Terbongkar Fakta Korupsi Ahok

image

 

Bahwa tanah  di mana RS Sumber Waras berdiri memiliki 2 sertifikat.

Bahwa Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN

Bahwa I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi pada Maret 2015, divonis bersalah oleh PN Jakarta Barat tetapi  telah dilepas di tingkat banding oleh PT DKI Jakarta.

Bahwa Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

Bahwa  tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

 

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:
1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras.

  • Tanah dihargai Rp 755 milyar,
  • BPHTB sebesar Rp 15,5 milar,
  • biaya notaris 7,5 milyar,
  • appraisal Rp 300 juta,
  • pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar
  • PNPB Rp 2,26 milyar.

Total Rp. 800 miliar
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

CATATAN:  KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih 40 saksi pada kasus korupsi Sumber Waras oleh KPK telah ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus penetapan para tersangka korupsinya.

 

(JB)

 

Iklan

KPK Pelindung Korupsi Ahok

I

Sebagian bukti korupsi Basuki T Purnama Pada Pengadaan Lahan Sumber Waras

———-

Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 makin memanas dan menyudutkan posisi inkamben Gubernur Basuki T Purnama. Sosoknya yang semula dianggap tegas dan bersih itu telah sempat menghipnotis netizen, hingga partai politik pun bertekuk pada kehebatan kemasyhuran Sang Gubernur yang mau maju lagi mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.

Namun, Basuki kini tersandung oleh berbagai dugaan korupsi dan gratifikasi. Terakhir Basuki atau Ahok tersiar luas menerima sumbangan Rp4,5 miliar dari beberapa pengusaha. Ahok telah mengakui melalui pernyataan-pernyataannya di berbagai media massa bahwa ia benar telah menerima uang miliaran rupiah yang dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana di atur dalam UU Anti Korupsi.

KPK telah memeriksa Basuki alias Ahok atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, namun hingga kini KPK belum menetapkan status Ahok sebagai tersangka korupsi. Bukti-bukti tindak pidana korupsi Ahok sudah cukup. Pengakuan Ahok juga telah ada. Pengakuan pelaku adalah salah satu alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

Lambannya KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka korupsi juga terjadi pada dugaan korupsi Ahok pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta, yang dikenal luas oleh publik sebagai korupsi Ahok di Sumber Waras.

Pada dugaan korupsi Sumber Waras, kelambanan KPK bertindak tegas dan menetapkan Ahok selaku tersangka telah meruntuhkan KPK sebagai institusi penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi.

KPK dituding hanya tajam dan kejam terhadap terduga korupsi yang muslim atau beragama Islam, tapi tumpul bahkan melindungi terduga korupsi non muslim terlebih terduga pelaku korupsi etnis Tionghoa. Kekecewaan rakyat merebak dan menimbulkan gelombang protes dan aksi demo di gedung KPK.

Pada korupsi Ahok di Sumber Waras, berikut ini catatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas pengadaan lahan bekas RS Sumber Waras (RSSW), yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada SwaraSENAYAN (25/3). MAKI merinci 33 analisa dugaan penyimpangan sebagai berikut:

1. Nomenklatur APBD-P 2014 pembelian lahan RSSW, prakteknya Pelepasan sehingga perlu satu tindakan berupa Permohonan atas tanah negara, permohonan belum tentu dikabulkan. Artinya dana bisa hangus dan total lost.

2. Nomenklatur Pembelian, jika prakteknya Pelepasan maka tidak sah karena Pembeli belum mendapatkan barangnya, masih digantungkan persyaratan yang akan datang sehingga akte Pelepasan berbeda dengan akte Pembelian. Akibat hukum pembelian dan pelepasan jelas sangat berbeda.

3. Nomenklatur Pembelian, SK Kadinas Pembelian, SK Gubernur Pembebasan dan Pengadaan, Pelasanaan berupa Pelepasan. Maka dasar hukum pembelian namun pelaksanaan Pelepasan maka menjadikan pelaksanaan cacat hukum.

4. Nomenklatur pada evaluasi Mendagri adalah Pembelian RSSW, sehingga apabila prakteknya hanya pembelian sebagian lahan tanpa ijin kembali kepada DPRD maka tidak sah.

5. Syarat yang diajukan dalam rapat-rapat persiapan terdapatnya akses jalan, yang kemudian dituangkan dalam akte pelepasan induk (terdapat ijin pembina), dituangkan dalam surat pernyataan Ketua YKSW tanggal 29 Desember 2014 (ttd Kartini Mulyadi) dan Akte 32 tgl 30 April 2015 Notaris Tri Firdaus Akbarsyah (ttd KM-Ketua dan Stefanus Hedianto Karnadi-Bendahara). Pelepasan jalan akses ini tidak sah karena tidak terdapat ijin dari Pembina sekaligus tidak terdapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui selaku pemilik SHM. Dengan tidak sahnya pelepasan akses jalan maka persyaratan belum terpenuhi sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran.

6. Akte Pelepasan yang digantungkan persyaratan kurun waktu 2 tahun untuk dapat menguasai atas permintaan Penjual maka dibutuhkan lagi Akte Pelepasan tanpa syarat sehingga Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah Pelepasan tanpa syarat.
7. SK Gubernur  poin kesatu menetapkan lokasi Pembangunan RS Kanker yang terletak di Jl. Kyai Tapa sesuai gambar Peta  No. 812/B/PPSK/DTR/XII/2014  yang dibuat tanggal sama yaitu 10 Desember 2014 dengan luas 36.754 m2 (tidak menyebut nomor sertifikat-jika mengacu sertifikat luasnya hanya 36.410) dengan demikian mengacu SK ini jelas lahan secara de facto dan de jure harus berada di Jl. Kyai Tapa. Namun lahan yg didapat Jl. Tomang Utara maka antara SK dan pelaksanaan berbeda. Meskipun dalam lampiran SK Gubernur terdapat gambar lokasi yang dihitamkan seakan-akan itulah yang ditunjuk namun kenyataan lahan di Jl. Tomang Utara.

8. KUPA 2014 poin 2.3.2. huruf b.5 mematikan pembebasan lahan yang tidak mungkin dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan lahan RSSW karena semua administrasi belum lengkap. Sedangkan di huruf d.5 kegiatan baru kriteria sifat mendesak yang dapat dituntaskan tahun 2014.
9. Sesuai UU Yayasan pelepasan aset harus sesuai dengan tujuan yayasan baik peruntukan setelah dijual dan peruntukan hasil penjualan. Dengan belum jelasnya penggunaan uang hasil penjualan maka transaksi BPN belum dapat dilakukan. Contoh kasus 3 Yayasan di Semarang.

10. Semua pajak terhutang (1994-2014) harus lunas dulu sebelum dilakukan pembayaran 755 M, namun belum dibayar pajak tapi sudah dibayar lunas. Pajak 2013-2014 baru dibayar Maret 2015, artinya uang bayar pajak adalah hasil penjualan lahan. Pajak terhutang 20 tahun adalah semata-mata ketidakpatuhan sehingga tidak layak mendapat keringanan. Kurun waktu 1994-2005 adalah masa jaya RSSW sehingga waktu itu harus taat bayar pajak.

11. Pemberian diskon 50% pajak terhutang 2013-2014 pada November 2014 indikasi untuk bagian permufakatan jahat karena waktu bersamaan sedang terjadi proses pelepasan/pembelian lahan RSSW. Syarat keringanan mestinya tidak dapat diberikan karena Pemprov DKI jelas-jelas mengetahui lahan akan dibeli dengan nilai besar sehingga tidak layak dapat diskon. Ini jelas korupsi tersendiri karena mengurangi hak negara.

12. SK Gubernur tanggal 10 Desember, sedang pembatalan YKSW dan PT Ciputra ditandatangani Notaris tanggal 11 Desember 2014. SK jika mengacu SHGB maka batal, jika tidak mengacu SHGB maka harus dilaksanakan rigid yaitu lokasi secara de facto di Jl. Kyai Tapa.
13. Pembelian lahan tidak terdapat penawaran harga tanah karena sepenuhnya disetujui dari penawaran. Sedangkan nilai bangunan tidak dihitung karena de facto bangunan tua yang kemudian harus dirobohkan. Atau untuk masing-masing bangunan dan tanah harus terdapat negoisasi penawaran pembelian yang lebih rendah.
14. Surat Kadinas Kes kepada Dinas Pajak tanggal 16 Desember 2014, Jawaban tanggal 29 Desmber 2014, Pembetulan Pajak 2013 dan 2014 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2015. Sejak kapan diketahui NJOP 2014 sebesar 20 jt/m2 karena SK Kadinkes tentang harga pembelian tanah 755 M dibuat tanggal 11-12-2014. Lebih aneh kesepakatan harga pembelian dibuat tanggal 10 Desember 2014.
15. Penentuan nilai NJOP dan SPT sejak 2013 diserahkan kepada Daerah, jadi jika Dirjen Pajak menentukan Zona PP… semestinya usulan dari Daerah. Bahwa klaim Zona PP… ditentukan Pusat adalah sangat tidak benar. Harus ditanyakan kepada Dirjen Pajak mekanisme Zona PP… .
16. RPJMD 2012-2017 dan Musrenbang 2014 tidak mencantumkan pembangunan RS Kanker dan Jantung  Jakarta.
17. Misi visi kesehatan DKI berupa Puskesmas Rawat Inap dan RS Pasar Minggu, tidak ada RS Kanker dan Jantung.
18. Nilai harga pembelian antara RSSW dengan PT Ciputra Karya Utama adalah 563 Milyar dan berlaku untuk tahun 2013-2014. Jadi nilai ini mestinya jadi patokan maksimal pembelian Pemprov DKI kepada RSSW tetapi kenyataan lebih mahal 755 Milyar. PT Ciputra dengan rencana peruntukan untuk hotel, apartemen dan mall hanya berani beli 563 M, lha masak Pemprof DKI yang rencana hanya untuk Rumah Sakit malah membeli dengan harga lebih mahal.
19. Apresial dibuat tahun 2015 senilai 900 M  tidak dapat jadi pedoman tahun 2014. Jangankan 900 M, jika 2 Trilyun  maka tetap tidak terkait tahun 2014.
20. Lahan RSSW tidak siap bangun, banjir dan tidak ada akses bagus karena ditengah pemukiman. Hal ini berdasar cek lapangan lahan di belakang Roxy Square, sama sekali tidak berhadapan dengan jalan Kyai Tapa. Jaraknya sekitar 20 M.
21. Bentuk lahan secara hongsui dan fengsui tidak bagus. Lahan berbentuk lebar depan dan mengecil kebelakang bahkan lahan punya ekor sehingga nilainya pasti rendah.
22. Proses penyusunan APBD-P nomenklatur pembelian lahan RSSW  tidak transparan karena terjadi Penyusupan seperti UPS.
23. Evaluasi Mendagri tidak ada tindak lanjut selama 7 hari sehingga alokasi biaya pembelian RSSW cacat dan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2014.
24. Biaya Apresial sudah dianggarkan tahun 2014 sebesar 300 juta, namun sengaja hal ini tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada Maret 2015. Apresial 2015 dibiayai dari mana? Karena 300 jt tidak dipakai mestinya jadi Silpa, sedang APBD 2015 murni mestinya tidak menganggarkan biaya apresial.
25. Meskipun pengadaan tanah dibawah 5 hektar namun prinsip-prinsip UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 tetaplah harus dipedomani sehingga tidak masuk PMH, misal Perencanaan tanah harus memuat dokumen: Maksud dan Tujuan, Letak Tanah, Luas yang dibutuhkan, status tanah, dan Perkiraan nilai tanah (dimaknai apresial), serta rencana penganggaran tanah. Juga terdapat study kelayakan. Hal ini semua tidak terdapat pada RSSW.
26. Dengan kondisi tidak sah dan cacat maka harus batal karena uang yang keluar adalah TOTAL LOST. Atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan kerugian negara dengan cara melakukan langkah secara keselurahan tanpa perpisah 3 poin dibawah ini (minimal 2 poin yang atas) : Pengembalian selisih Rp. 191 M, Merubah lahan secara de facto dari Jl. Tomang Utara menjadi Jl. Kyai Tapa, Pembayaran pajak terhutang RSSW 1994-2014 Rp. 3 M.
27. Terdapat surat pernyataan Kadinkes Dien Enawati yang akan bertanggungjwab apabila terdapat permasalahan. Hal ini dapat dipakai Ahok untuk buang badan.
28. Biaya pelepasan hak (menstinya termasuk biaya memeperoleh hak) karena menjadi beban YKSW maka semestinya sejumlah dana untuk itu ditahan atau memakai bank garansi sehingga nantinya biaya pelepasan hak akan tetap terbayar dari YKSW. Dengan dibayar lunas maka terdapat potensi ingkar janji maka seharusnya Pemprov DKI meminta Bank Garansi. Tanpa penyanderaan dan bank garansi untuk biaya pelepasan hak maka penyimpangan.
29. SK Gubernur luas lahan  36.753 m2 prakteknya hanya dapat seluas 36.410 m2. Selisihnya  sekitar 343 m2. Jika dihitung kurang lahan 343 X Rp. 20.755.000 = Rp. 7.118.965.000,- ????
30. Harga perbandingan apresial berupa harga penawaran 4 lahan disekitarnya sebelah utara yang mana harga penawaran tersebut ada pembelinya, mestinya harga apresial adalah harga transaksi bukan harga penawaran.
31. Apresial juga ikut mengaburkan lokasi lahan dari fakta, misal batas utara Jl. Kyai Tapa dan batas barat pemukiman. Fakta sebelah utara Jl. Tomang Utara dan barat RSSW asli.
32. Harga perbandingan tanah dibeli CKU dengan nilai 564.355.000.000,- dengan peruntukan Apartemen/hotel/mall. Sehingga apabila peruntukan tetap untuk rumah sakit maka semestinya hanya 75% dari harga CKU. BPK sudah bermurah hati hanya hitung selisih CKU dengan harga pembelian Pemprov DKI.
33. SK Kadinkes tanggl 8 Agustus 2014 judul pembentukan tim pembelian RSSW (sudah menyebut lahan RSSW), padahal SK Gubernur  tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RS Kanker baru dibuat tanggal 10 Desember 2014 dan hanya menyebut lokasi Jl. Kyai Tapa tanpa menyebut lahan milik RSSW. Artinya Kadinkes telah mendahului atau disuruh mendahului SK Gubernur karena terhalang perjanjian CKU dan YSSW.

Pelanggaran-pelanggaran Pemprov DKi Jakarta pada pengadaan lahan RS Kanker dan Jantung melalui pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang sedang dalam sengketa kepengurusan yayasannya  secara hukum melanggar UU No. 2 tahun 2012, UU No.28 tahun 2009, Perpres No.71 tahun 2012, berbagai peraturan  pemerintah dan presiden yang mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa, serta peraturan pemerintah, perda dan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

 

Motif Korupsi Ahok Di Sumber Waras

Mencermati modus korupsi ahok di Sumber Waras yang dapat dikategorikan sangat vulgar dan nekad, timbul pertanyaan besar mengenai motif atau latar belakang tindak pidana korupsi ahok. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Ahok nekad korupsi dengan begitu ceroboh dan terang-terangan di Sumber Waras. Hasil penelusuran penulis sebagai berikut :

  1. Diduga korupsi Ahok ini dilatarbelakangi dari permintaan Ciputra kepada Ahok terkait uang muka pembelian lahan RSSW sebesar Rp50 miliar yang telah dibayar kepada Kartini Muljadi selaku pihak yang mengaku sebagai pemegang kuasa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tidak dikembalikan Kartini dengan berbagai alasan.
  2. Ciputra mengurungkan niatnya membeli lahan RSSW yang sudah disepakati sebelumnya karena menilai Kartini Muljadi telah wanprestasi. Disebutkan bahwa kesepakatan awal antara Ciputra dan Kartini adalah jual beli kedua bidang tanah/ lahan yang dimiliki YKSW, yaitu lahan seluas 3.6 hektar bersertifikat SHGB dan lahan seluas 3.2 hektar bersertifikat SHM. Harga disepakati adalah Rp15.5 juta/m untuk kedua lahan tersebut.
  3. Disebutkan bahwa Kartini Muljadi sepakat menjual kedua lahan itu tapi meminta waktu untuk penyelesaian internal di Yayasan, di mana sertifikat SHM atas luas lahan 3.2 hektar masih berada di tangan pengurus  yayasan  lain yaitu I Wayan Suparmin Ketua Perhimpunan Sosial Chandra Naya (PSCN).
  4. Ciputra setuju menyerahkan uang muka Rp50 miliar kepada Kartini Muljadi agar pengambilan SHM lahan seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dapat segera dilakukan.
  5. Namun, setelah usaha Kartini Muljadi mendapatkan SHM lahan RSSW yang seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dan gagal membujuknya menjual lahan itu, Ciputra menyatakan mundur dan membatalkan jual beli lahan yang SHGB serta meminta pengembalian uang muka Rp50 miliar dari Kartin Muljadi.

Permasalahan utama dalam penanganan korupsi Basuki Purnama atau Ahok ini hanyalah pada integritas KPK yang lemah bahkan dapat dikatakan korup.

(Dam)

Mengungkap Fakta Dalang Kerusuhan Mei 1998

image

Pengkaderan Kasebul

Saya menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri Sofyan Wanandi. Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara adalah melakukan retreat dan tahun ajaran 1992-1993, seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat.

Wisma lokas retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960an. Sejak awal menjejakan kaki di sana saya sudah merasakan aura  yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel di puncak.

Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi ppadahal baru tidur rata-rata jam 11 malam, ada puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau/wangi apa.

Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu.

Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel, dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun  kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.

Apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuatan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab  Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam, pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984. Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam, bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek, tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum.

 

Kudatuli 1996

Upaya menggerakan massa untuk jatuhkan Presiden Soeharto bisa dianggap dimulai pada tanggal 8 Juni 1996, ketika Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofyan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani.

Tidak berapa lama kemudian, operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni 1996, Dr. Soerjadi, orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan akhirnya menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Grup dan akhirnya menjadi Presiden Direktur PT Aica Indonesia, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Moerdani, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Megawati dipersiapkan Moerdani sebagai boneka untuk menggantikan Presiden Soeharto yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kongres yang juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi.

Menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Direktur A Badan Intelijen ABRI waktu itu yaitu Agum Gumelar menggiring peserta munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan “Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya.” Belakangan diketahui bahwa Agum Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Benny Moerdani dan bersama Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.

Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan ke kantor PDI oleh massa Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI, dan Megawati telah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa penyerbuan akan terjadi namun dia mendiamkan sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar.

Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI, dan selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata.

Hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain: berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa. Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.

 

image

Merekayasa Kerusuhan Mei 1998

Selanjutnya pada hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa, yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah. Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan: 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.

image

Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (dibatalkan), Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:

1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.

2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug Jakarta Selatan yaitu di rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.

Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS, namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi.

Mengapa Wiranto membantu CSIS? Karena dia adalah orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya.

Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.

Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana.

Tuduhan ini dijawab dengan membeberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5 miliar.

Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.

Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.

Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:

1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);

2. Identitas massa perusuh (tank); dan

3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?

Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo.

Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/07/14/0014.html

Ad. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

 

Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.

Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.

Ad. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa.

Pertanyaannya apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?

Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa “user” BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 Mei 1998 dan pada tanggal 14 Mei 1998 dia membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.

Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup.

 

Selain itu Wiranto menolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.

Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”

Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

image
Bukti CSIS Dalang Kerusuhan Mei 1998

1. Telah teruangkap bahwa CSIS jauh sebelum dan sesat terjadi kerusuhan Mei 1998 kerap mengadakan rapat-rapat rahasia dengan berbagai kalangan yang berseberangan dengan Suharto. CSIS intens membangun komunikasi dan jaringan dengan kelompok militer loyalis LB Moerdani, kelompok aktivis aliran sosialis dan komunis, kelompok media dan aktivis pers anti Suharto, LSM pro demokrasi dan LSM aliran kiri.
2. CSIS menggalang, membiayai dan membina massa kelompok tertentu yang sewaktu-waktu digunakannya untuk melalukan aksi massa, membentuk opini publik dan aksi lainnya sesuai kepentingan politik CSIS.
3. CSIS menggalang, mendorong dan membiayai massa mahasiswa untuk aksi anti Suharto di berbagai kampus, khususnya kampus-kampus katolik dan kristen (Univ Trisakti, Untar, Unika Atmajaya, UKI dll).
4. CSIS memiliki motif dan kepentingan terbesar untuk menggulingkan Suharto sejak tahun 1988. Berpalingnya Suharto dari CSIS dan makin kuatnya peran CIDES sebagai lembaga kajian rujukan kebijakan pemerintah Orde Baru adalah merupakan ancaman serius terhadap kepentingan CSIS.
5. Setelah selama lebih 20 tahun Suharto dan pemerintah Orde Baru berada dalam pengaruh dan kendali CSIS, menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar bagi CSIS, elit Katolik, masyarakat Tionghoa khususnya para konglomerat, perubahan sikap politik Suharto adalah merupakan ancaman serius terhadap kelanggengan dominasi dan hegemoni kelompok mereka di sektor politik dan ekonomi. Satu-satunya solusi untuk menjamin kelangsungan dominasi dan hegemoni politik dan ekonomi kelompok mereka di Indonesia adalah dengan penggulingan Suharto melalui rekayasa peristiwa kerusuhan Mei 1998.

(AM Panjaitan)