Dugaan Korupsi Pada Pengadaan Tanah dan Lelang Proyek Pembangunan Bandara Baru NYIA Kulon Progo PT Angkasa Pura I (Persero)

Sebenarnya sudah banyak laporan pengaduan dari berbagai kalangan mengenai dugaan korupsi terkait Proyek Pengadaan Bandar Udara Baru New Internasional Airport (NYIA) di Kulon Progo oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan pihak-pihak terkait, yang merugikan negara triliunan rupiah dan menjadi salah satu penyebab tertundanya penyelesaian salah satu proyek strategis infrastruktur tersebut.

Dugaan korupsi terdapat pada pelaksanaan pengadaan tanah bandara dan lelang proyek pembangungan infrastruktur, yang mana kedua tahapan proyek ini merupakan pengadaan yang terpisah.

A. Pada Pembebasan Lahan Tanah Bandara

Pengadaan Lahan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) seluas 587 hektar, meliputi lahan tanah yang sebagian berada atau terletak di 5 (lima) desa, masing-masing:

1 Desa Jangkaran 365,64

 

2 Desa Palihan 358,71 ha

 

3 Desa Glagah 603,94 ha

4 Desa Sindutan 297,80 ha

 

5 Desa Kebonrejo 172,45 ha

Mencakup sebagian dari warga penduduk dari 5 desa yakni 2.569 jiwa dan 3.444 bidang tanah, sebagai yang pihak yang berhak akibat pelaksanaan pembebasan lahan tanah. (Sumber: Kanwil BPN DIY)

Screenshot_20180910-130841

 

Pengadaan lahan dilakukan melalui Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta dan dibantu oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo dimana PT Angkasa Pura I selaku instansi yang memerlukan tanah sudah memperoleh izin SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Susunan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo, sebagai berikut:

a. Arie Yuriwin, SH.,M.Si., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan) Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Suardi, SH., MH., Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Anggota

c. Muhammad Fadhil, SH., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

d. Ismintarti, S.Sos., Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sebagai Anggota;

e. Ir. RM. Astungkoro, M.Hum., Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;

f. Arif Sudarmanto, S.H., Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;

g. Triyono, SIP., M.Si., Asisten Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;

h. R. Heriyanto, S.H., M.M., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo, sebagai Anggota;

i. Djaka Prasetya, S.H., Camat Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

j. Agus Parmono, Kepala Desa Glagah Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

k. Kalisa Paraharyana, Kepala desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

l. Radi, Kepala Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

m. Slamet, Kepala Desa Kebonrejo Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

n. Murtakil Humam, Kepala Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai Anggota;

o. Ratih Mardewi, S.H., Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

Susunan Sekretariatan sebagai berikut:

a. Bambang Sugito, SH;
b. Ana Priyoko Dwi Broto, SH;
c. Jeanne Maria Karwur, SH;
d. Loraine Fitriani.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Membuat agenda rapat pelaksanaan;
b. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan;
c. Mengajukan keperluan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah;
d. Inventarisasi dan indentifikasi;
e. Masalah-masalah teknis yang terjadi dalam pelaksanaan;
f. Merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
g. Mempersiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
h. Penetapan nilai ganti rugi;
i. Pengumuman nilai ganti rugi:
j. Musyawarah menetapkan ganti rugi;
k. Memberikan/menitipkan ganti rugi;
l. Pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum;
m. Menyerahkan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak;
n. Membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah;
o. Menyerahkan hasil pengadaan tanah.

20180911_183532

Bahwa Ketua Panitia Pelaksana menunjuk Lembaga Penilai yaitu Kantor Jasa Penilai Publik MBRPU Yogyakarta sebagai Tim Appraisal yang bertugas melakukan penilaian besar ganti rugi per bidang yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman benda yang berkaitan dengan tanah serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Hasil penilaian ganti kerugian yang ditetapkan Tim Appraisal KJPP MBRPU selanjutnya menjadi dasar dalam musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Bahwa berdasarkan identifikasi dan inventarisasi seluruh bidang desa yang terkena pengadaan tanah bandara oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebanyak 3.444 bidang tanah dengan jumlah luas keseluruhan seluas 5.872.700 m2.

 

Bahwa nilai pengganti kerugian lahan tanah yang telah ditetapkan Tim Appraisal KJPP MBRPU Yogyakarta dan disepakati oleh pihak warga dengan PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebesar Rp. 4.146.263.593.989,- (empat triliun seratus empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

 

Temuan Pada Pembebasan Lahan

Bahwa Panitia Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah Bandara Kulon Progo dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Jo Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan seterusnya, namun diduga melanggar atau mengabaikan ketentuan pada:

1. UU No. 9/1955 Tentang Pembentukan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
2. UU No. 13/ 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang  Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah KASULTANAN dan Tanah KADIPATEN
4. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), maka ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pengadaan Lahan Bandara Kulon Progo harus merujuk dan berdasarkan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan Keistimewaan Daerah Istimewa Jogyakarta yang mengatur tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bahwa diduga Panitia Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah Bandara Kulon Progo telah melanggar ketentuan dimaksud, antara lain dalam hal pembayaran ganti rugi tanah, sebagai mana ditetapkan oleh Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten termasuk tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa yang biasa disebut Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dengan persetujuan dan izin dari pihak Kasultanan atau Kadipaten.

(2) Penilaian kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa ini.

(3) Pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten termasuk tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa yang biasa disebut Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah Desa yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau Kadipaten yang dilepaskan untuk kepentingan umum, maka institusi yang memerlukan tanah wajib menyediakan tanah pengganti yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bahwa pemberian ganti rugi kepada warga pada Pembebasan Tanah Bandara Kulon Progo diduga banyak terjadi kesalahan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penetapan besaran nilai ganti rugi tanah, identifikasi warga yang berhak menerima ganti rugi dan pembayaran ganti rugi tanah seluas 160 hektar sebesar Rp701 miliar kepada pihak Kasunanan. Prosedur dan tata cara pembayaran ganti rugi tanah yang disebut sebagai milik kadipaten (Pemerintah DIY) terbukti tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengadaan Jasa Penilai dalam rangka penilaian harga tanah di lokasi pembangunan bandara baru Kulon Progo diduga tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan biaya pembebasan tanah Bandara Baru Kulon Progo dari pagu awal sebesar Rp 1.3 triliun menjadi Rp3.4 triliun dan naik lagi menjadi Rp4.1 triliun.

Bahwa peningkatan biaya pengadaan lahan bandara Kulon Progo yang menjadi beban PT Angkasa Pura I (Persero) antara lain, diduga disebabkan oleh:

  1. Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara melanggar hukum
  2. Identifikasi dan penilaian harga ganti rugi yang jauh lebih besar dari seharusnya
  3. Pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak di mana terindikasi adanya kolusi dari para pihak terkait.

Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) adalah merupakan BUMN yang adalah bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan undang-undang. Kerugian keuangan BUMN secara melanggar hukum merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah banyak laporan pengaduan kepada pihak trkait agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap praktek KKN yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada pembebasan tanah Bandara Kulon Progo.

Bahwa permasalahan yang terjadi pada pengadaan tanah bandara baru Kulon Progo di mana terjadi peningkatan biaya ganti rugi yang luar biasa telah menyebabkan permasalahan lain pada PT Angkasa Pura I (Persero), di antaranya kesulitan keuangan untuk pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur bandara Kulon Progo.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur bandara baru yang seharusnya sudah dimulai sejak Juli 2017 berdasarkan keputusan PT Angkasa Pura I (Persero) tentang penetapan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai pemenang lelang/tender proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur bandara baru Kulon Progo, menjadi batal dilakukan tanpa penjelasan dari PT Angkasa Pura I (Persero), sehingga mengakibatkan proyek infrastruktur strategis ini menjadi tertunda penyelesaiannya. Meleset dari jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

 

B. Pada Lelang/Tender Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara

Pelanggaran hukum pada Pelelangan Terbatas Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Baru di Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport / NYIA) oleh PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilaksanakan sejak 2 Februari 2018 sampai 29 Juni 2018 antara lain:

Pelelangan Terbatas tahun 2018 ini adalah merupakan PELELANGAN ULANG oleh AP I (Persero), di mana sebelumnya pada Tahun 2017 Pekerjaan yang sama sudah pernah dilelang/ditenderkan dengan pemenang lelang adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) berdasarkan Surat PT Angkasa Pura I Nomor: AP I.3376/LB.05.01/2017/DU-8 tanggal 22 Juni 2017.

20180729_172614

Namun walau sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur Bandara Baru NYIA Kulon Progo tidak pernah dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP). Tidak pernah ada penjelasan kepada publik mengenai alasan mangkraknya proyek pembangunan bandara baru itu, baik oleh AP I mau pun oleh PP.

TIDAK DIKETAHUI alasan AP I sebagai BUMN pemilik proyek mengapa tidak melakukan tindakan apa pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan Pada Lelang / Tender Ulang

Pelaksanaan Pelelangan (Ulang) Terbatas oleh AP I yang berlangsung sejak Februari 2018 sampai Juli 2018, ditemukan adanya pengarahan oleh AP I kepada peserta pelelangan di mana seluruh peserta diwajibkan untuk membentuk Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) / Joint Operation (JO).

Dari 10 Perusahaan BUMN yang diundang sebagai peserta, kemudian terbentuk 3 (tiga) Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) yang bersedia mengikuti proses pelelangan dan mengajukan Surat Penawaran Harga, yaitu:

1. PP KSO
2. Waskita-Adhi-Abipraya KSO
3. Wika-Hutama-Nindya KSO

Berdasarkan ketentuan Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan AP I diwajibkan seluruh aspek legal dan administrasi terkait dengan Badan Hukum Peserta Pelelangan harus sudah dipenuhi sebelum atau pada saat memasukan/mengajukan Surat Penawaran Harga dari Peserta Lelang kepada Panitia Pelelangan.

Dari 3 (tiga) Badan Hukum KSO sebagai Peserta Lelang, terdapat 1 (satu) KSO Peserta Lelang TIDAK MEMENUHI persyaratan legal dan administrasi sebagai Badan Usaha / Badan Hukum KSO berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP KSO.

PP KSO terbukti bukan badan usaha KSO sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. PP KSO tidak memiliki perusahan mitra KSO pada saat pengajuan surat penawaran harga dan berkas dokumen kelengkapan lelang.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) TIDAK memenuhi persyaratan dasar (KD) dan tidak memiliki sub kualifikasi untuk pekerjaan yang dilelang.

  1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) TIDAK punya pengalaman pekerjaan landasan pacu (runway) dengan panjang minimal 1800 meter sesuai persyaratan dalam dokumen lelang.
  2. Pihak panitia /AP I menghapus persyaratan dalam pelelangan mengenai keharusan peserta lelang telah berpengalaman mengerjakan “dheep compaction” untuk meloloskan PT Pembangunan Perumahan (Persero), yang kemudian berubah nama menjadi PP KSO.

Berdasarkan pelanggaran hukum dan administrasi pelelangan tersebut di atas seharusnya PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PP KSO dinyatakan GUGUR.

Mengenai Konspirasi / Persekongkolan
Selama proses pelaksanaan Pelelangan berlangsung (2 Februari – Juli 2018) telah terjadi pergantian Direksi dari Perusahaan Peserta Lelang, yakni:

1. Direktur Utama PT PP digeser menjadi Direktur Utama PT WIKA
2. Direktur Utama PT WIKA jadi Direktur Utama PT Hutama Karya
3. Direktur Utama PT Waskita diberhentikan dari jabatannya.

Dan sebelumnya, pada Desember 2017 Direktur Utama AP I diganti dengan pejabat baru oleh Kementerian BUMN.

Perombakan semua posisi Direktur Utama pada 4 (empat) BUMN ini patut diduga terkait erat dengan rencana persekongkolan dan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) pada Penetapan Pemenang Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta senilai total lebih Rp. 10 triliun.
(Pembebasan Lahan Rp 4,1 triliun dan Infrastruktur Rp 6,1 triliun).

Terhadap Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan AP I Nomor: AP.I.350/PL.02/2018/PST-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan PP KSO sebagai Pemenang Lelang, ditemukan TIDAK ADA SANGGAHAN dari Waskita-Adhi-Abipraya KSO dan Wika-Hutama-Nindya KSO selaku Peserta yang dikalahkan.

20180729_172728

Keengganan melakukan SANGGAHAN atas penetapan pemenang lelang dikarenakan adanya intervensi langsung dari oknum Menteri BUMN kepada Direksi BUMN peserta lelang yang dikalahkan.

Disebutkan oknum Menteri BUMN telah menelepon masing-masing direktur utama BUMN dimaksud untuk menyampaikan larangan melakukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang oleh Panitia Lelang / AP I.

Selain perintah larangan sanggah oleh oknum Menteri BUMN, juga ada perintah langsung dari masing-masing direktur utama BUMN peserta lelang yang dikalahkan, kepada seluruh staf terkait di BUMN yang dipimpinnya untuk TIDAK melakukan SANGGAHAN.

Surat Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan yang dimaksud, mencantumkan dasar penetapan pemenang pelelangan yaitu:

1. Nota Dinas Head of Procurement Nomor: DUP. 486/PL.02/2018-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan Pemenang

2. Nota Dinas Head of Risk Management And Corporate Planning Nomor: DUM.271/PG.01/2018-R tanggal 29 Juni 2018 Perihal Tanggapan atas Usulan Penetapan Pemenang.

Surat dan kedua nota dinas tersebut di atas terkait dengan penetapan pemenang pelelangan yang memutuskan PP KSO sebagai pemenang tertanggal 29 Juni 2018, yang bermakna bahwa penetapan pemenang pelelangan baru diputuskan pada 29 Juni 2018 berdasarkan kedua Nota Dinas tersebut.

Namun pada tanggal 21 Juni 2018 terbukti Direktur Utama AP I sudah menyampaikan di media massa bahwa PP KSO telah ditetapkan sebagai pemenang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan pedoman serta syarat-syarat Pelelangan Pekerjaan yang diterbitkan AP I, ditemukan “Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum” pada Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh oknum-oknum Kementerian BUMN, AP I, PT PP, PT WIKA, PT Waskita dan lain-lain.

Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum dimaksud adalah praktek curang, kolusi, korupsi, nepotisme, pemufakatan jahat/persekongkolan oleh oknum-oknum dimaksud, yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri, merugikan keuangan negara, memonopoli kesempatan bisnis – usaha dan lain-lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah:

  1. Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
    Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pelanggaran Pasal 22 Jo 48 dan 49, mengenai persekongkolan pelaku usaha.
  2. Pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Pelanggaran Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/ MBU/2008 dan Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Iklan

Pemilu – Pilpres 2019 dari Perspektif Demokrasi dan Tujuan Negara Indonesia

images (2).jpeg

Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 dan penetapan hasil perolehan suara partai dan calon anggoto DPR – DPD dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019. Sedangkan penetapan perolehan suara atau pemenang pilpres baru akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2019 atau enam bulan sejak hari pemungutan suara.

Tidak ada penjelasan mengapa dibutuhkan waktu enam bulan untuk penetapan pemenang pilpres secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penantian penetapan presiden terpilihan selama hampir enam bulan dipastikan akan menimbulkan gejolak politik di tengah-tengah masyarakat yang sangat menginginkan kepastian hasil pilpres melalui penetapan KPU diumumkan segera. Rakyat yang terombang-ambing di tengah ketidakpastian pemenang pilpres akan mudah tersulut aksi anarkis yang membahayakan stabilitas politik dan keamanan negara.

Berdasarkan ketentuan berlaku, penetapan pemenang pilpres didasarkan pada hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU secara manual. Artinya, KPU melakukan perhitungan terhadap semua kertas suara yang diterima dari seluruh Indonesia. Proses menghitung 190 juta kertas surat suara pilpres 2019 ini secara teknis membutuhkan waktu paling lama satu bulan, sehingga jadwal penetapan pemenang pilpres tanggal 6 Oktober 2019 dinilai tidak masuk akal dan mengundang gejolak politik. Di negara-negara lain di dunia, penetapan pemenang pilpres yang diselenggarakan melalui pemilihan langsung paling lama satu bulan sejak pemungutan suara.

Gejolak politik yang mungkin timbul akibat dari terlalu lama jadwal penetapan pemenang pilpres 2019 makin diperburuk dengan prediksi perolehan suara hitung cepat (quick count) dan hitung suara (total) elektronik oleh berbagai lembaga pemerhati pemilu/pilpres yang mustahil bisa dicegah penyebarannya oleh KPU. Selama masa penantian penetapan pemenang pilpres 2019 oleh KPU dipastikan telah banyak beredar hasil perhitungan perolehan suara pilpres 2019 yang berbeda antara satu dengan lainnya. Meski hasil perhitungan suara itu tidak dapat dijadikan pedoman namun pasti menimbulkan keresahan dan gejolak sosial politik karena KPU terlalu lama mengumumkan penetepan pemenang pilpres.

 

Pencurangan Pemilu – Pilpres

Setiap pemilu atau pilpres di mana pun berlangsung, pasti terjadi kecurangan. Pilpres Amerika 2016 yang menghasilkan Donald Trump sebagai pemenang, sampai hari ini masih dalam penyelidikan FBI, Kongres dan Senat AS terkait tuduhan intervensi pihak Rusia dalam pilpres Amerika 2016 yang menguntungkan Capres Donald Trump. Sudah banyak politisi, pejabat tinggi, orang kepercayaan Presiden Trump dipaksa mundur dari jabatan dan menjadi tersangka kejahatan pemilu berdasarkan UU AS.

Di Indonesia, pencurangan pemilu-pilpres memiliki catatan panjang. Berdasarkan penelitian, hanya pelaksanaan Pemilu 1999 yang relatif lebih jujur dan adil.

Semakin lama modus kecurangan pemilu-pilpres semakin berkembang, makin canggih, modus bertambah banyak, dan makin sulit dideteksi sedini mungkin. Terungkapnya pencurangan pemilu dan pilpres setelah penetapan pemenang diumumkan KPU, biasanya tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap hasil penetapan.

Hampir tidak pernah sebuah pemilu – pilpres dibatalkan karena terbukti dicurangi salah satu pihak. Terlalu besar ‘cost politic’ jika pemilu-pilpres harus dibatalkan. Sebab itu, solusi terbaik adalah pencegahan terhadap pencurangan dalam segala bentuk dan modus.

 

Modus Pencurangan Pemilu-Pilpres 2019

Pemilu dan pilpres adalah mekanisme perebutan kekuasaan di antara para peserta pemilu-pilpres. Sepanjang sejarah peradaban manusia, perebutan kekuasaan selalu menghalalkan segala cara – perang, pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, dan seterusnya. Segala cara atau modus akan digunakan untuk memenangkan pemilu-pilpres. Tidak kecuali pemilu dan pilpres Indonesia tahun 2019. Terkait upaya pencurangan pemilu-pilpres, kendala terbesar yang dihadapi pelaku pencurangan adalah pengamanan pencurangan: bagaimana kecurangan dapat dilakukan dan berhasil sesuai harapan tanpa ketahuan.

Pencurangan pemilu-pilpres adalah bagian dari strategi pemenangan pilpres, dan sebaliknya: pencegahan pencurangan pemilu-pilpres adalah bagian dari strategi pemenangan.

Berdasarkan penelitian pada pemilu-pilpres sebelumnya dan perkembangan terakhir menjelang pelaksanaan pemilu-pilpres 2019, pencurangan pemilu-pilpres sekurang-kurangnya akan dilakukan dengan cara atau modus sebagai berikut:

  • Penggelembungan jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT)
  • Pemberian izin WNI pemilik EKTP sebagai pemilih meski tidak tercatat dalam DPT
  • Pemberian izin penggunaan Token di Papua
  • Penggunaan EKTP aspal oleh pemilih di bawah umur, orang asing dan pemilih lain yang tak berhak memilih
  • Manipulasi jumlah pemilih, penggunaan kertas suara dan hasil perhitungan suara
  • Penukaran dokumen rekap perhitungan suara dan kertas surat suara
  • Intimidasi terhadap kepala desa yang bermasalah hukum (korupsi dana desa dst) untuk memenangkan capres dan caleg tertentu
  • Penggunaan TPS-TPS dan desa/kelurahan fiktif
  • Sabotase dan intercept terhadap IT KPU
  • Kolusi pihak tertentu dengan oknum KPU/KPUD
  • Pembentukan opini publik yang menyesatkankan untuk melegitimasi hasil pencurangan
  • Pengerahan TNI-Polri yang disertai dengan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu-pilpres di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten-Kota, yang disertai manipulasi hasil perolehan suara
  • Penerbitan puluhan juta eksemplar ektp aspal untuk digunakan oleh pemilih ilegal dan untuk dasar pencatatan pemilih di DPT.

Esensi sebuah pemilu-pilpres bukan pada tingkat partisipasi pemilih atau pelaksanaan pemilu-pilpres yang aman dan lancar, melainkan pada penetapan pemenang pemilu-pilpres berdasarkan perhitungan hasil perolehan suara secara benar, tepat dan akurat.

 

Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa

Pemilu pada era Orde Baru 1971-1997 bukan merupakan implementasi sistem demokrasi seperti demokrasi liberal di Barat, melainkan lebih merupakan legitimasi kekuasaan rezim Orba yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan negara.

Segala kritik, kecaman dan hujatan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu selama era ORBA tidak dapat dibenarkan kecuali dengan pemahaman utuh mengenai situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia pada saat itu, terutama paska G 30 S PKI / transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto (1967).

Pelaksanaan Pemilu 1971 atau empat tahun setelah Suharto berkuasa merupakan wujud political will pemerintah ORBA untuk menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi, meski pun sesungguhnya bangsa Indonesia saat itu tidak membutuhkan demokrasi sebesar kebutuhan rakyat atas pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan seterusnya. Pada masa itu, demokrasi adalah kebutuhan terakhir yang mencuat dari benak rakyat Indonesia.

Pemilu 1971 – 1997 dituding jauh dari berkualitas karena praktek penggalangan massa pemilih kepada Golongan Karya, Monolitas tunggal PNS dan keluarga kepada Golongan Karya, mesin politik birokrasi dan militer digerakkan untuk pemenangan Golongan Karya, intimidasi dan persekusi terhadap rakyat pemilih tertentu agar memilih Golongan Karya, pembatasan partai politik peserta pemilu, intervensi pemerintah ke dalam internal partai politik, manipulasi perhitungan jumlah perolehan suara dan seterusnya.

Semua kecurangan pada pemilu Indonesia 1971-1977-1982-1987-1992-1997 tidak dapat dituding sepenuhnya sebagai kejahatan demokrasi karena semua kecurangan itu dilakukan pada akhirnya bertujuan untuk mencegah lahirnya ‘kejahatan demokrasi’.

Apa itu kejahatan demokrasi? Kejahatan demokrasi adalah dampak buruk yang dihasilkan dari pelaksanaan atau penerapan demokrasi di suatu negara di mana rakyat negara itu belum saatnya berdemokrasi atau demokrasi itu sendiri sebagai norma politik tidak sesuai dengan norma dan budaya rakyat negara itu. Kejahatan demokrasi adalah racun mematikan atau menyakitkan rakyat dan negara yang dapat timbul karena implikasi dan komplikasi demokrasi itu sendiri.

Indonesia pernah menjadi korban kejahatan demokrasi yaitu pada pelaksanaan pemilu 1955 guna memilih Dewan Konstituante. Sejarah mencatat Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak menghasilkan Konstitusi sebagai mana yang diharapkan. Pemilu 1955 hanya menghasilkan ketidakpastian politik, kekosongan konstitusi, perpecahan elit negara, kemerosotan ekonomi dan lain-lain. Semua itu berakhir pada 1959 atau empat tahun kemudian dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke konstitusi UUD 1945.

Belajar dari krisis politik dan konstitusi Indonesia sejak 1955 sampai 1967, merupakan kewajiban pemerintah ORBA untuk memastikan hasil pemilu 1971 tidak menyeret Indonesia ke jurang kehancuran seperti 1955-1967.

Di satu sisi pemerintah Orba harus memenuhi tuntutan internasional / Barat untuk menerapkan demokrasi, di sisi lain pemerintah ORBA harus memastikan demokrasi yang diterapkan termasuk di dalamnya pelaksanaan pemilu tidak menimbulkan kejahatan demokrasi, di mana hasil pemilu menjerumuskan bangsa dan negara ke jurang kehancuran akibat instabilitas politik.

Pemerintah ORBA harus memastikan Pemilu 1971-1977-1982-1987-1992-1997 menghasilkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, memastikan program pembangunan dan ekonomi terus berjalan dan peningkatan kesejahteraan rakyat terus dapat terus diupayakan: karena rakyat Indonesia tidak serta merta terhindar dari bencana kelaparan, kebodohan, kemiskinan, penyakit dan sejenisnya dengan penerapan sistem demokrasi dan pemilu.

Demokrasi adalah alat bukan tujuan. Jika demokrasi melahirkan racun mematikan, bencana dan malapetaka, maka sudah seharusnya pemerintah memilih opsi atau alternatif terbaik untuk kepentingan rakyat,  bangsa dan negara.

 

Tujuan Negara Indonesia

Penerapan sistem Demokrasi dan penyelenggaran pemilu tidak pernah dan bukan merupakan salah satu tujuan kemerdekaan dan pendirian negara Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Tujuan kemerdekaan dan pendirian negara Indonesia sudah tegas dan jelas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945:

  • Membentuk suatu pemerintahan negara
  • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia

Berdasarkan Pancasila

(” …. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”)

Lalu, di mana posisi dan peran demokrasi serta pemilu sebagai implementasi sistem demokrasi dalam sistem politik dan kenegaraan Indonesia?

Pembukaan atau mukaddimah konstitusi Indonesia jelas dan tegas menetapkan bahwa konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila.

Kata kuncinya adalah konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia harus berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, di mana kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila itu adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

 

Hikmat Kebijaksanaan vs Demokrasi

Tidak ada satu pun di dalam mukaddimah konstitusi Indonesia mencantumkan kata ‘demokrasi’ atau sistem demokrasi. Sudah pasti kata ‘demokrasi’ atau ‘sistem demokrasi’ tidak tercantum dalam kelima sila Pancasila.  Namun, Mukaddimah Konstitusi Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi menyebutkan bahwa konstitusi dan susunan negara Republik Indonesia harus berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Mengenai implementasi dan perwujudan konstitusi dan susunan negara yang berkedaulatan rakyat itu ditegaskan oleh sila ke empat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sistem demokrasi yang dianut dan pemilu diterapkan Indonesia harus merujuk dan dalam rangka mewujudkan susunan negara dan konstitusi yang berkedaulatan rakyat. Namun, pada kenyataannya sistem demokrasi dan pemilu yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia terbukti tidak berhasil mewujudkan pelaksanaan atau pemenuhan kedaulatan rakyat baik dalam konstitusi mau pun dalam susunan negara.

Pelaksanaan pemilu – pilpres seharusnya adalah sebagai salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, bukan sebagai satu-satunya wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Konstitusi RI hasil amandemen mengebiri kedaulatan rakyat dengan menghapus atau menihilkan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat 2 UUD 45 Amandemen

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Penjelasan Pasal 1 ayat 2

“Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Kedaulatan di negara Indonesia itu berada ditangan rakyat. Maksudnya rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya. kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan negara. Jadi pemerintahan di negara indonesia itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan kekuasaan rakyat terhadap negara di atur melalui mekanisme Undang-Undang Dasar 1945″.

Pada kenyataannya, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 45 hasil amandemen yang mengatur, menetapkan bagaimana kedaulatan rakyat Indonesia itu dilaksanakan !

Undang-undang Pemilu dan semua UU terkait tidak satu pun mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan mukaddimah konstitusi. Bahkan konstitusi hasil amandemen terbukti telah meredusir dan menihilkan kedaulatan rakyat. Semua UU terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat bahkan telah meredusir kedaulatan rakyat, menjadi hanya sebatas pemberian suara dalam pemilu-pilpres-pilkada !

Ketika pelaksanaan pemilu – pilpres sarat dengan pencurangan, maka kedaulatan rakyat Indonesia semakin dinihilkan oleh pihak-pihak pelaku pencurangan.

 

Mark Up atau penggelmbungan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Penggelembungan DPT diduga pertama kali terjadi pada pemilu 2004 di mana tercatat prosentase

jumlah pemilih tercatat (DPT) dibanding jumlah penduduk melonjak menjadi 67% dibanding prosentase

DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya sekitar 53% – 60%.

DPT : Jumlah Penduduk

1971 = 53%
1977 = 55%
1982 = 53%
1987 = 55%

1992 = 56%
1997 = 60%
1999 = 57%
2004 = 67%
2009 = 76%
2014 = 75%

2019 = 74% (estimasi KPU)

Jumlah Penduduk Indonesia

1971 = 119 juta

1980 = 147 juta (28 juta)

1990 = 179 juta (32 juta)

2000 = 206 juta (27 juta)

2010 = 237 juta (29 juta)

2020 = 269 juta (32 juta)

1999 = 203 juta

2004 = 217 juta

2009 = 233 juta

2014 = 248 juta

2018 = 264 juta

2019 = 267 juta

Analisa dan Kesimpulan

  • DPT akurat adalah pada kisaran 53% – 56 %
  • DPT 1997 mencapai 60% diduga sebagai akibat penggelembungan jumlah pemilih oleh rezim ORBA yg menggunakan segala cara untuk memastikan supremasi Golkar di Pemilu 1997 dan mempertahankan kekuasaan ORBA yang tengah menghadapi perlawanan hebat dari lawan politik ORBA
  • Pemilu pertama Pasca Reformasi 1999 mencatat DPT sebesar 57%, ditenggarai sebagai akibat koreksi terhadap penggelembungan DPT 1997
  • Bahwa Pemerintah ORBA selalu melakukan Sensus Penduduk setiap 10 tahun sekali, sehingga akurasi jumlah penduduk Indonesia dan DPT Pemilu lebih dapat dipertanggungjawabkan
  • Bahwa lonjakan tajam jumlah pemilih DPT Pemilu 2004 sebesar 67% adalah nyata-nyata sebagai akibat dari penggelembungan DPT dengan modus penggandaan pemilih, pencantuman pemilih fiktif dan pencantuman WNI di bawah umur sebagai pemilih
  • Jika mengacu pada prosentase ideal DPT 53%-57% dari jumlah penduduk, maka pada pemilu – pilpres 2004 terdapat sedikitnya penggelembungan sebesar 10% dari jumlah total pemilih atau sekitar 15 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur.
  • Pada pemilu 2009 di mana DPT sebesar 76% dari total penduduk, maka dipastikan terjadi penggelembungan sekitar 20% dari jumlah DPT seharusnya atau sekitar 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur
  • Mengacu dari jumlah pemilih pada DPT 2009 sebesar 176 juta, maka jumlah akurat pemilih Pilpres 2009 adalah sebesar 146 juta atau paling banyak 150 juta pemilih
  • Bahwa penggelembungan DPT 2009 di mana jumlah pemilih fiktif/siluman/ganda/di bawah umur sebanyak 26 juta sampai 30 juta pemilih adalah sebuah kejahatan besar terhadap demokrasi, pemilu dan kedaulatan rakyat
  • Bahwa penggelembungan DPT dengan jumlah hampir sama terjadi lagi pada pilpres 2014. Terdapat 26 juta sampai 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur
  • Bahwa penanggungjawab penyelenggaran pemilu adalah Presiden RI
  • Bahwa penggelembungan DPT dan pencurangan DPT 2009 dan 2014 harus diusut tuntas untuk menjamin pemilu pilpres 2019 yang adil dan jujur
  • Bahwa pengusutan tuntas kejahatan penggelembungan DPT 2009 dan 2014 akan mengungkap misteri siapa pelaku utama kejahatan EKTP

Pilpres 2019 Momentum Penebusan Dosa SBY

 

 

Kegagalan besar mantan Presiden SBY mewujudkan ambisi politik melalui pengusungan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 merupakan pil pahit yang tidak pernah dibayangkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebelumnya.

Fakta bahwa Presiden Indonesia 2004-2014 itu gagal membentuk koalisi partai guna membuka jalan AHY sebagai presiden atau wakil presiden periode 2019-2024 terasa sungguh menyakitkan SBY. Betapa tidak, SBY sudah banyak melakukan pengorbanan politik untuk meraih tujuan itu namun tetap gagal. AHY terpaksa duduk di barisan penonton atau menjadi supporter bagi capres -cawapres lain pada pilpres 2019 mendatang.

Keputusan SBY membawa gerbong Partai Demokrat untuk mendukung paslon capres – cawapres Prabowo – Sandiaga Uno adalah merupakan pilihan terbaik SBY setelah koalisi partai pengusung Jokowi – Maruf Amin tegas menutup pintu bagi SBY dan Partai Demokrat. Tidak ada opsi lain bagi SBY selain memilih menjadi pendukung Prabowo – Sandiaga Uno, daripada harus menjadi penonton pasif di tengah-tengah semarak Pilpres 2019. Pengalaman dan pengetahuan SBY sebagai presiden selama 10 tahun dan penanggungjawab penyelenggaraan pemilu pilpres 2009 dan 2014 merupakan modal politik sangat berharga guna memastikan kemenangan paslon Prabowo – Sandiaga Uno di Pilpres 2019, dengan catatan bahwa SBY benar-benar tulus sungguh-sungguh terlibat dan membantu sepenuhnya tanpa menyimpan agenda politik pribadi tersembunyi yang dapat merugikan peluang Prabowo -Sandiaga Uno menjadi pemenang pilpres 2019.

 

Momentum Penebusan Dosa

Adalah tidak berlebihan jika disebutkan bahwa pilpres 2019 adalah momentum bagi SBY untuk melakukan penebusan dosa politik. Dosa yang telah dilakukan SBY kepada Fauzi Bowo – Nahrowy Ramli, Partai Demokrat, Prabowo – Hatta Rajasa dan mayoritas rakyat Indonesia yang telah salah berharap kepada SBY.

 

Pilkada Jakarta 2012 yang dimenangkan Jokowi – Ahok hanya dapat terjadi karena bantuan besar Presiden SBY, yang dilakukannya walau untuk itu SBY terpaksa harus mengkhianati Fauzi Bowo – Nahrowy Ramli dan Partai Demokrat.

Pilpres 2014 restu SBY kepada Prabowo – Hatta Rajasa hanya tampak manis di bibir namun kenyataannya adalah racun mematikan bagi Prabowo – Hatta yang harus menelan kekalahan karena berbagai pencurangan dan pengkhianatan, di mana Presiden SBY sebagai aktor intelektual di balik kekalahan Prabowo – Hatta.

 

“Gusti Allah Mboten Sare,” demikian ungkapan dalam bahasa Jawa. Allah Tidak Tidur, Dia Maha Tahu. Allah bekerja dengan cara-NYA yang misterius dan di luar jangkauan hamba-NYA. Jika SBY memahami realitas politik hari ini, tidak sulit bagi beliau untuk memahami bahwa teguran Allah telah disampaikan kepadanya. Sekarang pilihan ada pada SBY sendiri: apakah pilpres 2019 mendatang dijadikannya sebagai momentum penebusan dosa dengan melakukan yang terbaik, mendukung sungguh-sungguh, mengupayakan kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat atau SBY tetap dengan karakter aslinya yang selalu menyimpan agenda pribadi untuk kepentingan pribadi dan keluarga Cikeas tanpa peduli nasib rakyat, bangsa dan negara?

 

Sudah saatnya SBY memutuskan berdiri di barisan mana. Sudah saatnya SBY meninggalkan abu-abu dan tegas memilih merah atau hijau. Sudah saatnya SBY berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Hentikan semua sandiwara itu !

Sebagai rakyat, kita hanya dapat menunggu sebab hanya waktu yang dapat membuktikan nanti mengenai siapa dan apa sebenarnya SBY.

Fakta dan Pelanggaran Hukum Pada Pelelangan Proyek Bandara Baru Kulon Progo oleh PT Angkasa Pura I – Kementerian BUMN

Perbuatan Melawan Hukum Pada Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru Di Kulon Progo oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

FAKTA PADA PELELANGAN

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT Angkasa Pura I (Persero) selanjutnya disebut AP I, menerbitkan Surat Nomor: AP.I.350/PL.02/2018/PST-B Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan, yang ditujukan kepada:

  1. PP KSO
  2. Waskita-Adhi-Abipraya KSO
  3. Wika-Hutama-Nindya KSO

Bahwa pada surat tersebut ditetapkan PP KSO sebagai pemena pelelangan dengan Harga Penawaran Rp6.138.506.000.000 (enam triliun seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam juta rupiah). Sudah termasuk PPN.

Bahwa pada surat tersebut disampaikan masa sanggah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat pengumuman pemenang lelang diterbitkan.

Bahwa surat tersebut diterima oleh para peserta lelang pada hari Jumat, 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB yang disampaikan melalui email (surat elektronik).

Bahwa Pelelangan Pekerjaan yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Pelelangan Pekerjaan yang proses pelaksanaan pelelangannya berdasarkan PENGUMUMAN PELELANGAN TERBATAS NOMOR: AP.I.53/PL.02/2018/PST-B oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) tanggal 2 Februari 2018 di mana pengumuman pelelangan terbatas disampaikan hanya melalui situs (website) AP I.

Bahwa perusahaan yang diundang untuk Pelelangan Terbatas ini adalah :

1. PERUM PERUMNAS (Persero)
2. PT. ADHI KARYA (Persero)
3. PT. AMARTA KARYA (Persero)
4. PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)
5. PT. HUTAMA KARYA (Persero)
6. PT. ISTAKA KARYA (Persero)
7. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)
8. PT. WASKITA KARYA (Persero)
9. PT. WIJAYA KARYA (Persero)
10. PT. NINDYA KARYA (Persero)

Bahwa seluruh perusahaan yang diundang melalui Pengumuman Pelelangan Terbatas ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Jasa Konstruksi.

Bahwa Pelelangan Terbatas ini adalah PELELANGAN ULANG oleh AP I di mana pada Tahun 2017 Pekerjaan yang dimaksud sudah pernah dilakukan pelelangan dan penetapan pemenang pelelangan oleh AP I.

Bahwa AP I berdasarkan Surat Nomor: AP I.3376/LB.05.01/2017/DU-8 tanggal 22 Juni 2017 Perihal Penetapan Pemenang Seleksi Mitra Pembangunan & Pengelolaan Infrastruktur Bandar Udara di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa pelaksanaan pelelangan ulang pekerjaan pembangunan infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh AP I pada Tahun 2018 TIDAK DIKETAHUI Dasar dan Alasannya.

Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) sebagai pemenang pelelangan pekerjaan TIDAK melaksanakan kewajiban selaku pelaksana pekerjaan yang dimaksud.

Bahwa adalah TIDAK DIKETAHUI Dasar dan Alasan PT PP tidak melaksanakan pekerjaan. Juga TIDAK DIKETAHUI dasar dan alasan AP I TIDAK melakukan tindakan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban AP I dan PT PP pada pekerjaan yang dimaksud.

Bahwa AP I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait.

Bahwa dalam pelaksanaan Pelelangan (Ulang) Terbatas oleh AP I yang berlangsung sejak Februari 2018 sampai Juli 2018, ditemukan adanya pengarahan oleh AP I kepada peserta pelelangan di mana peserta diminta untuk melakukan Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) / Joint Operation (JO) di antara para peserta pelelangan (ulang).

Bahwa dari 10 Perusahaan BUMN yang diundang sebagai peserta pelelangan terbatas oleh AP I, terbentuk 3 (tiga) Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) yang bersedia mengikuti proses pelelangan dan mengajukan Surat Penawaran Harga kepada Panitia Pelelangan (Project Procurement Selection Team) AP I, yaitu:

  1. PP KSO
  2. Waskita-Adhi-Abipraya KSO
  3. Wika-Hutama-Nindya KSO

Bahwa berdasarkan ketentuan Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan AP I diwajibkan seluruh aspek legal dan administrasi terkait dengan Badan Hukum Peserta Peserta Pelelangan harus sudah dipenuhi ketika pengajuan Surat Penawaran Harga dari Peserta Lelang kepada Panitia.

Bahwa dari 3 (tiga) Badan Hukum KSO sebagai Peserta Lelang, terdapat 1 (satu) KSO Peserta Lelang TIDAK MEMENUHI persyaratan legal sebagai Badan Hukum KSO berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP KSO.

Bahwa selama dalam proses pelaksanaan Pelelangan AP I sejak bulan Februari hingga Juli 2018, telah terjadi pergantian Direksi dari Perusahaan Peserta Lelang, yakni:

  1. Direktur Utama PT PP digeser menjadi Direktur Utama PT WIKA
  2. Direktur Utama PT WIKA digeser menjadi Direktur Utama PT Hutama Karya
  3. Direktur Utama PT Waskita diberhentikan dari jabatannya.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2017 Direktur Utama AP I diganti dengan pejabat baru oleh Kementerian BUMN.

Bahwa perombakan semua posisi Direktur Utama pada 4 (empat) BUMN ini patut diduga terkait dengan rencana KKN pada Pelelangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta senilai total lebih Rp. 10 triliun (Pembebasan Lahan Rp 4,1 triliun dan Infrastruktur Rp 6,1 triliun).

Bahwa terhadap Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan AP I Nomor: AP.I.350/PL.02/2018/PST-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan PP KSO sebagai Pemenang Lelang, TIDAK ada sanggahan dari Waskita-Adhi-Abipraya KSO dan Wika-Hutama-Nindya KSO selaku Peserta Pelelangan yang dikalahkan.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi disebutkan Menteri BUMN pada Senin, 2 Agustus 2018 diduga telah menelpon secara langsung Direktur Utama BUMN Peserta Pelelangan untuk menyampaikan instruksi/perintah larangan melakukan sanggah atas keputusan API seperti tercantum di Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan.

Bahwa Surat Pengumuman dimaksud, mencantumkan dasar penetapan pemenang pelelangan yaitu:

  1. Nota Dinas Head of Procurement Nomor: DUP. 486/PL.02/2018-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan Pemenang
  2. Nota Dinas Head of Risk Management And Corporate Planning Nomor: DUM.271/PG.01/2018-R tanggal 29 Juni 2018 Perihal Tanggapan atas Usulan Penetapan Pemenang.

Bahwa seluruh surat dan nota dinas terkait dengan penetapan pemenang pelelangan yang memutuskan PP KSO sebagai pemenang tertanggal 29 Juni 2018, yang bermakna penetapan pemenang pelelangan baru diputuskan pada 29 Juni 2018 berdasarkan kedua Nota Dinas tersebut di atas

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Direktur Utama API sudah menyampaikan di media massa bahwa PP KSO telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan pedoman serta syarat-syarat Pelelangan Pekerjaan yang diterbitkan AP I, ditemukan berbagai “Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum” pada Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh oknum-oknum Kementerian BUMN, AP I, PT PP, PT WIKA, PT Waskita dan lain-lain.

Bahwa Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum dimaksud adalah praktek curang, kolusi, korupsi, nepotisme, pemufakatan jahat/persekongkolan oleh oknum-oknum dimaksud, yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri, merugikan keuangan negara, memonopoli kesempatan bisnis – usaha dan lain-lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

PELANGGARAN HUKUM

Bahwa pelaksanaan pelelangan terbatas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh AP I selaku BUMN harus berdasarkan dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan berlaku sebagai berikut:

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan KKN
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 1999TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  4. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
  7. PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER. 05 /MBU/2008TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN G DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA jo PERMEN BUMN No. PER -15/MBU/2012 Tentang Perubahan PERMEN No. 5/MBU/2008

Dan seterusnya.

 

 

 

Demo Massa Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Rini Soemarno, Presiden Jokowi Segera Pecat Menteri BUMN

Sekitar seratusan warga masyarakat dan elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemudi Nusantara (GPPN) Kamis (2/8) siang tadi melakukan aksi demo massa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta dan di depan Istana Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Aksi demo warga dan mahasiswa ini menuntut KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) pada Pelaksanaan Lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta senilai 6,1 triliun rupiah yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Oknum Pejabat Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).

 

Menurut Muhammad Yahya koordinator aksi GPPN bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi aktor utama dalam dugaan KKN pada proses penetapan pemenang lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta. Keterlibatan Rini Soemarno dikatakan Yahya adalah sebagai penentu pemenang lelang ulang yaitu PT. PP KSO, di mana PP KSO ini hanya merupakan perusahaan kedok dari BUMN PT Pembangunan Perumahan (Pesero) yang sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017 PT Pembangunan Perumahan (persero) gagal melaksanakan kewajibannnya membangun Bandara Baru Kulon Progo.

Karena kegagalan PT PP tersebut maka tidak berhak ikut lelanf ulang. Namun, dengan akal-akalan, PT PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT PP KSO untuk ikut lelang ulang dan kembali dimenangkan atas canpur tangan atau arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang.

Yahya juga memaparkan, terdapat dua perusahaan besar BUMN yang terlibat dalam praktek korupsi pada pembangunan Bandara Kulon Progo yakni PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).

“KPK kami minta segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga membongkar kasus KKN yang terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero). KKN ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak korupsi yang terjadi di BUMN sejak Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN,” teriak Yahya di depan Kantor KPK.

Yahya menambahkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas adanya dugaan KKN kepada KPK pada bulan juli 2018 dan penyalahgunaan Kewenangan juga kepada Presiden RI. “Kami harap KPK memproses penyelesaian berkas yang sudah kami masukan ke KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno dalam kasus tersebut dengan cepat, dan tepat hingga masyarakat nggak lagi di bohongi

Selain itu juga, masa GPPN mendesak presiden Joko Widodo segera mereshuffle menteri BUMN Rini Soemarno yang juga di duga ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Banda Kulon Progo dan berbagai kasus korupsi lain di lingkungan BUMN,

“Kami mendesak agar presiden tidak memelihara menteri di kabinet kerjanya yang banyak terlibat dalam korupsi, seperti Rini Soemarno” pungkas Yahya.