Terbongkar Fakta Korupsi Ahok di Sumber Waras

I. Hal yang selama ini tidak diketahui publik karena ditutupi opini media adalah tanah Sumber Waras memiliki 2 sertifikat.

II. Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN, I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi dengan tuduhan penggelapan sertifikat SHM Sumber Waras. Wayam dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh PN Jakarta Barat.

III. Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

IV. Lokasi tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras. Tanah dihargai Rp 755 milyar, BPHTB sebesar Rp 15,5 milar, biaya notaris 7,5 milyar, appraisal Rp 300 juta, pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar dan PNPB Rp 2,26 milyar.
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

1. Semoga dengan paparan kronologi yang sangat rinci tersebut dapat memberi pencerahan. Jangan sampai siluman sesungguhnya justru dianggap sebagai pahlawan. CATAT, KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES. Pertanyaannya mengapa Ahok tetap nekad memasukkan anggaran pembelian tanah Sumber Waras, ada apa sesungguhnya dengan Sumber Waras? Bukankah tanah HGB adalah tanah milik negara, dan jika negara memang membutuhkan maka cukup dengan memberi ganti rugi sewajarnya bukan dengan transaksi jual beli dengan harga selangit layaknya SHM.

Iklan

James Riady dan Kristenisasi di Indonesia

Indonesia oh Indonesia

Kamis, 20 Maret 2014 (9:41 am) / Pemikiran IslamTsaqafah
Dari sekian banyak jutawan Cina yang melakukan bisnis di Indonesia, James Riady mungkin  satu-satunya keturunan China yang mencampur aduk antara agama dengan dunia bisnis. Mayoritas penduduk asli Indonesia telah memberkan toleransi terhadap keberadaan minoritas 3% Cina di Indonesia kecuali yang bermasalah.
jokowi-dan-james-riady

Lihat pos aslinya 1.575 kata lagi