Korupsi Dana Kesejahteraan Prajurit di YKPP

Sejak awal Maret 2018 lalu merebak pemberitaan mengenai dugaan korupsi dana kesejahteraan prajurit di Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan (YKPP). 

Bermula dari temuan auditor Komite Satuan Pengawasan Internal (KSPI) YKPP atas dugaan pencairan dana abadi deposito yayasan di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp5 miliar atas perintah oknum Bendahara YKPP kepada pihak bank untuk dicairkan dan uang pencairan deposito Nomor Bilyet 63392 berjangka waktu enam bulan dengan perpanjangan otomatis (ARO) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018, diminta untuk disetor ke rekening pribadi milik dan atas nama Bambang Hermanto Ketua YKPP.

Surat Perintah pencairan dana deposito yang ditujukan kepada Bank Yudha Bhakti itu dilayangkan dan ditandatangani Juliarso Bendahara YKPP pada tanggal 19 Januari 2018. Temuan auditor KSPI YKPP ini dirasakan sangat mengejutkan pimpinan Kementerian Pertahanan RI sebagai pembina dan pengawas yayasan kesejahteraan prajurit dan purnawirawan prajurit TNI. Pasalnya, oknum Ketua dan Bendahara YKPP terduga pelaku korupsi/penggelapan uang yayasan adalah pengurus baru. Mereka dilantik akhir Nopember 2017 lalu. 
Pemeriksaan atau audit oleh KSPI itu sendiri dilakukan pada awal Januari 2017 dan dimaksudnya untuk memeriksa kinerja operasional dan finansial YKPP di bawah pengelolaan pengurus periode sebelumnya 2012-2017, bukan pemeriksaan atau audit kinerja pengurus baru yang belum dua bulan dilantik. 
Menindaklanjuti temuan dugaan penggelapan uang yayasan pada deposito dana abadi oleh Juliarso oknum Bendahara YKPP, tim auditor KSPI segera melaporkan temuan itu kepada Ketua YKPP Mayjen TNI Purn. Bambang Hermanto. Tanggapan Ketua Yayasan sungguh di luar dugaan. Bambang Hermanto malah mempertanyakan mengapa surat perintah pencairan dana deposito itu bisa bocor dan jadi temuan audit. Tim Auditor didamprat habis-habisan dan diperintahkan untuk menghentikan proses audit yang sedang berlangsung. 

Celakanya, dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi oknum pengurus yayasan di bawah pembinaan kementerian pertahanan yang baru dilantik itu bocor ke publik. Di awali pemaparan informasi dugaan korupsi YKPP di media sosial, kemudian publikasinya meluas melalui media online. Bukan hanya dugaan penggelapan dana abadi YKPP yang mencuat, informasi mengenai berbagai modus korupsi pengurus YKPP pun bermunculan, di antaranya dengan meminta ‘kick back atau fee’ dari pihak bank yang menerima penempatan deposito YKPP. Uang fee atau kick back dari pihak bank diminta oknum pengurus YKPP agar ditransfer ke rekening pribadi milik oknum pengurus yayasan. Akibat dari praktek korupsi seperti ini, imbal jasa atau hasil investasi yayasan dari penempatan deposito menjadi sangat rendah karena sebagian masuk ke rekening pribadi pengurus.

Modus korupsi dana prajurit di YKPP yang lain dilakukan melalui perjanjian kerjasama investasi di bidang properti atau mal. Juga banyak penempatan dana yayasan melalui pembelian saham tertentu yang tidak menguntungkan namun dibeli atas dasar kolusi oknum pengurus dengan pihak swasta. 

YKPP dibentuk pada tahun 1998 paska meledaknya kasus korupsi di PT ASABRI (asuransi sosial ABRI) di mana uang milik prajurit TNI sebesar Rp410 mliar lenyap karena kolusi dan korupsi pimpinan ASABRI dengan pengusaha tionghoa yang dijadikan mitra. Belakangan terbukti kemitraan ASABRI dengan pengusaha tionghoa itu merugikan ASABRI/Negara ratusan miliar rupiah.
Untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana simpanan seluruh prajurit TNI sebagaimana terjadi di ASABRI, pemerintah melalui menteri pertahanan membentuk yayasan khusus untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dalam hal pengadaan rumah tinggal dan pendidikan prajurit serta keluarganya. Yayasan itu diberi nama Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan (YKPP) yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI.

Namun, ternyata harapan pimpinan dan seluruh prajurit TNI kepada YKPP untuk dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit kandas. Sejak pendiriannya sampai hari ini YKPP lebih merupakan lahan bancakan korupsi oleh oknum pengurus dan oknum pimpinan TNI. Selama hampir dua puluh tahun dana prajurit dikelola YKPP tetapi manfaat yang diterima prajurit khususnya dalam pengadaan rumah dan pendidikan keluarga prajurit sangat minim. Aset YKPP semakin lama semakin berkurang. Hasil investasi dana abadi YKPP sangat minim. Pengelolaan yayasan oleh pengurus dilakukan secara tertutup serba rahasia, seperti berusaha menyembunyikan kejahatan dan peyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemgurus yayasan. Jangankan akses publik, para prajurit TNI saja kesulitan memantau, melihat dan menilai kinerja pengurus YKPP karena laporan kinerja dan keuangan YKPP tidak pernah dipublikasikan oleh pengurus YKPP.

Upaya DPR RI turut mengawasi kinerja pengurus YKPP ditolak oleh pengurus dengan alasan status YKPP berbeda dengan yayasan lain sejenis seperti Taperum PNS. 

Lemah dan minimnya pengawasan terhadap YKPP menyebabkan praktek korupsi, penggelapan dan penyalaggunaan aset yayasan makin menjadi-jadi. Terbukti dengan temuan auditor KSPI YKPP pada pencairan dana abadi deposito di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp5 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus baru YKPP. 
Temuan ini harus menjadi entry point semua pemangku kepentingan yayasan terutama menteri pertahanan untuk merombak total kepengurusan dan memproses semua pihak yang terlibat secara hukum. Temuan auditor itu hanya merupakan puncak gunung es kejahatan dan penyimpangan aset milik prajurit TNI. 

Iklan