Selamatkan KPK !

Selamatkan KPK Dari Kooptasi Oknum Penguasa Kolaborator China Komunis dan Cukong Tionghoa

Penyalahgunaan kewenangan KPK semakin menjadi-jadi, terutama sejak 10 tahun terakhir.

KPK sudah menjadi alat kepentingan pihak tertentu untuk meraih kekuasaan di Indonesia dengan menunggangi KPK menjerat, mengkriminalisasi para lawan politik, menyandera partai-partai politik dengan berbagai kasus korupsi yang riel mau pun kasus rekayasa, menbidik politisi dan pejabat tertentu guna sesuai pesanan oknum di luar KPK yang selama ini menjadi pengendali KPK.

KPK sejak 10 tahun terakhir sudah abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, memainkan peran politik di luar tupoksi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. 

Selama 10 tahun terakhir KPK secara melanggar UU memperluas kewenangan dan fungsinya menjadi super body. Oknum-oknum KPK bebas berbuat apa saja: memeras, mengancam, menyandera, menetapkan tersangka tanpa ada alat bukti memadai sesuai UU. 

Pada periode 2010-2014 KPK melakukan manuver politik, menerapkan kebijakan tebang pilih dan diskriminasi di mana KPK membidik hanya politisi Islam saja dan menjerat mereka dengan kasus korupsi, lalu kasus-kasus itu diblow up oleh jaringan media kroni KPK, untuk membentuk opini publik yang masif menghancurkan citra politisi Islam, merusak citra Islam, menghancurkan moral umat Islam dan sejenisnya, guna menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung tokoh sekuler anti Islam terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014.

Aktor utama manuver KPK dalam menghancurkan kekuatan politik Islam Indonesia adalah Abraham Samad dan Bambang Widjanto, masing-masing Ketua dan Wakil Ketua KPK.

Samad mengkhianati partai-partai Islam dan Partai Demokrat yang telah memilihnya menjadi Ketua KPK dalam proses fit n proper test di Komisi III DPR.

Bambang Widjojanto terpilih menjadi wakil ketua KPK atas dukungan penuh Partai Golkar. Harga dari dukungan Golkar tersebut harus dibayar Bambang dengan menuruti semua perintah dan pesanan Golkar dalam hal ini Setya Novanto dan kawan-kawan.

Samad tergiur janji surga PDIP dalam hal ini sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menjanjikan posisi calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014. 

Pimpinan KPK 2010-2014 lain: Adnan Pandu Praja disandera oleh kasus pidana yang dituduh dilakukannya sebelum menjabat pimpinan KPK. 

Zulkarnaen ditekan untuk mematuhi agenda politik mafia pengendali KPK melalui dugaan suap yang diterimanya saat menjabat Kajati Jawa Timur.

Busyro Muqoddas wakil ketua KPK yang bersih dari kasus hukum, diserang hampir setiap hari oleh media-media kolaborator mafia pengendali KPK.

Pada tahun 2010-2014 KPK benar-benar telah menjadi lembaga super body yang bertindak jauh di luar kewenangannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Sepanjang tahun 2010-2014 banyak politisi Islam ditetapkan jadi tersangka korupsi, dihukum berat, difitnah melalui pembentukan opini sesat oleh media kolaborator KPK. ICW memainkan peran sebagai corong sekaligus benteng KPK dalam menjalankan agenda politik oknum tertentu yang berkolusi dengan negara asing dan para cukong tionghoa.

Semua terduga korupsi non muslim dilindungi KPK sepanjang tahun 2010-2014 kecuali Emir Moeis politisi PDIP penerima suap proyek PLTU Tarahan. Emir terpaksa diproses KPK karena desakan dan tekanan FBI, yang ikut terlibat karena suplier mesin PLTU Tarahan yang terlibat dalam pemberian suap adalah perusahaan berentitas Amerika Serikat.

Jika para pejabat dan politisi Islam dituntut sangat berat, rata-rata di atas 8 tahun dan dihukum antara 7-18 tahun, sebaliknya Emir Moeis hanya dituntut 3 tahun penjara dan itu pun diketahui tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara.
Istana Menguasai KPK
Menjelang berakhir masa jabatan pimpinan KPK 2010-2014, tanpa alasan jelas pemerimtahan Jokowi yang baru berkuasa menunda-nunda pembentukan pansel capim KPK. Dengan alasan tak logis, presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) tentang KPK.
Ada  point penting harus dicermati pada PERPPU tsb: 
1. Pemerintah menunjuk PLT Pimpinan KPK dengan masa jabatan 1 tahun.
2. Pemerintah menghapus syarat batas maksimal usia pimpinan KPK dan syarat harus sarjana hukum. Tujuannya hanya untuk mengakomodir Taufikurahman Ruki dan Johan Budi agar dapat menjabat PLT Pimpinan KPK 2014-2015.
3. Perppu ini diterbitkan melanggar UUD45 di mana tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 
4. Perppu ini diterbitkan hanya untuk mendukung rencana presiden Jokowi untuk dapat memgendalikan KPK sepenuhnya sampai selesai pelaksanaan pilpres 2019. Karena periodeisasi KPK berikutnya dimundurkan setahun menjadi 2014-2019.
5. Perppu KPK sebagai pintu masuk bagi Istana untuk dapat mengendalikan KPK sepenuhnya dan menjalankan agenda politik utama penguasa yaitu memaksa semua partai politik agar mengusung Jokowi sebagai capres 2019. Dengan menggunakan tangan KPK, para ketum dan elit partai diancam dan disandera melalui berbagai kasus korupsi. Jika tidak bersedia mendukung, maka para ketum/elit partai akan dijadikan tersangka oleh KPK.

Sungguh suatu kejahatan luar biasa yang tengah dan sedang terjadi. 

Iklan