“Pengkhianatan SBY”

https://wp.me/p7lFCX-5z

Iklan

“Pengkhianatan SBY”

​”Sesungguhnya tidak ada yang abadi kecuali kepentingan”. Inilah prinsip utama dalam politik yang mungkin menjadi acuan ketika Sang Resi memutuskan untuk mengkhianati semua pihak yang berharap padanya.

Posisi sebagai besan, sahabat, rekan, bekas bawahan tak menjamin peluang untuk dapat dibantu Sang Resi  menang di Pilpres. Bahkan sebaliknya, si besan dimanfaatkan sebagai topeng Sang Resi untuk mengelabui semua orang demi menutup rahasia posisi politik Sang Resi sebenarnya: mendukung dan memastikan Jokowi menang Pilpres 2014.


Secara objektif peluang si besan yang berpasangan dengan Prabowo untuk menang Pilpres 2014  itu sangat besar. Namun Sang Resi, besan cawapres itu lebih memilih membantu pihak lawan si besan demi kepentingannya sendiri.

Bukan hanya sekali Sang Resi membuat dongkol si besan. Oknum musuh si besan, orang yang dulu kerap memfitnahnya dengan tuduhan korupsi pengadaan hibah kereta api dari Jepang dan melaporkannya ke KPK, malah dipercaya Sang Resi menjadi pengurus teras partai bintang mercy. “Apa maksud besanku ini, apakah belum cukup aku dilaporkan korupsi ke KPK, didemo setiap hari dengan umpatan caci maki agar aku ditangkap KPK atas sangkaan korupsi?” Tanya si besan dalam hati. Sungguh dia tak mengerti niat tersembunyi Sang Resi.

Pihak lawan si besan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang pilpres dan dilantik menjadi Presiden – Wakil Presiden RI 2014-2019 di tengah marak tuduhan pencurangan pilpres masif di semua lini, seluruh tahapan dan tingkatan penyelenggaraan pilpres 2014.

Guna memastikan kemenangan lawan si besan, koleganya yang menjabat Menteri Kehutanan dan penerusnya sebagai Ketum PAN, bolak balik diperiksa KPK terkait penyidikan korupsi izin alih fungsi lahan. Semua orang tahu KPK memeriksa Zulkifli Hasan pada saat menjelang pilpres 2014 hanya untuk mengintimidasi Bendahara Tim Sukses Prabowo Hatta – KMP itu. Tujuannya, Zulkifli Hasan harus menghentikan pasokan dana dan logistik untuk keperluan kampanye timses Prabowo-Hatta. Tidak ada perhatian dan bantuan sedikit pun dari Sang Resi selaku penguasa tertinggi negeri untuk mencegah praktek politik kotor yang dilancarkan KPK pada saat itu. Sang Resi secara diam-diam sembunyi terus membantu kemenangan Jokowi.

Itu semua sudah menjadi keputusan bulat Sang Resi. Mengapa?

Menelisik Motif Sang Resi

Terlepas dari semua alasan dan pertimbangan utama Sang Resi, seperti:

Tekanan pemerintah AS (Presiden Obama, mantan Presiden Clinton dll), yang diawali dengan pemberitaan The Age dan The Herald Sidney Morning. Dua media Australia itu pada 11 Maret 2011 memuat laporan Dutabesar AS di Jakarta Scot Marceil kepada Menlu AS, hasil peretasan Wikileaks, yang dibagikan kepada media Australia.

Materi laporan Dubes Marceil sangat sensitif, dapat mengancam posisi SBY sebagai Presiden. Tentu, Dubes Marceil tidak sembarang menuduh Presiden SBY telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Ketua MPR Taufik Kemas.

Laporan Marceil menyebut Presiden SBY menerima uang dalam jumlah besar dari beberapa konglomerat Tionghoa, dan menuduh SBY telah menyalahggunakan Badan Intelijen Negara untuk memata-matai para lawan politiknya.

Semua tuduhan serius Marceil ini pasti memiliki bukti atau setidaknya dasar pendukung. Merespon pemberitaan media Australia tersebut, SBY marah besar dan menuduh pemberitaan tersebut fitnah dan tidak benar. Sejumlah pengacara ditunjuk untuk mengajukan gugatan terhadap The Age dan The Herald di Australia.

Pihak Dubes Amerika Serikat menyikapi pemberitaan media dan respon Presiden SBY secara hati-hati. Diketahui kemudian terjadi pembicaraan serius melalui telepon antara Presiden SBY dan Obama. Marceil sendiri diberitakan bolak balik mengadakan komunikasi dengan Presiden SBY.

Tidak ada permintaan maaf dari Kedubes AS atau dari Presiden Obama

Faktanya adalah, SBY mau tidak mau memenuhi permintaan Pemerintah AS yang menggunakan pemberitaan media Australia iitu sebagai entry point untuk memaksa, meminta dan menuntut bantuan atau jaminan dari Presiden SBY agar Jokowi dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.

Lebih jauh lagi, tekanan pihak AS terhadap SBY tidak terbatas menyebarkan fitnah dan tuduhan yang dapat menghancurkan SBY. Presiden Obama yang kesal karena Presiden SBY belum tunduk sepenuhnya, terpaksa mengerahkan ribuan marinir dari Amerika Serikat untuk ditempatkan di Pangkalan Militer AS di Darwin, Australia, guna menggertak SBY. Inggris sekutu utama AS terpaksa mengizinkan pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris untuk menambah tekanan kepada Presiden SBY.

Mantan Presiden Bill Clinton memaksa diri terbang dari Washington, mampir di Banda Aceh dan Pangkalan Bun, Kalimantan, untuk kemudian secara diam-diam mendarat di Soekarno Hatta Airport pada dini hari di bulan September 2014, hanya agar dapat menemui Presiden SBY. Semua ini guna memastikan Presiden SBY menepati janji memenangkan Jokowi.

Tak terbilang jumlahnya, mulai dari Senator AS, Menlu dan PM Inggris, Dubes Israel untuk Singapore dan lain – lain, semua berduyun-duyun mengeroyok Presiden SBY seorang diri demi menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI berikutnya.

Wajar sekali jika Presiden SBY lebih memilih menjadi sekutu dan anak manis Amerika Serikat daripada menjadi musuh.Keinginan kuat agar Jokowi dapat menjadi Presiden RI suksesor SBY tidak hanya datang AS, melainkan juga sejumlah negara besar: Inggris, RRC, Australia, Singapura, dll. Sulit dibayangkan menempatkan diri menjadi musuh dari negara-negara ini.

Konspirasi Global dipimpin AS dan China mengusung Joki menjadi Presiden RI juga mendapat dukungan penuh hampir dari seluruh komunitas Tionghoa Indonesia. Presiden SBY sadar bahwa mustahil ia menempatkan diri sebagai musuh komunitas Tionghoa Indonesia.

Tiga alasan utama di atas tak dapat disangkal menjadi pertimbangan SBY dalam memutuskan membantu Jokowi dan terpaksa mengkhianati Prabowo dan Hatta Rajasa, besannya sendiri.

Tidak ada cara lebih jitu untuk menyembunyikan maksud dan tujuan Presiden SBY membantu kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 selain dari mendorong besannya sendiri Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto. 

Kekecewaan Hatta Rajasa dijadikan tumbal dari strategi politik SBY ditanggapi SBY dengan alasan bahwa semua ini untuk kepentingan masa depan politik anak keturunan mereka, yang dalam hal ini penerus dinasti SBY. Alasan SBY bahwa Hatta Rajasa sudah belasan tahun menjabat menteri kabinet dan harus berkorban demi mewujudkan ambisi politik SBY mungkin sangat sulit diterima oleh akal sehat mantan Ketua Umum PAN itu. 

Mungkin saja AHY berpeluang besar jadi cawapres Jokowi pada pilpres 2019 mendatang. Mungkin saja SBY menekan Jokowi agar bersedia duet dengan AHY pada Pilpres 2019 sebagai prasyarat SBY akan membantu kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, namun SBY mungkin juga lupa bahwa tidak ada janji yang pasti dipenuhi dalam politik. Bahkan perjanjian tertulis Megawati-Prabowo di Batutulis, Bogor sebelum Pilpres 2009 saja terbukti tidak memiliki makna apapun. Prabowo pada akhirnya batal diusung PDIP sebagai capres 2014 sebagaimana janji tertulis PDIP-Megawati kepada Prabowo. Apakah SBY mendadak naif dan percaya Jokowi akan memenuhi janji politiknya kepada SBY pada Pilpres 2019 mendatang?

Tekanan Menjadi Peluang

Kembali kepada tekanan pihak asing : AS, China dan negara-negara sekutunya yang terus menerus melancarkan tekanan dan ancaman kepada Presiden SBY agar bersedia membantu kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Tekanan itu bagaimana pun juga mustahil diabaikan oleh SBY.

Namun, bukan SBY namanya jika ia tidak mencari peluang menguntungkan dari posisi terjepitnya. Sebagai Presiden yang masih berkuasa, SBY memanfaatkan semua sumber daya guna mengumpulkan semaksimal mungkin informasi penting, bukti-bukti, dokumen, hasil operasi intelijen dll, yang nantinya akan sangat berguna dalam rangka meraih kembali kekuasaan melalui AHY, yang segera dipersiapkan sebagai capres atau cawapre pada 2019 mendatang.

Jer basuki mawa bea

Setap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Untuk meraih kembali kekuasaan via AHY, Presiden SBY terpaksa mengorbankan program strategis EKTP. Proyek ini dijadkan umpan untuk menjerat sebanyak mungkin lawan politiknya. Perilaku korup politisi Indonesia diharapkan SBY dapat memastikan umpan dan perangkap suap pada proyek EKTP akan efektif.

Di samping itu, Presiden SBY segera mengumpulkan sebanyak mungkin informasi kelemahan seluruh elit yang potensial menjadi lawan atau kawan politik. Data rahasia mengenai Jokowi, sejak lahir sampai dilantik sebagai Presiden RI sudah berada di tangan SBY.

Enam bulan setelah peristiwa The Age dan The Herald, SBY mengganti Kepala BIN dengan Marciano Norman, mantan Danpaspampres. Selain, memilik tugas khusus pengumpulan informasi gerak langkah para politisi yang jadi target umpan dan perangkap Proyek EKTP, Marciano harus memastikan SBY dan BIN tidak lagi mudah disadap oleh pihak intelijen asing khususnya Amerika, China, Australia, Singapura, Inggris dan Israel. Sekitar dua bulan SBY memberi arahan kepada Marciano sebelum ditugaskan mengepalai lembaga telik sandi.

Suatu saat, semua informasi ini akan berguna atau digunakan untuk membantu SBY meraih kekuasaan lagi dan mengantarkan AHY sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Setelah umpan dan perangkap pada proyek EKTP disempurnakan, tantangan berikutnya adalah menguasai KPK melalui penempatan sedikitnya satu orang pimpinan KPK guna memastikan umpan dan perangkap suap yang telah menjerat para lawan politiknya, dapat diproses hukum melalui KPK.

Bantahan para politisi Partai Demokrat bahwa SBY sama sekali tidak terlibat kisruh permasalahan Proyek EKTP menjadi tidak berguna ketika fakta membuktikan bahwa Presiden SBY menerbitkan 4 Perpres hanya untuk merevisi Perpres sebelumnya: Perpres No.26/2009.

Terungkap juga di persidangan melalui kesaksian pejabat LKPP bahwa pihaknya sudah menyampaikan berbagai hal penyimpangan dalam pelaksanaan lelang pengadaan EKTP, namun terpaksa diteruskan sesuai arahan Deputi Wapres, yang sangat patut diduga telah mendaoat arahan Presiden SBY. Demikian juga halnya ketika PT Sandipala menghadapi masalah besar terkait pelaporan pidana penipuan oleh Andi Winata atas nama terlapor Paulus Tanos, Presiden SBY tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkan proyek sangat strategis itu. 

Presiden SBY sudah menerima laporan bahwa masalah internal PT Sandipala (gugatan kepemilikan, perdata dan pidana) mengakibatkan pelaksanaan pencetakan blanko EKTP menjadi terkatung-katung.

Wajar rakyat tanya, “Ada apa denganmu Pak SBY?”

Tidak heran banyak kalangan menuding SBY di balik korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP ini melalui tangan KPK akan ditunggangi SBY  untuk menghancurkan lawan politiknya. Ketua KPK Agus Rahardjo ditenggarai adalah kaki tangan SBY. Beredar kabar bahwa Ketua KPK kerap menemui SBY secara diam-diam di Cikeas. Pertemuan mereka tentu tidak jauh dari pelaksanan rencana SBY menunggangi kasus korupsi EKTP untuk kepentingan politiknya.

Selanjutnya SBY tinggal memastikan dukungan berbagai media nasional yang berpengaruh untuk membentuk opini sebagaimana yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Sejauh ini sebagian besar rencana SBY berjalan baik sesuai skenario. Hanya penetapan status tersangka pada Agus Rahardjo Ketua KPK oleh Bareskrim menjadi sedikit handicap mewujudkan tujuan utama, mengusung dan memenangkan duet Jokowi -AHY pada Pilpres 2019.

Mengenai posisi politik SBY pada rezim Jokowi, mungkin hanya kalangan terbatas yang memahami bahwa SBY sebenarnya adalah pendukung utama rezim Jokowi. Koalisi SBY-Jokowi ditunjukan dari keterlibatan kaki tangan SBY di pemerintahan sejak Jokowi dilantik sampai sekarang ini. 

Koalisi SBY – Jokowi sedikitnya dapat dibuktikan dengan penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu, Agus Martowardojo tetap sebagai Gubernur BI, Umboh sebagai Ketua PKK, Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK, Agus Widjojo sebagai Gubernur Lemhanas, Lukman H Saefudin sebagai menteri agama, My Nila Moeloek sebagai Menteri Kesehatan, Moeldoko sebagai kepala staf Presiden dll. Mereka adalah representasi SBY (bukan Partai Demokrat) di rezim Jokowi