Menakar Peluang Ahok di Pilkada 2017

Pilkada DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi namun suhu politik Jakarta mulai memanas dengan hiruk pikuk munculnya beberapa nama calon gubernur yang berminat jadi peserta pilkada Jakarta. Yusril Ihz…

Source: Menakar Peluang Ahok di Pilkada 2017

Iklan

Terbongkar Fakta Korupsi Ahok

image

 

Bahwa tanah  di mana RS Sumber Waras berdiri memiliki 2 sertifikat.

Bahwa Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN

Bahwa I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi pada Maret 2015, divonis bersalah oleh PN Jakarta Barat tetapi  telah dilepas di tingkat banding oleh PT DKI Jakarta.

Bahwa Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

Bahwa  tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

 

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:
1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras.

  • Tanah dihargai Rp 755 milyar,
  • BPHTB sebesar Rp 15,5 milar,
  • biaya notaris 7,5 milyar,
  • appraisal Rp 300 juta,
  • pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar
  • PNPB Rp 2,26 milyar.

Total Rp. 800 miliar
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

CATATAN:  KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih 40 saksi pada kasus korupsi Sumber Waras oleh KPK telah ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus penetapan para tersangka korupsinya.

 

(JB)

 

KPK Pelindung Korupsi Ahok

I

Sebagian bukti korupsi Basuki T Purnama Pada Pengadaan Lahan Sumber Waras

———-

Dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 makin memanas dan menyudutkan posisi inkamben Gubernur Basuki T Purnama. Sosoknya yang semula dianggap tegas dan bersih itu telah sempat menghipnotis netizen, hingga partai politik pun bertekuk pada kehebatan kemasyhuran Sang Gubernur yang mau maju lagi mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.

Namun, Basuki kini tersandung oleh berbagai dugaan korupsi dan gratifikasi. Terakhir Basuki atau Ahok tersiar luas menerima sumbangan Rp4,5 miliar dari beberapa pengusaha. Ahok telah mengakui melalui pernyataan-pernyataannya di berbagai media massa bahwa ia benar telah menerima uang miliaran rupiah yang dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana di atur dalam UU Anti Korupsi.

KPK telah memeriksa Basuki alias Ahok atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, namun hingga kini KPK belum menetapkan status Ahok sebagai tersangka korupsi. Bukti-bukti tindak pidana korupsi Ahok sudah cukup. Pengakuan Ahok juga telah ada. Pengakuan pelaku adalah salah satu alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

Lambannya KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka korupsi juga terjadi pada dugaan korupsi Ahok pada pengadaan lahan RS Kanker Jakarta, yang dikenal luas oleh publik sebagai korupsi Ahok di Sumber Waras.

Pada dugaan korupsi Sumber Waras, kelambanan KPK bertindak tegas dan menetapkan Ahok selaku tersangka telah meruntuhkan KPK sebagai institusi penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi.

KPK dituding hanya tajam dan kejam terhadap terduga korupsi yang muslim atau beragama Islam, tapi tumpul bahkan melindungi terduga korupsi non muslim terlebih terduga pelaku korupsi etnis Tionghoa. Kekecewaan rakyat merebak dan menimbulkan gelombang protes dan aksi demo di gedung KPK.

Pada korupsi Ahok di Sumber Waras, berikut ini catatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas pengadaan lahan bekas RS Sumber Waras (RSSW), yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada SwaraSENAYAN (25/3). MAKI merinci 33 analisa dugaan penyimpangan sebagai berikut:

1. Nomenklatur APBD-P 2014 pembelian lahan RSSW, prakteknya Pelepasan sehingga perlu satu tindakan berupa Permohonan atas tanah negara, permohonan belum tentu dikabulkan. Artinya dana bisa hangus dan total lost.

2. Nomenklatur Pembelian, jika prakteknya Pelepasan maka tidak sah karena Pembeli belum mendapatkan barangnya, masih digantungkan persyaratan yang akan datang sehingga akte Pelepasan berbeda dengan akte Pembelian. Akibat hukum pembelian dan pelepasan jelas sangat berbeda.

3. Nomenklatur Pembelian, SK Kadinas Pembelian, SK Gubernur Pembebasan dan Pengadaan, Pelasanaan berupa Pelepasan. Maka dasar hukum pembelian namun pelaksanaan Pelepasan maka menjadikan pelaksanaan cacat hukum.

4. Nomenklatur pada evaluasi Mendagri adalah Pembelian RSSW, sehingga apabila prakteknya hanya pembelian sebagian lahan tanpa ijin kembali kepada DPRD maka tidak sah.

5. Syarat yang diajukan dalam rapat-rapat persiapan terdapatnya akses jalan, yang kemudian dituangkan dalam akte pelepasan induk (terdapat ijin pembina), dituangkan dalam surat pernyataan Ketua YKSW tanggal 29 Desember 2014 (ttd Kartini Mulyadi) dan Akte 32 tgl 30 April 2015 Notaris Tri Firdaus Akbarsyah (ttd KM-Ketua dan Stefanus Hedianto Karnadi-Bendahara). Pelepasan jalan akses ini tidak sah karena tidak terdapat ijin dari Pembina sekaligus tidak terdapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui selaku pemilik SHM. Dengan tidak sahnya pelepasan akses jalan maka persyaratan belum terpenuhi sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran.

6. Akte Pelepasan yang digantungkan persyaratan kurun waktu 2 tahun untuk dapat menguasai atas permintaan Penjual maka dibutuhkan lagi Akte Pelepasan tanpa syarat sehingga Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah Pelepasan tanpa syarat.
7. SK Gubernur  poin kesatu menetapkan lokasi Pembangunan RS Kanker yang terletak di Jl. Kyai Tapa sesuai gambar Peta  No. 812/B/PPSK/DTR/XII/2014  yang dibuat tanggal sama yaitu 10 Desember 2014 dengan luas 36.754 m2 (tidak menyebut nomor sertifikat-jika mengacu sertifikat luasnya hanya 36.410) dengan demikian mengacu SK ini jelas lahan secara de facto dan de jure harus berada di Jl. Kyai Tapa. Namun lahan yg didapat Jl. Tomang Utara maka antara SK dan pelaksanaan berbeda. Meskipun dalam lampiran SK Gubernur terdapat gambar lokasi yang dihitamkan seakan-akan itulah yang ditunjuk namun kenyataan lahan di Jl. Tomang Utara.

8. KUPA 2014 poin 2.3.2. huruf b.5 mematikan pembebasan lahan yang tidak mungkin dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan lahan RSSW karena semua administrasi belum lengkap. Sedangkan di huruf d.5 kegiatan baru kriteria sifat mendesak yang dapat dituntaskan tahun 2014.
9. Sesuai UU Yayasan pelepasan aset harus sesuai dengan tujuan yayasan baik peruntukan setelah dijual dan peruntukan hasil penjualan. Dengan belum jelasnya penggunaan uang hasil penjualan maka transaksi BPN belum dapat dilakukan. Contoh kasus 3 Yayasan di Semarang.

10. Semua pajak terhutang (1994-2014) harus lunas dulu sebelum dilakukan pembayaran 755 M, namun belum dibayar pajak tapi sudah dibayar lunas. Pajak 2013-2014 baru dibayar Maret 2015, artinya uang bayar pajak adalah hasil penjualan lahan. Pajak terhutang 20 tahun adalah semata-mata ketidakpatuhan sehingga tidak layak mendapat keringanan. Kurun waktu 1994-2005 adalah masa jaya RSSW sehingga waktu itu harus taat bayar pajak.

11. Pemberian diskon 50% pajak terhutang 2013-2014 pada November 2014 indikasi untuk bagian permufakatan jahat karena waktu bersamaan sedang terjadi proses pelepasan/pembelian lahan RSSW. Syarat keringanan mestinya tidak dapat diberikan karena Pemprov DKI jelas-jelas mengetahui lahan akan dibeli dengan nilai besar sehingga tidak layak dapat diskon. Ini jelas korupsi tersendiri karena mengurangi hak negara.

12. SK Gubernur tanggal 10 Desember, sedang pembatalan YKSW dan PT Ciputra ditandatangani Notaris tanggal 11 Desember 2014. SK jika mengacu SHGB maka batal, jika tidak mengacu SHGB maka harus dilaksanakan rigid yaitu lokasi secara de facto di Jl. Kyai Tapa.
13. Pembelian lahan tidak terdapat penawaran harga tanah karena sepenuhnya disetujui dari penawaran. Sedangkan nilai bangunan tidak dihitung karena de facto bangunan tua yang kemudian harus dirobohkan. Atau untuk masing-masing bangunan dan tanah harus terdapat negoisasi penawaran pembelian yang lebih rendah.
14. Surat Kadinas Kes kepada Dinas Pajak tanggal 16 Desember 2014, Jawaban tanggal 29 Desmber 2014, Pembetulan Pajak 2013 dan 2014 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2015. Sejak kapan diketahui NJOP 2014 sebesar 20 jt/m2 karena SK Kadinkes tentang harga pembelian tanah 755 M dibuat tanggal 11-12-2014. Lebih aneh kesepakatan harga pembelian dibuat tanggal 10 Desember 2014.
15. Penentuan nilai NJOP dan SPT sejak 2013 diserahkan kepada Daerah, jadi jika Dirjen Pajak menentukan Zona PP… semestinya usulan dari Daerah. Bahwa klaim Zona PP… ditentukan Pusat adalah sangat tidak benar. Harus ditanyakan kepada Dirjen Pajak mekanisme Zona PP… .
16. RPJMD 2012-2017 dan Musrenbang 2014 tidak mencantumkan pembangunan RS Kanker dan Jantung  Jakarta.
17. Misi visi kesehatan DKI berupa Puskesmas Rawat Inap dan RS Pasar Minggu, tidak ada RS Kanker dan Jantung.
18. Nilai harga pembelian antara RSSW dengan PT Ciputra Karya Utama adalah 563 Milyar dan berlaku untuk tahun 2013-2014. Jadi nilai ini mestinya jadi patokan maksimal pembelian Pemprov DKI kepada RSSW tetapi kenyataan lebih mahal 755 Milyar. PT Ciputra dengan rencana peruntukan untuk hotel, apartemen dan mall hanya berani beli 563 M, lha masak Pemprof DKI yang rencana hanya untuk Rumah Sakit malah membeli dengan harga lebih mahal.
19. Apresial dibuat tahun 2015 senilai 900 M  tidak dapat jadi pedoman tahun 2014. Jangankan 900 M, jika 2 Trilyun  maka tetap tidak terkait tahun 2014.
20. Lahan RSSW tidak siap bangun, banjir dan tidak ada akses bagus karena ditengah pemukiman. Hal ini berdasar cek lapangan lahan di belakang Roxy Square, sama sekali tidak berhadapan dengan jalan Kyai Tapa. Jaraknya sekitar 20 M.
21. Bentuk lahan secara hongsui dan fengsui tidak bagus. Lahan berbentuk lebar depan dan mengecil kebelakang bahkan lahan punya ekor sehingga nilainya pasti rendah.
22. Proses penyusunan APBD-P nomenklatur pembelian lahan RSSW  tidak transparan karena terjadi Penyusupan seperti UPS.
23. Evaluasi Mendagri tidak ada tindak lanjut selama 7 hari sehingga alokasi biaya pembelian RSSW cacat dan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2014.
24. Biaya Apresial sudah dianggarkan tahun 2014 sebesar 300 juta, namun sengaja hal ini tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada Maret 2015. Apresial 2015 dibiayai dari mana? Karena 300 jt tidak dipakai mestinya jadi Silpa, sedang APBD 2015 murni mestinya tidak menganggarkan biaya apresial.
25. Meskipun pengadaan tanah dibawah 5 hektar namun prinsip-prinsip UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 tetaplah harus dipedomani sehingga tidak masuk PMH, misal Perencanaan tanah harus memuat dokumen: Maksud dan Tujuan, Letak Tanah, Luas yang dibutuhkan, status tanah, dan Perkiraan nilai tanah (dimaknai apresial), serta rencana penganggaran tanah. Juga terdapat study kelayakan. Hal ini semua tidak terdapat pada RSSW.
26. Dengan kondisi tidak sah dan cacat maka harus batal karena uang yang keluar adalah TOTAL LOST. Atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan kerugian negara dengan cara melakukan langkah secara keselurahan tanpa perpisah 3 poin dibawah ini (minimal 2 poin yang atas) : Pengembalian selisih Rp. 191 M, Merubah lahan secara de facto dari Jl. Tomang Utara menjadi Jl. Kyai Tapa, Pembayaran pajak terhutang RSSW 1994-2014 Rp. 3 M.
27. Terdapat surat pernyataan Kadinkes Dien Enawati yang akan bertanggungjwab apabila terdapat permasalahan. Hal ini dapat dipakai Ahok untuk buang badan.
28. Biaya pelepasan hak (menstinya termasuk biaya memeperoleh hak) karena menjadi beban YKSW maka semestinya sejumlah dana untuk itu ditahan atau memakai bank garansi sehingga nantinya biaya pelepasan hak akan tetap terbayar dari YKSW. Dengan dibayar lunas maka terdapat potensi ingkar janji maka seharusnya Pemprov DKI meminta Bank Garansi. Tanpa penyanderaan dan bank garansi untuk biaya pelepasan hak maka penyimpangan.
29. SK Gubernur luas lahan  36.753 m2 prakteknya hanya dapat seluas 36.410 m2. Selisihnya  sekitar 343 m2. Jika dihitung kurang lahan 343 X Rp. 20.755.000 = Rp. 7.118.965.000,- ????
30. Harga perbandingan apresial berupa harga penawaran 4 lahan disekitarnya sebelah utara yang mana harga penawaran tersebut ada pembelinya, mestinya harga apresial adalah harga transaksi bukan harga penawaran.
31. Apresial juga ikut mengaburkan lokasi lahan dari fakta, misal batas utara Jl. Kyai Tapa dan batas barat pemukiman. Fakta sebelah utara Jl. Tomang Utara dan barat RSSW asli.
32. Harga perbandingan tanah dibeli CKU dengan nilai 564.355.000.000,- dengan peruntukan Apartemen/hotel/mall. Sehingga apabila peruntukan tetap untuk rumah sakit maka semestinya hanya 75% dari harga CKU. BPK sudah bermurah hati hanya hitung selisih CKU dengan harga pembelian Pemprov DKI.
33. SK Kadinkes tanggl 8 Agustus 2014 judul pembentukan tim pembelian RSSW (sudah menyebut lahan RSSW), padahal SK Gubernur  tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RS Kanker baru dibuat tanggal 10 Desember 2014 dan hanya menyebut lokasi Jl. Kyai Tapa tanpa menyebut lahan milik RSSW. Artinya Kadinkes telah mendahului atau disuruh mendahului SK Gubernur karena terhalang perjanjian CKU dan YSSW.

Pelanggaran-pelanggaran Pemprov DKi Jakarta pada pengadaan lahan RS Kanker dan Jantung melalui pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang sedang dalam sengketa kepengurusan yayasannya  secara hukum melanggar UU No. 2 tahun 2012, UU No.28 tahun 2009, Perpres No.71 tahun 2012, berbagai peraturan  pemerintah dan presiden yang mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa, serta peraturan pemerintah, perda dan peraturan gubernur DKI Jakarta tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

 

Motif Korupsi Ahok Di Sumber Waras

Mencermati modus korupsi ahok di Sumber Waras yang dapat dikategorikan sangat vulgar dan nekad, timbul pertanyaan besar mengenai motif atau latar belakang tindak pidana korupsi ahok. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Ahok nekad korupsi dengan begitu ceroboh dan terang-terangan di Sumber Waras. Hasil penelusuran penulis sebagai berikut :

  1. Diduga korupsi Ahok ini dilatarbelakangi dari permintaan Ciputra kepada Ahok terkait uang muka pembelian lahan RSSW sebesar Rp50 miliar yang telah dibayar kepada Kartini Muljadi selaku pihak yang mengaku sebagai pemegang kuasa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tidak dikembalikan Kartini dengan berbagai alasan.
  2. Ciputra mengurungkan niatnya membeli lahan RSSW yang sudah disepakati sebelumnya karena menilai Kartini Muljadi telah wanprestasi. Disebutkan bahwa kesepakatan awal antara Ciputra dan Kartini adalah jual beli kedua bidang tanah/ lahan yang dimiliki YKSW, yaitu lahan seluas 3.6 hektar bersertifikat SHGB dan lahan seluas 3.2 hektar bersertifikat SHM. Harga disepakati adalah Rp15.5 juta/m untuk kedua lahan tersebut.
  3. Disebutkan bahwa Kartini Muljadi sepakat menjual kedua lahan itu tapi meminta waktu untuk penyelesaian internal di Yayasan, di mana sertifikat SHM atas luas lahan 3.2 hektar masih berada di tangan pengurus  yayasan  lain yaitu I Wayan Suparmin Ketua Perhimpunan Sosial Chandra Naya (PSCN).
  4. Ciputra setuju menyerahkan uang muka Rp50 miliar kepada Kartini Muljadi agar pengambilan SHM lahan seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dapat segera dilakukan.
  5. Namun, setelah usaha Kartini Muljadi mendapatkan SHM lahan RSSW yang seluas 3.2 hektar dari I Wayan Suparmin dan gagal membujuknya menjual lahan itu, Ciputra menyatakan mundur dan membatalkan jual beli lahan yang SHGB serta meminta pengembalian uang muka Rp50 miliar dari Kartin Muljadi.

Permasalahan utama dalam penanganan korupsi Basuki Purnama atau Ahok ini hanyalah pada integritas KPK yang lemah bahkan dapat dikatakan korup.

(Dam)

Badan Intelijen AS Buka Rahasia Gorbachev

image

 

Sebuah arsip dokumen rahasia yang sebelumnya bersifat rahasia dari pemerintah Inggris dan Amerika yang mengandung penilaian Barat terhadap Gorbachev mulai sebelum ia menjabat pada Maret 1985, dan terus berlanjut sampai akhir Uni Soviet pada tahun 1991 diungkap ke publik oleh badan intelijen Amerika NSA (National Security Agency).

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa politisi Inggris memprediksi secara konservatif terhadap ‘rising star’ Soviet MikhailGorbachev pada tahun 1984 dan 1985, tetapi CIA berbeda dengan Inggris di mana CIA memperoleh informasi yang menggambarkan pemimpin Soviet yang baru tiga bulan menjabat itu sebagai “sapu baru,”. Dan Ronald Reagan menyambut gembira pengangkatan Gorbachev sebagai pemimpin baru Uni Soviet dengan mengundangnya langsung untuk menghadiri KTT (konferensi tingkat tinggi) USA – USSR.

Dokumen yang diungkap ke publik baru-baru ini meliputi penilaian awal yang positif oleh Margaret Thatcher dan MP John Browne, laporan intelijen CIA selama masa pemerintahan Gorbachev 1985-1991, kesepakatan-kesepakatan awal Reagan dan Gorbachev, versi Amerika mengenai percakapan penting Reagen dengan Gorbachev di Geneva, Reykjavik dan Malta KTT, kepercayaan kanselir Jerman Helmut Kohl kepada Gorbachev pada tahun 1989, jatuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, serta transkrip pembahasan KTT G-7 pada tahun 1990 di mana AS menolak permintaan bantuan Gorbachev mengenai bantuan keuangan untuk Uni Soviet.

Arsip rahasia itu mengumpulkan dokumentasi tentang Gorbachev dalam dua buku, yang meraih penghargaan “Masterpieces of History” berjudul “Akhir Perang Dingin di Eropa 1989” (Central European University Press, 2010), dan “Adidaya Terakhir Akan Datang Dari Pertemuan Gorbachev, Reagan dan Bush” (CEU Press, 2016).
Buku mengenai “Pengarahaan Gorbachev” dari mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher menjelaskan “penemuan” Thatcher pada sosok Gorbachev pada Desember 1984 selama perjalanannya ke Inggris sebagai kepala delegasi parlemen Soviet.

Berbeda dengan pendahulunya yang tua dan lemah, yang selalu membaca perlahan-lahan setiap catatan yang sudah disiapkan stafnya, Gorbachev langsung terjun dalam diskusi bebas dan terbuka. Ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Lady Thatcher.

Perdana Menteri Thatcher terpesona oleh Gorbachev sebagai pemimpin baru Soviet. Ia segera menyampaikam kesan-kesannya mengenai Gorbachev dengan sekutu terdekat yakni Ronald Reagan. Thatcher mengatakan, “Saya suka Gorbachev. Kita bisa melakukan bisnis bersamanya”

Segera setelah Gorbachev menjadi Sekretaris Jenderal Soviet, anggota Konservatif dari parlemen Inggris, John Browne, yang mengamati Gorbachev selama kunjungannya ke Inggris dan kemudian diikuti informasi pada setiap langkah awal Gorbachev.

Browne menyebut Gorbachev sebagai “Kennedy di Kremlin” dalam hal karismanya. Pada bulan Juni 1985, CIA mengatakan kepada para pejabat senior AS mengenai penilaian rahasia tentang Gorbachev yang disebut CIA sebagai “sapu baru” yang berusaha untuk membersihkan puing-puing yang terakumulasi bertahun-tahun di Uni Soviet selama era stagnasi.

Tapi Reagan belum percaya sepenuhnya dan bersikeras harus melihat sendiri karakter Gorbachev. Selama empat tahun sebelum Gorbachev menjabat sekjen Partai Komunis Soviet, Reagen sebagai presiden Amerika mengeluh dalam buku hariannya, bahwa ia telah berusaha untuk bertemu muka dengan pemimpin wajah Soviet, tetapi “mereka tetap mati rasa pada saya.”

Dalam surat pertamanya kepada Gorbachev, yang dititipkan kepada Wakil Presiden George H.W. Bush dibawa ke Moskow untuk diserahkan kepada Gorbachev setelah acara pemakaman pendahulu Gorbachev selesai, Reagan mengundang Gorbachev untuk bertemu.

Gorbachev dan Reagan menjadi sahabat pena yang kerap menulis surat panjang – kadang-kadang secara pribadi, bahkan dengan tulisan tangan. Surat-surat Reagen dan Gorbachev tersebut menjelaskan posisi mereka pada kontrol senjata, pertahanan strategis, dan kebutuhan untuk penghapusan nuklir.

Pertemuan pertama mereka (Reagen dan Gorbachev) berlangsung di Jenewa, Swiss pada bulan November 1985, di mana dalam suasana informal “diskusi di depan perapian”, mereka mulai saling menyadari bahwa mereka berdua bukan penghasut perang tetapi adalah manusia dengan mimpi yang sama untuk membebaskan dunia dari senjata nuklir.

Mimpi itu kelihatannya bakal terwujud dengan sangat cepat melalui terobosan selama KTT Gorbachev dan Reagan di Reykjavik. Namun, desakan keras kepala dari Reagan kepada Gorbachev dibalas keengganan keras kepala oleh Gorbachev. Sukses besar di depan mata buyar seketika.

Melalui serangkaian KTT USA – USSR yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gorbachev berhasil membuat Reagan dan Bush dapat memahami bahwa pemimpin Soviet itu serius tentang rencana mengubah negaranya agar tidak menjadi ancaman dunia, dan rencananya membantu warga negara sendiri dapat menjalani hidup lebih baik dan lebih bahagia, dan membawa Soviet sepenuhnya terintegrasi ke dalam “keluarga bangsa-bangsa.

“Gorbachev juga belajar dari rekan-rekan sesama pemimpin dunia, ia mendirikan semacam kelompok sebaya dengan Prancis Mitterrand, Kanselir Jerman Kohl, PM Inggris Thatcher, dan PM Spanyol Gonzalez, yang mengembangkan posisinya sebagai reformis.

Pada saat George H.W. Bush sebagai presiden AS akhirnya bertemu Gorbachev di KTT Malta, Uni Soviet sudah menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, penerapan kebebasan berbicara. Revolusi Beludru telah membawa pemimpin-pemimpin reformis berkuasa di Eropa Timur, dan jatuhnya Tembok Berlin.

Kanselir Jerman Helmut Kohl menulis dalam suratnya kepada Bush pada akhir November 1989: “Mengenai proses reformasi di Polandia, Hongaria, Bulgaria, yang CSSR [Cekoslowakia], dan tidak sedikit GDR [Jerman Timur], kita memiliki Sekretaris Jenderal Gorbachev yang karena kebijakannya kita wajib berterima kasih. Perestroika telah diterapkan, membuat lebih mudah, atau mempercepat reformasi ini. Dia mendorong pemerintah mau melakukan reformasi ke arah keterbukaan dan menuju penerimaan keinginan rakyat; dan ia menerima perkembangan yang dalam beberapa hal jauh melampaui standar Uni Soviet sendiri”.

Pada tahun 1989, mimpi Gorbachev yang disebut “Rumah Bersama Eropa” mengemuka dan menjadikan Gorbachev sebagai politisi paling populer di dunia. Ketika ia menghadapi ketidakpuasan dan oposisi di negaranya, ia menolak untuk menggunakan kekuatan, seperti rekan komunisnya China yang melakukan pembantaian massa di Lapangan Tiananmen.

Namun, Barat yang secara konsisten menerapkan standar lebih keras terhadap Gorbachev Uni Soviet daripada terhadap China, mengakibatkan kaki terhambatnya bantuan keuangan, kredit, dan perdagangan untuk Soviet.

Sebagaimana Francois Mitterrand tunjukan selama KTT G-7 di Houston pada tahun 1990: “argumen dikemukakan untuk membantu China hanya kebalikan ketika kita berhadapan dengan Uni Soviet. Kami terlalu takut […] tentang bantuan ke Uni Soviet. […]. ”

Gorbachev sejak Maret 1985 telah membuat negaranya dan dunia menjadi lebih baik. Ia bekerjasama dengan Reagan dan Bush, ia mengakhiri Perang Dingin, menarik pasukan Soviet dari Afghanistan, membantu menyelesaikan konflik-konflik di seluruh dunia, dan memberi Rusia harapan dan kesempatan untuk berkembang sebagai negara demokrasi.

Seperti halnya banyak reformis besar, dia tidak mencapai semua yang ia perjuangkan – ia pasti tidak pernah berniat untuk Uni Soviet runtuh – tapi glasnost, non-kekerasan, dan “pemikiran baru” nya untuk dunia yang harmonis telah menciptakan legacy yang hanya bisa dihasilkan segelintir negarawan di dunia ini.

Selamat ulang tahun, Mikhail Sergeyevich Gorbachev !