Menakar Peluang Ahok di Pilkada 2017

image

Pilkada DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi namun suhu politik Jakarta mulai memanas dengan hiruk pikuk munculnya beberapa nama calon gubernur yang berminat jadi peserta pilkada Jakarta. Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Dault, Ahmad Dani dan Basuki Tjahja Purnama atau dikenal Ahok inkamben Gubernur Jakarta sekarang (2014-2017).

Ahok sesumbar akan maju dari jalur perseorangan atau non partai. Dikemukan alasan bahwa Ahok lebih memilih jalur perseorangan daripada jalur partai. Alasan sebenarnya tak lain karena belum ada satu partai pun menyatakan bersedia mengusung Ahok sebagai cagub. Partai Nasdem memang sudah dipastikan mendukung Ahok sejak dari awal, tetapi suara dan kursi Nasdem di DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 2014 tidak cukup memenuhi syarat minimal untuk mengusung Ahok sebagai cagub. Nasdem hanya memilik 5 (lima) kursi dari 106 kursi DPRD DKI 2014-2019, kurang dari syarat minimal 20% kursi DPRD DKI Jakarta atau 21 kursi untuk dapat mengusung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Berikut ini komposisi jumlah kursi DPRD DKI Jakarta berdasarkan partai hasil pemilu 2014:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebanyak 28 kursi
2. Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 15 kursi
3. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sebanyak 11 kursi
4. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan sebanyak 10 kursi
5. Partai Demokrat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
6. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan sebanyak 10 kursi
7. Partai Golongan Karya dengan perolehan sebanyak 9 kursi
8. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan sebanyak 6 kursi
9. Partai Nasional Demokrat dengan perolehan sebanyak 5 kursi
10. Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebanyak 2 kursi
Berbeda dengan Pilkada 2012 Jokowi – Ahok diusung PDIP dan P Gerindra, pada Pilkada 2017 mendatang, Ahok belum mendapat kepastian dari kedua partai itu untuk mengusungnya kembali sebagai cagub.
Ahok Terganjal Syarat PDIP

PDIP punya alasan sendiri belum beri dukungan kepada Ahok. Megawati SP Ketum PDIP mensyaratkatkan Ahok harus terlebih dahulu meninggalkan ‘teman-teman Ahok’ sebelum PDIP mempertimbangkan kemungkinan mengusung Ahok sebagai cagub.

Syarat dari PDIP ini dibalas Ahok secara emosional dengan mengatakan pihaknya tidak memerlukan dukungan partai untuk bertarung di Pilkada 2017. Pernyataan Ahok ini dimuat berbagai media dan ditindaklanjuti Ahok dengan membentuk timses “Teman Ahok Independen” untuk mengumpulkan KTP dan surat dukungan rakyat pemilih Jakarta. Berbagai Posko pengumpulan KTP didirikan dan ribuan orang direkrut Ahok terutama melalui konsultan Cyrus Network yang pernah membantu Jokowi-Ahok pada Pilkada sebelumnya.

Sikap emosional Ahok terhadap PDIP itu kemudian dikembangkan dengan mengerahkan media massa untuk membentuk opini publik yang negatip terhadap partai politik. Opini ini dimaksudkan untuk menekan partai-partai agar mau mendukung Ahok. Karena meski di depan publik Ahok selalu mengatakan tidak butuh partai, namun di belakang dan tanpa sepengetahuan publik, Ahok dan timnya gerilya mati-matian untuk meraih dukungan partai. Hasiilnya, Partai Hanura, PKB dan PAN diklaim Ahok telah bersedia memberikan dukungan dalam pencalonannya.

Ahok meradang dengan syarat yang diajukan PDIP agar ia meninggalkan ‘teman-temannya’. Bagi Ahok hal itu adalah mustahil karena ‘teman-teman Ahok’ inilah yang sebenarnya merupakan sponsor utama, pelindung dan donatur Ahok selama ini.

 

Siapa yang dimaksud dengan ‘teman-teman Ahok’ ini?

Berdasarkan informasi yang diterima, ‘teman-teman Ahok’ ini merupakan satu kelompok yang terdiri dari berbagai kalangan, antara lain:

1. Kelompok Pengusaha/konglomerat properti Jakarta seperti James Riady (Lippo Grup), Tahir (Mayapada Grup), Triatma K Haliman (Agung Podomoro Grup/APG), Ciputra, Aguan dan Tommy Winata (Agung Sedayu Grup), Sutjipto Nagaria (Summarecon Grup), Eka Tjipta Widjaja (Simarmas Grup), Hendra S Gondokusumo (Intiland Grup), Edward Suryadjaya (Astra Grup) dan lain-lain. Kelompok konglomerat ini telah menjadi donatur dan pendukung Ahok bersama banyak konglomerat dan pengusaha tionghoa lain sejak tahun 2011 lalu. Mustahil bagi Ahok meninggalkan teman-teman yang menjadi inti kekuatannya selama ini.
2. Kelompok Politisi: antara lain Hendropriono, Luhut B Panjaitan, Sutiyoso, Djan Faridz, para jenderal purnawirawan ‘Tim Begawan’ dan lain-lain. Mereka ini sponsor utama Ahok untuk memperoleh dukungan PDIP dan P Gerindra pada Pilkada tahun 2012 lalu. Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo sudah lama memutus hubungan dengan Ahok karena terbukti berkali-kali Ahok mengkhianati Prabowo-Hashim.
3. Kelompok Nasdem: Partai Nasdem adalah partai pimpinan Surya Paloh. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa Surya Paloh merupakan proxy dari James Riady baik di Nasdem mau pun di Grup Usaha Media Indonesia. Media Indonesia Grup merupakan salah satu anak perusahaan Multipolar Corporation (Lippo Grup) milik James Riady. Tak heran jika Metro TV, Media Indonesia, First Media Grup termasuk Detikcom mendukung Ahok habis-habisan sejak 2011 lalu.

Berdasarkan fakta di atas, sulit bagi Ahok memenuhi permintaan Megawati SP Ketum PDIP agar Ahok meninggalkan ‘teman-temannya’ sebagai syarat agar PDIP dapat mempertimbangkan mengusung Ahok sebagai cagub DKI Jakarta.

Informasi berkembang di kalangan elit politik Jakarta, Ahok sudah menyiapkan strategi jitu untuk meraih dukungan partai sesuai syarat pencalonan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pertama Ahok menaikan tawaran ‘mahar’ kepada PDIP. Disebut-sebut jumlahnya fantastis yaitu Rp250 miliar atau lebih dua kali lipat dibanding mahar Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012 sebesar Rp100 miliar. Jumlah mahar itu tidak berarti bagi Ahok yang didukung puluhan konglomerat Tionghoa.

Di samping menawarkan mahar ratusan miliar rupiah, Ahok melobi partai lain untuk mendukungnya. Sementara ini Ahok mengklaim sudah mendapat dukungan dari empat partai: Nasdem, Hanura, PKB dan PAN. Jika klaim Ahok benar maka dukungan 23 kursi DPRD DKI Jakarta sudah di tangan Ahok dan itu sudah melebihi syarat minimal 21 kursi untuk mengusungnya menjadi cagub DKI Jakarta.
Pertarungan Pilkada Jakarta 2017

Peluang Ahok untuk menang Pilkada Jakarta 2017 menghadapi jalan terjal. Ahok bukan Jokowi dan rakyat pemilih Jakarta sudah mengetahui karakter dan kinerja Ahok selama menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta.

Perilaku Ahok yang arogan, kasar, sering melontar kata-kata kotor dan caci maki, maraknya korupsi di Pemprov DKI Jakarta, banyak di antaranya diduga melibatkan Ahok secara pribadi, istri Ahok Veronica Tan, adiknya Basuri Indra dan Fifi Lety Indra menghasilkan penilaian negatif berdampak buruk bagi usaha Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2017.

Kinerja Ahok yang buruk tercermin dari hampir semua indikator kinerja Pemprov DKI Jakarta yang menurun dibanding pencapaian Gubernur Jakarta sebelumnya Fauzi Bowo. Sejak Ahok menjabat Wagub dan Gubernur Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya di kisaran 5% jauh di bawah kinerja Fauzi Bowo yang rata-rata 6.8% per tahun. Kegagalan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta ini berdampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan rakyat, peningkatan kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Jakarta.

Kinerja buruk Ahok paling menonjol pada kegagalan Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Adipura, lambang prestasi kebersihan dan kenyamanan kota. Sebelumnya, Kota Jakarta tidak pernah gagal merail Penghargaan Adipura selama 10 tahun terakhir. Kegagalan Ahok makin diperburuk dengan perolehan status penilaian WDP (wajar dengan pengecualian) atas laporan keuangan dan kinerja Pemprov DKI Jakarta dari BPK RI.

image

Penilaian BPK atas laporan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta kepatuhan hukum Pemprov DKI Jakarta menghasilkan nilai CCC atau BURUK. Dengan hasil ini, Pemprov DKI Jakarta berada pada urutan ketiga terburuk dari seluruh propinsi di Indonesia. Penyerapan APBD DKI Jakarta termasuk paling terendah se-Indonesia dan kegagalan mencapai target PAD (pendapatan asli daerah) merupakan indikator buruknya kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Puncak kegagalan kinerja Ahok adalah peningkatan korupsi mencapai 900% dengan kerugian negara dari Rp. 1.54 triliun pada tahun 2013 hingga Rp2.5 triliun pada tahun 2014. Di mana salah satu korupsi temuan BPK adalah pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta yang pengadaan lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta dari Yayasan RS Sumber Waras.

image

Dugaan korupsi Ahok, istrinya Veronica Tan dan adiknya Fifi Lety Indra pada pengadaan lahan RS Sumber Waras mencuat ke publik dan sudah ditangani KPK meski pun rakyat menilai penyidikan kasus korupsi Ahok itu terlalu lamban penyelesaiannya.

Ahok harus lolos dari penetapan tersangka korupsi oleh KPK sebelum benar-benar siap bertarung pada Pilkada 2017. Berbagai dugaan korupsi Ahok lain seperti: Korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta, Taman BMW, KJS/KJP, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta, Pengutipan/pengumpulan dana CSR dari perusahan-perusahan properti melalui Yayasan Ahok, Korupsi UPS, KKN Proyek Tanah Abang dan lain-lain, tidak dapat diabaikan begitu saja. Walau KPK – Polri – Kejaksaan terkesan mengabaikan korupsi-korupsi Ahok tersebut, isu korupsi itu akan menjadi ancaman serius pada Pilkada Jakarta 2017.
Strategi Pemenangan Ahok

Sebagai inkamben Ahok memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Sebagai Gubernur, Ahok memiliki akses dan kewenangan mengelola Rp60 triliun APBD Jakarta dan kewenangan mengeluarkan perizinan dan konsesi bisnis kepada para pengusaha yang berkepentingan. Ahok terbukti mampu menggunakan kekuasaaan dan kewenangannya itu untuk kepentingan memenangkan Pilkada 2017.

Berdasarkan komposisi rakyat pemilih di Jakarta, Ahok sadar bahwa peluangnya menang dalam Pilkada sangat kecil karena secara faktual pemilih beragama Islam dan pribumi mencapai 85% dan 94%.

Berikut ini komposi pemilih Jakarta :
Suku bangsa:

Jawa (35,16%),
Betawi (27,65%)
Sunda (15,27%)
Tionghoa(5,53%)
Batak (3,61%)
Minang(3,18%)
Melayu (1,62%)
Bugis, Aceh, Madura Dan lain-lain

Agama:

Islam (85,36%)
Protestan(7,54%)
Katolik (3,15%)
Buddha(3,13%)
Hindu (0,21%)
Konghucu (0.06%).

Untuk memperbesar peluang memenangkan Pilkada, Ahok dan timsesnya terbukti menggunakan kembali cara-cara dan strategi pada Pilkada 2012. Namun realita terbesar pada Pilkada 2017 harus disadari Ahok, yaitu:

– Ahok bukan Jokowi
– Karakter dan kinerja Ahok terbukti sangat buruk
– Meningkat dan meluasnya kesadaran dan pemahaman rakyat pemilih mengenai sepak terjang Ahok, khususnya dari kalangan umat Islam yang merugikan umat Islam Jakarta
– Taktik dan strategi pemenangan Ahok yang mengadudomba dan memecahbelah umat Islam Jakarta sudah dibaca dan diantisipasi
– Kompetitor Ahok yang secara kualitas, kapabilitas dan integritas jauh di atas Ahok, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Adyaksa Dault.
– Dukungan mayoritas etnis Tionghoa dan pemilih non muslim Jakarta akan memancing konsolidasi pemilih Islam Jakarta.
– Dan seterusnya.
Realita politik ini disadari Ahok sepenuhnya. Keputusan Ahok menggandeng cawagub dari etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar di Jakarta (35%) diharapkan Ahok dapat mendongkrak perolehan suaranya pada Pilkada. Ahok juga akan mendorong munculnya lebih dari satu pasangan calon dari kalangan Islam agar suara pemilih Islam terpecah. Penggunaan uang sebagai kekuatan mempengaruhi tokoh, ormas, dan membeli suara pemilih adalah salah satu strategi yang akan dipakai Ahok. Tak kalah penting adalah penggalangan suara pemilih dari karyawan/pegawai/buruh di perusahan-perusahaan tionghoa, yang diharapkan Ahok dapat diarahkan secara maksimal untuk memilihnya pada Pilkada 2017 nanti.

Pertarungan Pilkada Jakarta 2017 dipastikan semakin keras dan seru karena menjadi Ahok pasti mati-matian dan habis-habisan berusaha memenangkannya dengan segala cara. Kegagalan memenangkan Pilkada dapat membawa bencana bagi Ahok yang sedang diincar berbagai kasus korupsi.

Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 akan membuka jalan baginya untuk terus memberi konsesi luar biasa kepada para pengusaha dan konglomerat tionghoa yang telah setia membantunya selama ini. Kemenangan Ahok di Pilkada 2017 membuka jalan bagi Ahok untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019 atau bahkan mungkin sebagai capres.

Sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia sangat memberi peluang bagi pemilik modal/uang untuk meraih kekuasaan melalui pemilu/pilkada/pilpres yang sarat dengan celah dan kelemahan. Plus, penegakkan hukum yang amburadul dan korup di Indonesia sangat menguntungkan bagi Ahok dan orang-orang seperti Ahok meraih kekuasaan melalui pemilu.
(David Sanjaya)

Iklan

Penulis: Kotak Pandora

Kebenaran menemukan jalan sendiri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s