Peran Medsos Dalam Pemilu 

Optimalisasi Peran Media Sosial Dalam Pemilu

Politic is all about opinion


Perkembangan Medsos di Indonesia

Politik adalah segala sesuatu terkait opini. Terkait dengan pemilihan umum (pileg, pilkada, pilpres) opini yang dimaksud adalah pendapat rakyat atau pandangan rakyat pemilih terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu yang berkaitan langsung atau tidak langsung menjadi salah satu dasar utama pertimbangan rakyat pemilih menentukan sikap terhadap partai dan/atau politisi tertentu: suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, memilih atau tidak memilih dan seterusnya.

Opini publik terhadap partai dan politisi tertentu dibentuk dari berbagai informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Produsen informasi utama adalah media, yaitu media arus utama (main stream) dan media sosial. 

Perkembangan terakhir membuktikan media sosial telah memainkan peranan sangat penting dalam pembentukan opini publik. Arab Spring, pemilu Amerika Serikat dannterakhir pemilu di Italia membuktikan media sosial mampu mengalahkan media mainstream sebagai produsen informasi dan pembentuk opini publik yang efektif.

Di Indonesia sendiri peran besar media sosial sudah hampir menyamai Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan dari aspek aktivitas media sosial, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak dan teraktif di dunia.
Pengguna media sosial Facebook di Indonesia tercatat 130 juta, twitter 32 juta, what’s app 34 juta dan seterusnya. 

Pertumbuhan media sosial di Indonesia rata-rata 14% per tahun. Dengan semakin populernya penggunaan media sosial, dapat dipastikan media sosial menjadi sumber atau produsen informasi utama di Indonesia. Dengan kata lain, media sosial menjadi sarana pembentuk opini terbesar dan terkuat, mengalahkan media main stream. 
Strategi Media Sosial dalam Pemilu

Banyak orang keliru dalam menempatkan peran media sosial dalam pembentukan opini terkait pemilu. Sebagian besar orang menganggap pembentukan opini publik dan preferensi pemilih dalam pemilu semata-mata terkait dengan jumlah akun, jumlah follower dan jenis akun media sosial yang digunakan. Pendapat seperti ini keliru.

Efektifitas penggunaan media sosial dalam pemilu lebih ditentukan oleh kualitas akun medsos, kualitas informasi, jenis informasi, kemasan informasi, kesinambungan aktivitas, penerapan sinergi antar media sosial, strategi dan gaya penyampaian dan penyebaran informasi kepada publik. 

Oleh karena itu, sebagian besar partai dan politisi gagal memaksimalkan peran media sosial untuk mendukung terwujudnya agenda dan kepentingan politik sebagaimana yang diharapkan.

Upaya memaksimalkan efektifitas media sosial dalam pemilu yang selalu dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah akun yang digunakan. Cara seperti ini salah dan terbukti gagal. Meski jumlah akun yang digunakan dilipatgandakan ternyata tetap tidak mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai politik atau politisi.

Sebagai contoh, akun media sosial yang pernah terbukti sangatnefektif membentuk opini publik adalah @triomacan2000 (TM).  Dengan hanya menggunakan satu akun twitter plus satu akun cadangan (@burunghantu1913), akun ini mampu menyebarkan informasi, menggerakkan dan membentuk opini, melambungkan isu tertentu, menjadi tren topik, sampai menjadi sumber informasi untuk pemberitaan media mainstream. Akun TM ini menjadi satu-satunya akun media sosial yang pernah diberitakan oleh berbagai media asing termasuk BBC, Reuter dan ABC. 

Kumpulan twit TM (chirpstory) selalu dibaca lebih 50.000 orang. Bahkan ada tiga chirpstory TM dibaca oleh lebih 1 juta orang.  Selain akun twitter TM, akun media sosial terafiliasi dengan TM seperti blog wordpress Ronin dikunjungi lebih 18 juta pembaca hanya dalam tempo 6 bulan. Kedua akun media sosial itu sejak Juni 2014 telah disuspend permanen. 

Begitu kuatnya pengaruh akun TM sehingga memaksa salah satu capres 2014 mengundang Paul Grenberger Direktur Strategi dan Politik Global Twiter ke Jakarta untuk melakukan kerjasama dengan target utama mematikan/suspend permanen akun TM pada 13 Juni 2014.

(Foto Jokowi berdua bersama Paul Grenberger Direktur Politik dan Strategi Global Twitter telah dihapus sesuai permintaan konsumen: Sebagai jawaban atas keluhan yang kami terima berdasarkan US Digital Millennium Copyright Act, kami telah menghapus 2 hasil penelusuran dari halaman ini. Jika mau, Anda dapat membaca keluhan DMCA yang menyebabkan adanya penghapusan ini di LumenDatabase.org.)

Penggunaan jumlah akun medsos yang banyak (10-50.000 akun) seperti dilakukan Jasmev 2011-2014 terbukti tidak efektif mengalahkan pengaruh akun tunggal TM. Penggunaan jumlah akun yang banyak memang perlu tetapi tidak mutlak karena efektifitas media sosial khususnya dalam dunia politik tergantung pada banyak variabel atau faktor.

Demikian juga dengan jumlah follower, tidak signifikan dalam mendukung efektifitas media sosial. Sebagai contoh, akun twitter @IreneViena yang baru aktif beberapa bulan terakhir, sejak awal telah menjadi fenomenal karena efektifitasnya dalam membentuk opini publik. Padahal selain baru, akun itu awalnya hanya memiliki sekitar 5 ribu follower (sekarang sudah 25 ribu follower).

Berdasarkan hal tersebut di atas, efektifitas penggunaan media sosial sebagai pembentuk opini dalam dunia politik sangat ditentukan oleh kualitas admin dan strategi yang diterapkan. 

Mengelola media sosial agar berperan efektif adalah sebuah pekerjaan sangat serius. Lebih serius dan kompleks di banding mengelola media mainstream. Dibutuhkan orang dengan kualifikasi khusus. Di Indonesia orang dengan kualifikasi khusus seperti itu tidak banyak.

Selamatkan KPK !

Selamatkan KPK Dari Kooptasi Oknum Penguasa Kolaborator China Komunis dan Cukong Tionghoa

Penyalahgunaan kewenangan KPK semakin menjadi-jadi, terutama sejak 10 tahun terakhir.

KPK sudah menjadi alat kepentingan pihak tertentu untuk meraih kekuasaan di Indonesia dengan menunggangi KPK menjerat, mengkriminalisasi para lawan politik, menyandera partai-partai politik dengan berbagai kasus korupsi yang riel mau pun kasus rekayasa, menbidik politisi dan pejabat tertentu guna sesuai pesanan oknum di luar KPK yang selama ini menjadi pengendali KPK.

KPK sejak 10 tahun terakhir sudah abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, memainkan peran politik di luar tupoksi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. 

Selama 10 tahun terakhir KPK secara melanggar UU memperluas kewenangan dan fungsinya menjadi super body. Oknum-oknum KPK bebas berbuat apa saja: memeras, mengancam, menyandera, menetapkan tersangka tanpa ada alat bukti memadai sesuai UU. 

Pada periode 2010-2014 KPK melakukan manuver politik, menerapkan kebijakan tebang pilih dan diskriminasi di mana KPK membidik hanya politisi Islam saja dan menjerat mereka dengan kasus korupsi, lalu kasus-kasus itu diblow up oleh jaringan media kroni KPK, untuk membentuk opini publik yang masif menghancurkan citra politisi Islam, merusak citra Islam, menghancurkan moral umat Islam dan sejenisnya, guna menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung tokoh sekuler anti Islam terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014.

Aktor utama manuver KPK dalam menghancurkan kekuatan politik Islam Indonesia adalah Abraham Samad dan Bambang Widjanto, masing-masing Ketua dan Wakil Ketua KPK.

Samad mengkhianati partai-partai Islam dan Partai Demokrat yang telah memilihnya menjadi Ketua KPK dalam proses fit n proper test di Komisi III DPR.

Bambang Widjojanto terpilih menjadi wakil ketua KPK atas dukungan penuh Partai Golkar. Harga dari dukungan Golkar tersebut harus dibayar Bambang dengan menuruti semua perintah dan pesanan Golkar dalam hal ini Setya Novanto dan kawan-kawan.

Samad tergiur janji surga PDIP dalam hal ini sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menjanjikan posisi calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014. 

Pimpinan KPK 2010-2014 lain: Adnan Pandu Praja disandera oleh kasus pidana yang dituduh dilakukannya sebelum menjabat pimpinan KPK. 

Zulkarnaen ditekan untuk mematuhi agenda politik mafia pengendali KPK melalui dugaan suap yang diterimanya saat menjabat Kajati Jawa Timur.

Busyro Muqoddas wakil ketua KPK yang bersih dari kasus hukum, diserang hampir setiap hari oleh media-media kolaborator mafia pengendali KPK.

Pada tahun 2010-2014 KPK benar-benar telah menjadi lembaga super body yang bertindak jauh di luar kewenangannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Sepanjang tahun 2010-2014 banyak politisi Islam ditetapkan jadi tersangka korupsi, dihukum berat, difitnah melalui pembentukan opini sesat oleh media kolaborator KPK. ICW memainkan peran sebagai corong sekaligus benteng KPK dalam menjalankan agenda politik oknum tertentu yang berkolusi dengan negara asing dan para cukong tionghoa.

Semua terduga korupsi non muslim dilindungi KPK sepanjang tahun 2010-2014 kecuali Emir Moeis politisi PDIP penerima suap proyek PLTU Tarahan. Emir terpaksa diproses KPK karena desakan dan tekanan FBI, yang ikut terlibat karena suplier mesin PLTU Tarahan yang terlibat dalam pemberian suap adalah perusahaan berentitas Amerika Serikat.

Jika para pejabat dan politisi Islam dituntut sangat berat, rata-rata di atas 8 tahun dan dihukum antara 7-18 tahun, sebaliknya Emir Moeis hanya dituntut 3 tahun penjara dan itu pun diketahui tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara.
Istana Menguasai KPK
Menjelang berakhir masa jabatan pimpinan KPK 2010-2014, tanpa alasan jelas pemerimtahan Jokowi yang baru berkuasa menunda-nunda pembentukan pansel capim KPK. Dengan alasan tak logis, presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) tentang KPK.
Ada  point penting harus dicermati pada PERPPU tsb: 
1. Pemerintah menunjuk PLT Pimpinan KPK dengan masa jabatan 1 tahun.
2. Pemerintah menghapus syarat batas maksimal usia pimpinan KPK dan syarat harus sarjana hukum. Tujuannya hanya untuk mengakomodir Taufikurahman Ruki dan Johan Budi agar dapat menjabat PLT Pimpinan KPK 2014-2015.
3. Perppu ini diterbitkan melanggar UUD45 di mana tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 
4. Perppu ini diterbitkan hanya untuk mendukung rencana presiden Jokowi untuk dapat memgendalikan KPK sepenuhnya sampai selesai pelaksanaan pilpres 2019. Karena periodeisasi KPK berikutnya dimundurkan setahun menjadi 2014-2019.
5. Perppu KPK sebagai pintu masuk bagi Istana untuk dapat mengendalikan KPK sepenuhnya dan menjalankan agenda politik utama penguasa yaitu memaksa semua partai politik agar mengusung Jokowi sebagai capres 2019. Dengan menggunakan tangan KPK, para ketum dan elit partai diancam dan disandera melalui berbagai kasus korupsi. Jika tidak bersedia mendukung, maka para ketum/elit partai akan dijadikan tersangka oleh KPK.

Sungguh suatu kejahatan luar biasa yang tengah dan sedang terjadi. 

Hasil Polling Google: 87% Rakyat Indonesia Menolak Jokowi Dua Periode

Sebuah jajak pendapat (polling) dilakukan di Google Polling (http://www.googlevote.gdn).

Google mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada responden swbagai berikut:

“Presiden Joko Widodo disebut berhasil membawa kemajuan bagi Indonesia dan dinyatakan sangat layak untuk memimpin RI 2019-2024. Bagaimana tanggapan anda?”

Sampai hari Senin (2/4/2018) pukul 17.12 WIB menunjukan mayoritas warganet TIDAK SETUJU JOKOWI 2 PERIODE.

Dari 41.275 responden yang telah memberikan suara, sebanyak 87% (36.039) menyatakan Sangat Tidak Setuju Jokowi memimpin RI lagi di 2019-2024. Sedangkan mereka yang setuju hanya sejumlah 13% atau sekitar 5.236 responden.

Polling yang dimulai 28 Maret ini akan ditutup pada 20 April 2018. (Google)

Berikut polling tersebut;

http://www.googlevote.gdn/2018/03/joko-widodo-dianggap-layak-memimpin.html

Hasil sementara polling Google itu ternyata membuat kalangan istana panik. Diduga kepanikan pejabat tinggi di sekeliling Presiden Jokowi yang menyebabkan polling Google tidak dapat lagi diakses sejak tanggal 3 April 2018 lalu.

Hasil sementara Polling Google terakhir kali dapat dilihat pukul 11.17 WIB (3/4/2018) yang mencatat 58.516 responden. Sebanyak 53.249 responden atau 91% memilih TIDAK SETUJU Jokowi memimpin RI kembali untuk periode 2019-2024. Hanya 9% (5267) responden atau  yang menyatakan SETUJU.

Daftar Nama Penerima Suap EKTP Dalam Pledoi Setya Novanto

Setya Novanto (Setnov) kembali membeberkan sejumlah nama penerima uang dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Mantan Ketua DPR RI itu menyebut sejumlah nama anggota DPR yang kecipratan uang panas proyek e-KTP, dalam pleidoi atau nota pembelaannya.

Dikatakan Setnov, terungkapnya nama-nama pihak yang diuntungkan dalam proyek e-KTP itu hasil dari konfrontasi antara dirinya dengan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang pernah diperiksa KPK, pada 21 Maret 2018.

Awalnya, Setnov mengaku baru mengetahui adanya pemberian uang kepada sejumlah anggota DPR dari hasil konfrontasi dengan Irvanto. Saat itu, Irvanto mengaku pernah menjadi kurir pendistribusian fee dari pengusaha ke para anggota DPR.

“(Irvanto) diperintah oleh saudara Andi Agustinus untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang anggota DPR RI antara lain, yaitu kepada Olly Dondokambey sebesar USD500.000, Tamsil Linrung sejumlah USD500.000, Mirwan Amir USD500.000, Melchias Markus Mekeng sebesar USD500.000, Arif Wibowo sebesar USD250.000,” kata Setnov saat membacakan nota pembelaan pribadinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Selain nama-nama tersebut, kata Novanto, fee korupsi e-KTP juga diberikan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan mantan Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah. Keduanya menerima dalam jumlah yang berbeda.

“Ganjar Pranowo sebesar USD500.000 dan Jafar Hapsah sebesar USD 250.000,” kata Novanto.

Tak hanya itu, Setnov mengaku kembali dikonfrontasi dengan Irvanto pada, 6 Maret 2018. ‎Novanto menjelaskan, pada saat dikonfrontasi, Irvanto atas perintah Andi Narogong, juga menyatakan pernah menyerahkan uang 1 juta dollar AS ke Marcus Melchias Mekeng.

‎”Kemudian diterima dari Sdr. Andi Agustinus sejumlah SGD100.000 kemudian diminta oleh Andi untuk mengantarkan kepada Saudara Melchias Markus Mekeng dan Saudara Markus Nari, namun, menurut Irvanto, uang tersebut semuanya diserahkan langsung kepada saudara Melchias Markus Mekeng di ruang fraksi Golkar,” terangnya.‎

Masih pada konfrontasi tanggal sama, kata Novanto, Irvan menyerahkan uang dari Andisebesar USD500.000 ke Chairuman Harahap. Selain menyerahkan langsung, Irvanto, ungkap Novanto, juga pernah menemani Made Oka Masagung mengantar uang ke sejumlah pihak. Antara lain SGD1 juta ke Chairuman Harahap, USD1 juta ke Agun Gunanjar, SGD500 ribu ke Agun Gunanjar, dan USD700 ribu ke Ade Komaruddin.

“Saudara Iravanto menyerahkan langsung kepada saudara Ade Komaruddin,”