Ketika Dalang Menjerat Wayang

** Saya tidak akan pernah melindungi koruptor !



Banyak orang menyangka korupsi proyek EKTP semata-mata terkait dengan perilaku kolusi, pemberian suap dan penerimaan suap antara para politisi dan pejabat negara dengan pihak swasta atau kontraktor yang terlibat dalam proyek EKTP. 

Banyak orang menyangka kasus EKTP hanya terkait uang dan uang !

Pendapat mayoritas rakyat seperti itu adalah keliru dan salah besar. Ada pihak tertentu, yakni otak intelektual atau Dalang korupsi proyek EKTP yang menggiring dan membentuk opini/persepsi publik seperti itu. 
Dalang Korupsi Proyek EKTP sama sekali TIDAK meraih keuntungan materi Rp1 pun dari korupsi proyek strategis negara bernilai Rp5,9 triliun ini.
Dalang korupsi proyek EKTP sedari awal maksud dan tujuannya bukan untuk meraih keuntungan materi, akan tetapi mengejar keuntungan politik yang jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari uang sejumlah Rp5-6 triliun. Di sinilah perbedaan kelas dn kualitas terlihat jelas antara SBY dibanding semua politisi Indonesia. 
SBY terbukti tidak pernah menjdikn uang atau kekayaan sebagai motif atau dasar dari tindakan atau keputusannya. Lebih jauh lagi, SBY mahir mengelola keinginan/ambisi orang lain (baca: lawan politiknya) pada materi dn kekayaan sebagai peluang dan kesempatan bagi SBY untuk meraih kemenangan.

SBY tidak memperkaya diri satu rupiah pun dari proyek ektp tapi dia memberi kesemptan dn peluang bagi lawan-lawan politik, para stafnya di pemerintahan, para kadernya di partai Demokrat dan di Fraksi Partai Demokrat DPR RI, serta cukong pengusaha terkemuka yang dikenal erat dengannya. 

Proyek EKTP dirumuskan pada 2009 dan dianggarkan tahun 2010. 
Menarik untuk diketahui apa motif SBY mengangkat Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi sebagai Mendagri 2009-2014. Mendagri adalah Penanggung Jawab Program dan Penggunaan Anggaran Proyek EKTP.

Satu-satunya motif yang logis adalah karena integritas Gawaman Fauzi yang dikenal sebagai tokoh pejabat bersih dan jujur. 
SBY tidak menunjuk sosok jenderal TNI atau politisi senior P Demokrat untuk memegang jabatan Mendagri yang sangat strategis itu.

 Dari keputusan SBY menunjuk Gamawan Fauzi, dapat disimpulkn bahwa SBY membutuhkan tokoh birokrat senior yang sdh teruji integritasnya yang akan dijdikannya sebagai ujung tombak pemasangan perangkap atau jebakan untuk para lawan politiknya agar melakukan korupsi pada proyek EKTP mulai dari tahap penyediaan anggaran, lelang proyek, pelaksanaan dan seterusnya.

Perubahaan Sumber Pendanaan Proyek adalah Penyebab KKN

Pada tahap perumusan kegiatan dan rencana anggaran kegiatan, proyek pengadaan EKTP sudah ditetapkan sumber pendanaan proyek adalah Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN). 
Penetapan PHLN sebagai sumber pendanaan Proyek EKTP adalah merupakan hambatan utama dari rencana SBY untuk menjadikan proyek ektp sebagai perangkap. 

Skema PHLN tidak memungkinkan keleluasaan dalam menunjuk pelaksana proyek, karena biasanya pihak kreditur (negara asing atau lembaga keuangan internasional) menerapkan pelbagai persyaratan seperti keharusan mengggunakan konsultan asing dari pihak kreditur, penggunaan sistem dan teknologi, supervisi, pengawasan lelang proyek dst. Skema PHLN membuyarkan rencana SBY menjadikan proyek EKTP sebagai umpan dan jebakan. 

Sebagai solusi, Gamawan Fauzi yg baru menjabat Mendagri kurang dari tiga minggu diminta untuk segera mengajukan usulan perubahan sumber pendanaan/pembiayaan Proyek EKTP dari PHLN menjadi APBN murni. Di sinilah terletak jawaban dari semua pertanyaan terkait korupsi EKTP:

1. Siapa oknum yang pertama kali menyampaikan kepada Mendagri Gamawan bahwa sumber pendanaan proyek EKTP harus diubah sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR periode sebelumnya.

Informasi ini sampai sekarang tidak terjawab kebenarannya. Yakni apakah benar telah ada kesepakatan Kemendagri dan DPR periode sebelumnya untuk perubahaan sumber pendanaan proyek EKTP.

2. Siapa yg memerintahkan oknum tsb untuk menyampaikan dan meyakinkan Mendagri Gamawan Fauzi utk mengusulkan perubahaan sumber pendanaan.

3. Siapa politisi di Komisi II DPR yg berinisiatif sbg pengusul dan pendukung perubahaan sumber pendanaan proyek EKTP.
4. Siapa pihak yang membantu proses persetujuan perubahan sumber pendanaan proyek EkTP di Kemenkeu dan Bappenas?
5. Dll

Persetujuan atas usulan perubahan sumber pendanaan proyek EKTP dari PHLN menjadi APBN Murni menjadi titik awal dan pintu bagi praktek KKN. Sebuah umpan dan perangkap korupsi yang disiapkan SBY secara matang. 
Untuk memantau apakah umpan proyek EKTP ini telah disambar para lawan politiknya, diduga SBY melakukan penyadapan ilegal dengan menyalahgunakan BIN seperti yang dilansir Scot Marceil Dutabesar AS di Jakarta melalui surat rahasianya kepada Menlu AS yang kemudian disebut bocor ke Wikileaks dan dimuat luas di banyak media internasional pada 11 Maret 2011 lalu.

Pengusutan tuntas segala hal terkait perubahan Sumber Pendanaan Proyek EKTP pada Nopember 2009 akan mengungkap keterlibatan dan peran SBY sebagai master mind, Dalang atau otak intelektual korupsi proyek EKTP.
Gamawan Fauzi Jadi Tumbal?

Penunjukan Gamawan Fauzi yang non TNI dan Non Politisi Demokrat dilakukan SBY untuk meminimalisir dampak negatip yang menimpa institusi TNI dan Partai Demokrat bilamana nanti pada akhirnya mendagri juga terpaksa terseret dalam pusaran korupsi yang dimainkan SBY.

Pengembangan Pada Pembiaran Penyimpangan Lelang Proyek EKTP

Setelah perubahan sumber pendanaan proyek EKTP dari PHLN menjadi APBN Murni, maka proyek EKTP menjadi terbuka untuk dijadikan objek KKN.

Karena anggaran proyek EKTP berasal dari APBN maka peran Badan Anggaran DPR, Badan Anggaran Komisi II dan Pimpinan Komisi menjadi signifikan.

Semua aktifitas kolusi proyek EKTP pada tahapan penentuan anggaran dimulai sejak persetujuan perubahan pendanaan proyek ektp diterima oleh Kemendagri.

Kasak kusuk makin gencar sejak awal 2010 sampai pada saat lelang dilakukan.Selama ini rakyat melihat peran Setya Novanto Ketua Fraksi P Golkar sangat ditonjolkan oleh KPK, padahal kunci proyek EKTP sesungguhnya ada di tangan Fraksi Partai Demokrat sebagai partai pemerintah dan fraksi terbesar di DPR.

Adalah suatu keanehan jika politisi partai Demokrat tidak berperan sentral. Ketua Fraksi PD saat itu adalah Anas Urbaningrum (sampai Maret 2010) dan kemudian digantikan oleh M Jaffar Hapsah. Mustahil Anas, Jaffar Hapsah, Wakil Ketua Komisi II FPDemokrat Taufik Effendi dan play maker P Demokrat Ignatius Mulyono tidak berperan penting. Mereka semua terlibat. Sayangnya peran mereka, para politisi P Demokrat ini ditutup-tutupi KPK.

Misteri KKN Proyek EKTP semakin menarik ketika keputusan Panitia Lelang Proyek EKTP Kemendagri dianulir oleh LKPP. Kepala LKPP Agus Rahardjo meminta lelang proyek EKTP dihentikan karena banyak pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan LKPP. Maka proyek EKTP terancam berhenti atau ditunda sampai masalah hukumnya selesai.

Intervensi SBY

Presiden SBY sebagai Otak Intelektual / Ki Dalang Korupsi EKtP tidak sudi menyaksikan rencana penjebakannya digagalkan LKPP. SBY segera bertindak melakukan intervensi agar keputusan lelang yang terbelit banyak masalah hukum itu harus terus dilanjutkan. Intervensi SBY di antaranya melalui Deputi Setwapres Sofyan Djalil yang diperintahkan SBY untuk memanggil Direktur Masalah Hukum LKPP dan memwrintahkan untuk mengabaikan semua pelanggaran hukum yang terjadi pada proses lelang EKtP.

Sementara itu, SBY melakukan pembicaraan rahasia dengan Kepala LKPP Agus Rahardjo guna memastikan rencana penjebakan lawan-lawan politik melalui proyek EKTP dapat berjalan sesuai harapan SBY.

Agus Rahardjo kemudian didukung penuh oleh SBY hingga menjadi Ketua KPK

Apa misi dan tujuan dari kesepakatan haram SBY-Agus Rahardjo terkait jebakan proyek EKTP yang sekarang disidik KPK di mana Agus Rahardjo, oknum yang terlibat kolusi proyek EKTP bersama SBY menjadi Ketua KPK?

Misteri Korupsi EKTP makin membingungkan rakyat ketika pekerjaan pencetakan blanko EKTP yang sedang berjalan dikerjakan oleh PT Sandipala Artha secara mendadak disabotase oleh gugatan, laporan pengaduan ke polisi, ancaman dan teror. Semua itu dilakukan oleh para kaki tangan TW, konglomerat tionghoa teman karib SBY sendiri.

Ada apa SBY membiarkan pekerjaan pencetakan blanko ektp dikacau balaukan oleh orangnya sendiri?

Banyak orang menduga SBY sengaja menggagalkan pekerjaan pencetakan blanko EKTP agar tidak selesai sesuai jadwal Desember 2012 untuk menutupi kecurangan pilpres yang dilakukannya pada tahun 2009 di mana terbukti ada penambahan 26 juta suara fiktif sehingga jumlah pemilih 2009 total sebanyak 176 juta pemilih.

Padahal berkenaan dengan program EKTP jumlah penduduk Indonesia yang berhak mendapatkan EKTP maksimal hanya 172 juta orang. Penyelesaian program EKTP sesuai jadwal akan membuka mata banyak pihak bahwa SBY terbukti telah mencurangi pilpres 2009.

Penggagalan sekaligus pengacauan pengerjaan pencetakan blanko EKTP kemudian berkanjut dengan hilangnya 72 juta blanko EkTP. Blanko yang raib ini diduga banyak pihak telah digunakan seluruhnya atau sebagian untuk memanipulasi data pemilih tetap pada pilpres dan pemilu 2014.

Pada pemilu dan pilpres 2014 juga mulai mencuat dugaan berikut bukti kecurangan yang diduga dilakukan SBY untuk kepentingan politik pribadinya.

Misteri korupsi EKTP tidak sekedar terkait uang suap. SBY sebagai Otak Intelktual / Ki Dalang telah mengondisikan Proyek EKTP untuk dikorupsi agar dapat dijadikan senjata untuk menjatuhkan, menyingkirkan, menyandera lawan politiknya, untuk menutupi jejak kecurangan masif pilpres 2009, sebagai sarana mencurangi pilpres 2014 (dan 2019) dan seterusnya dan seterusnya

Demi meraih kekuasaan.

Iklan

5 Tahun Lalu Prabowo Sudah Diingatkan Bahwa SBY Pasti Mengkhianatinya

Bahwa kemenangan Jokowi – Ahok pada Pilkada Jakarta 2012 tidak terlepas dari peran besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fakta ini sulit diterima banyak orang mengingat pada Pilkada Jakarta 2012 lalu, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat secara resmi mengusung Fauzi Bowo dan Nachrowy Ramli sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada Jakarta 2012.

Namun fakta membuktikan bahwa SBY secara diam-diam telah membantu kemenangan Jokowi -Ahok dan menjerumuskan Fauzi Bowo – Nachrowy Ramli ke dalam kekalahan di Pilkada Jakarta 2012.

Tuduhan bahwa SBY telah mengkhianati partainya sendiri yakni Partai Demokrat sebagai pengusung paslon Fauzi Bowo – Nahrowy Ramli didasarkan pada bukti yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh SBY.

Oleh sebab itu, untuk dapat mencerna maksud dan tujuan SBY mengkhianati partai dan paslon yang didukungnya secara resmi di Pilkada Jakarta 2012, kita harus mengetahui peristiwa terkait untuk memahami motif dan latar belakang semua tindakan SBY yang dilakukannya sebelum Pilkada Jakarta 2012 dan sepanjang Pilpres 2014 lalu.

1. Motif SBY

Bagi hampir seluruh rakyat Indonesia pengkhianatan SBY pada Pilkada Jakarta 2012 tentu sulit untuk dapat dipercaya. Bagaimana mungkin Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat mengkhianati partai dan pasangan calon yang diusung resmi oleh Partai Demokrat Fauzi Bowo – Nachrowy Ramli pada Pilkada Jakarta 2012. Sulit rasanya diterima oleh akal sehat.

Akan tetapi setelah berbagai fakta terkait Presiden SBY yang terjadi sebelum Pilkada Jakarta 2012 terungkap ke publik, maka pengkhianatan SBY menjadi beralasan. SBY melakukan pengkhianatan di Pilkada Jakarta 2012 itu demi mengamankan kekuasaannya sebagai Presiden RI.

Pada 11 Maret 2011 melalui pemberitaan berbagai media asing, Pihak Amerika Serikat mengirim sinyal ancaman kepada Presiden SBY: Tunduk dan patuh pada kehendak AS atau menolak. Penolakan akan menjadi dasar bagi AS untuk menjatuhkan SBY dari kekuasaan. Pihak AS memiliki banyak bukti dan kekuasaan untuk menjatuhkan SBY.

Demi mengamankan kekuasaannya sebagai Presiden RI sampai akhir periode jabatan 2014 terkait dengan ancaman Amerika Serikat akan mengungkap ke publik Indonesia dan dunia berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan SBY, maka SBY menyatakan tunduk dan patuh untuk melaksanakan semua kehendak AS.

Kolaborasi Dubes AS – Wikileaks

Sinyal ancaman pihak AS terhadap SBY pertama kali disampaikan pihak AS melalui “bocoran” kawat rahasia Duta Besar AS di Jakarta Scot Merceil ditujukan kepada Washington tapi seolah-olah berhasil diretas Wikileaks dan kemudian disebarkan Wikileaks kepada berbagai media asing.

Media The Age dan The Herald Australia adalah media asing pertama memuat pemberitaan bocoran kawat rahasia Dubes AS tersebut.

Laporan Dubes Marceil ke Presiden Obama, Menlu AS dll yang menjadi bahan pemberitaan media asing pada 11 Maret 2011 itu mengungkapkan tuduhan Dubes AS terhadap Presiden SBY antara lain:

1. Bahwa Presiden SBY telah menerima suap dalam jumlah besar dari banyak konglomerat diantaranya Tomny Winata

2. Sebagian uang suap itu digunakan SBY atau terkait dengan manipulasi hasil pilpres dan pembelian suara pemilih pada Pilpres 2009 untuk memenangkan dirinya

3. Presiden SBY telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan intervensi pada penegakan hukum dan penghentian penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kemas Ketua MPR, suami Megawati Ketum PDIP

4. Presiden SBY melakukan penyadapan ilegal dan menyalahgunakan Badan Intelijen untuk menyadap dan memata-matai para para lawan politiknya

5. Bahwa Keluarga SBY (Cikeas) terlibat berbagai KKN di antaranya pada bail out Bank Century, Impor Beras, Petral/BBM, dll

Pemberitaan oleh banyak media asing terutama Australia mengenai isi bocoran laporan rahasia Kedubes AS pada 11 Maret 2011 kemudian dikutip banyak media Indonesia pada hari berikutnya. Pemberitaan seputar tuduhan Dubes AS Scot Marceil itu mencuat menjadi isu nasional yang sangat panas, sangat meresahkan SBY dan membahayakan posisinya sebagai presiden.

SBY harus bertindak cepat meredam isu tersebut dan mengatasi dampak tuduhan AS demi mengamankan kekuasaannya, menyelamatkan diri dan keluarga dari jeratan hukum.

Mengamankan jabatan presiden dari impeachment dan menyelamatkan diri serta keluarga dari jeratan hukum adalah motif utama Presiden SBY dalam membantu Jokowi untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.

Berdasarkan informasi intelijen dan kalangan diplomatik di Jakarta, di kemudian hari terungkap bahwa pembocoran laporan rahasia Dubes AS kepada Wikileaks dan pemberitaan media adalah merupakan tindakan yang disengaja atau direncanakan oleh Kedubes AS sebagai pesan ancaman kepada Presiden SBY yang dinilai AS enggan membantu mewujudkan rencana AS – China untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden RI 2014 – 2019. Jokowi tidak lebih sebagai proksi atau boneka AS – China dalam mewujudkan agenda politik mereka di Indonesia khususnya sekulerisasi Indonesia dan pengamanan kepentingan AS – China dan negara-negara sekutunya, sebagaimana pernah diungkap Wikileaks kepada publik pada Maret 2007.

Keputusan Presiden SBY memberi jaminan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana AS – China untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI 2014, yang diawali dengan membantu kemenangan Jokowi di Pilkada Jakarta 2012 adalah motif terbesar agar SBY dan keluarga terhindar dari pemakzulan dan jeratan hukum.

Motif SBY berikutnya adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menjadikan ancaman dan penyanderaan AS – China terhadap diri dan keluaganya sebagai peluang emas untuk menjadikan putra sulungnya Agus Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada pilpres 2019.

Motif ketiga adalah mewujudkan hidden agenda (niat terselubung) SBY untuk menjadi koalisi terbesar atau bagian utama dari rezim Jokowi 2014 – 2019.

Untuk mengecoh publik terkait posisi politik SBY yang sebenarnya, koalisi SBY dalam pemerintahan Jokowi dilakukan secara rahasia dan penempatan orang-orang SBY yang secara luas sulit diketahui oleh rakyat keterkaitannya dengan SBY.

SBY menjadi pendukung utama pemerintahan Jokowi di balik layar. SBY menempatkan orang-orangnya yang secara politik tidak memiliki keterkaitan dengan partai Demokrat, melainkan hanya terkait kepada SBY.

Mereka – orang-orang SBY yang menjadi pejabat tinggi di rezim Jokowi antara lain:

1. Menkeu Sri Mulyani

2. Menko Ekonomi Darmin Nasution
3. Gubernur BI Agus Martowardoyo /Perry Wardjiyo

4. Panglima TNI Gatot Nurmantyo/Hadi Tjahajono
5. Kepala KSP Moeldoko
6. Gubernur Lemhanas Agus Widjojo
7. Menteri Pertanian Amran Sulaiman
8. Ketua OJK Wimboh Santoso
9. Menteri Kesehatan Nila Anfasa Moeloek
10. Menteri Agama Lukman H Saefuddin
11. Kepala BNPT Suhadi Alius

12. Ketua KPK Agus Rahardjo

13. Kapolri Tito Karnavian

Dari nama dan posisi yang dijabat oleh orang-orang SBY tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa SBY pada pemerintahan Jokowi 2014-2019 memegang kendali pada sektor ekonomi dan keuangan, pertahanan, pertanian, kesehatan, hukum dan KPK.

Tanpa disadari rakyat Indonesia, SBY sesungguhnya merupakan pencipta, koalisi terbesar dan pendukung utama rezim Jokowi.

Penempatan Lukman H Saefuddin sebagai menteri agama di kabinet Jokowi, di mana sebelumnya Lukman juga menjabat menteri agama pada kabinet SBY, dimaksudkan untuk menjamin program sekulerisasi Indonesia dapat terus berlangsung.

Menteri Agama LHS terbukti menjadi pendukung utama liberalisasi, deislamisasi, sekulerisasi Indonesia melalui sikap dan kebijakannya mendukung LBGT, kelompok pro komunis, kelompok sekuler, kejawen dan seterusnya. Semua tindak tanduk dan perilaku Menteri Agama LHS tidak terlepas dari arahan dan instruksi SBY.

2. Modus Operandi

SBY mewujudkan komitmennya kepada pihak AS melalui berbagai kebijakan dan tindakan.

Untuk memenangkan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta 2012, SBY melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyalahgunakan Proyek Percontohan Mobil Nasional (Mobnas)

Proyek Mobil Nasional (Mobnas) Esemka adalah proyek pemerintah yang melibatkan beberapa instansi yaitu Kemendiknas – Kemenristek – Kemenperindustrian – BPPT. Proyek Mobnas Esemka sudah berjalan sejak tahun 2007.

Sampai menjelang tahun 2011 berakhir, popularitas Jokowi masih sangat rendah untuk dapat bersaing sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada Jakarta 2012. Atas perintah dan restu Presiden SBY, program mobnas Esemka yang sejatinya merupakan program pemerintah, digunakan sebagai alat kampanye untuk menggenjot popularitas Jokowi.

Atas instruksi SBY tersebut, terhitung sejak Januari 2012 Jokowi menggunakan program mobnas Esemka milik pemerintah pusat menjadi ikon kampanye Jokowi sampai menjelang pilpres April 2014.

Tanpa penunggangan program mobnas Esemka oleh Jokowi atas perintah Presiden SBY adalah mustahil bagi Jokowi bisa menggapai popularitas sedemikian tinggi dan kemudian memenangkan Pilkada Jakarta 2012.

Penggunaan Mobnas Esemka sebagai mobil dinas walikota Surakarta pada saat itu secara hukum melanggar banyak peraturan perundang-undangan karena sebagai mobil prototipe yang sedang dalam pengujian spesifikasi teknis, mobnas Esemka tidak memiliki dokumen apa pun sebagai mana dimiliki mobil komersial.

Mobil Esemka tidak memiliki sertifikat lulus uji teknis, uji keselamatan, uji kelayakan, uji emisi, sertifikasi golongan kenderaan, BPKB, STNK dll. Penggunaan sebagai mobil dinas Walikota Surakarta juga melanggar prosedur dan ketentuan dalam Perpes Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Namun semua pelanggaran hukum oleh Jokowi berkaitan dengan penggunaan mobnas Esemka sebagai mobil dinas Walikota Solo tidak diusik oleh seluruh institusi hukum terkait. Pengabaian berbagai institusi penegak hukum terhadap pelanggaran hukum Jokowi terkait penggunaan mobnas Esemka hanya mungkin terjadi karena perlindungan yang diberikan Presiden SBY selaku kepala pemerintahan saat itu.

b. Presiden SBY terbukti melindungi pelanggaran hukum & UU oleh Jokowi

Terkait penyalahgunaan mobnas Esemka sebagai mobil dinas dan alat kampanye yang tidak diusut oleh aparat hukum, demikian juga terjadi pada berbagai pelanggaran hukum dan UU, termasuk dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jokowi.

Tidak satu pun penegak hukum yang menyentuh pelanggaran hukum, UU dan dugaan korupsi oleh Jokowi selama menjabat Walikota Solo.

Tidak hanya pelanggaran hukum dalam penggunaan mobnas Esemka, Presiden SBY juga melindungi berbagai pelanggaran hukum dan korupsi Jokowi selama menjabat walikota Surakarta dan Gubernur Jakarta, antara lain korupsi Jokowi pada:

Dugaan Korupsi di Pemkot Surakarta

1. Proyek Videotron Manahan Solo
2. Pelepasan Hotel Maliyawan aset Pemda Solo
3. Dana Hibah KONI Jateng untuk PERSIS Solo
4. Korupsi BPMKS
5. Korupsi Dana Perjalanan Dinas
6. Korupsi Bansos Banjir Bengawan Solo
7. Korupsi THR Sriwedari
8. Korupsi Dana Deposito Pemkot Solo

Dugaan Korupsi di Pemda Jakarta

1. Dana Asuransi Kesehatan Warga Jakarta
2. Pengadaan Bus Trans Jakarta
3. Perizinan Reklamasi Pantai Utara Jakarta
4. Sertifikasi Lahan Pengganti Taman BMW

Khusus mengenai dukungan penuh dan jaminan SBY kepada Jokowi untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2012, modus operandi SBY sbb:

1. Mengangkat Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan Rakyat

Djan Faridz adalah:

a. penguasa properti dan pengusaha Tanah Abang Jakarta

b. kroni utama Sutiyoso mantan Gubernur Jakarta

c. musuh terbesar Fauzi Bowo Gubernur Jakarta, rival Jokowi di Pilkada Jakarta 2012

d. terduga banyak kasus korupsi antara lain korupsi uang sewa proyek Tanah Abang

e. Donatur utama Jokowi – Ahok

f. kakak ipar angkat Ahok

Djan Faridz musuh Fauzi Bowo diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat oleh SBY pada Oktober 2011 atau 8 bulan sebelum Pilkada DKI Jakarta 2012

Presiden SBY memberi tugas khusus kepada Menpera Djan Faridz untuk mengonsolidasi dukungan dan bantuan seluruh developer / pengembang properti / Cukong Jakarta untuk memenangkan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta 2012.

Di samping mengangkat Djan Faridz sebagai Menpera, Presiden SBY juga mengangkat paman kandung Jokowi, Sutarman sebagai Kapolda Metro Jaya, mempromosikan Mayjen Moeldoko sebagai Wakasad, Kasad dan Panglima TNI dan mengganti Soetanto dengan Marciano Norman sebagai Ka BIN.

Semua ini untuk menjamin Jokowi menang Pilkada DKi Jakarta 2012. Sementara itu, di depan publik, SBY seolah-olah merestui dan mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nahrowy Ramli yng diusung Partai Demokrat di Pilkada Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenali Karakter SBY

SBY patut diduga memiliki hidden agenda (tujuan tersembunyi) politik tertentu pada 2014 yang didasarkan pada fakta dan informasi sebagai berikut :

Bahwa SBY Fakta bahwa Presiden SBY, keluarga inti Cikeas dan kerabat dekat keluarga Cikeas, saat ini masih memiliki potensi kasus yang akan diusut oleh KPK. Diantaranya adalah kasus terkait korupsi Bail Out Bank Century. Terkait dugaan korupsi itu sudah diagendakan KPK untuk dimulai penyelidikan terhadap keluarga Cikeas, tanggal 15 Januari 2015 mendatang).

Kasus – kasus korupsi itu terkait dengan Nazaruddin, Bunda Putri (Silvia Soleha), korupsi migas (Petral, Kernel Oil) dan lain-lain.

Fakta bahwa Sifat dan karakter SBY yang “Trust No Body”. Mustahil bagi SBY mau menggantungkan nasib diri dan keluarganya, terutama terkait dengan proses hukum yang mungkin terjadi kepada pihak lain, termasuk kepada Prabowo Subianto.

Dapat disimpulkan SBY akan menempuh segala cara agar kasus hukum itu tidak menjerat diri dan keluarganya.

Satu-satunya solusi rasional yang menjadi pilihan ideal Presiden SBY adalah menempatkan dirinya harus dapat berkuasa kembali. Setidak-tidaknya hingga sampai komisioner baru KPK terbentuk, di mana SBY harus memastikan, baik semua atau sebagian dari 5 komisioner KPK periode mendatang adalah orang kepercayaannya atau masih terkait keluarga atau dengan dirinya.

Periodeisasi komisioner KPK jilid 3 akan berakhir, pertama adalah Busyro Muqqodas pada 17 Desember 2014, menyusul Komisioner KPK yang lain pada 17 Desember 2015.

Dapat diprediksi bahwa SBY akan mengejar target minimal memenuhi agenda politik di atas, yakni menggunakan segala cara agar tetap dapat berkuasa, setidaknya mengendalikan kekuasaan hingga tanggal 17 Desember 2015.

Mungkin dapat lebih cepat, jika sudah ada kepastian mengenai calon komisioner KPK terpilih dari hasil fit and proper test (test kepatutan dan kelayakan) di DPR.

Fakta bahwa pada tahun 2012 lalu, disebut-sebut ada usaha dari presiden SBY untuk menjajaki perubahaan UUD45 melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh Jendral Endriantono Sutarto terhadap para anggota DPR dan DPR. Lobi itu diperkuat ketua DPD Irman Gusman. Hasilnya tidak memuaskan.

Fakta bahwa pada Desember 2013 lalu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke MK untuk permohonan pelaksanaan pemilu serentak dengan alasan sesuai amanat konstitusi UUD 1945

Meski MK akhirnya menolak permohonan itu, langkah Yusril itu harus dipahami sebagai bagian rencana SBY untuk menunda pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian dimungkinkan bagi Presiden SBY untuk mendapat kesempatan memperpanjang mandat konstitusi hingga 1-2 tahun lagi.

Fakta bahwa Yusril sebelumnya telah menikmati banyak “konsesi politik” dari Presiden SBY (SP3 kasus sisminbakhum, kemenangan kader Yusril, Hamdan Zulva menjadi ketua MK, adik Yusril, Yusron IM jadi dubes RI di Jepang, partai Yusril, PBB diloloskan KPU, Barullah Akbar dimenangkan MK agar jadi tetap menjadi anggota BPK, dll).

Sementara itu, BELUM SATU PUN PRESTASI dihasilkan Yusril untuk membayar konsesi presiden itu. Kita dapat menganalisa kemana atau dalam bentuk apa PRESTASI Yusril yang akan diserahkan kepada SBY.

Yusril pernah kelepasan ucapan bahwa dia menolak tawaran presiden SBY untuk menjadi Ketua MK, dan sebaliknya Yusril secara ekspilisit mengatakan bahwa dirinya lebih baik berada di luar MK, karena akan lebih efektif dalam mendukung atau mewujudkan rencana besar SBY.

  • Terkait sosok capres – cawapres yang dimunculkan pada saat pilpres 2014, tidak dapat disangkal bahwa terdapat peran besar Presiden SBY dalam pengondisiannya.
  • Konstelasi politik dalam dan luar negeri yang terjadi selama beberapa tahun terakhir menjelang penyelenggaran pemilu presiden 2014, menunjukan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara sedang dalam ancaman besar. Ancaman itu datang dari dalam dan dari luar, di mana kekuatan-kekuatan tertentu berkolaborasi untuk satu tujuan bersama : menguasai Indonesia melalui pemilu presiden 2014.

Dari konstelasi politik dalam dan luar negeri itu, dapat dianalisa dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa munculnya fenomena Joko Widodo bukanlah merupakan sebuah kebetulan atau terjadi begitu saja. Rencana dan persiapan dalam rangka mendudukan Joko Widodo menjadi presiden Indonesia, merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan sumber daya sangat besar dari berbagai pihak terkait.

Bahwa terlibatnya kekuatan atau negara asing dalam rencana menjadikan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia melalui pemilu presiden 2014 sudah dimulai sejak tahun 2006, atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan dan usaha yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, yang dapat kita temukan faktanya pada bocoran informasi wikileaks.

Bahwa dengan membonceng agenda AS dalam memerangi terorisme Indonesia, di mana kota Solo dijadikan pusat medan perang terhadap terorisme, Joko Widodo secara tidak langsung telah dijadikan komoditi politik pihak tertentu untuk dijajakan kepada pihak AS yang saat itu sedang ‘all out’ menjalankan perang terhadap terorisme global.

Bahwa serangkaian kunjungan pejabat-pejabat tinggi AS ke Solo dan bertemu dengan Joko Widodo tidak semata-mata dalam konteks perang terhadap terorisme, melainkan juga proses pematangan rencana menjadikan Joko Widodo sebagai calon presiden.

Bahwa terdapat kaitan erat antara penetapan status tersangka korupsi sejumlah tokoh Islam oleh KPK, yang diikuti dengan pembunuhan karakter melalui politainment dan pembentukan opini publik yang masif oleh media-media nasional, di mana semua itu adalah dalam rangka menghancurkan harkat, martabat serta citra Islam di Indonesia, dalam rangka memuluskan rencana Joko Widodo sebagai capres yang mengusung simbol tokoh moderat, abangan dan sekuler.

Kasus hukum Lufti Hassan Ishaq, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini, Akil Muchtar dan seterusnya, tidak dapat dianggap sebagai kasus hukum murni dengan begitu biasnya berita-berita media yang mempublikasikan segala sesuatu seputar kasus hukum mereka secara bombamtis dan sistematis yang ditujukan pada penghancuran citra islam. Semua ini ditujukan untuk menciptakan situasi kebatinan dan pikiran rakyat Indonesia mengenai tokoh islam.

Indikasi-indikasi Peran SBY

Presiden SBY sebenarnya dapat setiap saat mendorong penetapan status tersangka terhadap Joko Widodo. Laporan tentang korupsi-korupsi Jokowi sewaktu menjabat walikota Solo, dapat dipastikan sampai ke meja SBY, namun tetap dibiarkan hingga Jokowi dapat mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Demikian juga tentang korupsi Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, mulai dari dugaan korupsi program KJS, KJP, Bus Trans Jakarta, hingga dugaan korupsi program bantuan perumahan (kampung deret). Bukti-bukti keterlibatan Jokowi dalam berbagai korupsi itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong Jokowi sebagai tersangka. Namun tidak terlihat upaya serius dari Presiden SBY.

Presiden SBY dimungkinkan untuk mengagalkan Jokowi – Ahok sebagai pemenang pilkada DKI Jakarta melalui berbagai kasus korupsi dan pidana lain (yang biasanya jadi modus SBY menghentikan langkah lawan politiknya), namun itu tidak dilakukannya.

Khusus untuk Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Presiden dipastikan telah mengetahui dan mendapat laporan status hukum Ahok sebagai tersangka pada tindak pidana penyerobotan hutan lindung dan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Gunung Nayo, Belitung.

Presiden SBY dikenal sifat dan karakternya sebagai pribadi perfectionist, comprehensive dalam menilai dan menganalisa, sangat teliti dan hati-hati, mustahil mendadak mengabaikan segala sesuatu terkait informasi latar belakang kehidupan Jokowi, yang sudah disebut-sebut sebagai capres terfavorit. Mustahil SBY tidak tahu siapa Jokowi sebenarnya, terutama keterkaitan jokowi dengan paham dan jaringan komunis.

SBY sudah terbukti piawai dalam memanfaatkan sumber daya dimiliki dan mengendalikan infrastruktur pemilu untuk mendapatkan hasil pemilu legislatif sesuai dengan keinginannya : mulai dari distribusi suara partai-partai, sampai dengan “seleksi” para kader PD yang diloloskan atau tidak diloloskan sebagai caleg terpilih.

Menjadi pertanyaan besar kenapa kemampuan SBY melakukan hal itu pada pemilu legislatif tidak digunakannya lagi pada pemilu pilpres.

Jika dicermati seksama dan direnungkan mendalam, batalnya SBY mengusung capres sendiri di detik-detik terakhir tenggat waktu penetapan capres oleh KPU, mengindikasikan SBY ingin berperan maksimal di belakang layar tanpa menyita perhatian publik. SBY punya agenda pribadi yang tersembunyi.

SBY secara sengaja dan mudah dibuktikan telah melakukan “pembiaran” terhadap hal-hal sebagai berikut :

  1. Pencetakan lebih dari 200 juta eksemplar KTP pada proyek pengadaan EKTP, dan membiarkan penuntasan kasus korupsi proyek EKTP berlarut-larut sampai hari ini.
  • Pembiaran terhadap penghapusan atau peniadaan Pusat Monitoring Tabulasi Suara Nasional KPU, yang pada pemilu/pilpres sebelumnya selalu ada, baik dalam bentuk Layar TV raksasa di Hotel Borobudur Jakarta, atau pun media pendukung Pusat Tabulasi Suara Nasional.

Sarana penting ini pada pemilu sebelumnya selalu menjadi dasar rujukan atau pedoman utama bagi seluruh pihak untuk mengetahui hasil pemilu/pilpres dari detik ke detik, sejak dimulainya perhitungan suara di TPS hingga hasil rekap suara nasional secara resmi ditetapkan dan diumumkan KPU.

Kenapa Pusat Tabulasi Suara Nasional KPU pada pemilu pilpres 2014 ditiadakan?

  1. Tidak adanya sosialisasi dan kampanye masif dan kontinue terkait pelaksaan pemilu dan pilpres 2014. Sangat berbeda dengan pemilu/pilpres sebelumnya yang gema dan suasananya sangat meriah dan menjadi pesta politik rakyat. Pemilu /pilpres 2014 seolah-seolah sengaja tidak melibatkan rakyat luas.
  • Presiden SBY patut diduga secara sengaja membentuk opini dan persepsi publik, seolah – olah SBY dan Partai Demokrat bersikap netral, untuk meredusir kecurigaan publik terhadap keterlibatan SBY sebagai aktor utama di balik terjadinya situasi dan kondisi seperti yang terjadi pada saat pilpres sampai sekarang ini.
  • Jika diperhatikan secara seksama, terlihat jelas bagaimana pihak – pihak yang sebelumnya diketahui berada dalam barisan SBY, tiba-tiba secara sistematis dan terlalu demonstratif mengubah label mereka menjadi anti Prabowo.

Pihak-pihak ini kemudian secara vulgar “melakukan banyak kesalahan” yang dengan mudah dipakai menjadi bagian dari bukti yang menjadi dasar pertimbangan majelis MK dalam menetapkan keputusannya. Contohnya : Saiful Mujani, Siti Musda Mulia dll.

  1. Disengaja atau tidak sengaja, SBY patut diduga telah mendorong atau setidak-tidaknya telah membiarkan kecurangan-kecurangan yang begitu “brutal” oleh kubu Jokowi dan KPU. Semua patut diduga dikondisikan SBY, tujuannya untuk memberi penguatan terhadap putusan MK dalam sengketa pilpres.
  • Presiden SBY semestinya dapat menindak tegas oknum-oknum pimpinan Polri yang telah berpihak, termasuk pimpinan polri yang nyata-nyata terindikasi melakukan ”pengkhianatan’ dengan membangun kesepakatan (deal) tertentu dengan Joko Widodo atau tim suksesnya, sehingga pelanggaran hukum pada pemilu presiden dapat terjadi secara sistematis, terstruktur, masif dan signifikan.
  • Pembiaran yang dilakukan Presiden SBY terhadap pengkhianatan, keberpihakan, pelanggaran oleh unsur-unsur pimpinan TNI, terutama Polri merupakan sikap yang sulit diterima akal sehat, bilamana SBY memang serius menginginkan pemilu presiden 2014 berlangsung secara jujur dan adil.

  • Mustahil Presiden SBY tidak mengetahui betapa banyak unsur pimpinan TNI-Polri yang bertindak diskriminatif dan berpihak membantu kubu Jokowi-JK, bahkan turut serta secara aktif melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu presiden untuk keuntungan atau kemenangan kubu Jokowi-JK.

  • Berdasarkan informasi, Kapolri dan Jokowi bahkan telah menjalin hubungan intens paska pertemuan pertama mereka saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

    Hubungan kekerabatan Kapolri – Jokowi atau setidaknya kedua tokoh itu berasal dari daerah yang sama (Surakarta) mungkin menjadi motif antara mereka untuk menjalin hubungan erat. membangun kesepakatan dan bersinergi untuk memenangkan Jokowi dalam pilpres 2014.

  • Patut diduga penyebutan nama Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Agus Yudhoyono di depan pengadilan Tipikor pada awal Februari 2012 lalu melalui kesaksian Marteen Gerhard Rummesser (Deputi SKK Migas) yang disebut atas arahan Kapolri yang disampaikan pada pertemuan rahasia Kapolri Sutarman dengan petinggi-petinggi SKK Migas di Gangnam International Grand Widjaja Jakarta Selatan sehari sebelum sidang kesaksian Marteen digelar, tidak semata-mata terkait kasus hukum, melainkan juga bermotif politik untuk delegitimasi SBY.

  • Mudah bagi semua pihak menyimpulkan bahwa SBY dengan sengaja membiarkan bahkan mungkin mendorong media-media untuk terus menyiarkan berita-berita atau informasi bernuansa provokasi dan agitasi ke publik. Tujuannya, agar terbentuk potensi benturan, gesekan atau friksi antar massa pendukung dari masing-masing capres.

  • Terkait informasi mengenai minimnya logistik dan dana pembiayaan pemilu pilpres yang disalurkan tim sukses Prabowo- Hatta, jika info ini benar, kemungkinan besar dana pilpres yang semula sudah tersedia, mendadak dihentikan. Diduga Kemungkinan besar akan dialihkan alokasi dananya dalam rangka mengantisipasi terjadinya pemilu presiden ulang yang mungkin akan diputuskan MK nanti.

  • Fenomena lain yang tidak mungkin diabaikan adalah bahasa tubuh dan raut wajah SBY yang selalu terlihat ceria sumringah. Bahasa tubuh dan raut wajah disimpulkan dengan penilaian bahwa Presiden SBY tampil dalam kondisi kebatinan yang sangat percaya diri, senang dan bahagia. Menggambarkan bahwa perkembangan politik sekarang ini sudah atau masih sesuai dengan harapan dan keinginan SBY. Singkatnya, semua berjalan sesuai rencana SBY.

  • Analisa terhadap hubungan SBY – Yusril dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Yusril sebagai pakar hukum tata negara, mengemban tugas khusus untuk membantu SBY dan MK agar putusan MK atas sengketa pilpres dapat diselaraskan dengan maksud dan rencana SBY sebelumnya.

Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah :

  1. Apakah Capres Prabowo mengetahui persis grand scenario Presiden SBY terhadap pilpres? Apakah Prabowo merupakan bagian dari grand scenario ini atau ia hanya merupakan ‘tool’ atau alat bagi SBY semata?

Bilamana Prabowo ternyata sama sekali tidak mengetahui hidden agenda SBY tersebut, dapat dipastikan posisi politik Prabowo di mata SBY tidak lebih dari sekedar proxy atau tool, yang dimanfaatkan SBY untuk mewujudkan kepentingan pribadinya.

  1. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan Prabowo jika benar dirinya telah dimanipulasi dan dimanfaatkan SBY?

Solusi terbaik bagi Prabowo adalah ia harus segera menemui Presiden SBY, sebelum putusan MK ditetapkan. Prabowo harus berbicara empat mata dengan SBY dan menuntut keterbukaan serta penjelasan dari Presiden SBY.

“Jangan sampai ada dusta SBY terhadap Prabowo”

  1. Jika SBY tetap tidak bersedia terbuka dan jujur, tindakan apa yang harus dilakukan Prabowo?

Untuk mencegah Prabowo menjadi korban pengelabuan dan pemanfaatan SBY, Prabowo harus tegaskan sikapnya, yang diikuti dengan rencana memaparkan semua fakta yang ada kepada rakyat Indonesia. Agar rakyat sadar bahwa segala permasalahan, kebuntuan dan konflik terkait pilpres patut diduga adalah hasil dari perbuatan SBY.

Prabowo harus berani menyampaikan penilaiannya, bahwa jika benar SBY telah melakukan pembiaran dan pengondisian terhadap konstelasi politik saat ini. Prabowo harus berani menyampaikan bahwa Presiden SBY harus bertanggungjawab bilamana terjadi bencana politik yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pilpres 2014 yang amburadul dan sarat kecurangan ini.

Penutup

Jika Prabowo tidak mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan tersebut di atas, dapat dipastikan, sebagai berikut :

  1. MK akan memutuskan sebagian atau seluruh proses penyelenggaran pemilu pilpres yang dilakukan KPU, dinyatakan inkonstitusional dan atau telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Berdasarkan point 1 tersebut di atas, maka KPU dinyatakan bersalah dan seluruh putusan dan produk hukum yang ditetapkan KPU terkait pilpres dinyatakan batal demi hukum. Pemilu pilpres dapat batal seluruhnya atau batal sebagian. Dan Pilpres dapat diputuskan diulang seluruhnya atau diulang sebagian (hanya pada kabupaten kota tertentu saja).
  • Bisa jadi MK memutuskan gugatan Prabowo-Hatta ditolak seluruhnya atau sebagian, di mana pada akhirnya Jokowi-JK tetap dinyatakan sebagai pemenang atau presiden dan wakil presiden terpilih.

Korupsi Dana Kesejahteraan Prajurit di YKPP

Sejak awal Maret 2018 lalu merebak pemberitaan mengenai dugaan korupsi dana kesejahteraan prajurit di Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan (YKPP). 

Bermula dari temuan auditor Komite Satuan Pengawasan Internal (KSPI) YKPP atas dugaan pencairan dana abadi deposito yayasan di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp5 miliar atas perintah oknum Bendahara YKPP kepada pihak bank untuk dicairkan dan uang pencairan deposito Nomor Bilyet 63392 berjangka waktu enam bulan dengan perpanjangan otomatis (ARO) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018, diminta untuk disetor ke rekening pribadi milik dan atas nama Bambang Hermanto Ketua YKPP.

Surat Perintah pencairan dana deposito yang ditujukan kepada Bank Yudha Bhakti itu dilayangkan dan ditandatangani Juliarso Bendahara YKPP pada tanggal 19 Januari 2018. Temuan auditor KSPI YKPP ini dirasakan sangat mengejutkan pimpinan Kementerian Pertahanan RI sebagai pembina dan pengawas yayasan kesejahteraan prajurit dan purnawirawan prajurit TNI. Pasalnya, oknum Ketua dan Bendahara YKPP terduga pelaku korupsi/penggelapan uang yayasan adalah pengurus baru. Mereka dilantik akhir Nopember 2017 lalu. 
Pemeriksaan atau audit oleh KSPI itu sendiri dilakukan pada awal Januari 2017 dan dimaksudnya untuk memeriksa kinerja operasional dan finansial YKPP di bawah pengelolaan pengurus periode sebelumnya 2012-2017, bukan pemeriksaan atau audit kinerja pengurus baru yang belum dua bulan dilantik. 
Menindaklanjuti temuan dugaan penggelapan uang yayasan pada deposito dana abadi oleh Juliarso oknum Bendahara YKPP, tim auditor KSPI segera melaporkan temuan itu kepada Ketua YKPP Mayjen TNI Purn. Bambang Hermanto. Tanggapan Ketua Yayasan sungguh di luar dugaan. Bambang Hermanto malah mempertanyakan mengapa surat perintah pencairan dana deposito itu bisa bocor dan jadi temuan audit. Tim Auditor didamprat habis-habisan dan diperintahkan untuk menghentikan proses audit yang sedang berlangsung. 

Celakanya, dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi oknum pengurus yayasan di bawah pembinaan kementerian pertahanan yang baru dilantik itu bocor ke publik. Di awali pemaparan informasi dugaan korupsi YKPP di media sosial, kemudian publikasinya meluas melalui media online. Bukan hanya dugaan penggelapan dana abadi YKPP yang mencuat, informasi mengenai berbagai modus korupsi pengurus YKPP pun bermunculan, di antaranya dengan meminta ‘kick back atau fee’ dari pihak bank yang menerima penempatan deposito YKPP. Uang fee atau kick back dari pihak bank diminta oknum pengurus YKPP agar ditransfer ke rekening pribadi milik oknum pengurus yayasan. Akibat dari praktek korupsi seperti ini, imbal jasa atau hasil investasi yayasan dari penempatan deposito menjadi sangat rendah karena sebagian masuk ke rekening pribadi pengurus.

Modus korupsi dana prajurit di YKPP yang lain dilakukan melalui perjanjian kerjasama investasi di bidang properti atau mal. Juga banyak penempatan dana yayasan melalui pembelian saham tertentu yang tidak menguntungkan namun dibeli atas dasar kolusi oknum pengurus dengan pihak swasta. 

YKPP dibentuk pada tahun 1998 paska meledaknya kasus korupsi di PT ASABRI (asuransi sosial ABRI) di mana uang milik prajurit TNI sebesar Rp410 mliar lenyap karena kolusi dan korupsi pimpinan ASABRI dengan pengusaha tionghoa yang dijadikan mitra. Belakangan terbukti kemitraan ASABRI dengan pengusaha tionghoa itu merugikan ASABRI/Negara ratusan miliar rupiah.
Untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana simpanan seluruh prajurit TNI sebagaimana terjadi di ASABRI, pemerintah melalui menteri pertahanan membentuk yayasan khusus untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dalam hal pengadaan rumah tinggal dan pendidikan prajurit serta keluarganya. Yayasan itu diberi nama Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan (YKPP) yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI.

Namun, ternyata harapan pimpinan dan seluruh prajurit TNI kepada YKPP untuk dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit kandas. Sejak pendiriannya sampai hari ini YKPP lebih merupakan lahan bancakan korupsi oleh oknum pengurus dan oknum pimpinan TNI. Selama hampir dua puluh tahun dana prajurit dikelola YKPP tetapi manfaat yang diterima prajurit khususnya dalam pengadaan rumah dan pendidikan keluarga prajurit sangat minim. Aset YKPP semakin lama semakin berkurang. Hasil investasi dana abadi YKPP sangat minim. Pengelolaan yayasan oleh pengurus dilakukan secara tertutup serba rahasia, seperti berusaha menyembunyikan kejahatan dan peyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemgurus yayasan. Jangankan akses publik, para prajurit TNI saja kesulitan memantau, melihat dan menilai kinerja pengurus YKPP karena laporan kinerja dan keuangan YKPP tidak pernah dipublikasikan oleh pengurus YKPP.

Upaya DPR RI turut mengawasi kinerja pengurus YKPP ditolak oleh pengurus dengan alasan status YKPP berbeda dengan yayasan lain sejenis seperti Taperum PNS. 

Lemah dan minimnya pengawasan terhadap YKPP menyebabkan praktek korupsi, penggelapan dan penyalaggunaan aset yayasan makin menjadi-jadi. Terbukti dengan temuan auditor KSPI YKPP pada pencairan dana abadi deposito di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp5 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus baru YKPP. 
Temuan ini harus menjadi entry point semua pemangku kepentingan yayasan terutama menteri pertahanan untuk merombak total kepengurusan dan memproses semua pihak yang terlibat secara hukum. Temuan auditor itu hanya merupakan puncak gunung es kejahatan dan penyimpangan aset milik prajurit TNI.