Fakta dan Pelanggaran Hukum Pada Pelelangan Proyek Bandara Baru Kulon Progo oleh PT Angkasa Pura I – Kementerian BUMN

Perbuatan Melawan Hukum Pada Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru Di Kulon Progo oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

FAKTA PADA PELELANGAN

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 PT Angkasa Pura I (Persero) selanjutnya disebut AP I, menerbitkan Surat Nomor: AP.I.350/PL.02/2018/PST-B Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan, yang ditujukan kepada:

  1. PP KSO
  2. Waskita-Adhi-Abipraya KSO
  3. Wika-Hutama-Nindya KSO

Bahwa pada surat tersebut ditetapkan PP KSO sebagai pemena pelelangan dengan Harga Penawaran Rp6.138.506.000.000 (enam triliun seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam juta rupiah). Sudah termasuk PPN.

Bahwa pada surat tersebut disampaikan masa sanggah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat pengumuman pemenang lelang diterbitkan.

Bahwa surat tersebut diterima oleh para peserta lelang pada hari Jumat, 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB yang disampaikan melalui email (surat elektronik).

Bahwa Pelelangan Pekerjaan yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Pelelangan Pekerjaan yang proses pelaksanaan pelelangannya berdasarkan PENGUMUMAN PELELANGAN TERBATAS NOMOR: AP.I.53/PL.02/2018/PST-B oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) tanggal 2 Februari 2018 di mana pengumuman pelelangan terbatas disampaikan hanya melalui situs (website) AP I.

Bahwa perusahaan yang diundang untuk Pelelangan Terbatas ini adalah :

1. PERUM PERUMNAS (Persero)
2. PT. ADHI KARYA (Persero)
3. PT. AMARTA KARYA (Persero)
4. PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)
5. PT. HUTAMA KARYA (Persero)
6. PT. ISTAKA KARYA (Persero)
7. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)
8. PT. WASKITA KARYA (Persero)
9. PT. WIJAYA KARYA (Persero)
10. PT. NINDYA KARYA (Persero)

Bahwa seluruh perusahaan yang diundang melalui Pengumuman Pelelangan Terbatas ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Jasa Konstruksi.

Bahwa Pelelangan Terbatas ini adalah PELELANGAN ULANG oleh AP I di mana pada Tahun 2017 Pekerjaan yang dimaksud sudah pernah dilakukan pelelangan dan penetapan pemenang pelelangan oleh AP I.

Bahwa AP I berdasarkan Surat Nomor: AP I.3376/LB.05.01/2017/DU-8 tanggal 22 Juni 2017 Perihal Penetapan Pemenang Seleksi Mitra Pembangunan & Pengelolaan Infrastruktur Bandar Udara di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa pelaksanaan pelelangan ulang pekerjaan pembangunan infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh AP I pada Tahun 2018 TIDAK DIKETAHUI Dasar dan Alasannya.

Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) sebagai pemenang pelelangan pekerjaan TIDAK melaksanakan kewajiban selaku pelaksana pekerjaan yang dimaksud.

Bahwa adalah TIDAK DIKETAHUI Dasar dan Alasan PT PP tidak melaksanakan pekerjaan. Juga TIDAK DIKETAHUI dasar dan alasan AP I TIDAK melakukan tindakan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban AP I dan PT PP pada pekerjaan yang dimaksud.

Bahwa AP I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait.

Bahwa dalam pelaksanaan Pelelangan (Ulang) Terbatas oleh AP I yang berlangsung sejak Februari 2018 sampai Juli 2018, ditemukan adanya pengarahan oleh AP I kepada peserta pelelangan di mana peserta diminta untuk melakukan Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) / Joint Operation (JO) di antara para peserta pelelangan (ulang).

Bahwa dari 10 Perusahaan BUMN yang diundang sebagai peserta pelelangan terbatas oleh AP I, terbentuk 3 (tiga) Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) yang bersedia mengikuti proses pelelangan dan mengajukan Surat Penawaran Harga kepada Panitia Pelelangan (Project Procurement Selection Team) AP I, yaitu:

  1. PP KSO
  2. Waskita-Adhi-Abipraya KSO
  3. Wika-Hutama-Nindya KSO

Bahwa berdasarkan ketentuan Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan AP I diwajibkan seluruh aspek legal dan administrasi terkait dengan Badan Hukum Peserta Peserta Pelelangan harus sudah dipenuhi ketika pengajuan Surat Penawaran Harga dari Peserta Lelang kepada Panitia.

Bahwa dari 3 (tiga) Badan Hukum KSO sebagai Peserta Lelang, terdapat 1 (satu) KSO Peserta Lelang TIDAK MEMENUHI persyaratan legal sebagai Badan Hukum KSO berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP KSO.

Bahwa selama dalam proses pelaksanaan Pelelangan AP I sejak bulan Februari hingga Juli 2018, telah terjadi pergantian Direksi dari Perusahaan Peserta Lelang, yakni:

  1. Direktur Utama PT PP digeser menjadi Direktur Utama PT WIKA
  2. Direktur Utama PT WIKA digeser menjadi Direktur Utama PT Hutama Karya
  3. Direktur Utama PT Waskita diberhentikan dari jabatannya.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2017 Direktur Utama AP I diganti dengan pejabat baru oleh Kementerian BUMN.

Bahwa perombakan semua posisi Direktur Utama pada 4 (empat) BUMN ini patut diduga terkait dengan rencana KKN pada Pelelangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta senilai total lebih Rp. 10 triliun (Pembebasan Lahan Rp 4,1 triliun dan Infrastruktur Rp 6,1 triliun).

Bahwa terhadap Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan AP I Nomor: AP.I.350/PL.02/2018/PST-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan PP KSO sebagai Pemenang Lelang, TIDAK ada sanggahan dari Waskita-Adhi-Abipraya KSO dan Wika-Hutama-Nindya KSO selaku Peserta Pelelangan yang dikalahkan.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi disebutkan Menteri BUMN pada Senin, 2 Agustus 2018 diduga telah menelpon secara langsung Direktur Utama BUMN Peserta Pelelangan untuk menyampaikan instruksi/perintah larangan melakukan sanggah atas keputusan API seperti tercantum di Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan.

Bahwa Surat Pengumuman dimaksud, mencantumkan dasar penetapan pemenang pelelangan yaitu:

  1. Nota Dinas Head of Procurement Nomor: DUP. 486/PL.02/2018-B tanggal 29 Juni 2018 Perihal Penetapan Pemenang
  2. Nota Dinas Head of Risk Management And Corporate Planning Nomor: DUM.271/PG.01/2018-R tanggal 29 Juni 2018 Perihal Tanggapan atas Usulan Penetapan Pemenang.

Bahwa seluruh surat dan nota dinas terkait dengan penetapan pemenang pelelangan yang memutuskan PP KSO sebagai pemenang tertanggal 29 Juni 2018, yang bermakna penetapan pemenang pelelangan baru diputuskan pada 29 Juni 2018 berdasarkan kedua Nota Dinas tersebut di atas

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Direktur Utama API sudah menyampaikan di media massa bahwa PP KSO telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan pedoman serta syarat-syarat Pelelangan Pekerjaan yang diterbitkan AP I, ditemukan berbagai “Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum” pada Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh oknum-oknum Kementerian BUMN, AP I, PT PP, PT WIKA, PT Waskita dan lain-lain.

Bahwa Pelanggaran/Perbuatan Melawan Hukum dimaksud adalah praktek curang, kolusi, korupsi, nepotisme, pemufakatan jahat/persekongkolan oleh oknum-oknum dimaksud, yang bertujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri, merugikan keuangan negara, memonopoli kesempatan bisnis – usaha dan lain-lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

PELANGGARAN HUKUM

Bahwa pelaksanaan pelelangan terbatas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Bandara Baru di Kulon Progo, Yogyakarta oleh AP I selaku BUMN harus berdasarkan dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan berlaku sebagai berikut:

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan KKN
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 1999TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  4. Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
  7. PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER. 05 /MBU/2008TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN G DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA jo PERMEN BUMN No. PER -15/MBU/2012 Tentang Perubahan PERMEN No. 5/MBU/2008

Dan seterusnya.

 

 

 

Iklan

Sarat KKN Lelang Ulang Bandara Kulon Progo Dilaporkan Ke Presiden Dan KPK

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Publik (LBH JAP) telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Penetapan Pemenang Lelang Ulang Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Kulon Progo, Yogyakarta oleh BUMN PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 29 Juni 2018 kepada Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Laporan pengaduan LBH JAP kepada Presiden RI telah disampaikan langsung ke staf Sekretariat Kabinet pada Senin 30 Juli 2018. Sedangkan Surat Laporan Pengaduan Kepada KPK telah diterima Dit Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK pada hari Jumat, 27 Juli 2018.

Selain pengaduan kepada Presiden, dugaan KKN pada proyek senilai lebih Rp 10 triliun itu juga disampaikan kepada Kepala Staf Presiden (KSP), Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, DPR, KPPU, LKPP dan lain-lain.

 

Banyak Temuan KKN

Penetapan Pemenang Lelang Ulang Proyek Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Baru Kulon Progo oleh BUMN PT Angkasa Pura I (Persero) pada hari Jumat, 29 Juni 2018 terindikasi sarat dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, Penetapan PT Angkasa Pura I (persero) yang memutuskan PT PP KSO sebagai pemenang lelang ulang Bandara Kulon Progo Yogyakarta dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Laporan Pengaduan korupsi (KKN) pada PT Angkasa Pura I (Persero) disampaikan langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Publik (LBH JAP) kepada KPK di Jakarta pada hari Jumat 27 Juli 2018.

Melalui surat pengaduan Nomor LP/0132/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, LBH JAP menyampaikan kepada KPK beberapa temuan yang menjadi dasar dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Temuan itu antara lain:

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 telah ditetapkan pemenang lelang pengadaan tersebut di atas oleh PT Angkasa Pura I (Persero) cq Project Procurement Selection Team Leader, yang disampaikan melalui email pada hari Jumat, 29 Juni 2009 sekitar pukul 19.30 WIB kepada seluruh peserta lelang ulang.

Tercantum di dalam pemberitahuan pemenang lelang tersebut, peserta lelang yang kalah dapat mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan pemenang lelang atau selambat-lambatnya hari Senin tanggal 2 Juli 2018.

Berdasarkan ketentuan peraturan berlaku, masa sanggah untuk penetapan pemenang lelang  proyek yang dimaksud (Bandara Kulon Progo) seharusnya adalah selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja. Untuk lelang pengadaan sederhana masa sanggah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

Dengan demikian penetapan lelang Pengadaan Bandara Kulon Progo Yogyakarta tanggal 29 Juni 2018 yang mencantumkan masa sanggah hanya 3 (tiga) hari kalender atau hanya 1 (satu) hari kerja adalah telah melanggar peraturan yang berlaku.

Diduga telah terjadi KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam pelaksanaan lelang ulang pengadaan infrastruktur Bandara Baru Kulon Progo Yogyakarta oleh PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 29 Juni 2018 tersebut.

 

Temuan KKN Keputusan Pemenang Lelang Ulang oleh PT Angkasa Pura I (Persero)

Penetapan pemenang lelang pada 29 Juni 2018 itu adalah penetapan kedua atas objek lelang yang sama, yaitu pada lelang pada 22 Juni 2017 di mana pemenang lelang ditetapkan adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sedangkan pada pada lelang kedua (ulang) pemenang ditetapkan adalah PT PP KSO.

Lelang ulang dilakukan karena PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek telah membatalkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai pemenang lelang pada tanggal 22 Juni 2017.

Pada lelang ulang tersebut, PT Pembangunan Perumahan (Persero) tidak diperkenankan untuk mengikuti lelang karena dinilai wan prestasi. Keikutsertaan PT PP KSO dalam lelang ulang, di mana PT PP KSO sebenarnya adalah juga PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang sudah di black list.

Terbukti dari alamat kantor dan personalia PT PP KSO adalah SAMA dengan alamat dan personalia PT Pembangunan Perumahan (Persero).

Penetapan PT PP KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran lebih tinggi dibanding peserta lelang lain yang dikalahkan panitia lelang.

Masa sanggah yang diberikan PT Angkasa Pura I (Persero) hanya selama 1 (satu) hari kerja melanggar ketentuan hukum dan peraturan berlaku.

Oknum Menteri BUMN RS pada tanggal 2 Juni 2018 disebut oleh para saksi dari peserta lelang yang dikalahkan, melakukan intervensi dengan secara langsung menelpon direksi peserta lelang yang dikalahkan dan memerintahkan untuk tidak melakukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

Diduga untuk pengamanan dan kelancaran KKN pada pengadaan pembangunan Bandara Baru Kulon Progo Yogyakarta, Menteri BUMN secara mendadak mencopot salah satu Direktur Utama BUMN peserta lelang yang dikalahkan dan menggantikannya dengan Direktur Utama PT PP (Persero). Di mana disebutkan oleh para saksi bahwa Direktud Utama yang baru secara tegas melarang BUMN peserta lelang yang dikalahkan secara curang itu untuk mempersoalkan penetapan pengumuman lelang oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

Bahwa selain dari KKN pada penetapan lelang ulang Pengadaan Pembangunan Bandara Baru Kulon Progo Yogyakarta (29 Juni 2018), diduga juga telah terjadi KKN pada pengadaan lahan bandara Kulon Progo, di mana harga pelepasan lahan semula ditetapkan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per meter2, menjadi Rp1.800.000 per meter2, sehingga menyebabkan biaya pelepasan lahan melonjak menjadi lebih Rp4.1 triliun.

Dalam laporan pengaduan korupsi itu, LBH JAP juga mengirim laporan tembusan kepada pihak terkait, mulai dari Presiden, Wakil Presiden RI, Jaksa Agung, Kapolri hingga Ketua Komisi V dan VI DPR RI.

Laporan pengaduan tersebut telah diterima KPK pada hari yang sama dan akan diproses secepatnya mengingat proyek Bandara Kulon Progo adalah salah satu proyek infrastruktur strategis yang ditetapkan pemerintahan Jokowi.

Praktek KKN pada proyek infrastruktur seperti ini akan menjadi bom waktu bagi presiden Jokowi jika tidak dituntaskan segera.

 

Di samping itu, LBH JAP sedang meneliti laporan masyarakat terkait penggantian pembebasan lahan Bandara Kulon Progo Yogyakarta yang berlokasi di Kecamatan Temon, Kulon Progo. Dari data yang diterima dan temuan hasil penyelidikan di lapangan, terdapat banyak penyimpangan terutama mengenai penetapan harga tanah dan kepemilikan tanah warga.

PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengeluarkan dana sebesar Rp4,1 triliun untuk pembebasan lahan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. Mengenai penyimpangan dalam pembebasan lahan yang berpotensi pidana korupsi, LBH JAP akan melansir hasil penelitiannya pada Agustus 2018.

Berdasarkan perhitungan sementara LBH JAP terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp1.7 triliun pada pelaksanaan pembebasan lahan Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta.

Leher Indonesia di Kaki China

image

 

Kegelisahan mayoritas rakyat Indonesia terhadap kondisi bangsa sejak Presiden Jokowi berkuasa 20 Oktober 2014 lalu semakin membesar dari hari ke hari. Berbagai tudingan terhadap pemerintahan Jokowi yang setahun dua tahun lalu mengemuka sekarang kian menunjukan kebenarannya. Tudingan rakyat bahwa Presiden Jokowi lebih merupakan proxy atau respresentasi kepentingan RRC dan masyarakat Tionghoa Indonenesia yang gencar dilontarkan sebelum pilpres 2014 mulai terbukti satu per satu. Kurang dari enam bulan menjabat presiden, Jokowi langsung mengunjungi China dan Jepang. Kunjungan ke Jepang diduga hanya merupakan kedok dari tujuan utama Jokowi yaitu muhibah ke Beijing, RRC.

Utang USD 50 Miliar Dari RRC

Hasil kunjungan Jokowi ke RRC pada Maret 2015 menghasilkan kesepakatan utang dari RRC untuk Indonesia sebesar USD 50 miliar atau Rp 700 triliun. Tidak tanggung-tanggung, utang sebesar Rp 700 triliun dari negara tirai bambu itu langsung dicairkan pada tahun 2015. Inilah utang luar negeri terbesar dalam sejarah Indonesia. Utang luar biasa besar itu menurut pemerintah akan dialokasikan untuk pembiayaam pembangunan infrastruktur, menambah cadangan devisa, penguatan nilai rupiah, pengadaan barang dan jasa BUMN, penambahan modal kerja BUMN perbankan dan lain-lain.

Permasalahan utang luar negeri dari RRC yang sangat besar dan dalam tempo sangat singkat ini adalah ketidakjelasan atau tidak transparan mengenai terms and conditions seputar kesepakatan utang itu. Utang RRC sekitar Rp700 triliun itu sebagian digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembelian barang yang tidak layak/tepat secara ekonomi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung misalnya, menelan biaya sekitar Rp 70 triliun di mana Rp40-50 triliun adalah pembiayaan utang RRC. Proyek ini banyak ditentang masyarakat karena dinilai terlalu mahal, tidak prioritas, membebani dan berisiko tinggi bagi konsorsium BUMN yang menjadi mitra pembiayaan proyek tersebut. Kabar mengenai tingkat bunga utang sebesar 2% per tahun, semakin menguatkan penolakan rakyat terhadap proyek ini. Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan RRC ini dinilai berkualitas rendah, tidak aman, dan lebih mahal daripada penawaran Pemerintah Jepang.

Penunjukan RRC sebagai pemenang pengerjaan dan pembiayaan proyek KA Cepat Bandung-Jakarta menimbulkan protes keras dari Pemerintah Jepang sebagai inisiator dan telah melakukan studi kelayakan proyek sejak lima tahun lalu. Keberpihakan Pemerintah Indonesia kepada RRC dan pengabaian terhadap Pemerintah Jepang melahirkan konsekwensi serius dalam hubungan Indonesia-Jepang sekarang dan di masa mendatang.

Jepang selaku investor terbesar di Indonesia selama lebih 40 tahun terakhir merasa dikhianati oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Ancaman mengurangi investasi dan merelokasi sejumlah industri asal Jepang di Indonesia mulai dirasakan dampaknya pada ekonomi Indonesia. Pada tahun 2015 tingkat pemutusan kerja (PHK) melonjak mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia yaitu sekitar 700 ribu pekerja.

Penggunaan sebagian utang dari RRC untuk pembiayaan pembelian armada pesawat baru Garuda Indonesia juga mendapat kecaman dan kritik keras dari banyak kalangan termasuk dari Menko SDA dan Maritim Rizal Ramli. Pembelian armada pesawat Garuda untuk melayani rute Jakarta – Eropa dam Jakarta – Amerika Serikat itu dipastikan akan membebani keuangan GIA dan berpotensi besar menjadi kredit macet. Argumentasi penolakan terhadap pembelian armada pesawat Garuda itu sangat kuat dan logis. Garuda tidak mungkin mampu bersaing melawan maskapai penerbangan asing yang telah lebih dulu mapan dan merajai rute Jakarta-Eropa dan Jakarta-Amerika. Garuda mustahil mampu bersaing dalam hal harga tiket dan pelayanan dengan maskapai asing. Kondisi faktual seperti itu menyulitkan Garuda memenuhi target load factor di atas 70%. Dapat dipastikan, dalam 5-10 tahun mendatang, Garuda Indonesia terjerembab dalam kondisi finansial distress akut dan pasti mengalami kebangkrutan jika tidak disuntik penambahan modal dari APBN.

Kabar mengejutkan muncul dari Senayan. Rapat kerja Pemerintah cq Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR mengungkap fakta bahwa pencairam utang dari RRC sebesar USD 3 miliar atau Rp40 triliun kepada tiga bank BUMN (Mandiri, BRI dan BNI) ternyata telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015. Padahal dalam Raker sebelumnya, DPR sudah meminta pemerintah untuk menyerahkan salinan kesepakatan utang USD 3 miliar itu sebelum pencairam utang dilakukan. Kekhawatiran atas penggunaan utang RRC semakin membesar saat diketahui utang itu disalurkan ketiga Bank BUMN kepada tiga debitur yang ketiganya merupakan perusahaan berentitas hukum RRC. Fakta ini menjelaskan bahwa utang sebesar Rp40 triliun itu yang awalnya disebutkan untuk penambahan modal perbankan BUMN ternyata dusta belaka. Bank Mandiri, BNI dan Bri tidak lebih bertindak hanya sebagai calo kredit atau channelling penyaluran kredit. Bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian utang dan penyalurannya kepada debitur berentitas hukum RRC itu sampai hari ini belum terungkap.

Potensi Macet Utang RRC

Pengelolaan utang luar negeri secara prudent harus diterapkan pemerintah agar tidak menimbulkan bencana ekonomi di kemudian hari. Pencairan utang dari RRC sebesar Rp700 triliun pada 2015 yang alokasi peruntukannya kurang tepat pasti menjadi masalah besar di masa mendatang. Utang harus dibayar dan membutuhkan cadangan devisa untuk pembayaran utang pokok dan bunga. Rakyat tidak tahu persis tenor (jangka waktu) dan tingkat bunga utang yang disepakati pemerintah dengan RRC. Namun, jika informasi yang menyebutkan tingkat bunga utang sebesar USD 50 milaar dari RRC adalah benar 2% per tahun selama jangka waktu 30 tahun, maka beban utang pokok dan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia adalah sebesar USD 80 miliar, di mana USD 30 miliar adalan beban bunga utang. Bandingkan jika pemerimtah Indonesia meminjam dari Jepang yang menawarkan tingkat bunga 0.1% per tahun, total beban bunga utang selama 30 tahun hanya sebsar USD 1.5 miliar saja. Dari aspek beban bunga utang, kesepakatan utang RI-RRC tahun 2015 ini telah merugikan Indonesia sebesar USD 28.5 miliar.

Persoalam kedua adalah sumber pendanaan devisa untuk pembayaran utang kepada RRC di masa mendatang. Dari mana pemerintah memastikan mendapat devisa yang cukup untuk membayar utang dan bunga utang kepada RRC. Selama ini utang luar negeri yang dilakukan pemerintah diutamakan untuk pembiayaam sektor usaha yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor guna menjamin perolehan devisa.

Pembiayaan infrastruktur strategis dari utang luar negeri dapat dibenarkan karena ketersediaam infrastruktur akan menjamin peningkatan produksi dan ekspor. Pemerintah biasanya selalu melakukan kalkulasi cermat terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, perolehan devisa dan kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri. Perhitungan dan analisa sektor ekonomi makro dan moneter ini dilakukan secara cermat dan prudent.

Keputusan Presiden Jokowi menyepakati perjanjian utang USD 50 miliar dari RRC dapat dipastikan tidak masuk dalam perencanaan pemerintah sebelumnya dan belum dilakukan kajian mendalam terhadap semua risiko yang mungkin timbul. Mungkin Presiden Jokowi berprinsip, “Yang penting utang dicairkan dulu. Soal alokasi, peruntukan, kajian dan risikomya dapat menyusul belakangan”.

Tanpa perencanaan dan kajian yang matang, penarikan utang besar-besaran dari RRC pasti mengakibatkan timbulnya persoalan serius pada sektor moneter dan keuangan RI di masa datang. Dari tiga contoh alokasi utang: pembiayaan proyek KA cepat Jakarta-Bandung, pembelian armada pesawat Garuda dan penyaluran kredit mega dari tiga bank BUMN untuk tiga perusahaan RRC yang beroperasi di Indoensia, hampir dapat dipastikan penarikan utang dari RRC akan menjadi masalah besar bagi pemerimtah dan negara Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Politik

Dalam jangka pendek pencairan utang dari RRC sebsar USD 50 miliar pada tahun 2015 membawa pengaruh positip terhadap penguatan nilai rupiah. Aliran dana asing (RRC) masuk ke Indonesia menambah cadangan devisa secara signifikan dan mengurangi tekanan terhadap nilai rupiah. Pada awal Maret 2016, nilai rupiah telah menguat menjadi di bawah Rp13.000/ dollar AS. Namun, penguatan rupiah yang disebabkan oleh penambahan utang tidak mencerminkan kondisi objektif perekonomian nasional. Nilai tukar mata uang idealnya ditentukan oleh neraca perdagangan/pembayaran ekspor dan impor.

Penguatan nilai rupiah dikarenakan penambahan utang dan bukan karena peningkatan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran hanyalah merupakan penguatan semua karena tidak berdasarkan atas kondisi objektif ekonomi suatu negara. Cadangan devisa berasal dari utang itu akan cepat tergerus defisit neraca pembayaran yang pada akhirnya akan membutuhkan penambahan utang baru untuk menutupi defisit tersebut. Dalam situasi seperti ini, nilai tukar rupiah akan kembali merosot dan untuk memulihkannya dibutuhkan utang yang jauh lebih besar. Indonesia akan terjerumus dalam praktek gali lubang tutup lubang.

Permasalahan ekonomi nasional akan semakin berat bilamana pihak kreditur (RRC) tidak lagi bermurah hati jor-joran memberi utang kepada Indonesia saat dibutuhkan. Sangat mungkin RRC menerapkan persyaratan jauh lebih berat yang sangat merugikan atau Indonesia terpaksa mencari kreditur baru untuk memperoleh tambahan utang, yang mana kreditur baru itu belum tentu bersedia memberikan utang kepada Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia akan terjerembab dalam krisis ekonomi yang lebih berat dibanding krisis ekonomi tahun 1998.

Konsekwensi dari krisis ekomoni Indoneia adalah penderitaan seluruh rakyat Indonesia yang belum tentu dapat dipulihkan dalam 10-20 tahun ke depan. Pola rencana atau skema penyelamatan ekonomi Indonesia dari krisis yang mungkin akan terjadi nanti, pasti sangat merugikan kedaulatan politik dan ekonomi RI seperti terjadi pada 1998 melalui penandatangan Letter of Intern IMF-RI.

H