“Pengkhianatan SBY”

​”Sesungguhnya tidak ada yang abadi kecuali kepentingan”. Inilah prinsip utama dalam politik yang mungkin menjadi acuan ketika Sang Resi memutuskan untuk mengkhianati semua pihak yang berharap padanya.

Posisi sebagai besan, sahabat, rekan, bekas bawahan tak menjamin peluang untuk dapat dibantu Sang Resi  menang di Pilpres. Bahkan sebaliknya, si besan dimanfaatkan sebagai topeng Sang Resi untuk mengelabui semua orang demi menutup rahasia posisi politik Sang Resi sebenarnya: mendukung dan memastikan Jokowi menang Pilpres 2014.


Secara objektif peluang si besan yang berpasangan dengan Prabowo untuk menang Pilpres 2014  itu sangat besar. Namun Sang Resi, besan cawapres itu lebih memilih membantu pihak lawan si besan demi kepentingannya sendiri.

Bukan hanya sekali Sang Resi membuat dongkol si besan. Oknum musuh si besan, orang yang dulu kerap memfitnahnya dengan tuduhan korupsi pengadaan hibah kereta api dari Jepang dan melaporkannya ke KPK, malah dipercaya Sang Resi menjadi pengurus teras partai bintang mercy. “Apa maksud besanku ini, apakah belum cukup aku dilaporkan korupsi ke KPK, didemo setiap hari dengan umpatan caci maki agar aku ditangkap KPK atas sangkaan korupsi?” Tanya si besan dalam hati. Sungguh dia tak mengerti niat tersembunyi Sang Resi.

Pihak lawan si besan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang pilpres dan dilantik menjadi Presiden – Wakil Presiden RI 2014-2019 di tengah marak tuduhan pencurangan pilpres masif di semua lini, seluruh tahapan dan tingkatan penyelenggaraan pilpres 2014.

Guna memastikan kemenangan lawan si besan, koleganya yang menjabat Menteri Kehutanan dan penerusnya sebagai Ketum PAN, bolak balik diperiksa KPK terkait penyidikan korupsi izin alih fungsi lahan. Semua orang tahu KPK memeriksa Zulkifli Hasan pada saat menjelang pilpres 2014 hanya untuk mengintimidasi Bendahara Tim Sukses Prabowo Hatta – KMP itu. Tujuannya, Zulkifli Hasan harus menghentikan pasokan dana dan logistik untuk keperluan kampanye timses Prabowo-Hatta. Tidak ada perhatian dan bantuan sedikit pun dari Sang Resi selaku penguasa tertinggi negeri untuk mencegah praktek politik kotor yang dilancarkan KPK pada saat itu. Sang Resi secara diam-diam sembunyi terus membantu kemenangan Jokowi.

Itu semua sudah menjadi keputusan bulat Sang Resi. Mengapa?

Menelisik Motif Sang Resi

Terlepas dari semua alasan dan pertimbangan utama Sang Resi, seperti:

Tekanan pemerintah AS (Presiden Obama, mantan Presiden Clinton dll), yang diawali dengan pemberitaan The Age dan The Herald Sidney Morning. Dua media Australia itu pada 11 Maret 2011 memuat laporan Dutabesar AS di Jakarta Scot Marceil kepada Menlu AS, hasil peretasan Wikileaks, yang dibagikan kepada media Australia.

Materi laporan Dubes Marceil sangat sensitif, dapat mengancam posisi SBY sebagai Presiden. Tentu, Dubes Marceil tidak sembarang menuduh Presiden SBY telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Ketua MPR Taufik Kemas.

Laporan Marceil menyebut Presiden SBY menerima uang dalam jumlah besar dari beberapa konglomerat Tionghoa, dan menuduh SBY telah menyalahggunakan Badan Intelijen Negara untuk memata-matai para lawan politiknya.

Semua tuduhan serius Marceil ini pasti memiliki bukti atau setidaknya dasar pendukung. Merespon pemberitaan media Australia tersebut, SBY marah besar dan menuduh pemberitaan tersebut fitnah dan tidak benar. Sejumlah pengacara ditunjuk untuk mengajukan gugatan terhadap The Age dan The Herald di Australia.

Pihak Dubes Amerika Serikat menyikapi pemberitaan media dan respon Presiden SBY secara hati-hati. Diketahui kemudian terjadi pembicaraan serius melalui telepon antara Presiden SBY dan Obama. Marceil sendiri diberitakan bolak balik mengadakan komunikasi dengan Presiden SBY.

Tidak ada permintaan maaf dari Kedubes AS atau dari Presiden Obama

Faktanya adalah, SBY mau tidak mau memenuhi permintaan Pemerintah AS yang menggunakan pemberitaan media Australia iitu sebagai entry point untuk memaksa, meminta dan menuntut bantuan atau jaminan dari Presiden SBY agar Jokowi dapat memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.

Lebih jauh lagi, tekanan pihak AS terhadap SBY tidak terbatas menyebarkan fitnah dan tuduhan yang dapat menghancurkan SBY. Presiden Obama yang kesal karena Presiden SBY belum tunduk sepenuhnya, terpaksa mengerahkan ribuan marinir dari Amerika Serikat untuk ditempatkan di Pangkalan Militer AS di Darwin, Australia, guna menggertak SBY. Inggris sekutu utama AS terpaksa mengizinkan pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris untuk menambah tekanan kepada Presiden SBY.

Mantan Presiden Bill Clinton memaksa diri terbang dari Washington, mampir di Banda Aceh dan Pangkalan Bun, Kalimantan, untuk kemudian secara diam-diam mendarat di Soekarno Hatta Airport pada dini hari di bulan September 2014, hanya agar dapat menemui Presiden SBY. Semua ini guna memastikan Presiden SBY menepati janji memenangkan Jokowi.

Tak terbilang jumlahnya, mulai dari Senator AS, Menlu dan PM Inggris, Dubes Israel untuk Singapore dan lain – lain, semua berduyun-duyun mengeroyok Presiden SBY seorang diri demi menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI berikutnya.

Wajar sekali jika Presiden SBY lebih memilih menjadi sekutu dan anak manis Amerika Serikat daripada menjadi musuh.Keinginan kuat agar Jokowi dapat menjadi Presiden RI suksesor SBY tidak hanya datang AS, melainkan juga sejumlah negara besar: Inggris, RRC, Australia, Singapura, dll. Sulit dibayangkan menempatkan diri menjadi musuh dari negara-negara ini.

Konspirasi Global dipimpin AS dan China mengusung Joki menjadi Presiden RI juga mendapat dukungan penuh hampir dari seluruh komunitas Tionghoa Indonesia. Presiden SBY sadar bahwa mustahil ia menempatkan diri sebagai musuh komunitas Tionghoa Indonesia.

Tiga alasan utama di atas tak dapat disangkal menjadi pertimbangan SBY dalam memutuskan membantu Jokowi dan terpaksa mengkhianati Prabowo dan Hatta Rajasa, besannya sendiri.

Tidak ada cara lebih jitu untuk menyembunyikan maksud dan tujuan Presiden SBY membantu kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 selain dari mendorong besannya sendiri Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto. 

Kekecewaan Hatta Rajasa dijadikan tumbal dari strategi politik SBY ditanggapi SBY dengan alasan bahwa semua ini untuk kepentingan masa depan politik anak keturunan mereka, yang dalam hal ini penerus dinasti SBY. Alasan SBY bahwa Hatta Rajasa sudah belasan tahun menjabat menteri kabinet dan harus berkorban demi mewujudkan ambisi politik SBY mungkin sangat sulit diterima oleh akal sehat mantan Ketua Umum PAN itu. 

Mungkin saja AHY berpeluang besar jadi cawapres Jokowi pada pilpres 2019 mendatang. Mungkin saja SBY menekan Jokowi agar bersedia duet dengan AHY pada Pilpres 2019 sebagai prasyarat SBY akan membantu kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, namun SBY mungkin juga lupa bahwa tidak ada janji yang pasti dipenuhi dalam politik. Bahkan perjanjian tertulis Megawati-Prabowo di Batutulis, Bogor sebelum Pilpres 2009 saja terbukti tidak memiliki makna apapun. Prabowo pada akhirnya batal diusung PDIP sebagai capres 2014 sebagaimana janji tertulis PDIP-Megawati kepada Prabowo. Apakah SBY mendadak naif dan percaya Jokowi akan memenuhi janji politiknya kepada SBY pada Pilpres 2019 mendatang?

Tekanan Menjadi Peluang

Kembali kepada tekanan pihak asing : AS, China dan negara-negara sekutunya yang terus menerus melancarkan tekanan dan ancaman kepada Presiden SBY agar bersedia membantu kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Tekanan itu bagaimana pun juga mustahil diabaikan oleh SBY.

Namun, bukan SBY namanya jika ia tidak mencari peluang menguntungkan dari posisi terjepitnya. Sebagai Presiden yang masih berkuasa, SBY memanfaatkan semua sumber daya guna mengumpulkan semaksimal mungkin informasi penting, bukti-bukti, dokumen, hasil operasi intelijen dll, yang nantinya akan sangat berguna dalam rangka meraih kembali kekuasaan melalui AHY, yang segera dipersiapkan sebagai capres atau cawapre pada 2019 mendatang.

Jer basuki mawa bea

Setap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Untuk meraih kembali kekuasaan via AHY, Presiden SBY terpaksa mengorbankan program strategis EKTP. Proyek ini dijadkan umpan untuk menjerat sebanyak mungkin lawan politiknya. Perilaku korup politisi Indonesia diharapkan SBY dapat memastikan umpan dan perangkap suap pada proyek EKTP akan efektif.

Di samping itu, Presiden SBY segera mengumpulkan sebanyak mungkin informasi kelemahan seluruh elit yang potensial menjadi lawan atau kawan politik. Data rahasia mengenai Jokowi, sejak lahir sampai dilantik sebagai Presiden RI sudah berada di tangan SBY.

Enam bulan setelah peristiwa The Age dan The Herald, SBY mengganti Kepala BIN dengan Marciano Norman, mantan Danpaspampres. Selain, memilik tugas khusus pengumpulan informasi gerak langkah para politisi yang jadi target umpan dan perangkap Proyek EKTP, Marciano harus memastikan SBY dan BIN tidak lagi mudah disadap oleh pihak intelijen asing khususnya Amerika, China, Australia, Singapura, Inggris dan Israel. Sekitar dua bulan SBY memberi arahan kepada Marciano sebelum ditugaskan mengepalai lembaga telik sandi.

Suatu saat, semua informasi ini akan berguna atau digunakan untuk membantu SBY meraih kekuasaan lagi dan mengantarkan AHY sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Setelah umpan dan perangkap pada proyek EKTP disempurnakan, tantangan berikutnya adalah menguasai KPK melalui penempatan sedikitnya satu orang pimpinan KPK guna memastikan umpan dan perangkap suap yang telah menjerat para lawan politiknya, dapat diproses hukum melalui KPK.

Bantahan para politisi Partai Demokrat bahwa SBY sama sekali tidak terlibat kisruh permasalahan Proyek EKTP menjadi tidak berguna ketika fakta membuktikan bahwa Presiden SBY menerbitkan 4 Perpres hanya untuk merevisi Perpres sebelumnya: Perpres No.26/2009.

Terungkap juga di persidangan melalui kesaksian pejabat LKPP bahwa pihaknya sudah menyampaikan berbagai hal penyimpangan dalam pelaksanaan lelang pengadaan EKTP, namun terpaksa diteruskan sesuai arahan Deputi Wapres, yang sangat patut diduga telah mendaoat arahan Presiden SBY. Demikian juga halnya ketika PT Sandipala menghadapi masalah besar terkait pelaporan pidana penipuan oleh Andi Winata atas nama terlapor Paulus Tanos, Presiden SBY tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkan proyek sangat strategis itu. 

Presiden SBY sudah menerima laporan bahwa masalah internal PT Sandipala (gugatan kepemilikan, perdata dan pidana) mengakibatkan pelaksanaan pencetakan blanko EKTP menjadi terkatung-katung.

Wajar rakyat tanya, “Ada apa denganmu Pak SBY?”

Tidak heran banyak kalangan menuding SBY di balik korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP ini melalui tangan KPK akan ditunggangi SBY  untuk menghancurkan lawan politiknya. Ketua KPK Agus Rahardjo ditenggarai adalah kaki tangan SBY. Beredar kabar bahwa Ketua KPK kerap menemui SBY secara diam-diam di Cikeas. Pertemuan mereka tentu tidak jauh dari pelaksanan rencana SBY menunggangi kasus korupsi EKTP untuk kepentingan politiknya.

Selanjutnya SBY tinggal memastikan dukungan berbagai media nasional yang berpengaruh untuk membentuk opini sebagaimana yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Sejauh ini sebagian besar rencana SBY berjalan baik sesuai skenario. Hanya penetapan status tersangka pada Agus Rahardjo Ketua KPK oleh Bareskrim menjadi sedikit handicap mewujudkan tujuan utama, mengusung dan memenangkan duet Jokowi -AHY pada Pilpres 2019.

Mengenai posisi politik SBY pada rezim Jokowi, mungkin hanya kalangan terbatas yang memahami bahwa SBY sebenarnya adalah pendukung utama rezim Jokowi. Koalisi SBY-Jokowi ditunjukan dari keterlibatan kaki tangan SBY di pemerintahan sejak Jokowi dilantik sampai sekarang ini. 

Koalisi SBY – Jokowi sedikitnya dapat dibuktikan dengan penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu, Agus Martowardojo tetap sebagai Gubernur BI, Umboh sebagai Ketua PKK, Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK, Agus Widjojo sebagai Gubernur Lemhanas, Lukman H Saefudin sebagai menteri agama, My Nila Moeloek sebagai Menteri Kesehatan, Moeldoko sebagai kepala staf Presiden dll. Mereka adalah representasi SBY (bukan Partai Demokrat) di rezim Jokowi

Iklan

Terbongkar Fakta Korupsi Ahok di Sumber Waras

I. Hal yang selama ini tidak diketahui publik karena ditutupi opini media adalah tanah Sumber Waras memiliki 2 sertifikat.

II. Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN, I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi dengan tuduhan penggelapan sertifikat SHM Sumber Waras. Wayam dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh PN Jakarta Barat.

III. Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

IV. Lokasi tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras. Tanah dihargai Rp 755 milyar, BPHTB sebesar Rp 15,5 milar, biaya notaris 7,5 milyar, appraisal Rp 300 juta, pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar dan PNPB Rp 2,26 milyar.
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

1. Semoga dengan paparan kronologi yang sangat rinci tersebut dapat memberi pencerahan. Jangan sampai siluman sesungguhnya justru dianggap sebagai pahlawan. CATAT, KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES. Pertanyaannya mengapa Ahok tetap nekad memasukkan anggaran pembelian tanah Sumber Waras, ada apa sesungguhnya dengan Sumber Waras? Bukankah tanah HGB adalah tanah milik negara, dan jika negara memang membutuhkan maka cukup dengan memberi ganti rugi sewajarnya bukan dengan transaksi jual beli dengan harga selangit layaknya SHM.

Terbongkar Fakta Korupsi Ahok

image

 

Bahwa tanah  di mana RS Sumber Waras berdiri memiliki 2 sertifikat.

Bahwa Tanah Rumah Sakit Sumber Waras lengkap dengan segala fasilitasnya yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki oleh Shin Min Hui yang telah berubah nama menjadi Perkumpulan Sosial Candra Naya (PSCN). Pimpinan PSCN

Bahwa I Wayan Suparmin dilaporkan ke polisi oleh Kartini Muljadi pada Maret 2015, divonis bersalah oleh PN Jakarta Barat tetapi  telah dilepas di tingkat banding oleh PT DKI Jakarta.

Bahwa Berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tersebut PSCN adalah pemilik sah tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lokasinya berada di Jalan Kyai Tapa.

Bahwa  tanah Sumber Waras di bagian belakang yang lokasi fisiknya berada di Jalan Tomang Utara ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan berakhir pada 26 Mei 2018 adalah Tanah ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapat dibayangkan tanah bersertifikat HGB yang sebentar lagi akan habis masa pakainya dan dapat diambil pemerintah demi kepentingan umum itu malah dibeli Ahok dan dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 800 milyar.

Dengan kekalahan Kartini Muljadi oleh I Wayan Suparmin di pengadilan tingkat banding, artinya tanah Sumber Waras bagian belakang yang bersertifikat HGB dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki akses sama sekali ke Jalan Kyai Tapa (lihat peta lokasi lahan).

 

Berikut ini kronologi terjadinya transaksi jual-beli tanah Sumber Waras bersertifikat HGB seluas 3.2 hektar oleh Ahok / Pemda DKI Jakarta:
1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 terbit disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama untuk “membeli Rumah Sakit Sumber Waras”., membeli bukan membeli tanah/lahan Sumber Waras.
2. Pada tanggal 14 Nopember 2013, Pengusaha Ciputra melalui PT CKU dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menandatangani kesepakatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (APPJB) No. 07, dengan harga Rp 15,5 juta per meter persegi. Jadi jelas bahwa sebelum tanah Sumber Waras yang bersertifikat HGB dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, YKSW telah menandatangani APPJB dengan PT CKU.
3. Pada Tanggal 2 Desember 2013, Ahok menolak perubahan peruntukan lahan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun.
4. Pada Tanggal 12 Desember 2013, Ahok bertemu pihak Sumber Waras dan bersepakat akan membeli tanah Sumber Waras dibawah harga NJOP.
5. Pada Tanggal 27 Desember 2013, terbit Pergub No 175/2013 tentang NJOP Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk tahun 2014.
6. Pada Tanggal 12 Mei 2014, dalam rapim diputuskan untuk membeli tanah Sumber Waras menggunakan harga NJOP sesuai Pergub No 175/2013 sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi.
7. Pada Tanggal 6 Juni 2014, Ahok bertemu dengan pihak YKSW dan sepakat tanah Sumber Waras dibeli dengan harga NJOP.
8. Pada Tanggal 11 Juni 2014, rapat pembelian tanah Sumber Waras
9. Pada Tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan membuat Nota Dinas bahwa tanah Sumber Waras tidak dijual. Kepala Dinas Kesehatan juga memberi alternatif, Rumah Sakit Jantung dan Kanker dapat dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah ada di Sunter.
10. Pada Tanggal 23 Juni 2014, Ahok mengirim surat tentang KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Ferial dengan memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Catatan: Yang diminta Ahok untuk dianggarkan adalah pembelian Rumah Sakit Sumber Waras bukan tanah Sumber Waras.
11. Pada Tanggal 27 Juni 2014, pihak Rumah Sakit Sumber Waras mengajukan penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta, ditandatangani oleh Jan Darmadi dan Kartini Muljadi.
12. Pada Tanggal 7 Juli 2014, Pihak Sumber Waras kembali mengirimkan surat penawaran harga tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta.
13. Pada Tanggal 8 Juli 2014, Ahok membuat disposisi ke Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras ber-sertifikat HGB dengan harga sesuai harga NJOP Rp 20,755 juta melalui APBD-P 2014.
14. Pada Tanggal 14 Juli 2014, MOU KUA-PPAS sudah memasukkan anggaran pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
15. Pada Tanggal 25 Juli 2014, Komisi E mengirimkan nota Rancangan APBD-P tanpa ada anggaran UPS dan Sumber Waras. Ketua Komis E adalah Haji Lulung.
16. Tanggal 8 Agustus 2014, Kepala Bappeda mengirim surat ke Kadinkes untuk mengecek keabsahan sertifikat HGB tanah Sumber Waras.
17. Pada Tanggal 13 Agustus 2014, Rapat Paripurna DPRD mengesahkan APBD-P termasuk di dalamnya anggaran untuk membeli tanah Sumber Waras sebesar Rp 800 milyar.
18. Pada Tanggal 3 September 2014, Kadinkes rapat dengan pihak Sumber Waras. Tanggal 5 September 2014, Kadinkes mengirimkan nota dinas ke Ahok melaporkan hasil rapat dengan pihak Sumber Waras.
19. Pada Tanggal 12 September 2014, Ahok membuat disposisi ke Sekda Pemprov DKI untuk menindaklanjuti pembelian tanah Sumber Waras.
20. Tanggal 22 September 2014, Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa pembelian tanah Sumber Waras tidak sesuai aturan karena menyalahi Permendagri dan Perpres terkait APBD-P.
21. Pada Tanggal 20 Oktober 2014, rapat dinkes, sumber waras dan notaris
22. Pada Tanggal 21 Oktober 2014, Ahok mengirim surat ke Ketua DPRD meminta persetujuan Raperda APBD-P dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap disetujui untuk dimasukkan.
23. Pada Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD mebalas surat Ahok dan menyetujui Raperda dimana anggaran pembelian tanah Sumber Waras yang sudah dievaluasi oleh Kemendagri tetap dimasukkan.
24. Pada Tanggal 7 Nopember 2014, APBD-P disahkan dimana anggaran UPS dan Sumber Waras masuk di dalamnya.
25. Pada Tanggal 10 Nopember 2014 keluar rincian biaya untuk pembelian tanah Sumber Waras.

  • Tanah dihargai Rp 755 milyar,
  • BPHTB sebesar Rp 15,5 milar,
  • biaya notaris 7,5 milyar,
  • appraisal Rp 300 juta,
  • pengurusan sertifikat sebesar Rp 22,6 milyar
  • PNPB Rp 2,26 milyar.

Total Rp. 800 miliar
26. Pada Tanggal 2 Desember 2014, Kadinkes menyurati Dinas Tata Ruang untuk membuat peta penguasaan lahan dan ke Sekda untuk menyiapkan Keputusan Gubernur untuk penetapan lokasi.
27. Pada Tanggal 8 Desember 2014 Kadinkes melakukan konsultasi publik. Banyak absensi ganda. Boy Sadikin menduga konsultasi publik hanya fiktif.
28. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Ahok mengeluarkan KepGub penetapan lokasi.
29. Pada Tanggal 10 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Lurah Tomang untuk konsultasi publik. Aneh bin ajaib, Sangat janggal, absensi konsultasi publik dilakukan tgl 8 Desember 2014, tapi surat permintaan konsultasi publik baru tanggal 10 Desember 2014.
30. Pada Tanggal 10 Desember 2014, kesepakatan harga pembelian tanah Sumber Waras antara Kadinkes dengan YKSW Tanggal 12 Desember 2014, Kadinkes membuat surat pernyataan siap bertanggungjawab jika pembelian tanah Sumber Waras bermasalah. Sepertinya Kadinkes sudah siap menjadi kambing hitam.
31. Tanggal 16 Desember 2014, Kadinkes mengirim surat ke Dinas Pajak terkait tunggakan pajak Sumber Waras.
32. Pada Tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara Dinkes dan YKSW .
33. Pada Tanggal 29 Desember 2014, Dinas Pajak mengirim surat yang menjelaskan bahwa Sumber Waras menunggak pajak sebesar Rp 10,6 milyar.
34. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Kadinkes membuat SK Tim Pengadaan Tanah Sumber Waras. Aneh bin ajaib alias janggal AJB SUDAH dilakukan tapi Tim Pengadaan Tanah baru dibuatkan SK Tim Pengadaan Tanah.
35. Pada Tanggal 31 Desember 2014, Bendahara mentransfer dana pembelian tanah Sumber Waras sebesar Rp 755 milyar ke rekening YKSW.

CATATAN:  KEMENDAGRI SUDAH MENGEVALUASI APBD-P DAN MENOLAK ANGGARAN PEMBELIAN TANAH SUMBER WARAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDAGRI DAN PERPRES.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih 40 saksi pada kasus korupsi Sumber Waras oleh KPK telah ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan pemeriksaan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sekaligus penetapan para tersangka korupsinya.

 

(JB)