Konspirasi SBY – CSIS Penguasa Di Balik Penguasa

Belum berkuasa sebagai presiden, baru setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah mengeluarkan perintah larangan kepada seluruh umat Islam melakukan pawai takbiran keliling pada malam lebaran 2013 di seluruh Jakarta.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai detik terakhir lengser dari jabatan gubernur tak pernah berhenti melakukan provokasi, melecehkan, mendiskriminasi, menyingkirkan dan menindas Islam di Jakarta. Ada apa gerangan dengan mereka?

Lebih enam tahun lalu sebuah akun media sosial twitter @triomacan2000 pernah mengungkap bahwa Ahok sedang memainkan peran sebagai agen terdepan sekulerisasi Indonesia. Ahok mengemban misi suci memisahkan Islam dengan negara, membenturkan Islam dengan pemerintah, mengadudomba antar sesama umat Islam dan mengkonsolidasi kekuatan non Islam untuk menghancurkan Islam. Mengapa? Untuk apa? Apa tujuannya ?

Tidak dapat dibantah Jokowi – Ahok berhasil menang Pilkada Jakarta 2012 karena faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Bantuan besar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi -Ahok yang dilakukan secara sangat rahasia dan diam-diam, antara lain: memerintahkan program mobil nasional ESEMKA proyek kerjasama Kementerian Pendidikan, Kemenristek, BPPT dan Kementerian Perindustrian yang sudah dirintis sejak tahun 2007 untuk digunakan sebagai salah satu sarana pencitraan Jokowi sejak awal 2011. Pada saat itu, popularitas Jokowi yang diplot menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2012 masih sangat rendah. Perintah SBY terkait penggunaan Proyek Mobnas Esemka untuk jadi alat pencitraan Jokowi diikuti dengan perlindungan hukum dari Presiden SBY kepada Jokowi. Di bawah perlindungan SBY, semua pelanggaran hukum terkait penggunaan proyek mobnas Esemka, termasuk pengadaan mobnas Esemka sebagai mobil dinas Walikota Solo, tidak disentuh dan diusut oleh semua institusi penegak hukum. Tidak hanya pada penyalahgunaan proyek Mobnas, berbagai dugaan korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo (antara lain: Korupsi Dana Hibah Koni, Videotron Manahan, Pelepasan aset Hotel Maliyawan, Dana BPMKS, THR Sriwedari dan lain-lain) dipetieskan semua institusi penegak hukum walau sudah banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi Jokowi termasuk kepada KPK. Perlindungan hukum dari Presiden SBY juga diberikan kepada Basuki Tjahja Purnama yang terlibat berbagai korupsi selama menjabat Bupati Beltim.

  2. Presiden SBY secara rahasia melakukan konsolidasi para cukong pengembang properti Jakarta untuk mendukung Jokowi – Ahok. Konsolidasi ini dilakukan melalui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz selaku Menpera baru pengganti Suharso Monoarfa. Djan Faridz sendiri adalah musuh dan lawan politik besar dari Fauzi Bowo Gubernur DKI Jakarta saat itu yang juga petahana /Cagub Pilkada Jakarta dari Partai Demokrat. Tidak ada yang mencurigai Presiden SBY secara mendadak pada 11 Oktober 2011 mencopot Suharso dan menggantikan dengan Djan Faridz sebagai salah satu upaya SBY membantu Jokowi – Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2012.

  3. Presiden SBY melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri untuk memastikan kemenangan Jokowi – Ahok. Sutarman paman kandung Jokowi dipromosi menjadi Kapolda Metro Jaya, Moeldoko mantan Staf Pribadi Hendropriono dipromosi menjadi Wakasad, selanjutnya Kasad dan Panglima TNI hanya dalam waktu kurang 8 bulan sejak 25 Januari 2011. Semua demi Jokowi.

  4. Kemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta 2012 juga disebabkan konsolidasi seluruh etnis Tionghoa Jakarta, luar Jakarta dan luar negeri yang diarahkan menjadi pendukung dan pemilih Jokowi – Ahok. Ratusan ribu WNI yang sedang berada di luar negeri serempak pulang ke Jakarta menjelang Pilkada Jakarta 2012 untuk memberi suara kepada Jokowi -Ahok.

  5. Konsolidasi pemilih non muslim digerakan oleh CSIS dengan penggiringan isu dan opini yang menggambarkan Jokowi – Ahok sebagai ikon pemimpin non muslim yang berjuang untuk kepentingan non muslim di Indonesia.

Peran dan keterlibatan Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai perumus dan penyusun strategi pemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta tidak akan efektif dan pasti gagal jika tidak disupport sepenuhnya oleh Presiden SBY. Maknanya, keterlibatan SBY – CSIS membantu Jokowi – Ahok sudah terjalin jauh sebelum Pilkada Jakarta berlangsung. Lebih jauh lagi ada kerjasama atau kolusi rahasia antara CSIS dan SBY.

Hubungan SBY dan CSIS selama ini tidak pernah terungkap. Namun, penunjukan Purnomo Yusgiantoro, Marie Pangestu dan tokoh-tokoh CSIS sebagai menteri di kabinet SBY membuktikan adanya hubungan erat dan harmonis antara SBY dengan CSIS.

Kerjasama SBY – CSIS sejak 2004 hingga 2014 dilanjutkan dengan peran dan posisi mereka (SBY – CSIS) sebagai penguasa atau pengendali kekuasaan di balik pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa ketika kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi sering merugikan Islam, tuduhan rakyat diarahkan kepada CSIS dan SBY sebagai otak intelektual dalang di balik layar.

Kiprah CSIS Menyingkirkan Islam

Pada sebuah acara seminar membahas topik pemilu di kantor CSIS Jl Tanah Abang III Jakarta, 3 September 1996, salah seorang peserta seminar Panda Nababan, wartawan senior Jakarta, tiba-tiba angkat bicara.

Dengan tenang Panda Nababan menyampaikan tuduhan bahwa CSIS (Center for Strategic and International Studies, lembaga kajian rezim Orde Baru) sebagai pusat tempat dirumuskannya banyak keputusan politik Indonesia di masa lalu yang merepotkan semua orang di masa sekarang.

Tuduhan Nababan yang disampaikan langsung, blak-blakan dan ‘to the point’ itu menohok hampir semua orang yang hadir di seminar itu. Dr. Sudjati Djiwandono, tokoh senior CSIS yang juga sebagai pembicara dalam acara seminar itu sulit menyembunyikan keterkejutan dan amarah kepada Panda Nababan.

Tapi, tokoh senior sekaligus pendiri CSIS Harry Tjhan Silalahi yang menjadi moderator seminar, meski terlihat berusaha keras menahan marah, menunjukkan air muka tenang mendengar tuduhan keras Panda Nababan. Seperti biasa Harry Tjhan tetap mengumbar senyum, meski kesan gugup dan panik masih sedikit terlihat.

Pada seminar itu, tuduhan serius Panda Nababan tidak mendapat jawaban.

Kebohongan Harry Tjhan

Beberapa hari pasca acara seminar pada 7 September 1996, dengan bantuan harian Kompas (harian terkemuka Indonesia yang terafiliasi dengan CSIS dan elit katolik) Harry Tjhan Silalahi memberikan wawancara khusus yang pada intinya membantah semua tuduhan Panda Nababan.

Pada wawancara Kompas itu, dengan gaya orang rendah hati Harry Tjhan membeberkan betapa salah orang yang menganggap CSIS memainkan peranan penting pada belasan tahun pertama Orde Baru (1971-1988). Menurut Harry Tjhan, yang sebenarnya adalah hanya kedekatan antar individu, bukan CSIS dengan pemerintah.

Pada awal masa ORBA sampai tahun 1988 pendiri CSIS sangat dekat dengan pucuk pemerintahan. Harry Tjan menyebut dirinya sebagai tokoh KUP Gestapu (Front Pancasila), Liem Bian Kie (Jusuf Wanandi) sebagai tokoh Golkar, demikian juga Sudjati Djiwandono. Dan tentu saja ada tokoh CSIS seperti Sudjono Humardani dan Ali Murtopo yang kebetulan Aspri (asisten pribadi) Presiden Suharto. Di mana pada saat itu, jabatan Aspri Presiden jauh lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada menteri kabinet.

Kepada Kompas, Harry Tjhan menjelaskan: “Pada prinsipnya CSIS membatasi diri untuk tidak terlibat dalam soal taktis politik. Meskipun demikian CSIS kerapkali diisukan telah melakukan hal itu. Padahal pembahasan masalah dalam negeri yang dilakukan CSIS bersifat strategis konsepsional”.

Ia menambahkan, CSIS terbentuk pada tahun 1971 ketika Hadi Susastro dan beberapa kawan-kawannya pulang belajar dari Eropa. Mereka yang mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga think tank (kajian/kelompok pemikir). Ia mengesankan seolah-olah CSIS terbentuk semata-mata atas inisiatif dan prakarsa Hadi Susastro dan kawan-kawan.

Harry Tjan menyembunyikan fakta bahwa sebelumnya bergiat dalam CSIS, para kader Pater Beek sudah berkiprah dalam wadah Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo.

Masih belum yakin dengan bantahannya lewat harian Kompas, sebulan kemudian, lewat harian Nusa Tenggara (terbit di Denpasar) edisi 13 Oktober 1996, Harry Tjhan muncul lagi dalam sebuah wawancara yang menggunakan hampir satu halaman surat kabar.

Di sini sekali lagi Harry Tjhan melakukan cuci tangan terhadap semua keterlibatan politik CSIS di masa jaya Ali Murtopo hingga masa akhir berkuasanya L.B. Murdani.

Penjelasan panjang lebar Harry Tjhan dalam koran terbitan pulau Bali itu sepintas lalu sangat persuasif serta menyakinkan, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami pergolakan politik awal Orde Baru. Tapi bagi orang seperti saya, semua cerita Harry Tjhan itu sebenarnya adalah isapan jempol dan tipu daya belaka.

Perhatikan dalam semua penjelasan Harry Tjhan bahwa sama sekali tidak pernah menyebut Opsus dan keterlibatan kaum katolik ekstrem kanan di sana. Mereka yang tergolong generasi 66 di Jakarta masih ingat kantor mereka (Opsus) di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Juga penjelasan Harry Tjhan sama sekali tidak menyebut nama Pater Beek SJ, pastor kelahiran Belanda tokoh inisiator dan otak di balik kelahiran CSIS tersebut.

Pater Beek adalah pastor ordo Jesuit yang sudah aktif sejak era kolonial sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Beek selain menjalankan tugas kepastoran juga melakukan kaderisasi para pemuda dan mahasiswa katolik di Indonesia terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ia melakukan kegiatan kaderisasi di asrama Realino Yogyakarta, sering juga kaderisasi dilakukan di kawasan Klender, Jakarta Timur. Di Klender kegiatan kaderisasi yang dilakukan Pater Beej disebut Kasebul atau Khasebul (Kaderisasi Sebulan atau Khalwat Sebulan).

Kasebul bukan pengkaderan biasa. Dalam kegiatan Kasebul bukan cuma indoktrinasi, pengembangan wawasan, kepemimpinan yang menjadi materi utama, melainkan juga latihan fisik ala militer juga diberikan. Para kader dilatih menghadapi situasi interogasi sebagai tahanan oleh lawan. Berbagai cara meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive (bertahan hidup di tengah hutan dan sebagai buronan), infiltrasi atau penyusupan ke kubu musuh, melakukan spionase dan lain-lain.

Dari materi pengkaderan dan indoktrinasi yang dilakukan Pater Beek dapat disimpulkan bahwa Beek berencana mempersiapkan kader – kader katolik militan ultra kanan dengan misi utama meraih kendali pada kekuasaan atau menjadi penguasa di Indonesia dengan menghancurkan Islam sebagai kekuatan kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia.

Latihan seperti ini ditujukan untuk mempersiapkan perang dengan PKI (komunis) pada era Orde Lama. Kegiatan kasebul ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelijen) era Soekarno. BPI langsung melakukan tindakan penumpasan kegiatan Kasebul.

Akibat kejaran BPI Pater Beek terpaksa melarikan diri ke luar negeri sesaat sebelum Gestapu 1965. Beek kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan.

Sebagian dari lulusan terbaik Kasebul ini dikirim untuk latihan lebih jauh lagi di luar negeri. Salah seorang yang berhasil dikirim keluar negeri sebelum Gestapu adalah yang kemudian menjadi wakil komandan Laskar Ampera, Louis Wangge, yang dikirim oleh Beek ke Universitas Santo Thomas, Filipina

Namun di luar pengetahuan banyak orang, Wangge sendiri di kemudian hari mengaku bahwa ia sebenarnya juga dikirim ke sebuah pusat latihan intelijen di sebuah pangkalan militer Amerika di Filipina. Kita tahu terdapat dua pangkalan militer Amerika di Filipina pada saat itu: Subic Bay Naval Base dan Subic Air Base, yang juga merupakan pusat operasi CIA di Asia Tenggara.

Semua ini dikisahkan Wangge setelah ia dikucilkan oleh CSIS karena sikap Wangge yang menolak kebijakan CSIS yang anti dan memusuhi Islam di Indonesia.

Dalam keadaan tegang antara Wangge dan CSIS di pertengahan tahun tujuh puluhan, misalnya, Wangge pernah menyundut rokok menyala ke baju yang melekat di tubuh Sofyan Wanandi di sebuah kamar kecil Bioskop Menteng (bioskop itu sudah digusur sekarang).

Saya sendiri (Dr. George Aditjondro) juga pernah menjadi kader Pater Beek dan mengikuti pelatihan melawan komunis (PKI). Tapi seperti Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan umat Islam sasaran, dan karena CSIS menjadi wadah pemikir perumus kebijakan Rezim Suharto, juga karena ikut berlumur darah tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jajaran pengikut Pater Beek. Terutama setelah kekuasaan dan kontrol orang-orang CSIS (Liem Bian Kie dan Sudradjat Djiwandono) semakin menguat, Partai Katolik pun mereka gilas demi meraih ambisi kekuasaan.

Begitu yakin mereka akan pentingnya mengontrol Indonesia lewat Golkar, mereka tega menindas Uskup Atambua (yang mempertahankan Partai Katolik), Uskup yang sebenarnya sangat berjasa dalam proses integrasi Timor-Timur.

Sebagai seorang wartawan Majalah Tempo yang pernah mengunjungi Timor Timur sebelum invasi operasi intel pimpinan Benny Moerdani, dan terus mengikuti perkembangan Timor Leste hingga kini, saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang dari Timor-Timur, setelah sebelumnya mereka membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah mereka, antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS, yang sebagian besar ditujukan untuk menghancurkan kekuatan politik Islam di Indonesia sampai tahun 1988.

Pater Beek dan Black Pope di Indonesia

Menurut sejumlah pastor yang mengenal lebih lama mengenalnya, Pater Beek adalah pastor radikal anti komunis yang bekerja sama dengan BA Santamaria seorang Pastor anti komunis dari Australia dan seorang pastor yang juga pengamat China bernama Pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong).

Pos China Watcher (pengamat Cina) pada umumnya dibiayai oleh CIA. Maka dapat dimengerti jika Beek mempunyai kontak amat bagus dengan CIA. Sebagian pastor mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik katolik di seluruh dunia.

Tentang Black Pope tidak banyak diketahui orang, juga banyak pastor katolik yang tidak tahu mengenai kedudukan, peran, dan operasi Black Pope yang sangat penuh rahasia.

Ketika Dr. Sudjatmoko menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, ia pernah berkunjung ke Tahta suci di Vatikan. Selain berjumpa Paus, Sudjatmoko berjumpa seorang Kardinal yang mengajaknya berdiskusi banyak membahas mengenai keadaan sosial politik di Indonesia.

Sudjatmoko merasa surprised bahwa Kardinal itu tahu banyak tentang politik di Indonesia. Tidak lama setelah pulang ke Indonesia, sebagai pensiunan Rektor Universitas PBB, pimpinan Harian Kompas mengirimkan orang kepada Sudjatmoko untuk meyakinkannya agar ia tidak usah cemas masalah finansial. Kalau ada apa-apa Kompas siap bersedia membantu Sudjatmoko. Dari tawaran simpatik Kompas itulah Sudjatmoko yakin adanya kontrol Black Pope terhadap kegiatan katolik di Indonesia dan ada keterlibatan Black Pope dalam kegiatan politik Indonesia.

Doktrin Setan Kecil
Kembali kepada Pater Beek, yang meraih sukses memperkukuh posisi para kadernya di mata tentara (ABRI) dan penguasa ORBA, ia terus menekankan para kader untuk bersikap yang didasarkan oleh kebijakan yang digariskan oleh Pater Beek. Salah satu Kebijakan Pater Beek dikenal sebagai Lesser evil theory (teori setan kecil).

Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, Beek melihat ada dua ancaman (setan) yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau. Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil (Lesser evil) dibanding Islam yang dinilainya sebagai setan besar.

Berdasarkan pemikiran itulah maka Beek memerintahkan kepada kader-kadernya untuk merangkul tentara dan menggunakan tentara untuk menindas Islam di Indonesia.

Kebetulan sekali setelah Pemberontakan G 30 S PKI 1965, kelompok politisi Islam (terutama mantan Partai Masyumi) dianggap Suharto menuntut terlalu banyak imbalan jasa dari partisipasi mereka dalam penumpasan Gestapu PKI. Padahal Suharto dan pimpinan ABRI sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam.

Ketegangan Islam melawan dominasi tentara (ABRI) inilah yang melicinkan keberhasilan pelaksanaan doktrin Lesser evil selama belasan tahun pemerintah ORBA. Kelompok Islam di Indonesia tidak hanya dikerdilkan dalam bidang politik, melainkan berhasil dipinggirkan dan disingkirkan di semua bidang terutama pemerintahan dan birokrasi, ekonomi, keuangan dan perdagangan, militer dan kepolisian, serta sosial budaya.

Kebetulan lain adalah kehadiran Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. Kedua tokoh yang mempunyai sejumlah persamaan meski ada perbedaan mendasar. Sudjono dan Ali sama-sama ingin mengabdi kepada Suharto.Tapi Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk berkuasa (“

Tapi Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk berkuasa (“I will be the next president,” kata Murtopo kepada wartawan Tempo, Tuty Kakiailatu, pada masa kampanye Pemilu 1971).

Sebaliknya Sudjono Humardani adalah orang Solo yang sudah bahagia jika bisa menjadi abdi dalem yang baik. Ambisi Ali Murtopo ini yang dimanfaatkan oleh kader-kader Pater Beek selama masa pemerintahan ORBA.
Banyak orang tidak percaya kalau Ali Murtopo (mengaku dari keluarga santri di pesisir Jawa dan bekas anggota laskar Hisbullah di jaman revolusi kemerdekaan) bisa menjadi orang yang sangat anti Islam dan berjasa besar dalam menindas umat Islam di awal Orde Baru sampai kematiannya 15 Mei 1984.

Kematian Ali Moertopo sendiri masih merupakan misteri. Pada 19 Maret 1983 Ali Moertopo disingkirkan dari Kabinet oleh Suharto yang merasa gerah menyaksikan manuver politik Ali Moertopo dalam rangka meraih ambisi menjadi presiden menggantikan Suharto.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Moertopo lahir di Blora Jawa Tengah, 23 September 1924 adalah otak intelektual kebijakan ORBA yang anti dan memusuhi Islam. Sebagai tokoh intelijen, dan politikus ia berperan sangat sejak awal ORBA hingga tahun 1983. Moertopo dan LB Moerdani sukses menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis pemerintahan dan negara.

Moertopo pernah menjabat Asisten Pribadi Presiden Soeharto, Kepala Operasi Khusus, Menteri Penerangan Indonesia (1978 – 1983) serta Deputi Kepala (1969 – 1974) dan Wakil Kepala (1974 – 1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Orang cenderung lupa adalah bahwa Ali Murtopo punya rencana berkuasa menggantikan Suharto. Karena itu semua yang merintangi dalam mencapai tujuan harus ditebas habis.

Kelompok yang dijadikan musuh oleh Moertopo bukan cuma Islam, tapi juga perwira-perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintang, seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo dan Soemitro (Pangkopkamtib).

Almarhum Dharsono (Pak Ton) difitnah berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru untuk menyingkirkan Soeharto. Kemal Idris dituduh berambisi jadi Presiden. Sedang Sarwo Edhie difitnah merencanakan usaha menempatkan Suharto sebagai tokoh utama bangsa (menendang ke atas).

Kader-kader Beek yang aktif di CSIS dan terlibat dalam Opsus tahu betul mengenai ambisi Ali Moertopo dan strategi Moertopo meraih ambisi. Mereka ikut membantu Ali Moertopo mencapai ambisi berkuasa sekaligus meraih sukses menggilas dan menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis negara.

Peristiwa Malari 1974

Pada 15 Januari 1974 pecah kerusuhan di Jakarta. Massa demonstrasi anti kedatangan PM Tanaka dari Jepang yang sebagian besar adalah mahasiswa disusupi ratusan orang tidak dikenal yang kemudian melakukan tindakan pengerusakan, penjarahan dam ratusan toko dan bangunan di sepanjang jalan yang dilalui massa demonstran.

Orang-orang Opsus berada di balik kerusuhan dan pembakaran-pembakaran merasa dengan itu bisa menghabisi lawan mereka yang dipimpin Soemitro. Kemudian terbukti Soemitro yang kurang canggih berpolitik.

Karir militer Soemitro berakhir dengan pencopotannya

dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun yang menang juga bukan Ali Murtopo. Suharto ternyata jauh lebih pintar dari Ali dan Soemitro. Kedua Jenderal yang berambisi itu dalam waktu singkat habis peranan politiknya.

Selama Ali masih menjadi orang penting di sekitar Suharto, salah seorang kadernya disimpannya di Korea Selatan sebagai Konjen. Itulah LB. Murdani. Sudah sejak di Kostrad pada jaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Murdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gaya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Murdani penuh kerahasiaan dan misteri. Persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaan. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Murdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang berkuasa.

Tapi setelah terjadi Malari. Ali Murtopo tidak bisa lagi menghalangi Murdani untuk tampil ke depan. Sejak itulah bintang Murdani mulai menanjak. Murdani boleh berbeda style dengan Ali, tapi karena sama-sama ingin berkuasa, keduanya perlu tanki pemikir. Maka CSIS yang mulai cemas karena merosotnya posisi dan peran Ali Murtopo pada masa paska Malari, berjaya lagi oleh naiknya Murdani.

Berlainan dengan Ali Murtopo yang ditakutkan bisa merupakan ancaman bagi CSIS kelak ketika berkuasa (ingat Suharto yang kini berbalik kepada Islam setelah menindasnya dahulu?) Murdani adalah orang katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Murdani dengan CSIS. Sebagai orang katolik ekstrem kanan Murdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang bisa berkantor di CSIS (menggunakan bekas kantor Ali Murtopo).

Dipanggil pulang dan diberi bintang dan kuasa oleh Suharto setelah hampir terlupakan di Korea Selatan dan (sebelumnya) Kuala Lumpur, Murdani sangat berterima kasih kepada Suharto. Merasa telah mengutangi budi kepada Murdani, Suharto merasa dengan aman bisa menyuruh Murdani berbuat apa saja tanpa harus takut dikhianati. MemangMurdani menjadi “herder” Suharto yang menggigit siapa saja yang dianggap Murdani membahayakan Suharto. Maka Suharto makin percayalah kepada Murdani.

Kepercayaan yang besar itulah kemudian yang menjadi modal bagi ambisi lama Murdani untuk menjadi King Maker. Kepada seorang perwira Kopassus di akhir tahun 1980-an Murdani katanya pernah berseloroh: “Buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang berkuasa”. Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Suharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya Petisi 50 (AH. Nasution hampir ditangkapMurdani, tapi dicegah oleh TB. Simatupang) berhasil mengecoh Suharto untuk mengeluarkan sebuah surat pamungkas yang memberi kuasa lebih besar lagi kepada Murdani. Dengan kekuasaan amat besar dari Suharto itulah ia dengan gampang dan cepat bisa membangun kerajaan dan operasi intelnya (BAIS).

Menurut Wismoyo Arismunandar (mantan Kasad), orang yang mula-mula dan dari awal punya firasat buruk terhadap Murdani adalah Ibu Tien Suharto. Tapi karena Suharto sangat koppeg dan merasa paling tahu sendiri, baru pada tahun 1988 Murdani berhasil disingkirkan. Tapi sebelum meninggalkantahta kekuasaannya, Murdani sudah berhasil menciptakan beberapa calon raja yang menurut rencana akan dikontrolnya kelak. Salah seorang di antaranya adalah Try Sutrisno. Begitu patuh Try Sutrisno kepada Murdani sehingga sebagai kepala BAIS, Try Sutrisno di Mabes ABRI adalah staf yang dulu diangkat, dipercaya, dan pernah dipakai oleh Murdani sebagai Pangab.

Dalam soal memilih kader, Ali Murtopo dan Murdani sama. Keduanya amat berbeda dengan Pater Beek. Beek memilih pemuda dan mahasiswa Katolik terbaik. Tujuannya adalah agar kader-kader tersebut dengan kecerdasan dan kelihaiannya sanggup mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Beek. Pater Beek SJ tahu betul bahwa Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas Islam, oleh karena itu orang Katolik jangan bermimpi untuk tampil berkuasa. (Murdani sadar akan hal ini, karena itu ia hanya ingin jadi King Maker). Tapi mereka harus mengusahakan agar yang berkuasa adalah orang Islam yang mereka bisa atur. Inilah penjelasan mengapa Try Sutrisno dijagokan oleh Murdani dan untuk itu dipakai orang Islam lain yang bisa diaturnya, yaitu Harsudiono Hartas.

Ali Murtopo dan Murdani memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur. Perbedaan inilah justru yang menyebabkan Ali Murtopo dan Murdani mudah bekerjasama dengan kader-kader Pater Beek SJ. Lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani cita-cita dan rencana Beek SJ pernah berhasil dijalankan dengan saksama. Meski tragis, tapi inilah yang penjelasannya mengapa yang melaksanakan kebijakan anti Islam (lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani) kebanyakan adalah orang-orang Islam yang tidak sadar diperalat oleh Ali Murtopo dan Murdani untuk ambisi mereka masing-masing.

Belum berkuasa sebagai presiden, baru setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengeluarkan perintah larangan kepada seluruh umat Islam melakukan pawai takbiran keliling pada malam lebaran 2013 di seluruh Jakarta.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai detik terakhir lengser dari jabatan gubernur tak pernah berhenti melakukan provokasi, melecehkan, mendiskriminasi, menyingkirkan dan menindas Islam di Jakarta. Ada apa gerangan dengan mereka?

Lebih enam tahun lalu sebuah akun media sosial twitter @triomacan2000 pernah mengungkap bahwa Ahok sedang memainkan peran sebagai agen terdepan sekulerisasi Indonesia. Ahok mengemban misi suci memisahkan Islam dengan negara, membenturkan Islam dengan pemerintah, mengadudomba antar sesama umat Islam dan mengkonsolidasi kekuatan non Islam untuk menghancurkan Islam. Mengapa? Untuk apa? Apa tujuannya ?

Tidak dapat dibantah Jokowi – Ahok berhasil menang Pilkada Jakarta 2012 karena faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Bantuan besar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi -Ahok yang dilakukan secara sangat rahasia dan diam-diam, antara lain: memerintahkan program mobil nasional ESEMKA proyek kerjasama Kementerian Pendidikan, Kemenristek, BPPT dan Kementerian Perindustrian yang sudah dirintis sejak tahun 2007 untuk digunakan sebagai salah satu sarana pencitraan Jokowi sejak awal 2011. Pada saat itu, popularitas Jokowi yang diplot menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2012 masih sangat rendah. Perintah SBY terkait penggunaan Proyek Mobnas Esemka untuk jadi alat pencitraan Jokowi diikuti dengan perlindungan hukum dari Presiden SBY kepada Jokowi. Di bawah perlindungan SBY, semua pelanggaran hukum terkait penggunaan proyek mobnas Esemka, termasuk pengadaan mobnas Esemka sebagai mobil dinas Walikota Solo, tidak disentuh dan diusut oleh semua institusi penegak hukum. Tidak hanya pada penyalahgunaan proyek Mobnas, berbagai dugaan korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo (antara lain: Korupsi Dana Hibah Koni, Videotron Manahan, Pelepasan aset Hotel Maliyawan, Dana BPMKS, THR Sriwedari dan lain-lain) dipetieskan semua institusi penegak hukum walau sudah banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi Jokowi termasuk kepada KPK. Perlindungan hukum dari Presiden SBY juga diberikan kepada Basuki Tjahja Purnama yang terlibat berbagai korupsi selama menjabat Bupati Beltim.

  2. Presiden SBY secara rahasia melakukan konsolidasi para cukong pengembang properti Jakarta untuk mendukung Jokowi – Ahok. Konsolidasi ini dilakukan melalui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz selaku Menpera baru pengganti Suharso Monoarfa. Djan Faridz sendiri adalah musuh dan lawan politik besar dari Fauzi Bowo Gubernur DKI Jakarta saat itu yang juga petahana /Cagub Pilkada Jakarta dari Partai Demokrat. Tidak ada yang mencurigai Presiden SBY secara mendadak pada 11 Oktober 2011 mencopot Suharso dan menggantikan dengan Djan Faridz sebagai salah satu upaya SBY membantu Jokowi – Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2012.

  3. Presiden SBY melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri untuk memastikan kemenangan Jokowi – Ahok. Sutarman paman kandung Jokowi dipromosi menjadi Kapolda Metro Jaya, Moeldoko mantan Staf Pribadi Hendropriono dipromosi menjadi Wakasad, selanjutnya Kasad dan Panglima TNI hanya dalam waktu kurang 8 bulan sejak 25 Januari 2011. Semua demi Jokowi.

  4. Kemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta 2012 juga disebabkan konsolidasi seluruh etnis Tionghoa Jakarta, luar Jakarta dan luar negeri yang diarahkan menjadi pendukung dan pemilih Jokowi – Ahok. Ratusan ribu WNI yang sedang berada di luar negeri serempak pulang ke Jakarta menjelang Pilkada Jakarta 2012 untuk memberi suara kepada Jokowi -Ahok.

  5. Konsolidasi pemilih non muslim digerakan oleh CSIS dengan penggiringan isu dan opini yang menggambarkan Jokowi – Ahok sebagai ikon pemimpin non muslim yang berjuang untuk kepentingan non muslim di Indonesia.

Peran dan keterlibatan Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai perumus dan penyusun strategi pemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta tidak akan efektif dan pasti gagal jika tidak disupport sepenuhnya oleh Presiden SBY. Maknanya, keterlibatan SBY – CSIS membantu Jokowi – Ahok sudah terjalin jauh sebelum Pilkada Jakarta berlangsung. Lebih jauh lagi ada kerjasama atau kolusi rahasia antara CSIS dan SBY.

Hubungan SBY dan CSIS selama ini tidak pernah terungkap. Namun, penunjukan Purnomo Yusgiantoro, Marie Pangestu dan tokoh-tokoh CSIS sebagai menteri di kabinet SBY membuktikan adanya hubungan erat dan harmonis antara SBY dengan CSIS.

Kerjasama SBY – CSIS sejak 2004 hingga 2014 dilanjutkan dengan peran dan posisi mereka (SBY – CSIS) sebagai penguasa atau pengendali kekuasaan di balik pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa ketika kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi sering merugikan Islam, tuduhan rakyat diarahkan kepada CSIS dan SBY sebagai otak intelektual dalang di balik layar.

Kiprah CSIS Menyingkirkan Islam

Pada sebuah acara seminar membahas topik pemilu di kantor CSIS Jl Tanah Abang III Jakarta, 3 September 1996, salah seorang peserta seminar Panda Nababan, wartawan senior Jakarta, tiba-tiba angkat bicara.

Dengan tenang Panda Nababan menyampaikan tuduhan bahwa CSIS (Center for Strategic and International Studies, lembaga kajian rezim Orde Baru) sebagai pusat tempat dirumuskannya banyak keputusan politik Indonesia di masa lalu yang merepotkan semua orang di masa sekarang.

Tuduhan Nababan yang disampaikan langsung, blak-blakan dan ‘to the point’ itu menohok hampir semua orang yang hadir di seminar itu. Dr. Sudjati Djiwandono, tokoh senior CSIS yang juga sebagai pembicara dalam acara seminar itu sulit menyembunyikan keterkejutan dan amarah kepada Panda Nababan.

Tapi, tokoh senior sekaligus pendiri CSIS Harry Tjhan Silalahi yang menjadi moderator seminar, meski terlihat berusaha keras menahan marah, menunjukkan air muka tenang mendengar tuduhan keras Panda Nababan. Seperti biasa Harry Tjhan tetap mengumbar senyum, meski kesan gugup dan panik masih sedikit terlihat.

Pada seminar itu, tuduhan serius Panda Nababan tidak mendapat jawaban.

Kebohongan Harry Tjhan

Beberapa hari pasca acara seminar pada 7 September 1996, dengan bantuan harian Kompas (harian terkemuka Indonesia yang terafiliasi dengan CSIS dan elit katolik) Harry Tjhan Silalahi memberikan wawancara khusus yang pada intinya membantah semua tuduhan Panda Nababan.

Pada wawancara Kompas itu, dengan gaya orang rendah hati Harry Tjhan membeberkan betapa salah orang yang menganggap CSIS memainkan peranan penting pada belasan tahun pertama Orde Baru (1971-1988). Menurut Harry Tjhan, yang sebenarnya adalah hanya kedekatan antar individu, bukan CSIS dengan pemerintah.

Pada awal masa ORBA sampai tahun 1988 pendiri CSIS sangat dekat dengan pucuk pemerintahan. Harry Tjan menyebut dirinya sebagai tokoh KUP Gestapu (Front Pancasila), Liem Bian Kie (Jusuf Wanandi) sebagai tokoh Golkar, demikian juga Sudjati Djiwandono. Dan tentu saja ada tokoh CSIS seperti Sudjono Humardani dan Ali Murtopo yang kebetulan Aspri (asisten pribadi) Presiden Suharto. Di mana pada saat itu, jabatan Aspri Presiden jauh lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada menteri kabinet.

Kepada Kompas, Harry Tjhan menjelaskan: “Pada prinsipnya CSIS membatasi diri untuk tidak terlibat dalam soal taktis politik. Meskipun demikian CSIS kerapkali diisukan telah melakukan hal itu. Padahal pembahasan masalah dalam negeri yang dilakukan CSIS bersifat strategis konsepsional”.

Ia menambahkan, CSIS terbentuk pada tahun 1971 ketika Hadi Susastro dan beberapa kawan-kawannya pulang belajar dari Eropa. Mereka yang mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga think tank (kajian/kelompok pemikir). Ia mengesankan seolah-olah CSIS terbentuk semata-mata atas inisiatif dan prakarsa Hadi Susastro dan kawan-kawan.

Harry Tjan menyembunyikan fakta bahwa sebelumnya bergiat dalam CSIS, para kader Pater Beek sudah berkiprah dalam wadah Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo.

Masih belum yakin dengan bantahannya lewat harian Kompas, sebulan kemudian, lewat harian Nusa Tenggara (terbit di Denpasar) edisi 13 Oktober 1996, Harry Tjhan muncul lagi dalam sebuah wawancara yang menggunakan hampir satu halaman surat kabar.

Di sini sekali lagi Harry Tjhan melakukan cuci tangan terhadap semua keterlibatan politik CSIS di masa jaya Ali Murtopo hingga masa akhir berkuasanya L.B. Murdani.

Penjelasan panjang lebar Harry Tjhan dalam koran terbitan pulau Bali itu sepintas lalu sangat persuasif serta menyakinkan, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami pergolakan politik awal Orde Baru. Tapi bagi orang seperti saya, semua cerita Harry Tjhan itu sebenarnya adalah isapan jempol dan tipu daya belaka.

Perhatikan dalam semua penjelasan Harry Tjhan bahwa sama sekali tidak pernah menyebut Opsus dan keterlibatan kaum katolik ekstrem kanan di sana. Mereka yang tergolong generasi 66 di Jakarta masih ingat kantor mereka (Opsus) di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Juga penjelasan Harry Tjhan sama sekali tidak menyebut nama Pater Beek SJ, pastor kelahiran Belanda tokoh inisiator dan otak di balik kelahiran CSIS tersebut.

Pater Beek adalah pastor ordo Jesuit yang sudah aktif sejak era kolonial sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Beek selain menjalankan tugas kepastoran juga melakukan kaderisasi para pemuda dan mahasiswa katolik di Indonesia terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ia melakukan kegiatan kaderisasi di asrama Realino Yogyakarta, sering juga kaderisasi dilakukan di kawasan Klender, Jakarta Timur. Di Klender kegiatan kaderisasi yang dilakukan Pater Beej disebut Kasebul atau Khasebul (Kaderisasi Sebulan atau Khalwat Sebulan).

Kasebul bukan pengkaderan biasa. Dalam kegiatan Kasebul bukan cuma indoktrinasi, pengembangan wawasan, kepemimpinan yang menjadi materi utama, melainkan juga latihan fisik ala militer juga diberikan. Para kader dilatih menghadapi situasi interogasi sebagai tahanan oleh lawan. Berbagai cara meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive (bertahan hidup di tengah hutan dan sebagai buronan), infiltrasi atau penyusupan ke kubu musuh, melakukan spionase dan lain-lain.

Dari materi pengkaderan dan indoktrinasi yang dilakukan Pater Beek dapat disimpulkan bahwa Beek berencana mempersiapkan kader – kader katolik militan ultra kanan dengan misi utama meraih kendali pada kekuasaan atau menjadi penguasa di Indonesia dengan menghancurkan Islam sebagai kekuatan kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia.

Latihan seperti ini ditujukan untuk mempersiapkan perang dengan PKI (komunis) pada era Orde Lama. Kegiatan kasebul ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelijen) era Soekarno. BPI langsung melakukan tindakan penumpasan kegiatan Kasebul.

Akibat kejaran BPI Pater Beek terpaksa melarikan diri ke luar negeri sesaat sebelum Gestapu 1965. Beek kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan.

Sebagian dari lulusan terbaik Kasebul ini dikirim untuk latihan lebih jauh lagi di luar negeri. Salah seorang yang berhasil dikirim keluar negeri sebelum Gestapu adalah yang kemudian menjadi wakil komandan Laskar Ampera, Louis Wangge, yang dikirim oleh Beek ke Universitas Santo Thomas, Filipina

Namun di luar pengetahuan banyak orang, Wangge sendiri di kemudian hari mengaku bahwa ia sebenarnya juga dikirim ke sebuah pusat latihan intelijen di sebuah pangkalan militer Amerika di Filipina. Kita tahu terdapat dua pangkalan militer Amerika di Filipina pada saat itu: Subic Bay Naval Base dan Subic Air Base, yang juga merupakan pusat operasi CIA di Asia Tenggara.

Semua ini dikisahkan Wangge setelah ia dikucilkan oleh CSIS karena sikap Wangge yang menolak kebijakan CSIS yang anti dan memusuhi Islam di Indonesia.

Dalam keadaan tegang antara Wangge dan CSIS di pertengahan tahun tujuh puluhan, misalnya, Wangge pernah menyundut rokok menyala ke baju yang melekat di tubuh Sofyan Wanandi di sebuah kamar kecil Bioskop Menteng (bioskop itu sudah digusur sekarang).

Saya sendiri (Dr. George Aditjondro) juga pernah menjadi kader Pater Beek dan mengikuti pelatihan melawan komunis (PKI). Tapi seperti Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan umat Islam sasaran, dan karena CSIS menjadi wadah pemikir perumus kebijakan Rezim Suharto, juga karena ikut berlumur darah tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jajaran pengikut Pater Beek. Terutama setelah kekuasaan dan kontrol orang-orang CSIS (Liem Bian Kie dan Sudradjat Djiwandono) semakin menguat, Partai Katolik pun mereka gilas demi meraih ambisi kekuasaan.

Begitu yakin mereka akan pentingnya mengontrol Indonesia lewat Golkar, mereka tega menindas Uskup Atambua (yang mempertahankan Partai Katolik), Uskup yang sebenarnya sangat berjasa dalam proses integrasi Timor-Timur.

Sebagai seorang wartawan Majalah Tempo yang pernah mengunjungi Timor Timur sebelum invasi operasi intel pimpinan Benny Moerdani, dan terus mengikuti perkembangan Timor Leste hingga kini, saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang dari Timor-Timur, setelah sebelumnya mereka membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah mereka, antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS, yang sebagian besar ditujukan untuk menghancurkan kekuatan politik Islam di Indonesia sampai tahun 1988.

Pater Beek dan Black Pope di Indonesia

Menurut sejumlah pastor yang mengenal lebih lama mengenalnya, Pater Beek adalah pastor radikal anti komunis yang bekerja sama dengan BA Santamaria seorang Pastor anti komunis dari Australia dan seorang pastor yang juga pengamat China bernama Pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong).

Pos China Watcher (pengamat Cina) pada umumnya dibiayai oleh CIA. Maka dapat dimengerti jika Beek mempunyai kontak amat bagus dengan CIA. Sebagian pastor mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik katolik di seluruh dunia.

Tentang Black Pope tidak banyak diketahui orang, juga banyak pastor katolik yang tidak tahu mengenai kedudukan, peran, dan operasi Black Pope yang sangat penuh rahasia.

Ketika Dr. Sudjatmoko menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, ia pernah berkunjung ke Tahta suci di Vatikan. Selain berjumpa Paus, Sudjatmoko berjumpa seorang Kardinal yang mengajaknya berdiskusi banyak membahas mengenai keadaan sosial politik di Indonesia.

Sudjatmoko merasa surprised bahwa Kardinal itu tahu banyak tentang politik di Indonesia. Tidak lama setelah pulang ke Indonesia, sebagai pensiunan Rektor Universitas PBB, pimpinan Harian Kompas mengirimkan orang kepada Sudjatmoko untuk meyakinkannya agar ia tidak usah cemas masalah finansial. Kalau ada apa-apa Kompas siap bersedia membantu Sudjatmoko. Dari tawaran simpatik Kompas itulah Sudjatmoko yakin adanya kontrol Black Pope terhadap kegiatan katolik di Indonesia dan ada keterlibatan Black Pope dalam kegiatan politik Indonesia.

Teori Setan Kecil

Kembali kepada Pater Beek, yang meraih sukses memperkukuh posisi para kadernya di mata tentara (ABRI) dan penguasa ORBA, ia terus menekankan para kader untuk bersikap yang didasarkan oleh kebijakan yang digariskan oleh Pater Beek. Salah satu Kebijakan Pater Beek dikenal sebagai Lesser evil theory (teori setan kecil).

Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, Beek melihat ada dua ancaman (setan) yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau. Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil (Lesser evil) dibanding Islam yang dinilainya sebagai setan besar.

Berdasarkan pemikiran itulah maka Beek memerintahkan kepada kader-kadernya untuk merangkul tentara dan menggunakan tentara untuk menindas Islam di Indonesia.

Kebetulan sekali setelah Pemberontakan G 30 S PKI 1965, kelompok politisi Islam (terutama mantan Partai Masyumi) dianggap Suharto menuntut terlalu banyak imbalan jasa dari partisipasi mereka dalam penumpasan Gestapu PKI. Padahal Suharto dan pimpinan ABRI sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam.

Ketegangan Islam melawan dominasi tentara (ABRI) inilah yang melicinkan keberhasilan pelaksanaan doktrin Lesser evil selama belasan tahun pemerintah ORBA. Kelompok Islam di Indonesia tidak hanya dikerdilkan dalam bidang politik, melainkan berhasil dipinggirkan dan disingkirkan di semua bidang terutama pemerintahan dan birokrasi, ekonomi, keuangan dan perdagangan, militer dan kepolisian, serta sosial budaya.

Kebetulan lain adalah kehadiran Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. Kedua tokoh yang mempunyai sejumlah persamaan meski ada perbedaan mendasar. Sudjono dan Ali sama-sama ingin mengabdi kepada Suharto. Tapi Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk berkuasa (“I will be the next president,” kata Murtopo kepada wartawan Tempo, Tuty Kakiailatu, pada masa kampanye Pemilu 1971). Sebaliknya Sudjono Humardani adalah orang Solo yang sudah bahagia jika bisa menjadi abdi dalem yang baik. Ambisi Ali Murtopo ini yang dimanfaatkan oleh kader-kader Pater Beek selama masa pemerintahan ORBA.

Banyak orang tidak percaya kalau Ali Murtopo (mengaku dari keluarga santri di pesisir Jawa dan bekas anggota laskar Hisbullah di jaman revolusi kemerdekaan) bisa menjadi orang yang sangat anti Islam dan berjasa besar dalam menindas umat Islam di awal Orde Baru sampai kematiannya 15 Mei 1984.

Kematian Ali Moertopo sendiri masih merupakan misteri. Pada 19 Maret 1983 Ali Moertopo disingkirkan dari Kabinet oleh Suharto yang merasa gerah menyaksikan manuver politik Ali Moertopo dalam rangka meraih ambisi menjadi presiden menggantikan Suharto.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Moertopo lahir di Blora Jawa Tengah, 23 September 1924 adalah otak intelektual kebijakan ORBA yang anti dan memusuhi Islam. Sebagai tokoh intelijen, dan politikus ia berperan sangat sejak awal ORBA hingga tahun 1983. Moertopo dan LB Moerdani sukses menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis pemerintahan dan negara.

Moertopo pernah menjabat Asisten Pribadi Presiden Soeharto, Kepala Operasi Khusus, Menteri Penerangan Indonesia (1978 – 1983) serta Deputi Kepala (1969 – 1974) dan Wakil Kepala (1974 – 1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Orang cenderung lupa adalah bahwa Ali Murtopo punya rencana berkuasa menggantikan Suharto. Karena itu semua yang merintangi dalam mencapai tujuan harus ditebas habis.

Kelompok yang dijadikan musuh oleh Moertopo bukan cuma Islam, tapi juga perwira-perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintang, seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo dan Soemitro (Pangkopkamtib).

Almarhum Dharsono (Pak Ton) difitnah berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru untuk menyingkirkan Soeharto. Kemal Idris dituduh berambisi jadi Presiden. Sedang Sarwo Edhie difitnah merencanakan usaha menempatkan Suharto sebagai tokoh utama bangsa (menendang ke atas).

Kader-kader Beek yang aktif di CSIS dan terlibat dalam Opsus tahu betul mengenai ambisi Ali Moertopo dan strategi Moertopo meraih ambisi. Mereka ikut membantu Ali Moertopo mencapai ambisi berkuasa sekaligus meraih sukses menggilas dan menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis negara.

Peristiwa Malari 1974

Pada 15 Januari 1974 pecah kerusuhan di Jakarta. Massa demonstrasi anti kedatangan PM Tanaka dari Jepang yang sebagian besar adalah mahasiswa disusupi ratusan orang tidak dikenal yang kemudian melakukan tindakan pengerusakan, penjarahan dam ratusan toko dan bangunan di sepanjang jalan yang dilalui massa demonstran.

ang-orang Opsus yang berada di balik kerusuhan dan pembakaran-pembakaran merasa dengan itu bisa menghabisi lawan mereka yang dipimpin Soemitro. Kemudian terbukti memang Soemitro yang kurang canggih berpolitik itu berakhir karir militernya dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun yang menang juga bukan Ali Murtopo. Suharto ternyata jauh lebih pintar dari Ali dan Soemitro. Kedua Jenderal yang berambisi itu dalam waktu singkat habis peranan politiknya.

Selama Ali masih menjadi orang penting di sekitar Suharto, salah seorang kadernya disimpannya di Korea Selatan sebagai Konjen. Itulah LB. Murdani. Sudah sejak di Kostrad pada jaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Murdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gaya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Murdani penuh kerahasiaan dan misteri. Persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaan. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Murdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang berkuasa.

Tapi setelah terjadi Malari. Ali Murtopo tidak bisa lagi menghalangi Murdani untuk tampil ke depan. Sejak itulah bintang Murdani mulai menanjak. Murdani boleh berbeda style dengan Ali, tapi karena sama-sama ingin berkuasa, keduanya perlu tanki pemikir. Maka CSIS yang mulai cemas karena merosotnya posisi dan peran Ali Murtopo pada masa paska Malari, berjaya lagi oleh naiknya Murdani.

Berlainan dengan Ali Murtopo yang ditakutkan bisa merupakan ancaman bagi CSIS kelak ketika berkuasa (ingat Suharto yang kini berbalik kepada Islam setelah menindasnya dahulu?) Murdani adalah orang katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Murdani dengan CSIS. Sebagai orang katolik ekstrem kanan Murdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang bisa berkantor di CSIS (menggunakan bekas kantor Ali Murtopo).

Dipanggil pulang dan diberi bintang dan kuasa oleh Suharto setelah hampir terlupakan di Korea Selatan dan (sebelumnya) Kuala Lumpur, Murdani sangat berterima kasih kepada Suharto. Merasa telah mengutangi budi kepada Murdani, Suharto merasa dengan aman bisa menyuruh Murdani berbuat apa saja tanpa harus takut dikhianati. MemangMurdani menjadi “herder” Suharto yang menggigit siapa saja yang dianggap Murdani membahayakan Suharto. Maka Suharto makin percayalah kepada Murdani.

Kepercayaan yang besar itulah kemudian yang menjadi modal bagi ambisi lama Murdani untuk menjadi King Maker. Kepada seorang perwira Kopassus di akhir tahun 1980-an Murdani katanya pernah berseloroh: “Buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang berkuasa”. Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Suharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya Petisi 50 (AH. Nasution hampir ditangkapMurdani, tapi dicegah oleh TB. Simatupang) berhasil mengecoh Suharto untuk mengeluarkan sebuah surat pamungkas yang memberi kuasa lebih besar lagi kepada Murdani. Dengan kekuasaan amat besar dari Suharto itulah ia dengan gampang dan cepat bisa membangun kerajaan dan operasi intelnya (BAIS).

Menurut Wismoyo Arismunandar (mantan Kasad), orang yang mula-mula dan dari awal punya firasat buruk terhadap Murdani adalah Ibu Tien Suharto. Tapi karena Suharto sangat koppeg dan merasa paling tahu sendiri, baru pada tahun 1988 Murdani berhasil disingkirkan. Tapi sebelum meninggalkantahta kekuasaannya, Murdani sudah berhasil menciptakan beberapa calon raja yang menurut rencana akan dikontrolnya kelak. Salah seorang di antaranya adalah Try Sutrisno. Begitu patuh Try Sutrisno kepada Murdani sehingga sebagai kepala BAIS, Try Sutrisno di Mabes ABRI adalah staf yang dulu diangkat, dipercaya, dan pernah dipakai oleh Murdani sebagai Pangab.

Dalam soal memilih kader, Ali Murtopo dan Murdani sama. Keduanya amat berbeda dengan Pater Beek. Beek memilih pemuda dan mahasiswa Katolik terbaik. Tujuannya adalah agar kader-kader tersebut dengan kecerdasan dan kelihaiannya sanggup mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Beek. Pater Beek SJ tahu betul bahwa Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas Islam, oleh karena itu orang Katolik jangan bermimpi untuk tampil berkuasa. (Murdani sadar akan hal ini, karena itu ia hanya ingin jadi King Maker). Tapi mereka harus mengusahakan agar yang berkuasa adalah orang Islam yang mereka bisa atur. Inilah penjelasan mengapa Try Sutrisno dijagokan oleh Murdani dan untuk itu dipakai orang Islam lain yang bisa diaturnya, yaitu Harsudiono Hartas.

Ali Murtopo dan Murdani memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur. Perbedaan inilah justru yang menyebabkan Ali Murtopo dan Murdani mudah bekerjasama dengan kader-kader Pater Beek SJ. Lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani cita-cita dan rencana Beek SJ pernah berhasil dijalankan dengan saksama. Meski tragis, tapi inilah yang penjelasannya mengapa yang melaksanakan kebijakan anti Islam (lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani) kebanyakan adalah orang-orang Islam yang tidak sadar diperalat oleh Ali Murtopo dan Murdani untuk ambisi mereka masing-masing.

Iklan

DPT dan Pencurangan Pemilu Pilpres

Mark Up atau penggelmbungan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Penggelembungan DPT diduga pertama kali terjadi pada pemilu 2004 di mana tercatat prosentase

jumlah pemilih tercatat (DPT) dibanding jumlah penduduk melonjak menjadi 67% dibanding prosentase

DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya sekitar 53% – 60%.

DPT : Jumlah Penduduk

1971 = 53%
1977 = 55%
1982 = 53%
1987 = 55%

1992 = 56%
1997 = 60%
1999 = 57%
2004 = 67%
2009 = 76%
2014 = 75%

2019 = 74% (estimasi KPU)

Jumlah Penduduk RI

1971 = 119 juta

1980 = 147 juta (28 juta)

1990 = 179 juta (32 juta)

2000 = 206 juta (27 juta)

2010 = 237 juta (29 juta)

2020 = 269 juta (32 juta)

1999 = 203 juta

2004 = 217 juta

2009 = 233 juta

2014 = 248 juta

2018 = 264 juta

2019 = 267 juta

Analisa dan Kesimpulan

  • DPT akurat adalah pada kisaran 53% – 56 %
  • DPT 1997 mencapai 60% diduga sebagai akibat penggelembungan jumlah pemilih oleh rezim ORBA yg menggunakan segala cara untuk memastikan supremasi Golkar di Pemilu 1997 dan mempertahankan kekuasaan ORBA yang tengah menghadapi perlawanan hebat dari lawan politik ORBA
  • Pemilu pertama Pasca Reformasi 1999 mencatat DPT sebesar 57%, ditenggarai sebagai akibat koreksi terhadap penggelembungan DPT 1997
  • Bahwa Pemerintah ORBA selalu melakukan Sensus Penduduk setiap 10 tahun sekali, sehingga akurasi jumlah penduduk Indonesia dan DPT Pemilu lebih dapat dipertanggungjawabkan
  • Bahwa lonjakan tajam jumlah pemilih DPT Pemilu 2004 sebesar 67% adalah nyata-nyata sebagai akibat dari penggelembungan DPT dengan modus penggandaan pemilih, pencantuman pemilih fiktif dan pencantuman WNI di bawah umur sebagai pemilih
  • Jika mengacu pada prosentase ideal DPT 53%-57% dari jumlah penduduk, maka pada pemilu – pilpres 2004 terdapat sedikitnya penggelembungan sebesar 10% dari jumlah total pemilih atau sekitar 15 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur.
  • Pada pemilu 2009 di mana DPT sebesar 76% dari total penduduk, maka dipastikan terjadi penggelembungan sekitar 20% dari jumlah DPT seharusnya atau sekitar 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur
  • Mengacu dari jumlah pemilih pada DPT 2009 sebesar 176 juta, maka jumlah akurat pemilih Pilpres 2009 adalah sebesar 146 juta atau paling banyak 150 juta pemilih
  • Bahwa penggelembungan DPT 2009 di mana jumlah pemilih fiktif/siluman/ganda/di bawah umur sebanyak 26 juta sampai 30 juta pemilih adalah sebuah kejahatan besar terhadap demokrasi, pemilu dan kedaulatan rakyat
  • Bahwa penggelembungan DPT dengan jumlah hampir sama terjadi lagi pada pilpres 2014. Terdapat 26 juta sampai 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur
  • Bahwa penanggungjawab penyelenggaran pemilu adalah Presiden RI
  • Bahwa penggelembungan DPT dan pencurangan DPT 2009 dan 2014 harus diusut tuntas untuk menjamin pemilu pilpres 2019 yang adil dan jujur
  • Bahwa pengusutan tuntas kejahatan penggelembungan DPT 2009 dan 2014 akan mengungkap misteri siapa pelaku utama kejahatan EKTP

SBY – CSIS Penguasa Di Balik Penguasa

SBY-Jokowi-dan-Sofjan-Wanandi-merdeka.jpg

 

Belum berkuasa sebagai presiden, baru setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengeluarkan perintah larangan kepada seluruh umat Islam melakukan pawai takbiran keliling pada malam lebaran 2013 di seluruh Jakarta.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai detik terakhir lengser dari jabatan gubernur tak pernah berhenti melakukan provokasi, melecehkan, mendiskriminasi, menyingkirkan dan menindas Islam di Jakarta.  Ada apa gerangan dengan mereka?

Lebih enam tahun lalu sebuah akun media sosial twitter @triomacan2000 pernah mengungkap bahwa Ahok sedang memainkan peran sebagai agen terdepan sekulerisasi Indonesia. Ahok mengemban misi suci memisahkan Islam dengan negara, membenturkan Islam dengan pemerintah, mengadudomba antar sesama umat Islam dan mengkonsolidasi kekuatan non Islam untuk menghancurkan Islam. Mengapa? Untuk apa? Apa tujuannya ?

Tidak dapat dibantah Jokowi – Ahok berhasil menang Pilkada Jakarta 2012 karena faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Bantuan besar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi -Ahok yang dilakukan secara sangat rahasia dan diam-diam, antara lain: memerintahkan program mobil nasional ESEMKA  proyek kerjasama Kementerian Pendidikan, Kemenristek, BPPT dan Kementerian Perindustrian yang sudah dirintis sejak tahun 2007 untuk digunakan sebagai salah satu sarana pencitraan Jokowi sejak awal 2011. Pada saat itu, popularitas Jokowi yang diplot menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2012 masih sangat rendah. Perintah SBY terkait penggunaan Proyek Mobnas Esemka untuk jadi alat pencitraan Jokowi diikuti dengan perlindungan hukum dari Presiden SBY kepada Jokowi. Di bawah perlindungan SBY, semua pelanggaran hukum terkait penggunaan proyek mobnas Esemka, termasuk pengadaan mobnas Esemka sebagai mobil dinas Walikota Solo, tidak disentuh dan diusut oleh semua institusi penegak hukum. Tidak hanya pada penyalahgunaan proyek Mobnas, berbagai dugaan korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo (antara lain: Korupsi Dana Hibah Koni, Videotron Manahan, Pelepasan aset Hotel Maliyawan, Dana BPMKS, THR Sriwedari dan lain-lain) dipetieskan semua institusi penegak hukum walau sudah banyak laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi Jokowi termasuk kepada KPK. Perlindungan hukum dari Presiden SBY juga diberikan kepada Basuki Tjahja Purnama yang terlibat berbagai korupsi selama menjabat Bupati Beltim.
  2. Presiden SBY secara rahasia melakukan konsolidasi para cukong pengembang properti Jakarta untuk mendukung Jokowi – Ahok. Konsolidasi ini dilakukan melalui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz selaku Menpera baru pengganti Suharso Monoarfa. Djan Faridz sendiri adalah musuh dan lawan politik besar dari Fauzi Bowo Gubernur DKI Jakarta saat itu yang juga petahana /Cagub Pilkada Jakarta dari Partai Demokrat. Tidak ada yang mencurigai Presiden SBY secara mendadak pada 11 Oktober 2011 mencopot Suharso dan menggantikan dengan Djan Faridz sebagai salah satu upaya SBY membantu Jokowi – Ahok memenangkan Pilkada Jakarta 2012.
  3. Presiden SBY melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri untuk memastikan kemenangan Jokowi – Ahok. Sutarman paman kandung Jokowi dipromosi menjadi Kapolda Metro Jaya, Moeldoko mantan Staf Pribadi Hendropriono dipromosi menjadi Wakasad, selanjutnya Kasad dan Panglima TNI hanya dalam waktu kurang 8 bulan sejak 25 Januari 2011. Semua demi Jokowi.
  4. Kemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta 2012 juga disebabkan konsolidasi seluruh etnis Tionghoa Jakarta, luar Jakarta dan luar negeri yang diarahkan menjadi pendukung dan pemilih Jokowi – Ahok. Ratusan ribu WNI yang sedang berada di luar negeri serempak pulang ke Jakarta menjelang Pilkada Jakarta 2012 untuk memberi suara kepada Jokowi -Ahok.
  5. Konsolidasi pemilih non muslim digerakan oleh CSIS dengan penggiringan isu dan opini yang menggambarkan Jokowi – Ahok sebagai ikon pemimpin non muslim yang berjuang untuk kepentingan non muslim di Indonesia.

 

Peran dan keterlibatan Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebagai perumus dan penyusun strategi pemenangan Jokowi – Ahok di Pilkada Jakarta tidak akan efektif dan pasti gagal jika tidak disupport sepenuhnya oleh Presiden SBY. Maknanya, keterlibatan SBY – CSIS membantu Jokowi – Ahok sudah terjalin jauh sebelum Pilkada Jakarta berlangsung. Lebih jauh lagi ada kerjasama atau kolusi rahasia antara CSIS dan SBY.

Hubungan SBY dan CSIS selama ini tidak pernah terungkap ke publik. Sumber menyebutkan bahwa ipar SBY, Letjen Purn Erwin Sudjono berperan besar menjadi jembatan komunikasi antara SBY dengan pentolan CSIS. Penunjukan Purnomo Yusgiantoro, Marie Pangestu dan tokoh-tokoh CSIS sebagai menteri di kabinet SBY membuktikan adanya hubungan erat dan harmonis antara SBY dengan CSIS.

Kerjasama SBY – CSIS sejak 2004 hingga 2014 dilanjutkan dengan peran dan posisi mereka (SBY – CSIS) sebagai penguasa atau pengendali kekuasaan di balik pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa ketika kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi sering merugikan Islam, tuduhan rakyat diarahkan kepada CSIS dan SBY sebagai otak intelektual dalang di balik layar.

 

Kiprah CSIS Menyingkirkan Islam

Pada sebuah acara seminar membahas topik pemilu di kantor CSIS Jl Tanah Abang III Jakarta, 3 September 1996, salah seorang peserta seminar Panda Nababan, wartawan senior Jakarta, tiba-tiba angkat bicara.

Dengan tenang Panda Nababan menyampaikan tuduhan bahwa CSIS (Center for Strategic and International Studies, lembaga kajian rezim Orde Baru) sebagai pusat tempat dirumuskannya banyak keputusan politik Indonesia di masa lalu yang merepotkan  semua orang di masa sekarang.

Tuduhan Nababan yang disampaikan langsung, blak-blakan dan ‘to the point’ itu menohok hampir semua orang yang hadir di seminar itu. Dr. Sudjati Djiwandono, tokoh senior CSIS yang juga sebagai pembicara dalam acara seminar itu sulit menyembunyikan keterkejutan dan amarah kepada Panda Nababan.

Tapi, tokoh senior sekaligus pendiri CSIS Harry Tjhan Silalahi yang menjadi moderator seminar, meski terlihat berusaha keras menahan marah, menunjukkan air muka tenang mendengar tuduhan keras Panda Nababan. Seperti biasa Harry Tjhan tetap mengumbar senyum, meski kesan gugup dan panik masih sedikit terlihat. Hingga acara seminar itu berakhir, tuduhan serius Panda Nababan tidak mendapat jawaban.

 

Kebohongan Harry Tjhan

Beberapa hari pasca acara seminar pada 7 September 1996,  dengan bantuan harian Kompas (harian terkemuka Indonesia yang terafiliasi dengan CSIS dan elit katolik) Harry Tjhan Silalahi memberikan wawancara khusus yang pada intinya membantah semua tuduhan Panda Nababan.

Pada wawancara Kompas itu,  dengan gaya orang rendah hati Harry Tjhan membeberkan betapa salah orang yang menganggap CSIS memainkan peranan penting pada belasan tahun pertama Orde Baru (1971-1988). Menurut Harry Tjhan, yang sebenarnya adalah hanya kedekatan antar individu, bukan CSIS dengan pemerintah.

Pada awal masa ORBA sampai tahun 1988 pendiri CSIS sangat dekat dengan pucuk  pemerintahan. Harry Tjan menyebut dirinya sebagai tokoh KUP Gestapu (Front Pancasila), Liem Bian Kie (Jusuf Wanandi) sebagai tokoh Golkar, demikian juga Sudjati Djiwandono. Dan tentu saja ada tokoh CSIS seperti Sudjono Humardani dan Ali Murtopo yang kebetulan Aspri (asisten pribadi) Presiden Suharto. Di mana pada saat itu, jabatan Aspri Presiden jauh lebih berkuasa dan berpengaruh dari pada menteri kabinet.


Kepada Kompas, Harry Tjhan menjelaskan: “Pada prinsipnya CSIS membatasi diri untuk tidak terlibat dalam soal taktis politik. Meskipun demikian CSIS kerapkali diisukan telah melakukan hal itu. Padahal pembahasan masalah dalam negeri yang dilakukan CSIS bersifat strategis konsepsional”.

Ia menambahkan, CSIS terbentuk pada tahun 1971 ketika Hadi Susastro dan beberapa kawan-kawannya pulang belajar dari Eropa. Mereka yang mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga think tank (kajian/kelompok pemikir). Ia mengesankan seolah-olah CSIS terbentuk semata-mata atas inisiatif dan prakarsa Hadi Susastro dan kawan-kawan.

Harry Tjan menyembunyikan fakta bahwa sebelumnya bergiat dalam CSIS, para kader Pater Beek sudah berkiprah dalam wadah Operasi Khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo.

Masih belum yakin dengan bantahannya lewat harian Kompas, sebulan kemudian, lewat harian Nusa Tenggara (terbit di Denpasar) edisi 13 Oktober 1996, Harry Tjhan muncul lagi dalam sebuah wawancara yang menggunakan hampir satu halaman surat kabar.

Di sini sekali lagi Harry Tjhan melakukan cuci tangan terhadap semua keterlibatan politik CSIS di masa jaya Ali Murtopo hingga masa akhir berkuasanya L.B. Murdani.

Penjelasan panjang lebar Harry Tjhan dalam koran terbitan pulau Bali itu sepintas lalu sangat persuasif serta menyakinkan, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami pergolakan politik awal Orde Baru. Tapi bagi orang seperti saya, semua cerita Harry Tjhan itu sebenarnya adalah isapan jempol dan tipu daya belaka.

Perhatikan dalam semua penjelasan Harry Tjhan bahwa sama sekali tidak pernah menyebut Opsus dan keterlibatan kaum katolik ekstrem kanan di sana. Mereka yang tergolong generasi 66 di Jakarta masih ingat kantor mereka (Opsus) di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Juga penjelasan Harry Tjhan sama sekali tidak menyebut nama Pater Beek SJ, pastor kelahiran Belanda tokoh inisiator dan otak di balik kelahiran CSIS tersebut.

Pater Beek adalah pastor ordo Jesuit yang sudah aktif sejak era kolonial sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Beek selain menjalankan tugas kepastoran juga melakukan kaderisasi para pemuda dan mahasiswa katolik di Indonesia terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ia melakukan kegiatan kaderisasi di asrama Realino Yogyakarta, sering juga kaderisasi dilakukan di kawasan Klender, Jakarta Timur. Di Klender kegiatan kaderisasi yang dilakukan Pater Beej disebut Kasebul atau Khasebul (Kaderisasi Sebulan atau Khalwat Sebulan).

Kasebul bukan pengkaderan biasa. Dalam kegiatan Kasebul bukan cuma indoktrinasi, pengembangan wawasan, kepemimpinan yang menjadi materi utama, melainkan juga latihan fisik ala militer juga diberikan. Para kader dilatih menghadapi situasi interogasi sebagai tahanan oleh lawan. Berbagai cara meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive (bertahan hidup di tengah hutan dan sebagai buronan), infiltrasi atau penyusupan ke kubu musuh, melakukan spionase dan lain-lain.

Dari materi pengkaderan dan indoktrinasi yang dilakukan Pater Beek dapat disimpulkan bahwa Beek berencana mempersiapkan kader – kader katolik militan ultra kanan dengan misi utama meraih kendali pada kekuasaan atau menjadi penguasa di Indonesia dengan menghancurkan Islam sebagai kekuatan kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia.

Latihan seperti ini ditujukan untuk mempersiapkan perang dengan PKI (komunis) pada era Orde Lama. Kegiatan kasebul ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelijen) era Soekarno. BPI langsung melakukan tindakan penumpasan kegiatan Kasebul.

Akibat kejaran BPI Pater Beek terpaksa melarikan diri ke luar negeri sesaat sebelum Gestapu 1965. Beek kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan.

Sebagian dari lulusan terbaik Kasebul ini dikirim untuk latihan lebih jauh lagi di luar negeri. Salah seorang yang berhasil dikirim keluar negeri sebelum Gestapu adalah yang kemudian menjadi wakil komandan Laskar Ampera, Louis Wangge, yang dikirim oleh Beek ke Universitas Santo Thomas, Filipina

Namun di luar pengetahuan banyak orang, Wangge sendiri di kemudian hari mengaku bahwa ia sebenarnya juga dikirim ke sebuah pusat latihan intelijen di sebuah pangkalan militer Amerika di Filipina. Kita tahu terdapat dua pangkalan militer Amerika di Filipina pada saat itu: Subic Bay Naval Base dan Subic Air Base, yang juga merupakan pusat operasi CIA di Asia Tenggara.

Semua ini dikisahkan Wangge setelah ia dikucilkan oleh CSIS karena sikap Wangge yang menolak kebijakan CSIS yang anti dan memusuhi Islam di Indonesia.

Dalam keadaan tegang antara Wangge dan CSIS di pertengahan tahun tujuh puluhan, misalnya, Wangge pernah menyundut rokok menyala ke baju yang melekat di tubuh Sofyan Wanandi di sebuah kamar kecil Bioskop Menteng (bioskop itu sudah digusur sekarang).

Saya sendiri (Dr. George Aditjondro) juga pernah menjadi kader Pater Beek dan mengikuti pelatihan melawan komunis (PKI). Tapi seperti Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan umat Islam sasaran, dan karena CSIS menjadi wadah pemikir perumus kebijakan Rezim Suharto, juga karena ikut berlumur darah tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jajaran pengikut Pater Beek. Terutama setelah kekuasaan dan kontrol orang-orang CSIS (Liem Bian Kie dan Sudradjat Djiwandono) semakin menguat, Partai Katolik pun mereka gilas demi meraih ambisi kekuasaan.

 

Begitu yakin mereka akan pentingnya mengontrol Indonesia lewat Golkar, mereka tega menindas Uskup Atambua (yang mempertahankan Partai Katolik), Uskup yang sebenarnya sangat berjasa dalam proses integrasi Timor-Timur.

Sebagai  seorang wartawan Majalah Tempo yang pernah mengunjungi Timor Timur sebelum invasi operasi intel pimpinan Benny Moerdani, dan terus mengikuti perkembangan Timor Leste hingga kini, saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang dari Timor-Timur, setelah sebelumnya mereka membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah mereka, antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS, yang sebagian besar ditujukan untuk menghancurkan kekuatan politik Islam di Indonesia sampai tahun 1988.

 


Pater Beek dan Black Pope di Indonesia

Menurut sejumlah pastor yang mengenal lebih lama mengenalnya, Pater Beek adalah pastor radikal anti komunis yang bekerja sama dengan BA Santamaria seorang Pastor anti komunis dari Australia dan seorang pastor yang juga pengamat China bernama Pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong).

Pos China Watcher (pengamat Cina) pada umumnya dibiayai oleh CIA. Maka dapat dimengerti jika Beek mempunyai kontak amat bagus dengan CIA. Sebagian pastor mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik katolik di seluruh dunia.

Tentang Black Pope tidak banyak diketahui orang, juga banyak pastor katolik yang tidak tahu mengenai kedudukan, peran, dan operasi Black Pope yang sangat penuh rahasia.

Ketika Dr. Sudjatmoko menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, ia pernah berkunjung ke Tahta suci di Vatikan. Selain berjumpa Paus, Sudjatmoko berjumpa seorang Kardinal yang mengajaknya berdiskusi banyak membahas mengenai keadaan sosial politik di Indonesia.

Sudjatmoko merasa surprised bahwa Kardinal itu tahu banyak tentang politik di Indonesia. Tidak lama setelah pulang ke Indonesia, sebagai pensiunan Rektor Universitas PBB, pimpinan Harian Kompas mengirimkan orang kepada Sudjatmoko untuk meyakinkannya agar ia tidak usah cemas masalah finansial. Kalau ada apa-apa Kompas siap bersedia membantu Sudjatmoko.  Dari tawaran simpatik Kompas itulah Sudjatmoko yakin adanya kontrol Black Pope terhadap kegiatan katolik di Indonesia dan ada keterlibatan Black Pope dalam kegiatan politik Indonesia.

 

Doktrin Setan Kecil

Kembali kepada Pater Beek, yang meraih sukses memperkukuh posisi para kadernya di mata tentara (ABRI) dan penguasa ORBA, ia terus menekankan para kader untuk bersikap yang didasarkan oleh kebijakan yang digariskan oleh Pater Beek. Salah satu Kebijakan Pater Beek dikenal sebagai Lesser evil theory (teori setan kecil).

Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, Beek melihat ada dua ancaman (setan) yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau. Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil (Lesser evil) dibanding Islam yang dinilainya sebagai setan besar.

Berdasarkan pemikiran itulah maka Beek memerintahkan kepada kader-kadernya untuk  merangkul tentara dan menggunakan tentara untuk menindas Islam di Indonesia.

Kebetulan sekali setelah Pemberontakan G 30 S PKI 1965, kelompok politisi Islam (terutama mantan Partai Masyumi) dianggap Suharto menuntut terlalu banyak imbalan jasa dari partisipasi mereka dalam penumpasan Gestapu PKI.  Padahal Suharto dan pimpinan ABRI sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam.

Ketegangan Islam melawan dominasi tentara (ABRI) inilah yang melicinkan keberhasilan  pelaksanaan doktrin Lesser evil selama belasan tahun pemerintah ORBA. Kelompok Islam di Indonesia tidak hanya dikerdilkan dalam bidang politik, melainkan berhasil dipinggirkan dan disingkirkan di semua bidang terutama pemerintahan dan birokrasi, ekonomi, keuangan dan perdagangan, militer dan kepolisian, serta sosial budaya.


Kebetulan lain adalah kehadiran Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. Kedua tokoh yang mempunyai sejumlah persamaan meski ada perbedaan mendasar. Sudjono dan Ali sama-sama ingin mengabdi kepada Suharto. Tapi Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk berkuasa (“I will be the next president,” kata Murtopo kepada wartawan Tempo, Tuty Kakiailatu, pada masa kampanye Pemilu 1971). Sebaliknya Sudjono Humardani adalah orang Solo yang sudah bahagia jika bisa menjadi abdi dalem yang baik. Ambisi Ali Murtopo ini yang dimanfaatkan oleh kader-kader Pater Beek selama masa pemerintahan ORBA.

Banyak orang tidak percaya kalau Ali Murtopo (mengaku dari keluarga santri di pesisir Jawa dan bekas anggota laskar Hisbullah di jaman revolusi kemerdekaan) bisa menjadi orang yang sangat anti Islam dan berjasa besar dalam menindas umat Islam di awal Orde Baru sampai kematiannya 15 Mei 1984.

Kematian Ali Moertopo sendiri masih merupakan misteri. Pada 19 Maret 1983 Ali Moertopo disingkirkan dari Kabinet oleh Suharto yang merasa gerah menyaksikan manuver politik Ali Moertopo dalam rangka meraih ambisi menjadi presiden menggantikan Suharto.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Moertopo lahir di Blora Jawa Tengah, 23 September 1924 adalah otak intelektual kebijakan ORBA yang anti dan memusuhi Islam. Sebagai tokoh intelijen, dan politikus ia berperan sangat sejak awal ORBA hingga tahun 1983. Moertopo dan LB Moerdani sukses menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis pemerintahan dan negara.

Moertopo pernah menjabat Asisten Pribadi Presiden Soeharto, Kepala Operasi Khusus, Menteri Penerangan Indonesia (1978 – 1983) serta Deputi Kepala (1969 – 1974) dan Wakil Kepala (1974 – 1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Orang sering melupakan bahwa Ali Murtopo punya rencana dan ambisi besar berkuasa menggantikan Suharto.  Karena itu semua yang merintangi dalam mencapai tujuan harus ditebas habis, terutama Islam sebagai kekuatan politik utama di Indonesia.

Kelompok yang dijadikan musuh oleh Moertopo bukan cuma Islam, tapi juga perwira-perwira ABRI yang dianggap sebagai perintang, seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo dan Soemitro (Pangkopkamtib).

Almarhum Dharsono (Pak Ton) difitnah berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru untuk menyingkirkan Soeharto. Kemal Idris dituduh berambisi jadi Presiden. Sedang Sarwo Edhie difitnah merencanakan usaha menempatkan Suharto sebagai tokoh utama bangsa (menendang ke atas).

Kader-kader Beek yang aktif di CSIS dan terlibat dalam Opsus tahu betul mengenai ambisi Ali Moertopo dan strategi Moertopo meraih ambisi. Mereka ikut membantu Ali Moertopo mencapai ambisi berkuasa sekaligus meraih sukses menggilas dan menyingkirkan Islam dari semua sektor strategis negara.

 



Peristiwa Malari 1974

Pada 15 Januari 1974 pecah kerusuhan di Jakarta. Massa demonstrasi anti kedatangan PM Tanaka dari Jepang yang sebagian besar adalah mahasiswa disusupi ratusan orang tidak dikenal yang kemudian melakukan tindakan pengerusakan, penjarahan dam ratusan toko dan bangunan di sepanjang jalan yang dilalui massa demonstran.

Orang-orang Opsus dan CSIS yang berada di balik kerusuhan dan pembakaran-pembakaran merasa dengan itu bisa menghabisi lawan mereka yang dipimpin Soemitro. Kemudian terbukti memang Soemitro yang kurang canggih berpolitik itu berakhir karir militernya dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun yang menang juga bukan Ali Murtopo. Suharto ternyata jauh lebih pintar dari Ali dan Soemitro. Kedua Jenderal yang berambisi itu dalam waktu singkat habis peranan politiknya.

Selama Ali masih menjadi orang penting di sekitar Suharto, salah seorang kadernya disimpannya di Korea Selatan sebagai Konjen. Itulah LB. Murdani. Sudah sejak di Kostrad pada jaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Murdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gaya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Murdani penuh kerahasiaan dan misteri. Persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaan. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Murdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang berkuasa.

Tapi setelah terjadi Malari. Ali Murtopo tidak bisa lagi menghalangi Murdani untuk tampil ke depan. Sejak itulah bintang Murdani mulai menanjak. Murdani boleh berbeda style dengan Ali, tapi karena sama-sama ingin berkuasa, keduanya perlu tanki pemikir. Maka CSIS yang mulai cemas karena merosotnya posisi dan peran Ali Murtopo pada masa paska Malari, berjaya lagi oleh naiknya Murdani.

Berlainan dengan Ali Murtopo yang ditakutkan bisa merupakan ancaman bagi CSIS kelak ketika berkuasa (ingat Suharto yang kini berbalik kepada Islam setelah menindasnya dahulu?) Murdani adalah orang katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Murdani dengan CSIS. Sebagai orang katolik ekstrem kanan Murdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang bisa berkantor di CSIS (menggunakan bekas kantor Ali Murtopo).

Dipanggil pulang dan diberi bintang dan kuasa oleh Suharto setelah hampir terlupakan di Korea Selatan dan (sebelumnya) Kuala Lumpur, Murdani sangat berterima kasih kepada Suharto. Merasa telah mengutangi budi kepada Murdani, Suharto merasa dengan aman bisa menyuruh Murdani berbuat apa saja tanpa harus takut dikhianati. MemangMurdani menjadi “herder” Suharto yang menggigit siapa saja yang dianggap Murdani membahayakan Suharto. Maka Suharto makin percayalah kepada Murdani.

Kepercayaan yang besar itulah kemudian yang menjadi modal bagi ambisi lama Murdani untuk menjadi King Maker. Kepada seorang perwira Kopassus di akhir tahun 1980-an Murdani katanya pernah berseloroh: “Buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang berkuasa”. Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Suharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya Petisi 50 (AH. Nasution hampir ditangkapMurdani, tapi dicegah oleh TB. Simatupang) berhasil mengecoh Suharto untuk mengeluarkan sebuah surat pamungkas yang memberi kuasa lebih besar lagi kepada Murdani. Dengan kekuasaan amat besar dari Suharto itulah ia dengan gampang dan cepat bisa membangun kerajaan dan operasi intelnya (BAIS).

Menurut Wismoyo Arismunandar (mantan Kasad), orang yang mula-mula dan dari awal punya firasat buruk terhadap Murdani adalah Ibu Tien Suharto. Tapi karena Suharto sangat koppeg dan merasa paling tahu sendiri, baru pada tahun 1988 Murdani berhasil disingkirkan. Tapi sebelum meninggalkantahta kekuasaannya, Murdani sudah berhasil menciptakan beberapa calon raja yang menurut rencana akan dikontrolnya kelak. Salah seorang di antaranya adalah Try Sutrisno. Begitu patuh Try Sutrisno kepada Murdani sehingga sebagai kepala BAIS, Try Sutrisno di Mabes ABRI adalah staf yang dulu diangkat, dipercaya, dan pernah dipakai oleh Murdani sebagai Pangab.

Dalam soal memilih kader, Ali Murtopo dan Murdani sama. Keduanya amat berbeda dengan Pater Beek. Beek memilih pemuda dan mahasiswa Katolik terbaik. Tujuannya adalah agar kader-kader tersebut dengan kecerdasan dan kelihaiannya sanggup mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Beek. Pater Beek SJ tahu betul bahwa Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas Islam, oleh karena itu orang Katolik jangan bermimpi untuk tampil berkuasa. (Murdani sadar akan hal ini, karena itu ia hanya ingin jadi King Maker). Tapi mereka harus mengusahakan agar yang berkuasa adalah orang Islam yang mereka bisa atur. Inilah penjelasan mengapa Try Sutrisno dijagokan oleh Murdani dan untuk itu dipakai orang Islam lain yang bisa diaturnya, yaitu Harsudiono Hartas.

Ali Murtopo dan Murdani memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur. Perbedaan inilah justru yang menyebabkan Ali Murtopo dan Murdani mudah bekerjasama dengan kader-kader Pater Beek SJ. Lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani cita-cita dan rencana Beek SJ pernah berhasil dijalankan dengan saksama. Meski tragis, tapi inilah yang penjelasannya mengapa yang melaksanakan kebijakan anti Islam (lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani) kebanyakan adalah orang-orang Islam yang tidak sadar diperalat oleh Ali Murtopo dan Murdani untuk ambisi mereka masing-masing.

 

 

Modus Pencurangan Pemilu – Pilpres

 

I. Mark Up atau penggelmbungan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Penggelembungan DPT diduga pertama kali terjadi pada pemilu 2004 di mana tercatat prosentase

jumlah pemilih tercatat (DPT) dibanding jumlah penduduk melonjak menjadi 67% dibanding prosentase

DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya sekitar 53% – 60%.

DPT : Jumlah Penduduk

1971 = 53%
1977 = 55%
1982 = 53%
1987 = 55%

1992 = 56%
1997 = 60%
1999 = 57%
2004 = 67%
2009 = 76%
2014 = 75%

2019 = 74% (estimasi KPU)

Jumlah Penduduk RI

1971 = 119 juta

1980 = 147 juta (28 juta)

1990 = 179 juta (32 juta)

2000 = 206 juta (27 juta)

2010 = 237 juta (29 juta)

2020 = 269 juta (32 juta)

1999 = 203 juta

2004 = 217 juta

2009 = 233 juta

2014 = 248 juta

2018 = 264 juta

2019 = 267 juta

Analisa Terhadap DPT

Berdasarkan data prosentase DPT dibanding jumlah penduduk di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

  • Bahwa DPT akurat adalah pada kisaran 53% – 56%

  • Bahwa DPT 1997 mencapai 60% diduga sebagai akibat penggelembungan jumlah pemilih oleh rezim ORBA yg menggunakan segala cara untuk memastikan supremasi Golkar di Pemilu 1997 dan mempertahankan kekuasaan ORBA yang tengah menghadapi perlawanan hebat dari lawan politik ORBA.

  • Pemilu pertama Pasca Reformasi 1999 mencatat DPT sebesar 57%, ditenggarai sebagai akibat koreksi terhadap penggelembungan DPT 1997.

  • Bahwa Pemerintah ORBA selalu melakukan Sensus Penduduk setiap 10 tahun sekali, sehingga akurasi jumlah penduduk Indonesia dan DPT Pemilu lebih dapat dipertanggungjawabkan.

  • Bahwa lonjakan tajam jumlah pemilih DPT Pemilu 2004 sebesar 67% adalah nyata-nyata sebagai akibat dari penggelembungan DPT dengan modus penggandaan pemilih, pencantuman pemilih fiktif dan pencantuman WNI di bawah umur sebagai pemilih.

  • Jika mengacu pada prosentase ideal DPT 53%-57% dari jumlah penduduk, maka pada pemilu – pilpres 2004 terdapat sedikitnya penggelembungan sebesar 10% dari jumlah total pemilih atau sekitar 15 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur.

  • Selanjutnya, pada pemilu 2009 di mana DPT sebesar 76% dari total penduduk, maka dipastikan terjadi penggelembungan sekitar 20% dari jumlah DPT seharusnya atau sekitar 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur.

  • Mengacu dari jumlah pemilih pada DPT 2009 sebesar 176 juta, maka jumlah akurat pemilih Pilpres 2009 adalah sebesar 146 juta atau paling banyak 150 juta.

  • Bahwa penggelembungan DPT 2009 di mana jumlah pemilih fiktif/siluman/ganda/di bawah umur sebanyak 26 juta sampai 30 juta pemilih adalah sebuah kejahatan besar terhadap demokrasi, pemilu dan kedaulatan rakyat.

  • Bahwa penggelembungan DPT dengan jumlah hampir sama terjadi lagi pada pilpres 2014. Terdapat 26 juta sampai 30 juta pemilih siluman/fiktif/ganda/di bawah umur.

  • Bahwa penanggungjawab penyelenggaran pemilu adalah Presiden RI
  • Bahwa penggelembungan DPT dan pencurangan DPT 2009 dan 2014 harus diusut tuntas untuk menjamin pemilu pilpres 2019 yang adil dan jujur.
  • Bahwa pengusutan tuntas kejahatan penggelembungan DPT 2009 dan 2014 akan mengungkap misteri siapa pelaku utama kejahatan EKTP

Kilas Balik Konspirasi Penggulingan Suharto Mei 98

Saya pernah menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri Sofyan Wanandi. Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Salah satu kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara adalah melakukan retreat dan tahun ajaran 1992-1993, seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang lebih mirip asrama daripada tempat retreat. Wisma lokasi retreat tersebut sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1960an. Sejak awal menjejakan kaki di sana saya sudah merasakan aura yang tidak enak dan ini sangat berbeda dari lokasi retreat lain seperti Maria Bunda Karmel di puncak.

Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi padahal baru tidur rata-rata jam 11 malam, ada puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau bumbu masakan atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil selanjutnya mata ditutup dan setiap anak akan disodori botol-botol tadi dan diminta menebak bau/wangi apa.

Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi yang sama Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama? Saya tidak tahu.

Puluhan tahun kemudian saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat saat di Maria Bunda Karmel, dan karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter bahwa metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.

Entah apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuasaan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam, pernyataan yang dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984.

Oleh karena itu saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi di CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam, bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek, tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum.

Upaya menggerakan massa untuk jatuhkan Presiden Soeharto dimulai tanggal 8 Juni 1996, ketika Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofyan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani.

Tidak berapa lama, operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto dimulai ketika pada tanggal 22 Juni 1996, Dr. Soerjadi, orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan akhirnya menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS dan bekerja di bank milik kelompok usaha Sofyan Wanandi yaitu Gemala Grup dan Presiden Direktur PT Aica Indonesia, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser boneka Benny Moerdani untuk menggantikan Presiden Soeharto yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kongres yang juga dibiayai oleh Sofyan Wanandi.

Adapun menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Direktur A Badan Intelijen ABRI waktu itu yaitu Agum Gumelar menggiring peserta munas ke Hotel Presiden sambil ditodong pistol dan mengatakan: “Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya.”

Belakangan diketahui bahwa Agum Gumelar adalah salah satu anak didik yang setia kepada Benny Moerdani dan bersama Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.

Sebulan kemudian pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan ke kantor PDI oleh massa Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI, dan Megawati telah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa penyerbuan akan terjadi namun dia mendiamkan sehingga berakibat matinya ratusan pendukung Megawati dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar.

Pada hari bersamaan Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI, dan selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata.

Hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain: berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa.

Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.

Selanjutnya pada hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan.

Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah.

Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur.

Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan: 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya.

Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.

Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (dibatalkan), Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:

1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita mengenai kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.
2. Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menemui Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 1998 mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug yang diduga rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofyan Wanandi kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofyan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.

Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofyan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi. Mengapa Wiranto membantu CSIS?

Karena dia adalah orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya.

Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.

Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofyan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofyan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana.

Tuduhan ini dijawab dengan beberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5miliar.

Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS sehingga mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial.

Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dengan diperbantukan Sofyan Wanandi yang mendanai GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.

Sekedar mengingatkan Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.

Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:

1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);
2. Identitas massa perusuh (tank); dan
3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?

Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofyan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo.

Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor.

Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.

Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.

Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofyan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofyan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP.

Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofyan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.

Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa. Pertanyaannya apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?

Fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Kepala BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF bahwa ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei.

Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa “user” BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal 13 Mei 1998 dan pada tanggal 14 Mei 1998 dia membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.

Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup.

Selain itu Wirantomenolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.

Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”

Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998. (Kisah Ita Martadinata ini kemudian terbukti hoax. Pemerkosaan Massal Perempuan Tionghoa 13-14 Mei juga sudah Terbukti hoax).

Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo.

Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu.

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, ‘Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti’…Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, ‘Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.’ ” (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316)

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena membuka informasi adanya pemikiran Benny Moerdani untuk menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen.

Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang belum terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi (Play Victim) Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia

Selanjutnya Robert Odjahan Tambunan dalam bukunya Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi mengungkap bahwa Megawati bisa mencegah jatuhnya korban dalam Peristiwa 27 Juli 1996 bila menghendaki karena dia sudah tahu beberapa hari sebelumnya dari Benny Moerdani, akan tetapi Megawati ternyata lebih memilih kepentingan politik daripada kemanusiaan (hal. 150);

Megawati menyogok Kelompok 124, korban serbuan kantor PDI yang diadili, agar tidak menuntut kelompok TNI (hal. 172); dan Megawati tidak pernah ingin menyelesaikan kasus tersebut antara lain terbukti tahun 2002 memilih gubernur yang terlibat kasus Peristiwa 27 Juli 1996 [Sutiyoso] (hal. 374).

Bila catatan Salim Said, R.O. Tambunan dihubungkan dengan catatan Rachmawati Soekarnoputri: Membongkar Hubungan Mega dan Orba di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002 maka terbukti bahwa akhirnya Benny mulai menjalankan rencana yang dia ungkap di rumah Fahmi Idris ketika dia bersekongkol dengan Megawati demi menaikan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto dengan merekayasa Peristiwa 27 Juli 1996.

Kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri: “Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka?”

Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak.”

Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati; Dr. Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah “eureka moment” yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet bahwa Megawati calon pemimpin masa depan sehingga menimbulkan kecurigaan Mabes ABRI (modus Dokumen Ramadi sebelum Malari).

Sedangkan Dr. Soerjadi adalah Ketum PDI pengganti Megawati pasca Kongres Medan (atas biaya Sofjan Wanandi) yang menyerbu kantor PDI dan selama ini diasumsikan perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda didikan Benny Moerdani, dan tentu saja Agum Gumelar-Hendropriyono, murid Benny Moerdani juga berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana ditulis Jusuf Wanandi dari CSIS dalam memoarnya, Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru.

Fakta di atas menjawab alasan Presiden Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada para korban seperti “Siapa suruh kalian mau ikut saya?” dan malah memberi jabatan tinggi kepada SBY yang memimpin rapat Operasi Naga Merah; Sutiyoso komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; dan tidak lupa Agum Gumelar dan AM Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya. Sama saja Megawati bunuh diri bila dia sampai menyelidiki kejahatannya sendiri!

Fakta-fakta di atas juga membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang menyebutkan ada rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana pembelaan mereka selama ini. Bunyi salah satu dokumen yang berupa email di laptop adalah:

“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”
(Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998)

B. Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikan Megawati Soekarnoputri Ke Kursi Presiden.

Pernah dengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Kisah ini fakta dan sudah banyak buku sejarah yang membahas kisah-kisah saat itu, salah satunya cerita Kopassus masa kepanglimaan Benny.

Saat Benny menginspeksi ruang kerja bawahan dia melihat sajadah di kursi dan bertanya “Apa ini?,” jawab sang perwira, “Sajadah untuk shalat, Komandan.” Benny membentak “TNI tidak mengenal ini.” Benny juga sering rapat staf saat menjelang ibadah Jumat sehingga menyulitkan perwira yang mau sholat Jumat.

Hartono Mardjono sebagaimana dikutip Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap yang beragama Islam, misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di antaranya adalah perwira beragama non Islam dan dua dari Islam.

Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang sama bahwa perwira yang menonjol keislamannya, misalnya mengirim anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering hadiri pengajian diperlakukan diskriminatif dan tidak mendapat kesempatan sekolah karena dianggap fanatik, singkatnya karirnya pasti suram.

Perhatikan perwira tinggi yang menduduki pos penting ketika Benny Moerdani berkuasa:

Sintong Panjaitan;

Try Sutrisno;

Wiranto;

TB Silalahi;

TB Hasanuddin;

R.S. Warouw;

Albert Paruntu;

AM Hendropriyono;

Agum Gumelar;

Sutiyoso;

Susilo Bambang Yudhoyono;

Luhut Panjaitan;

Ryamizard Ryacudu;

Jonny Lumintang;

Tyasno Sudarto;

Albert Inkiriwang;

HBL Mantiri;

Fachrul Razi;

Adolf Rajagukguk;

Theo Syafei;

Soebagyo HS dll,

maka terlihat pola tidak terbantahkan bahwa perwira tinggi pada masa kekuasaan Benny Moerdani adalah non Islam atau Islam abangan (“non-fanatik” atau “non-Islam santri” menurut versi Benny).

Ketidakadilan inilah yang dilawan Prabowo antara lain bersama BJ Habibie membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani. Tidak heran anggota kelompok Benny Moerdani yang masih tersisa membenci Prabowo karena dia menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia.

Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah “Bahaya Merah”(komunis) teratasi, dia membuat analisa bahwa lawan Amerika Serikat berikutnya ada dua yaitu: “Hijau ABRI” dan “Hijau Islam”.

Lalu mereka menyimpulkan ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya: Sofjan, Jusuf Wanandi, Harry Tjan, dan mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Soedjono Hoemardani (lihat: tulisan George Junus Aditjondro, mantan murid Pater Beek: CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem-Demokrat berhubungan dengan kelompok anti Islam yang dihancurkan Prabowo?

Perhatikan pendukung Jokowi-JK: Sutiyoso (Gubernur DKI saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998; Agus Widjojo; Fachrul Razi (klik Wiranto dan pengusul Jonny Lumintang, orang Benny, Pangkostrad pengganti Prabowo), Ryamizard Ryacudu (menantu wapres Try Sutrisno periode 1993-1998, agen Benny Moerdani); Agum Gumelar-Hendropriyono (bodyguard Megawati suruhan Benny); Andi Widjajanto (anak Theo Syafei); Fahmi Idris (rumahnya lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 pertama kali dilontarkan); Luhut Panjaitan; Tyasno Sudarto; Soebagyo HS (KSAD saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998; Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin dll.

Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar, dan Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis bahwa ketika Presiden Soeharto berhasil menetralisir pengaruh Try Soetrisno dengan menempatkan Feisal Tanjung dan Prabowo Subianto dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan klik Benny Moerdani, maka mereka menempatkan semua harapan kepada Wiranto.

Setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, diketahui Wiranto menghadap Benny Moerdani dan meminta bertemu setiap bulan. Tanggapan Benny menurut Jusuf Wanandi dan Salim Said adalah:

“Jangan berilusi, orang tua itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana karena Anda satu-satunya yang kita miliki. Jangan membuat kesalahan karena kariermu akan selesai jika Soeharto tahu Anda dekat dengan saya.” (Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, hal. 320)

Wiranto memang membantah memiliki hubungan dekat dengan Benny, namun ada cara membuktikan Wiranto telah berbohong. Pertama, dalam memoarnya, Jusuf Wanandi bercerita pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny daftar perwira yang dinilai sebagai “ABRI Hijau”, dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut disingkirkan Wiranto.

Ketika dikonfrontir mengenai hal ini, Wiranto mengatakan cerita “daftar nama” adalah bohong, namun bila kita lihat kembali masa-masa setelah Soeharto jatuh maka faktanya banyak perwira “hijau” yang dimutasi Wiranto dan sempat menuai protes.

Wiranto orang Benny di samping Presiden Soeharto menjawab alasan Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; menghasut BJ Habibie bahwa Prabowo mau kudeta sehingga Prabowo diberhentikan dari dinas militer; dan adu domba Soeharto dengan menantunya seolah Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto sehingga dipaksa bercerai dari Titiek Soeharto. Alasannya tidak lain Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny menistakan Prabowo Subianto.

Bicara “kebejatan” Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa Kasau, Kasal, Kasad dan Pangkostrad serta menolak permohonan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh.

Berdasarkan temuan fakta di atas bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto maka patut diduga Wiranto sengaja melarang pasukan keluar dari barak karena berniat membiarkan kerusuhan, tapi rencananya berantakan ketika pasukan marinir berinisiatif keluar kandang menghalau perusuh.

Fakta yang menguatkan kesimpulan bahwa klik Benny Moerdani dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan dengan “gerakan massa” adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS yang terkenal sejak Peristiwa Malari’74 yang meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (selengkapnya lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).

2. Menurut temuan TGPF Kerusuhan 13-14 Mei 1998, penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer yang sangat cekatan memprovokasi warga untuk menjarah dan membakar. Ini ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, padahal baik Wiranto atau Prabowo adalah perwira tipe komando dan bukan tipe intelijen, sedangkan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan merekayasa kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan dimaksud bisa dibaca di Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa provokator kerusuhan 27 Juli 1996 dan 13-14 Mei 1998 dilatih di Bogor.

3. Saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Fachrul Razi yang saat itu menjabat sebagai Kasum melarang pengerahan pasukan untuk membantu Kodam Jaya menghentikan kerusuhan sistematis dan penjarahan. Perlu ditambahkan Fachrul Razi adalah anggota klik Wiranto yang di atas sudah terbukti adalah binaan Benny di dalam kabinet Presiden Soeharto yang terakhir. (http://www.liputan6.com/fullnews/77958.html).

4. Demonstrasi mahasiswa sebagai pemicu kerusuhan massa terbukti dimulai pertama kali di kampus – kampus Tionghoa Katolik yang terkait langsung atau tidak langsung dengan elit CSIS. Disusul oleh Kampus – Kampus Kristen. Terbukti kemudian elit CSIS mensuplai logistik miliaran rupiah selama aksi demonstrasi mahasiswa menentang dan menuntut pengunduran diri Suharto dan pembubaran Orde Baru.

Mengutip Jusuf Wanandi, sahabat baik Benny Moerdani: “But, maybe Benny’s biggest nemesis was Soeharto son-in-law, Prabowo Subianto.”

(Shades of Grey, hal. 240) “…Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto.” (Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

Kita harus berterima kasih kepada Julian Assange karena mendirikan website Wikileaks yang membocorkan berbagai dokumen rahasia milik Amerika Serikat sebab tanpanya kita tidak akan mengetahui bahwa Jokowi sudah menjalankan agenda Amerika di Indonesia sejak tahun 2005.

Berdasarkan dokumen rahasia CIA tertanggal 7 April 2006 yang diunggah Wikileaks kita mengetahui bahwa pada tanggal yang sama agen rahasia CIA bernama Pierangelo dan David S. Williams bertemu Jokowi selaku Walikota Solo yang baru dilantik 7 bulan sebelumnya.

Agenda pertemuan adalah membahas Abu Bakar Ba’asyir dari Ponpres Ngruki yang disebut oleh pelaku serangan 9/11 bernama Riduan Isamuddin alias Hambali terkait jaringan Al Qaeda di Indonesia bernama Jamaah Islamiyah. Dalam pertemuan agen CIA tersebut minta Jokowi mengendalikan Abu Bakar Ba’asyir dan disanggupi oleh Jokowi.

Setelah itu Jokowi mendekati Abu Ba’asyir secara pribadi dan hubungan keduanya menjadi sangat dekat bagai seorang ayah dan anak, terbukti kendati sedang mendekam di dalam penjara namun pada tanggal 30 Januari 2013 Abu Bakar Ba’asyir sempat mengirim utusan menemui Jokowi sekedar menyampaikan salam; yang dibalas oleh Jokowi dengan ucapan terima kasih dan salam balik.

Jokowi memang berhasil mengontrol Abu Bakar Ba’asyir dan mendapat pujian dari Dubes AS bernama Cameron R. Hume pada tahun 2008 sebagaimana bocoran kawat diplomatik di Wikileaks yang dikirim ke Pentagon dengan judul “Solo, From Radical Hub To Tourist Heaven,” yang intinya melaporkan bahwa Jokowi telah berhasil mengendalikan Abu Bakar Ba’asyir dan menekan tingkat kemilitanan Ponpres Ngruki yang terkenal radikal.

Selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 2008, Jokowi kedatangan Agus Widjojo, Luhut Binsar Pandjaitan dan Hendropriyono lalu Luhut bekerja sama dengan Jokowi membentuk perusahaan patungan bernama PT Rakabu Sejahtera dengan modal awal dari Luhut Rp. 15,5miliar dan dari anak Jokowi bernama Gibran Rakabumi Raka sebesar Rp. 19,2miliar (anak dua puluh tahun yang pelihara tuyul tampaknya).

Perlu dicurigai bahwa perusahaan hanya kedok sebuah operasi intelijen karena tidak lama setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI, kantor perusahaan tersebut dua kali terbakar dalam waktu berdekatan.

Kehadiran Hendropriyono dan Luhut Pandjaitan semakin melekatkan pengaruh Amerika pada kehidupan Jokowi sebab mereka adalah murid langsung dan anak emas Jenderal Benny Moerdani, seorang petinggi CSIS, sebuah lembaga yang didirikan agen CIA bernama Pater Beek. CSIS dan Pater Beek bukanlah satu-satunya hubungan CIA dengan Jokowi, sebab penanggung jawab proses memoles citra Jokowi dari walikota gagal menjadi “pemimpin muda masa depan” hingga masuk gerbang pencapresan adalah Goenawan Mohamad yang kerap menerima uang negara asing dan anak didik Ivan Kats, seorang agen CIA.

Khusus CSIS, sejak awal mereka memiliki hubungan dengan Ali Moertopo yang terkenal dengan Opsus dan pernah merekayasa kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974 dan setelah kematian Ali Moertopo, tampaknya Opsus diwariskan kepada Jusuf Wanandi, pemimpin tertinggi CSIS saat ini karena Wikileaks menemukan Jusuf Wanandi adalah orang Opsus:

“6. ASIDE FROM MURTONO, HOWEVER, ALI MURTOPO AND OPSUS SEEM TO HAVE DONE RATHER WELL. NUMBER TWO MAN (MARTONO) HAS LONG BEEN KNOWN AS OPSUS MAN IN OLD KOSGORO ORGANIZATION. JUSUF WANANDI (LIM BIAN KIE) HAS KEY POSITION HEADING LIST OF SECRETARIES ORGANIZED ACCCORDING TO FUNCTION, AND OPSUS STALWARTS DOMINATE AT THIS WORKING LEVEL.” (Wikileaks)

Kemunculan anak emas Benny Moerdani dari CSIS yang merupakan kepanjangan tangan kepentingan Amerika di Solo dan dilengkapi perangkat rekayasa ala Opsus sangat patut diduga terkait usaha mempersiapkan Jokowi sebagai presiden boneka Amerika Serikat.

Jokowi dan timsesnya berhak membantah dia adalah boneka Amerika dan CSIS namun keberadaan Ajianto Dwi Nugroho yang dikader oleh murid-murid Pater Beek di dalam Jasmev untuk memenangkan Jokowi pada Pilkada DKI dan sekarang melalui cabang Jasmev, PartaiSocmed untuk memenangkan pilpres tidak bisa dibantah.

Ingat kejadian memalukan di mana Jokowi membawa mantan Presiden Megawati menghadap Duta Besar Amerika, Inggris dan Kanada di rumah petinggi CSIS bernama Jacob Soetoyo dan kembali menyerahkan lehernya beberapa hari sebelum deklarasi pencapresannya adalah fakta umum yang tidak bisa dibantah. Mereka di kediaman Jacob Soetoyo mengukuhkan keputusan Obama dan Paus mengenai Jokowi dan JK yang harus menjadi Presiden Indonesia 2014-2019.

Sebelum kita melanjutkan, apakah anda tahu bahwa salah satu taktik deislamisasi yang dilakukan oleh CSIS adalah melalui kebijakan kader mereka Daoed Joesoef yang saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang sekolah libur pada hari Ramadhan dan siswi beragama Islam dilarang menggunakan jilbab yang mana serupa dengan kebijakan Benny Moerdani yang melarang sajadah di lingkungan ABRI dan selalu mempersulit prajurit yang bermaksud sholat Jumat?

Dari fakta di atas maka sangat tidak mengherankan bila beberapa hari lalu seorang Dubes AS Robert Blake mencoba melakukan kampanye hitam menyerang Prabowo demi membantu meningkatkan peluang bagi capres boneka Amerika memenangkan pertarungan pilpres mendatang.

Tidak heran juga ketika menjelang pilpres terbit sebuah fitnah keji bahwa Prabowo menghina kebutaan Gus Dur yang dilancarkan oleh media massa Time melalui tulisan jurnalis anti Indonesia bernama Yenny Kwok yang bersumber dari tulisan jurnalis anti Indonesia lain bernama Allan Neirn karena artikel tersebut memang hampir dapat dipastikan pesanan dari Pemerintah Amerika Serikat.

Belum selesai serangan kampanye hitam dari Dubes AS; dan Time melalui tangan duo Yenny Kwok dan Allan Neirn yang terafiliasi dengan mantan pelaku G30S/PKI bernama Carmel Budiardjo yang selama 50 tahun melancarkan kampanye anti Indonesia di dunia internasional, sekarang datang serangan dari Sofyan Wanandi, pemimpin para pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mengatakan bahwa para pengusaha kuatir bila Prabowo menjadi presiden.

Siapa Sofyan Wanandi?

Dia adalah adik Jusuf Wanandi dan orang yang memulai salah satu pembusukan karakter paling keji terhadap Prabowo ketika diwawancara Adam Schwarz mengatakan seolah Prabowo pernah bilang akan mengusir semua orang cina sekalipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia muncur 20-30 tahun tapi 14 tahun setelah rumor tersebut merasuk ke sumsum rakyat Indonesia atau tahun 2012, barulah Sofyan Wanandi membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dengan alasan “jurnalis salah paham.”

Sebagai adik penguasa Opsus, Sofyan Wanandi memang bukan pengusaha biasa, terbukti dia adalah donatur utama banyak penggarapan yang dilakukan Opsus era pimpinan Jusuf Wanandi dan CSIS seperti membiayai Kongres PDI di Medan ketika Benny Moerdani merekayasa politik dizolimi dengan “menjatuhkan” Megawati dari kursi Ketua Umum PDI dan diganti oleh “antek Orde Baru” Dr. Soerjadi yang menurut kesaksian dari Rachmawati Soekarnoputri sebenarnya adalah orang binaan Benny Moerdani juga.

Nama Sofyan Wanandi juga kembali disebut dalam dua dokumen yang ditemukan pasca meledaknya bom rakitan di Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang.tanggal 18 Januari 1998. Saat aparat menyisir lokasi ledakan ditemukan sebuah laptop berisi arsip e-mail dan dokumen notulen rapat “Kelompok Pro Demokrasi” di Leuwiliang, Bogor, pada tanggal 14 Januari 1998 yang merencanakan revolusi dan dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior.

Adapun kelompok senior terdiri atas:

Pertama, CSIS bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, Benny Moerdani.

Ketiga, PDI Pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Sedangkan isi email:
“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.” (Sumber: Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998)

Kedua dokumen di atas selain membuktikan Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, CSIS, Benny Moerdani dan Megawati adalah bagian dari kelompok yang bermaksud membuat sebuah kerusuhan yang dibungkus sebagai revolusi, ternyata terungkap juga bahwa Hendardi dari PBHI yang beberapa bulan terakhir konsisten meributkan pencapresan Prabowo dengan membawa isu HAM dan penculikan adalah bagian dari kelompok tersebut dengan tugas mencari pendanaan.

Aksi-aksi Hendardi mempolitisasi penangkapan terduga teroris pada tahun 1998 tersebut juga dilakukan oleh Tempo, majalah milik anak didik agen CIA yaitu Goenawan Mohamad dan Haris Azhar dari Kontras yang pernah meminta Uni Eropa melanggar kedaulatan Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap pemerintah Indonesia.

Selain itu politisasi juga dilakukan Metro TV, tapi Surya Paloh hanya politisi oportunis, jadi dia bukan CSIS atau antek CIA. (Haris Azhar / Kontras)

Bagi kalangan aktivis yang sampai sekarang masih memegang teguh idealisme, orang seperti Hendardi, Goenawan Mohamad, dan Haris Azhar dimasukan ke dalam kelompok “Pedagang Orang Hilang,” sebab mereka memperdagangkan isu “Orang Hilang” melalui serangkaian politisasi demi untuk mencapai keinginan mereka baik berupa uang donasi, jabatan, kedudukan sosial, atau mendiskriditkan lawan mereka.

Hal ini terbukti dari fakta bahwa para orang yang berkumpul dalam Asosiasi Pedagang Orang Hilang ini tidak meliput pernyataan Andi Arief, salah satu “korban penculikan 1998″ bahwa Wiji Thukul, orang yang kerap menjadi salah satu ikon para Pedagang Orang Hilang ternyata masih hidup dengan sehat setidaknya dua bulan setelah reformasi dan fakta ini diketahui oleh Goenawan Mohamad dan Stanley dari Tempo, dan Jaap Erkelens.

Selain itu fakta Wiji Thukul masih hidup dan sehat, para “Pedagang Orang Hilang” juga menyembunyikan fakta bahwa sejak 16 tahun lalu Tim SiaR bentukan Goenawan Mohamad sudah menemukan bukti bahwa Prabowo tidak bersalah dan hanya difitnah.

Mereka juga sengaja tidak meliput berita penyerahan dokumen kepada Komnas HAM berisi notulen rapat pembahasan Operasi Kuningan di antara para jenderal Orde Baru untuk memfitnah Prabowo.

Temuan tim SiaR adalah:

“Tapi, teknik ABRI menyelesaikan intern soal penculikan ini, agaknya memang sengaja ditempuh untuk menghindari terbongkarnya orang-orang di belakang Prabowo”.

Sebuah sumber di Mabes ABRI mengatakan, sebetulnya Prabowo punya surat perintah penculikan itu, yang diteken oleh Jenderal Feisal Tanjung, Pangab sebelumnya. Surat itu, konon, akan dibeberkan kalau Prabowo diseret ke Mahmilub. Akibatnya, Wiranto berkompromi dengan menjatuhkan hukuman yang ringan untuk Prabowo. (minihub.siar)

Dokumen yang diserahkan kepada Komnas HAM adalah notulen rapat terbatas tanggal 17 Juli 1998 di rumah Wiranto yang dihadiri oleh Agum Gumelar, Soebagio HS, Fachrul Rozi, dan Yusuf Kartanagara yang mana Agum Gumelar mengemukakan pendapat mengenai perlunya menciptakan “aktor” yang akan dijadikan dalang segala dalang kerusuhan Mei dan “penculikan aktivis,” selanjutnya Soebagyo HS menyarankan agar kepergian ke Malang tanggal 14 Mei 1998 dijadikan alibi untuk mengarahkan Prabowo sebagai aktor utama kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktivis.

Letjend Fachrul Rozi juga mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira tanpa Mahkamah Militer untuk memberhentikan Prabowo sekaligus menciptakan opini bahwa Prabowo adalah dalang kerusuhan di Jakarta. Terakhir Wiranto memberi perintah agar para “aktivis” yang belum dilepas untuk “disukabumikan.”

Untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dokumen tersebut cukup mudah yaitu melakukan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan para peserta rapat yang dibubuhkan di dalam dokumen notulensi. Bila tanda tangannya asli, maka BOOM!!, tidak ada alasan untuk tidak membawa Wiranto, Soebagyo HS, Fachrul Razi, dan Agum Gumelar ke pengadilan. (aktual.co)

Kenapa Tempo; Media Indonesia; Metro TV; Jawa Pos dll yang biasa “peduli HAM” dan “penculikan aktivis” tidak membuat laporan kejadian tersebut? Padahal bila dokumen ternyata asli, maka kita akan bisa mengungkap penembakan Trisakti sampai Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Namanya juga Pedagang Orang Hilang, yang membantu dagangan pasti dijadikan bahan marketing sedangkan yang merusak dagangan akan disingkirkan dan dianggap tidak ada. Kendati demikian terbukti kunci membuka misteri 1998 bukan di Bukit Hambalang, melainkan di Tanah Abang, Utan Kayu, Salatiga dan Semarang.

sumber: horabolt

Menolak Lupa: Manipulasi Data Quick Count SMRC-LSI Pada Pilpres 2014

ecb48-1c

Oleh Tras Rustamaji

Tadi malam (12/7/2014) saya kaget bukan kepalang mengetahui bahwa data quick count SMRC-LSI yang di tampilkan http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php berubah

Berikut adalah data yang sebelumnya saya ambil untuk membuat analisa tulisan sebelumnya di:

(dipublis juga di Piyungan Online : Membongkar ‘Keanehan’ Quick Count SMRC-LSI yang Menangkan Jokowi-JK)

Dalam notes yang saya tulis sebelumnya saya kritisi kenapa kurva stabilitas suaradi atas (Gbr 1) tidak menunjukkan adanya fakta bahwa prabowo sempat leading pada saat data yang masuk 68 – 546 TPS, seperti pada kurva yang saya capture pada tanggal 9 Juli 2014 jam 13.05 seperti di bawah ini

 

(Gbr 2).

 

1d.jpg

Nah, alih-alih menjelaskan kenapa ada perubahan kurva tersebut, SMRC malah mengganti datanya menjadi seperti di bawah ini. Dan ini adalah data ditampilkan pada pukul 00:56:39 dini hari tadi

(Gbr 3).

 

1a.jpg

 

Kelihatan sekali bahwa data yang baru diedit tersebut dibuat untuk menghilangkan anomali yang saya jelaskan di notes sebelumnya. Kurva di ataspun kalau mau saya bahas, banyak sekali kejanggalannya, tapi saya gak mau bahas itu karena itu kurva fake. Membahas kurva stabilitas fake (palsu) hanya menghabiskan energi.


Apakah kita masih percaya quick count jika lembaga sekelas Saiful Mujani ini, suatu lembaga yang saya respect beberapa tahun terakhir karena metodologinya, akurasinya, sekarang mau bermain-main dengan data, seenaknya mengganti data hanya demi mendukung capres idolanya.

Kalau temen-temen masih kekeuh bahwa hasil quick count dari 2000 atau 4000 tps adalah yang paling valid, lebih valid daripada data KPU yang dari 478.685 TPS, saya sudah nyerah deh. Mesti dengan cara apalagi saya menjelaskannya.

Lebih gampang memanipulasi data sample quick count yang cuma 2.000 TPS tanpa pengawasan (walaupun katanya lembaga kredibel) dibandingkan memanipulasi data 478.685 TPS yang diawasi saksi kedua belah pihak dan pengawas bahkan publik sekalipun bisa ikut mengawasinya.

Dan itu sudah terbukti tadi malam, smrc mengganti data quick countnya tanpa saksi, tanpa pengawasan tanpa upacara.

(https://www.facebook.com/notes/tras-rustamaji/data-quick-count-smrc-diupdate/10152555794878914)

UPDATE (admin):

Setelah ramai diperbincangkan di social media tentang “KEANEHAN” Quick Count SMRC-LSI, tiba-tiba kurva stabilitas suara QC SMRC-LSI diganti (Gbr 3), dan setelah ketahuan manipulasi dg kurva fake ini, hari ini kurva fake tersebut sudah hilang. Sila cek: http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php … maka akan terlihat tampilan dibawah ini

(Gambar 4)

1b.jpg