RI di masa datang. Dari tiga contoh alokasi utang: pembiayaan proyek KA cepat Jakarta-Bandung, pembelian armada pesawat Garuda dan penyaluran kredit mega dari tiga bank BUMN untuk tiga perusahaan RRC yang beroperasi di Indoensia, hampir dapat dipastikan penarikan utang dari RRC akan menjadi masalah besar bagi pemerimtah dan negara Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Politik

Dalam jangka pendek pencairan utang dari RRC sebsar USD 50 miliar pada tahun 2015 membawa pengaruh positip terhadap penguatan nilai rupiah. Aliran dana asing (RRC) masuk ke Indonesia menambah cadangan devisa secara signifikan dan mengurangi tekanan terhadap nilai rupiah. Pada awal Maret 2016, nilai rupiah telah menguat menjadi di bawah Rp13.000/ dollar AS. Namun, penguatan rupiah yang disebabkan oleh penambahan utang tidak mencerminkan kondisi objektif perekonomian nasional. Nilai tukar mata uang idealnya ditentukan oleh neraca perdagangan/pembayaran ekspor dan impor.

Penguatan nilai rupiah dikarenakan penambahan utang dan bukan karena peningkatan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran hanyalah merupakan penguatan semua karena tidak berdasarkan atas kondisi objektif ekonomi suatu negara. Cadangan devisa berasal dari utang itu akan cepat tergerus defisit neraca pembayaran yang pada akhirnya akan membutuhkan penambahan utang baru untuk menutupi defisit tersebut. Dalam situasi seperti ini, nilai tukar rupiah akan kembali merosot dan untuk memulihkannya dibutuhkan utang yang jauh lebih besar. Indonesia akan terjerumus dalam praktek gali lubang tutup lubang.

Permasalahan ekonomi nasional akan semakin berat bilamana pihak kreditur (RRC) tidak lagi bermurah hati jor-joran memberi utang kepada Indonesia saat dibutuhkan. Sangat mungkin RRC menerapkan persyaratan jauh lebih berat yang sangat merugikan atau Indonesia terpaksa mencari kreditur baru untuk memperoleh tambahan utang, yang mana kreditur baru itu belum tentu bersedia memberikan utang kepada Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia akan terjerembab dalam krisis ekonomi yang lebih berat dibanding krisis ekonomi tahun 1998.

Konsekwensi dari krisis ekomoni Indoneia adalah penderitaan seluruh rakyat Indonesia yang belum tentu dapat dipulihkan dalam 10-20 tahun ke depan. Pola rencana atau skema penyelamatan ekonomi Indonesia dari krisis yang mungkin akan terjadi nanti, pasti sangat merugikan kedaulatan politik dan ekonomi RI seperti terjadi pada 1998 melalui penandatangan Letter of Intern IMF-RI.

H